Mamuju - Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan personel di bidang penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat bersama instansi terkait melaksanakan latihan bersama sektor penyelamatan perairan berlangsung di Tapandullu Minggu 19 oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan teknis, koordinasi lintas instansi, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di wilayah perairan Sulawesi Barat. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, yang mengikuti latihan ini menyampaikan bahwa latihan ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang kebencanaan, khususnya pada sektor penyelamatan di perairan yang menjadi salah satu potensi risiko di wilayah Sulawesi Barat. “Kegiatan ini bukan hanya untuk memperkuat kemampuan teknis, tetapi juga membangun sinergi antarinstansi agar dalam situasi darurat penyelamatan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar Yasir Fattah. Lebih lanjut, Yasir Fattah menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan arahan dan petunjuk Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, agar seluruh unsur penanggulangan bencana di daerah terus meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan tanggap darurat kepada masyarakat. “Peningkatan kapasitas personel menjadi hal penting untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi segala potensi bencana, termasuk di sektor perairan,” tambahnya. Dengan latihan bersama ini, BPBD Sulbar berharap kemampuan personel dalam melakukan operasi penyelamatan semakin optimal serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya penyelamatan jiwa masyarakat di wilayah pesisir dan perairan Sulawesi Barat. (Rls)

MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan seleksi Program Magang Nasional yang diikuti ratusan lulusan sarjana dan diploma. Kegiatan seleksi ini sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Untuk wilayah Sulbar, saat ini sudah menyelesaikan sesi waancara terhadap pendaftar, 17-18 Oktober 2025. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri menyambut program ini, apalagi sejalan dengan program prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Salim S Mengga, Sulbar Berdaya. Lebih lanjut Andi Farid mengemukakan, hasil wawancara yang dilaksanakan di Pemprov Sulbar nantinya akan dikirim ke Kementerian Tenaga Kerja sebagai penyelenggara program untuk proses seleksi peserta. "Hasilnya akan dikirim ke pusat, dan Kementerian Ketenagakerjaan yang nantinya menetapkan peserta lulus seleksi,” kata KAdisnaker, Sabtu, 18 Oktober 2025 Kata Kadisnaker, Program Magang Nasional ini baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, baik bagi perusahaan maupun bagi para pencari kerja lulusan perguruan tinggi. “Program ini membuka peluang bagi para lulusan sarjana dan diploma untuk mendapatkan pengalaman kerja profesional di berbagai bidang. Di Sulbar terdapat sekitar 10 perusahaan yang terdaftar sebagai penyelenggara magang, mulai dari sektor industri, perbankan, media, UMKM, rumah BUMN, hingga perusahaan kelapa sawit. Total tersedia 100 kuota peserta magang,” terangnya. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan memperoleh sejumlah fasilitas, di antaranya uang saku sesuai UMK, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pembimbingan profesional selama masa magang, serta sertifikat resmi sebagai bukti pengalaman kerja setelah menyelesaikan program pemagangan. (Rls)

Mamuju - Pelatihan Smart Digital Leadership Academy (DLA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) resmi ditutup oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), pada Jum’at, 17 Oktober 2025. Acara penutupan dirangkaikan ekspose hasil pengukuran kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN). Selama 12 hari, sebanyak 48 pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulbar dan Kabupaten se-Sulbar mengikuti pelatihan kepemimpinan digital. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemprov Sulbar, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI serta Tsinghua University, China. Sebagai rangkaian kegiatan DLA tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai, menyusun sebuah inovasi dalam menjawab problem belum optimalnya pemanfaatan data untuk pengelolaan sumber daya alam di Sulbar. Sementara terkait data dan informasi problemnya adalah format data berbeda antar instansi dan banyak data bersifat statis dan tidak diperbaharui. "Ini sebuah sistem inovasi yang kami buat, yang kami sebut SDK DIGI atau Sistem Data Berkelanjutan Berbasis Digital. Sebuah inovasi data terpadu sebagai jalan keluar belum optimalnya pemanfaatan data untuk pengelolaan berbagi sumber daya di Sulbar," kata Bau Akram. Menurut Kadis Pariwisata, saat ini problem ketiadaan data terpadu menyebabkan potensi lintas sektor menjadi tidak optimal. Data dan informasi berbeda dan tumpah tindih antar instansi menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan. "Problem lainnya adalah masih banyak data bersifat statis dan tidak diperbaharui. Akibatnya kualitas dan konsistensi data rendah sehingga sulit dilakukan integrasi digital dan analisis lintas sektor," ungkapnya. "Kita butuh data terpadu, sehingga mampu mengoptimalkan peluang pemanfaatan potensi lintas sektor. Kita juga ingin menjaga peluang investasi terkelola maksimal. Dan dari awal, dengan SDK DIGI kita dapat membuat perencanaan pembangunan menjadi lebih efisien," jelas Bau Akram. Lebih jauh, ia menjelaskan manfaat utama inovasi yang dibuat oleh kelompok II adalah untuk mewujudkan tata kelola informasi potensi sumber daya alam yang terpadu dan mudah diakses. Menurut Bau Akram, sistem data terintegrasi akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulbar. Di samping itu, lanjutnya,…

Mamuju - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Bau Akram Dai, menerima kunjungan perwakilan Duta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Sulbar, Andi Nurya Zahra dan Muh. Fadel Miftahuddin Pababari di Mamuju, pada Jumat, 17 Oktober 2025. Kunjungan audiensi ini bertujuan meminta dukungan, arahan, sekaligus motivasi sebelum berangkat ke Jakarta mengikuti Ajang Pemilihan Duta DPD-RI. Sesuai jadwal, Andi Nurya bersama Muh. Fadel sebagai perwakilan Sulbar akan bertolak ke Jakarta sebelum 30 Oktober 2025. Kadis Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai menyatakan mendukung penuh keikutsertaan wakil Sulbar pada kegiatan tersebut. "Pemprov Sulbar sepenuhnya mendukung Adek Fadel dan Andi Nurya mengikuti Pemilihan Duta DPD-RI. Kita harapkan mereka dapat meraih prestasi terbaik di ajang tersebut," kata Bau Akram. Kadis Pariwisata berpesan agar Duta DPD-RI Sulbar mempersiapkan diri sebaik mungkin mengingat persaingannya cukup ketat karena harus bersaing dengn 76 finalis dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Bau Akram juga menyampaikan mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan daerah Sulbar ke level jyang lebih luas. "Kegiatan ini level nasional, tentu kesempatan besar bagi adek-adek memperkenalkan Sulbar dengan seluruh potensi budaya dan keindahan alamnya. Mereka membantu meningkatkan citra provinsi Sulbar sebagai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi," ucap Bau Akram. Sementara itu, Muh. Fadel dan Andi Nurya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Dinas Pariwisata Sulbar. Mereka menyatakan kesiapannya sebagai Duta DPD-RI untuk ikut terlibat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk mengembangkan sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan misi Panca Daya Pembangunan Sulbar yang digagas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga (SDK -JSM) untuk Sulbar Maju dan Sejahtera. "Sebagai duta, kami harus memahami ciri khas daerah kami dan telah melakukan photoshoot dengan menggunakan salah satu kain khas Sulbar yakni Tenun Sekomandi. Bagi kami, acara ini juga peluang mempromosikan potensi wisata dan kekayaan budaya Sulbar ke seluruh Nusantara," kata Fadel.…

Mamuju — Dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan terus melakukan langkah-langkah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sulawesi Barat. Upaya percepatan ini dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), dengan melibatkan langsung Kepala SPPG. Sejak 3 hingga 17 Oktober 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas di seluruh kabupaten melaksanakan pendampingan bagi penjamah pangan SPPG melalui kegiatan Kursus Keamanan Pangan Siap Saji via Plataran Sehat Kementerian Kesehatan. Pendampingan ini mencakup pembuatan akun, bimbingan teknis pelatihan daring, hingga memastikan seluruh penjamah pangan memperoleh sertifikat kompetensi keamanan pangan. Selain itu, koordinasi aktif juga dilakukan melalui grup WhatsApp MBG Sulbar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari provinsi hingga kepala SPPG di lapangan. Forum ini menjadi wadah berbagi informasi, pemantauan progres, serta sinergi percepatan penerbitan SLHS. Sebagai penguatan teknis, tenaga kesehatan lingkungan serta tim Labkesmas Tier 1, Tier 2, dan Tier 3 turut berpartisipasi dalam Webinar Penguatan Labkesmas Regional 8 yang membahas peran laboratorium dalam mendukung penerbitan SLHS dan pengawasan kualitas pangan siap saji. Mereka juga mengikuti Workshop Mitigasi Keamanan Pangan Siap Saji melalui Plataran Sehat untuk meningkatkan kemampuan asesmen dan pengawasan higiene sanitasi di lapangan. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa percepatan penerbitan SLHS menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh penyedia makanan dalam Program MBG benar-benar memenuhi standar keamanan pangan. “Kami terus mendorong agar setiap SPPG di Sulawesi Barat memiliki SLHS yang sah dan sesuai standar. Dengan begitu, masyarakat terutama peserta didik penerima program dapat mengonsumsi makanan bergizi yang aman dan higienis,” ujar dr. Nursyamsi. Ia menambahkan, upaya ini merupakan bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dalam mendukung visi Gubernur Sulawesi Barat…

Mamuju - Upaya peningkatan penimbangan balita di Sulawesi Barat menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data per 5 Oktober 2025, capaian penimbangan balita (D/S) Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai 71,8 Persen, dengan Kabupaten Pasangkayu mencatatkan capaian tertinggi 82,52 Persen dan Mamasa masih perlu penguatan dengan capaian 66,16 Persen. Peningkatan ini menjadi wujud nyata dari upaya pemerintah daerah dalam membangun generasi sehat dan berdaya saing melalui Gerakan Cinta Posyandu, yang merupakan bagian penting dari pelaksanaan Misi ke-3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat “Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter”, sebagaimana digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa capaian ini menunjukkan semangat kolaboratif dari para kader Posyandu, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam memastikan setiap anak mendapatkan pemantauan tumbuh kembang secara rutin. "Posyandu bukan hanya tempat timbang anak, tetapi ruang tumbuh harapan dan edukasi bagi keluarga. Melalui Gerakan Cinta Posyandu, kita ingin menghidupkan kembali semangat kebersamaan untuk mewujudkan generasi Sulbar yang sehat, cerdas, dan berkarakter,” kata dr. Nursyamsi, Sabtu 18 Oktober 2025. Gerakan Cinta Posyandu dirancang untuk memperkuat peran Posyandu sebagai pusat layanan terpadu keluarga tidak hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menyentuh aspek gizi, pola asuh, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Kegiatan penimbangan balita ini juga menjadi bagian dari implementasi program PASTI PADU (Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu) yang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang mendukung pencapaian Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Melalui kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat layanan kesehatan dasar, meningkatkan kesadaran gizi keluarga, dan memastikan setiap balita tumbuh sehat serta berdaya saing. "Langkah kecil seperti menimbang anak di Posyandu adalah upaya besar untuk masa depan. Karena dari Posyandu, lahir generasi kuat menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” ujar dr. Nursyamsi. Naskah : Dinkes Sulbar…

Majene - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong transformasi digital di bidang kesehatan. Salah satunya dengan melakukan pendampingan implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di Rumah Sakit Pratama Salutambung, Kabupaten Majene, pada Sabtu 18 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Muh. Saleh dan Muh. Yusran, tim kerja Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Keduanya melakukan pendampingan teknis penerapan sistem RME Khanza, mulai dari instalasi, pelatihan penggunaan, hingga sinkronisasi data pelayanan. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan tim RS Pratama Salutambung ke Dinas Kesehatan Provinsi pekan lalu. “Pendampingan ini sejalan dengan Panca Daya kelima yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas,” ungkap dr. Nursyamsi. SIMKES Khanza sendiri merupakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES) yang dapat digunakan oleh Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, maupun Praktek Mandiri. Aplikasi ini bersifat gratis dan open source, dikembangkan oleh Yayasan SIMRS Khanza Indonesia (YASKI) untuk mendukung digitalisasi layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Dengan penerapan RME Khanza, diharapkan RS Pratama Salutambung mampu meningkatkan efisiensi pencatatan, mempercepat pelayanan, dan menyediakan data kesehatan yang akurat bagi pasien maupun pengelola layanan. Langkah kecil ini menjadi bagian dari upaya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan layanan kesehatan yang modern, transparan, dan berorientasi pada mutu pelayanan bagi masyarakat. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju Tengah - Semangat Gerakan Cinta Posyandu terus menggema hingga pelosok desa. Salah satunya tampak di Posyandu Matahari, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, wilayah kerja Puskesmas Lara Kabupaten Mamuju Tengah, yang menjadi salah satu lokus PASTI PADU (Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan penimbangan balita yang digelar pada Jumat, 17 Oktober 2025, diikuti dengan antusias oleh warga. Dari 113 balita sasaran, tercatat 80 balita hadir untuk ditimbang dan mendapatkan layanan Posyandu, mulai dari pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, hingga penyuluhan gizi bagi orang tua. Kehadiran para ibu bersama anak-anak mereka menjadi bukti nyata tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Posyandu sebagai garda terdepan dalam membangun generasi sehat dan berdaya. Kegiatan ini merupakan wujud implementasi Gerakan Cinta Posyandu yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sejalan dengan Panca Daya 3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Gerakan ini juga menjadi bentuk nyata dukungan terhadap Asta Cita 4 dan Asta Cita 6 Presiden Republik Indonesia yakni memperkuat pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, serta membangun dari desa dan memberantas kemiskinan. Melalui sinergi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat kelembagaan dan fungsi Posyandu secara holistik, integratif, dan berkelanjutan, sesuai amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Hj. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa keberadaan Posyandu adalah fondasi utama dalam membangun masa depan generasi Indonesia. “Posyandu bukan hanya tempat menimbang berat badan anak, tapi tempat menumbuhkan harapan. Di sinilah kita memulai langkah membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan berkarakter fondasi menuju Generasi Emas Indonesia 2045,” ujarnya. Ia menambahkan, kegiatan seperti di Posyandu Matahari adalah cerminan nyata komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan tenaga kesehatan dalam mengawal tumbuh kembang…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat merilis capaian pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) per September 2025 yang menunjukkan perkembangan positif di berbagai kabupaten. Berdasarkan data, Kabupaten Mamuju menempati posisi tertinggi dengan capaian 10,07%, disusul Mamuju Tengah 8,12% dan Majene 7,34%. Sementara itu, Kabupaten Mamasa masih menjadi yang terendah dengan capaian 4,79%, di bawah rata-rata provinsi yang berada pada angka 7,19%. Capaian tinggi di Kabupaten Mamuju menunjukkan adanya sinergi kuat antara tenaga kesehatan, lintas sektor, dan masyarakat dalam mendorong layanan deteksi dini melalui program CKG. Sebaliknya, kabupaten dengan capaian rendah diharapkan dapat memperkuat upaya mobilisasi sasaran, promosi kesehatan, serta kolaborasi lintas program agar pelaksanaan kegiatan lebih optimal. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa pelaksanaan CKG merupakan bagian dari implementasi Panca Daya 3, Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter, sebagaimana digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga. “Kegiatan CKG bukan sekadar layanan rutin, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Melalui deteksi dini, kita bisa mencegah penyakit lebih cepat dan membangun generasi Sulawesi Barat yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujar dr. Nursyamsi, Jumat 17 Oktober 2025. Lanjut dr. Nursyamsi mengatakan, program ini juga merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan RI, sebagai langkah percepatan pencapaian layanan kesehatan dasar yang merata di seluruh Indonesia. Ia pun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan CKG di fasilitas kesehatan terdekat. “Mari manfaatkan layanan ini. Datang ke Puskesmas, lakukan pemeriksaan kesehatan, dan kenali kondisi tubuh kita sejak dini. Dengan begitu, kita bisa menjaga kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat,” pungkasnya. Program CKG menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat layanan promotif dan preventif di bidang kesehatan, menuju visi besar Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.…

Mamuju Tengah - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sistem kewaspadaan dini terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan penyakit menular. Melalui kegiatan Verifikasi Sinyal dan Surveilans Penyakit, tim Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melakukan koordinasi dan penelusuran data lapangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah pada 15–17 Oktober 2025. Kegiatan ini difokuskan untuk melakukan verifikasi sinyal, penelusuran rumor, pelacakan kontak penyakit potensial KLB/wabah, serta mengevaluasi kinerja pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) di lapangan. Berdasarkan hasil pemantauan minggu ke-41 (minggu kedua Oktober 2025), terdapat peningkatan sinyal kasus pada beberapa penyakit seperti ISPA, Pneumonia, Diare, dan Malaria di wilayah Mamuju Tengah. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat respons cepat terhadap ancaman penyakit menular. “Kesiapsiagaan surveilans adalah pondasi dalam menjaga kesehatan masyarakat. Inilah salah satu cara kita membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sesuai dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” ujar dr. Nursyamsi. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan validasi data bersama pengelola surveilans kabupaten, memeriksa alert (peringatan dini) yang muncul di minggu ke-41, serta meninjau langsung mekanisme pelaporan penyakit di puskesmas. Selain itu, dilakukan juga evaluasi terhadap kesiapan petugas surveilans dalam menindaklanjuti kasus dugaan KLB. Dari hasil koordinasi, sejumlah rekomendasi strategis dihasilkan untuk memperkuat deteksi dini dan respons cepat terhadap penyakit, antara lain: • Setiap puskesmas wajib melakukan verifikasi alert penyakit dalam waktu kurang dari 24 jam. • Screening data dilakukan sebelum dikirim ke web SKDR untuk menjaga validitas laporan. • Peningkatan laporan Event Based Surveillance (EBS) atau laporan berbasis kejadian secara real-time. • Penyelidikan epidemiologi (PE) dilakukan terhadap setiap sinyal penyakit yang muncul. • Surveilans aktif di masyarakat tetap berjalan dengan analisis kasus rutin setiap pekan. • Ketelitian penggunaan kode penyakit saat pelaporan agar data…