Mamuju — Kebijakan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka terkait membaca buku menjadi syarat kelulusan siswa SMA dan SMK merupakan sebuah langkah inovatif dalam mendorong indeks literasi di Sulbar. Sebagai upaya peningkatan indeks literasi di Sulbar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga mewajibkan siswa SMA/SMK membaca minimal 20 buku. Hal ini didukung melalui surat edaran Gubernur. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPKD) Pemprov Sulbar Khaeruddin Anas mengungkapkan, Indeks literasi di Sulawesi Barat (Sulbar) pada tahun 2024 tercatat sebesar 63,65. Masih tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata nasional (73,52). "Sesuai SE Gubernur, anak-anak diwajibkan untuk membaca, karena terus terang indek literasi kita masih sangat rendah. Ketertinggalan ini harus dikejar, dengan upaya lebih kencang bekerja maka langkah dilakukan adalah bagaimana perpustakaan memiliki standar yang memungkinkan anak-anak itu membaca dan mendapatkan akses buku bacaan umum dan bermutu," ucap Khaeruddin. Langkah yang dilakukan, DPKD terus mendorong akreditasi perpustakaan di setiap sekolah. Saat ini tercatat sudah 380 perpustakaan sekolah di Sulbar mendapatkan akreditasi. Melalui akreditasi, sekolah dapat memperoleh nomor registrasi yang memungkinkan mereka mendapatkan bantuan koleksi buku dari Perpustakaan Nasional. Selain itu, akreditasi tersebut bertujuan agar perpustakaan sekolah memiliki standar nasional, baik dari segi ketersediaan koleksi bacaan maupun pengelolaannya. Khaeruddin menerangkan, beberapa perpustakaan sekolah masih kekurangan buku bacaan umum, beberapa sekolah hanya mengoleksi buku paket. "Buku bacaan bermutu itu berbeda dengan buku paket. Buku bacaan yang baik bisa mendorong daya pikir, kreativitas, dan inovasi anak. Sekarang ini sekolah rata-rata tidak memiliki koleksi bacaan umum, dan itu menyulitkan pengembangan wawasan anak,” jelasnya. Buku bacaan umum dimaksud termasuk yang disarankan Gubernur seperti buku tentang Andi Depu dan Baharuddin Lopa. Tambahan referensi dari Khaeruddin adalah buku SDK Mendayung Dari Hulu yang memuat banyak kearifan lokal serta pesan moral yang bisa menjadi referensi bagi generasi muda. Rencananya, tahun ini…

Majene – Memasuki hari ketiga pelaksanaan Operasi Patuh Marano yang digelar oleh Polda Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui UPTD PPRD Samsat Kabupaten Majene turut ambil bagian aktif dengan menghadirkan layanan Mobile Samsat Majene. Berlangsung di Jalan Poros Trans Sulawesi, perbatasan Kabupaten Majene–Polman, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, dari pukul 08.00 hingga 11.00 WITA, Rabu 16 Juli 2025. Layanan Mobile Samsat Majene hadir untuk memberikan kemudahan kepada pengendara yang terjaring razia karena belum memenuhi kewajiban perpajakan kendaraannya. Selaras dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Dalam operasi tersebut, sejumlah kendaraan roda dua (R2), roda empat (R4), hingga kendaraan berat seperti dump truk, terjaring dengan berbagai pelanggaran. Di antaranya, pengemudi tidak membawa SIM dan STNK serta belum melunasi pajak kendaraan. Khusus bagi kendaraan yang kedapatan mati pajak, pengendara dapat langsung menyelesaikan kewajibannya di tempat melalui layanan Mobile Samsat yang disiapkan. Kasubag TU Kantor UPTD PPRD Samsat Majene, Dauliyah, menyampaikan bahwa keterlibatan Samsat Majene dalam Operasi Patuh Marano ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan sinergitas antarlembaga. "Kami dari pihak Samsat melibatkan diri di operasi patuh ini, selain sebagai upaya optimalisasi pendapatan untuk peningkatan PAD, juga sebagai bentuk sinergi dengan instansi terkait, khususnya dari pihak Lantas yang merupakan mitra penting dalam penertiban pajak kendaraan bermotor,” jelasnya. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Majene, Iptu Abdul Majid, mengapresiasi kehadiran Samsat Mobile di lokasi operasi. "Sebagai Kasat dan secara pribadi, saya menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran teman-teman Samsat. Ini sangat membantu masyarakat yang terjaring razia agar bisa langsung membayar pajaknya tanpa harus jauh-jauh dan antre di kantor Samsat,” ungkapnya. Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo, turut memberikan tanggapan atas sinergi yang dibangun antara Samsat Majene dan aparat…

Mamuju - Hari Kesadaran Nasional menjadi momentum penting Pemprov Sulbar untuk menegaskan kembali implementasi pakta integritas yang telah ditandatangani oleh para pejabat eselon tertinggi di setiap unit kerja di depan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), pada Rabu 17 Juli 2027 malam. Komitmen ini mencerminkan tekad kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, beretika, dan bertanggung jawab. Dalam dokumen pakta integritas, terdapat tiga poin utama yang menjadi landasan sikap dan tindakan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Pertama, komitmen terhadap loyalitas dan dukungan penuh kepada pimpinan daerah, yaitu Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga. Kedua, komitmen untuk meningkatkan kinerja serta memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, adalah kesiapan menerima konsekuensi apabila dua komitmen tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Herdin Ismail, saat diwawancarai usai memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional, Kamis, 17 Juli 2025. Herdin Ismail menekankan bahwa dari setiap komitmen yang ditetapkan, tersirat makna bahwa seluruh ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, baik sebagai aparatur negara, sebagai bagian dari masyarakat, maupun sebagai insan beragama. "Mungkin kita bisa melakukan suatu tindakan tidak dilihat oleh mata manusia, tapi kita tidak bisa menghindar dari penglihatannya ilahi," kata Herdin Ismail. Pakta integritas ini adalah bentuk langkah bersama, di mana sinergi antar ASN akan membawa pencapaian tujuan yang lebih jelas dan terarah. "Sebagai ASN, sudah sepatutnya menjadi contoh melalui kedisiplinan hadir tepat waktu, menyapa dengan ramah rekan kerja, memberikan pelayanan yang santun, serta mencapai target kinerja sesuai dengan posisi dan tanggung jawab di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ungkapnya. Apabila semua komitmen tersebut dijalankan dengan baik, maka hasil evaluasi dari pimpinan terhadap kinerja ASN akan mencerminkan nilai positif. Namun, jika target dan tanggung jawab dalam fakta integritas tidak mampu dipenuhi, maka ada dua pilihan konsekuensi: menyatakan pengunduran diri secara sukarela atau…

Mamuju - Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov Sulbar melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dihadapan langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, berlangsung di Ballroom Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 16 Juli 2025 malam. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menekankan, diperlukan kesungguhan, kekompakan dan kesadaran bersama untuk perbaikan kondisi Sulawesi Barat yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. "Kita ingin di pengabdian kita ini ada perubahan. Ada perubahan yang ingin kita capai, untuk perbaikan kondisi Sulawesi Barat ini," kata Suhardi Duka. Pada kesempatan itu juga, Gubernur Sulbar, menegaskan bahwa setiap tahap kepemimpinan beda tantangan, beda situasi, beda gaya dan cara. Dengan demikian perubahan kepemimpinan di Sulawesi Barat ini, anda akan mulai merasakan. "Anda yang harus menyesuaikan dengan itu, menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan yang saya gunakan. Kalau anda tidak mampu menyesuaikan, minggir, banyak yang lain bisa," tegas Suhardi Duka. Selain itu, Gubernur juga menekankan, jika selama ini mungkin penyusunan APBD tidak dikontrol maka dirinya akan kontrol langsung. "Jadi jangan mencoba-coba bermain diluar ketentuan, karena saya akan kontrol langsung," pungkasnya. Melalui Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja (PI-PK) menjadi kesepakatan bersama untuk berkomitment menjadi pelaksana utama Visi dan Misi Gubernur Sulbar dan Wakil Gubernur, diantaranya; Bersediah melaksanakan seluruh program prioritas dengan dedikasi dan tanggungjawab penuh. Komitmenloyalitas dan dukungan kepada pimpinan daerah. Siap dan wajib menunjukkan loyalitas penuh serta dukungan atau total terhadap seluruh kebijakan, arahan dan keputusan strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Akan menjaga kehormatan jabatan dan tetap menjungjung tinggi nilai-nilai dasar ASN serta menghindari segala bentuk sikap, tindakan atau pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulbar. Serta bersediah mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (Rls)

Mamuju - Retret Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) 2025 menjadi agenda penting yang siap digelar selama tiga hari mulai Jumat hingga Minggu mendatang. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, telah melakukan peninjauan langsung untuk memastikan seluruh persiapan berjalan lancar. Plh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Herdin Ismail, menjelaskan bahwa kesiapan retret sudah hampir tuntas. "Berdasarkan hasil koordinasi bersama, seluruh persiapan sudah siap pada besok siang. Satu pengecualian hanya terkait uji coba video tron yang akan dilakukan malam ini. Insya Allah, semua akan selesai tepat waktu," ujar Herdin, Rabu, 16 Juli 2025. Retret ini merupakan kegiatan kolaboratif antara Pemprov Sulbar dan Korem 142 Tatag. Selain bertujuan menyatukan perspektif, kegiatan ini juga menekankan langkah bersama yang terorganisir. "Kami mengadopsi analogi salat berjamaah, di mana tidak ada gerakan tambahan, semua mengikuti satu komando. Para bupati juga dilibatkan untuk menyampaikan harapan dan percepatan penyelesaian permasalahan di daerah masing-masing," ungkapnya. Kasi Teritorial Korem 142 Tatag, Letkol Mochamad Arlufti Noergroho, turut mengonfirmasi kesiapan sarana dan prasarana pendukung retret. "Kami dipercaya menyediakan lokasi kegiatan. Saat ini persiapan hampir rampung, hanya video tron yang masih dalam tahap finalisasi. Retret akan berlangsung selama tiga hari dua malam, mulai Jumat hingga Minggu siang," jelas Letkol Mochamad Arlufti Noergroho. Untuk kenyamanan peserta, pihak Korem telah menyiapkan tenda penginapan yang saat ini sudah mencapai 90 persen kesiapan. Sarana belajar juga telah disiapkan di aula khusus. Jadwal retret disusun dengan memperhatikan ritme kehidupan peserta, dimulai dengan terompet pagi, salat berjamaah, senam pagi, dan makan bersama secara teratur. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pembelajaran dan penyampaian materi dari narasumber yang telah ditunjuk. (Rls)

Mamuju -Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus meningkatkan kewaspadaan dan penanganan terhadap penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang masih menjadi ancaman kesehatan serius, khususnya pada anak-anak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat hingga Juni 2025, tercatat total 2.839 kasus ISPA di seluruh kabupaten, dengan rincian Polewali Mandar 921 kasus, Majene 587 kasus, Mamuju Tengah 352 kasus, Pasangkayu 321 kasus, Mamuju 377 kasus dan Mamasa 281 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Asran Masdy, menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera membawa bayi atau balita ke fasilitas layanan kesehatan terdekat jika mengalami batuk atau kesulitan bernapas. “Hal ini penting agar dapat dilakukan tata laksana sesegera mungkin, sehingga tidak terjadi keterlambatan penemuan yang bisa memperberat penyakit dan berujung pada kematian,” ujar Asran, Rabu 16 Juli 2025. Ia menyampaikan, saat ini sebanyak 98 Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Barat secara aktif melakukan penemuan kasus Pneumonia dan ISPA melalui kunjungan, deteksi dini, serta pelaporan kasus. Selain itu, berbagai program promotif dan preventif juga dijalankan, termasuk edukasi masyarakat, kampanye pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pemberian imunisasi, serta peningkatan akses layanan kesehatan dasar. Upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi Quick Wins Sulbar Sehat, salah satu prioritas pembangunan yang ditegaskan oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Pemprov Sulbar bersama pemerintah enam kabupaten terus mendorong seluruh tenaga kesehatan di lini terdepan untuk memiliki kapasitas yang memadai dalam diagnosis dan penanganan ISPA dan TB Paru yang sering kali menunjukkan gejala serupa namun membutuhkan pendekatan berbeda. Dengan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, diharapkan kasus ISPA di Sulawesi Barat dapat terus ditekan, dan kualitas kesehatan anak-anak Sulbar semakin membaik. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Tim dari Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mamuju, Selasa 15 Juli 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kondisi pasokan listrik dan kewenangan pengelolaan energi di wilayah Sulawesi Barat. Kunjungan yang berlangsung di ruang kerja Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar ini diterima langsung oleh Marwazi Abdullah dan Farid Asyhadi, selaku Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda. Pertemuan tersebut menjadi forum dialog strategis antara institusi pertahanan dan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat sinergi, khususnya dalam menjaga stabilitas dan ketahanan energi di wilayah Sulawesi Barat, termasuk untuk mendukung kebutuhan energi fasilitas militer. Dalam pemaparannya, Marwazi Abdullah menyampaikan bahwa kebutuhan daya listrik di Sulawesi Barat saat ini telah melampaui angka 100 Megawatt (MW), sedangkan daya mampu sistem kelistrikan telah mencapai lebih dari 280 MW. Sebagian besar pasokan listrik tersebut berasal dari pembangkit-pembangkit milik PLN di Sulawesi Barat, serta ditopang oleh sistem interkoneksi dari provinsi tetangga seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. “Daya mampu sistem listrik di Sulbar saat ini relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pelaku usaha, serta instansi pemerintahan, termasuk TNI dan Polri, berkat kombinasi antara pasokan lokal dan dukungan jaringan interkoneksi,” jelas Marwazi. Ia juga menekankan bahwa berdasarkan regulasi nasional, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin operasional bagi pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di bawah 500 kilowatt (kW). Pembangkit jenis ini umumnya digunakan oleh sektor non-PLN seperti perusahaan perkebunan, perhotelan, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan fasilitas komersial lainnya. “Pemerintah provinsi berwenang memberikan izin usaha ketenagalistrikan skala kecil yang digunakan untuk keperluan sendiri, terutama di sektor usaha dan industri,” tambahnya. Sementara itu, Farid Asyhadi menilai bahwa kunjungan dari pihak Lanal Mamuju merupakan bentuk sinergi yang sangat positif dalam mendukung perencanaan energi daerah, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan energi pertahanan dan penguatan infrastruktur dasar. “Kami…

Mamuju — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan dari jajaran PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar, Selasa 15 Juli 2025. Kunjungan yang berlangsung di ruang kerja Bidang Ketenagalistrikan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi terkait percepatan elektrifikasi di wilayah desa dan dusun yang belum teraliri listrik di Sulawesi Barat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, serta jajaran PLN UP2K Sulbar, yakni Muhammad Djajadi selaku Senior Technician Pengendalian Listrik Perdesaan, Alfian Izza Al Faizin sebagai Team Leader Perencanaan Listrik Perdesaan, dan Mansur. Dalam diskusi tersebut, PLN UP2K menyampaikan perlunya data terbaru dan terverifikasi mengenai wilayah-wilayah yang belum berlistrik sebagai dasar dalam penyusunan roadmap pembangunan listrik desa (lisdes) di tahun-tahun mendatang. “Kami berharap Dinas ESDM Sulbar dapat memberikan data rinci mengenai wilayah yang belum berlistrik, agar bisa kami tindak lanjuti dalam penyusunan rencana kerja PLN UP2K,” ujar Alfian Izza Al Faizin. Namun, upaya pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil tidak lepas dari berbagai kendala di lapangan, mulai dari persoalan perizinan hingga kondisi geografis yang sulit diakses. “Faktor medan dan perizinan menjadi tantangan utama dalam percepatan elektrifikasi desa. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi hambatan tersebut,” kata Muhammad Djajadi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, menyampaikan pihaknya menyambut baik upaya koordinasi yang dilakukan PLN dan menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan ketenagalistrikan di wilayah-wilayah tertinggal. “Kami akan segera menyampaikan data yang dibutuhkan, sekaligus mengawal proses perencanaan dan penyusunan roadmap lisdes sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan energi di seluruh pelosok Sulbar,” ujar Qamaruddin. Kegiatan ini merupakan bentuk konkret sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di bidang energi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Panca Daya, visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga. Program elektrifikasi…

Mamuju — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Rapat Teknis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar, Selasa 15 Juli 2025. Rapat ini dihadiri oleh Tim SPBE internal yang terdiri dari unsur perencana, pengelola data kepegawaian, pengurus barang, serta perwakilan dari tiap bidang dan subbagian program. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mempercepat implementasi SPBE sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi digital pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Implementasi SPBE di lingkungan Dinas ESDM Sulbar juga mendukung pelaksanaan Panca Daya, visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta mendorong pelayanan publik yang transparan, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat Dalam rapat tersebut, masing-masing perwakilan menyampaikan rencana dan komitmen untuk melengkapi data serta dokumen yang akan ditayangkan melalui website resmi Dinas ESDM Sulbar sebagai sarana keterbukaan informasi. “Kami akan melengkapi seluruh dokumen perencanaan dan data pendukung lainnya di website sebagai bentuk transparansi kepada publik,” ujar Abdul Syukur, Fungsional Perencana Ahli Muda. Sementara itu, Ferianto Nurdin, Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kepegawaian, menyampaikan bahwa struktur organisasi akan diperbarui secara digital agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh publik maupun internal perangkat daerah. “Struktur organisasi akan kami lengkapi agar memberikan kemudahan akses informasi, baik bagi masyarakat maupun bagi kalangan internal,” jelasnya. Di Bidang Pengelolaan Aset, Gilang Ananda Putra selaku Pengurus Barang menegaskan komitmen untuk menampilkan daftar aset secara digital. “Daftar aset akan kami unggah dan perbarui secara berkala agar pengelolaan barang milik daerah lebih tertib dan akuntabel,” tuturnya. Rapat juga dihadiri oleh Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda Farid Asyhadi, CPNS Firdaus Zulkarnain, serta Normawati dari Sub Bagian Program dan Administrasi Perkantoran. Mereka turut memberikan masukan dan dukungan terhadap optimalisasi implementasi SPBE di lingkungan Dinas ESDM Sulbar. Kegiatan ini menjadi bagian dari transformasi…