Mamuju – Dalam rangka memperkuat sinergi, integritas, dan visi pembangunan yang berkelanjutan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut ambil bagian dalam kegiatan Retret Pemprov Sulbar yang dilaksanakan di Makorem 142/Tatag Mamuju, Sabtu 19 Juli 2025. Retret ini dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala biro, serta para asisten lingkup Pemprov Sulbar, termasuk Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dan Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, sekaligus Plt. Karo Tapemkesra Setda Sulbar, Murdanil. Pada kesempatan tersebut, para peserta menerima materi strategis dari dua narasumber utama, yakni Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adang Ginanjar, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho. Dalam paparannya, Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adang Ginanjar menekankan pentingnya integritas dan kepemimpinan yang humanis dalam menjalankan roda pemerintahan. Beliau juga menyampaikan pesan agar para pejabat daerah tetap menjunjung tinggi prinsip pelayanan publik yang bersih, adil, dan bertanggung jawab demi terciptanya stabilitas daerah yang aman dan kondusif. Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho memberikan pemahaman menyeluruh mengenai stabilitas ekonomi makro daerah serta pentingnya peran pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan, peningkatan literasi digital, dan penguatan sinergi fiskal-moneter untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Materi ini menjadi bekal penting bagi seluruh OPD, termasuk BPKPD Sulbar, dalam merumuskan kebijakan anggaran dan pendapatan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa kegiatan retret ini menjadi momen reflektif sekaligus penguatan semangat kolaboratif antarperangkat daerah. "Retret ini membuka ruang dialog dan pemahaman lintas sektor yang sangat strategis. Materi dari Kapolda dan Kepala BI memperkaya perspektif kami, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan mendukung ketahanan ekonomi lokal,” ujar Chandra. Senada, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, menambahkan bahwa materi yang diberikan akan menjadi landasan penting dalam mengawal kebijakan anggaran yang berbasis kebutuhan…

Mamuju — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Bujaeramy Hassan, menyampaikan apresiasi atas atensi dan dukungan penuh dari Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Iftitah Sulaiman Suryanagara, terhadap potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju. Perhatian ini dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan pengelolaan LTJ yang selaras antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta keadilan sosial bagi masyarakat lokal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sela-sela mengikuti kegiatan retret pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, Sabtu 19 Juli 2025 di Korem 142/Tatag, Mamuju. Retret dilaksanakan dari tanggal 18 hingga 20 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan inisiatif langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), sebagai ruang konsolidasi dan refleksi bersama antar pimpinan OPD guna membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, sinergis, dan kolaboratif. “Kami menyambut baik perhatian Kementerian Transmigrasi dan kementerian teknis lainnya. LTJ adalah mineral masa depan, dan pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati, akuntabel, serta berkelanjutan,” ujar Bujaeramy. Bujaeramy menegaskan, sebagai bentuk komitmen konkret, Dinas ESDM Sulbar terus memperkuat landasan kelembagaan, mendorong pemetaan wilayah potensial, dan meningkatkan literasi serta partisipasi publik. Saat ini, dua blok utama di Kabupaten Mamuju, yakni Blok Takandeang dan Blok Botteng, telah diidentifikasi oleh Badan Geologi Kementerian ESDM sebagai kawasan dengan potensi LTJ tinggi, dengan kadar mencapai ribuan part per million (ppm). “Kami tidak hanya ingin menggali, tetapi juga memahami, menjaga, dan memastikan bahwa setiap langkah memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tegas Bujaeramy. Dalam kerangka ini, Dinas ESDM Sulbar menyusun peta potensi geologi terbaru dan basis data ilmiah sebagai dasar pengusulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) LTJ pertama di Indonesia. Tak hanya bekerja dengan Badan Geologi, ESDM Sulbar juga menjalin kolaborasi dengan lembaga internasional terkemuka seperti Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) guna memperkuat kualitas riset dan validitas data. Ia juga menyampaikan, dari sisi pemberdayaan masyarakat, Dinas ESDM Sulbar…

Mamuju - Retret Pemprov Sulbar yang digagas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, digelar selama tiga hari sejak Jumat hingga Minggu, 18 hingga 20 Juli 2025 di Markas Korem 142/Tatag menghadirkan sejumlah materi strategis terkait tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah “Pengelolaan Keuangan yang Prudent dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” yang disampaikan oleh Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Sulbar, Angga Hervianto. Dalam paparannya, Angga menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. “Opini WTP bukanlah tujuan akhir, namun mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, dan berintegritas,” ujar Angga Hervianto. Ia juga menjelaskan tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, yakni Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), yang masing-masing memiliki peran penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Angga Hervianto menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang prudent harus didasarkan pada empat pilar utama, yaitu: - Transparansi dan Akuntabilitas: Menyusun laporan keuangan yang lengkap dan sah. - Kepatuhan: Mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). - Prinsip Konservatif: Perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan hati-hati. - Pengendalian Internal: Membangun sistem pengendalian yang terstruktur dan efektif. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan di Sulbar. Angga Hervianto membeberkan sejumlah temuan yang kerap berulang, mulai dari kesalahan dalam penganggaran, pemanfaatan pendapatan yang belum optimal, hingga pengelolaan aset yang tidak memadai. Terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan, data menunjukkan bahwa dari seluruh rekomendasi BPK, 61,6 persen telah ditindaklanjuti sesuai, 30,7 persen belum sesuai, 4,1 persen belum ditindaklanjuti, dan 3,6 persen tidak dapat ditindaklanjuti. Target penyelesaian tindak lanjut ditetapkan sebesar 75 persen, guna mendorong perbaikan sistem pengendalian internal dan pemulihan potensi kerugian negara. Untuk mempertahankan opini WTP, Angga Hervianto menyarankan sejumlah strategi: - Kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen. - Penguatan sinergi antar perangkat daerah, termasuk BPKPD, Inspektorat, dan…

Mamuju - Hari terakhir retreat Eselon II lingkup Pemprov Sulbar dan Tenaga Ahli yang digelar di Makorem/142 Tatag Mamuju, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) membawakan materi sekaligus menutup rangkaian retreat tersebut, Minggu 20 Juli 2025. Dalam pemaparan materinya, Gubernur Suhardi Duka membagi empat pembahasan dalam materinya. Mengawali pemaparannya, Suhardi Duka membahas secara filosofis tentang hakikat kekuasaan dalam politik. Ia mengajak para pejabat berpikir kritis, dengan menyodorkan dua pendekatan klasik dalam politik: Mazhab Machiavelli yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan, dan Mazhab Plato yang menjunjung tinggi moral, etika, dan hukum. "Saya memilih jalan tengah: idealis tapi realistis. Prinsip, nilai, dan momentum harus berjalan beriringan," ucapnya. Ia menegaskan bahwa politik tidak selalu hitam-putih, tapi memerlukan seni dan ketepatan membaca situasi agar tetap bermartabat. Dalam sesi ekonomi dan kesejahteraan, Gubernur menegaskan bahwa Sulawesi Barat harus mampu menjawab tantangan pembangunan melalui Misi Pancadaya, yang meliputi: Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, Percepatan pengentasan kemiskinan, Peningkatan kualitas SDM, Pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan dan Penguatan tata kelola pemerintahan. Suhardi Duka menekankan bahwa Sulbar menganut ekonomi berkarakter kerakyatan sebagaimana semangat konstitusi Pasal 33 UUD 1945, yang memadukan peran pasar dan intervensi negara. “Saya pernah menerapkan pendekatan SBY-nomic saat memimpin Kabupaten Mamuju: Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, dan Pro-Environment. Buktinya, kemiskinan turun drastis dan ekonomi tumbuh stabil,” ujarnya sambil menampilkan grafik keberhasilannya di hadapan seluruh peserta. Poin penting yang digarisbawahi Gubernur Sulbar adalah perlunya disiplin dalam tata kelola anggaran. Ia menyoroti sejumlah permasalahan klasik yang masih terjadi, seperti: Politik anggaran yang transaksional, Perencanaan yang tidak sinkron, Penumpukan proyek di akhir tahun dan Fokus belanja yang lebih banyak pada rutinitas dibanding output dan outcome. Ia menyampaikan bahwa pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD tetap sah dimasukkan dalam APBD, tetapi harus masuk melalui jalur perencanaan yang benar dan tidak disusupkan di tengah jalan. 7 Point Direktiv Gubernur 1. Pahami gubernur / wakil gubernur,…

Mamuju - Pemprov Sulbar menyelenggarakan retret yang diikuti oleh semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga ahli, dan staf ahli Gubernur Sulbar dan Wakil Gubernur Sulbar. Retret ini menjadi yang pertama kali digelar oleh pemerintahan daerah di kawasan Indonesia Timur. Retret yang berlangsung selama tiga hari, sejak Jumat, 18 Juli hingga 20 Juli 2025, di Markas Korem 142/Tatag, Mamuju, ini dibuka langsung oleh Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Acara ini merupakan inisiatif langsung dari Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM). Suhardi Duka menegaskan bahwa tujuan utama retret adalah menyatukan visi dan misi, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan strategi percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan, investasi, serta percepatan hilirisasi sumber daya lokal. SDK berharap retret ini menjadi momentum membangun kemitraan yang solid antara Pemprov Sulbar, aparat keamanan, aparat penegak hukum, serta kementerian dan lembaga negara, khususnya dalam mendukung program prioritas nasional di Sulbar. Dalam acara pembukaan, Menteri Transmigrasi menyampaikan dukungan pemerintah pusat untuk Sulbar sebagai kawasan prioritas pengembangan transmigrasi dan hilirisasi sumber daya strategis, termasuk kakao, perikanan, peternakan, dan potensi logam tanah jarang (rare earth). Ia menjelaskan bahwa transformasi program transmigrasi kini berfokus pada pengembangan wilayah berbasis potensi lokal dan penciptaan nilai tambah ekonomi. Retret diisi dengan pemaparan materi dari Menteri Transmigrasi, KPK, Kejaksaan, Polda Sulbar, BI, dan BPK, serta penandatanganan pakta integritas dengan pengaturan khusus bagi pejabat yang sempat tertunda karena persoalan kesehatan. Lanjut Suhardi Duka berharap retret ini menjadi momentum membangun kemitraan yang solid antara Pemprov Sulbar dan berbagai pihak untuk mendukung program prioritas nasional di Sulbar. (Rls)

Mamuju - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Eka Putra Budi Nugroho, menyampaikan pemaparan komprehensif terkait kondisi dan prospek perekonomian global, nasional, serta regional Sulbar dalam Retret Pemprov Sulbar, Sabtu, 19 Juli 2025. Dalam pemaparannya, Eka Putra Budi Nugroho menyoroti lima pokok utama: perkembangan ekonomi global dan nasional, kondisi ekonomi serta inflasi Sulbar, stabilitas sistem keuangan daerah, potensi sektor unggulan Sulawesi Barat, serta upaya Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Eka Putra Budi Nugroho menjelaskan bahwa meskipun ketidakpastian ekonomi global mulai mereda, tensi geopolitik dan kebijakan tarif AS masih menjadi faktor penekan. Pertumbuhan ekonomi global pada 2025 diperkirakan bertahan di angka 2,8%. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87% (yoy), sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. “Nilai tukar rupiah menunjukkan tren penguatan, sementara kredit perbankan tetap tumbuh solid sebesar 8,88% (yoy) per April 2025. Transaksi ekonomi dan keuangan digital pun terus meningkat, menandakan kestabilan sistem pembayaran nasional,” jelas Eka Putra Budi Nugroho. Sulawesi Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,83% (yoy) pada triwulan I 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (6,65%) dan di bawah rata-rata nasional. Kinerja sistem keuangan daerah pun menunjukkan tren moderat. Pertumbuhan kredit hanya mencapai 4,42%, melambat dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, risiko kredit (LAR) menunjukkan perbaikan, sementara rasio LDR yang tinggi (190–200%) mengindikasikan dominasi sumber kredit dari luar daerah. Struktur ekonomi Sulbar masih ditopang oleh sektor pertanian (39,21%) dan industri pengolahan (10,78%), dengan kelapa sawit (CPO) sebagai komoditas utama. CPO juga mendominasi ekspor Sulbar dengan kontribusi 92,32% dari total ekspor 2024. “Potensi komoditas unggulan lainnya seperti kakao dan kopi juga sangat besar, terutama karena hampir seluruh produksinya berasal dari perkebunan rakyat, yang juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan,” ujarnya. Bank Indonesia, lanjut Eka, terus mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar melalui berbagai strategi: - Pengembangan UMKM, termasuk klaster…

Majene - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) mendampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, mencanangkan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai calon sentra baru produksi bawang merah nasional. Dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Banggae, Sabtu 19 Juli 2025, Mentan Amran menyampaikan rencana visioner pengembangan kawasan hortikultura di Majene, menjadikannya sebagai Kabupaten Bawang di wilayah timur Indonesia. “Kita akan menjadikan (Majene) ini Kabupaten Bawang. Kita akan mengembangkan seperti Solok (Sumatera Barat), yang pernah kami kembangkan dan sekarang sudah 13 ribu hektare. Tahun depan, insya Allah, minimal 50 hektare, bisa 100 hektare pembibitan di sini (Majene),” ujar Amran di hadapan petani dan jajaran pemerintah daerah. Mentan menilai bawang merah asal kabupaten Majene memiliki potensi unggul. Selain kualitas dan rasa yang sangat baik, produksi bawang merah menurutnya mirip dengan bawang dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Selain itu letak geografis kabupaten Majene yang strategis juga membuatnya ideal untuk memasok kebutuhan kawasan Indonesia Timur dan bahkan Kalimantan. “Kenapa? Rasanya beda, kualitas bawangnya beda, sangat baik. Mirip Enrekang. Nah ini kita akan kembangkan, sehingga saudara-saudara kita tidak lagi jauh membeli bawang. Bisa saja nanti menyuplai Kalimantan dan sekitarnya,” tambahnya. Mentan Amran kemudian berkomitmen untuk mendukung pengembangan komoditas ini secara bertahap dan sistematis. Fokus awal akan dimulai dari lahan pembibitan 10–20 hektare, disertai bantuan pompa irigasi dan alat mesin pertanian (alsintan), yang akan diperluas secara progresif dalam 1–4 tahun ke depan. “Ini kita fokus bawang. Daerah pegununggan kami bantu pompa, irigasi pompa, kemudian alat mesin pertanian. Mulai pembibitan dulu mungkin 10-20 hektare. Tahun depan, kita lakukan cukup besar. Berikutnya, itu saya kira sudah cukup besar. Mungkin 1-2 tahun, sampai di maksimal 3-4 tahun. Ini sudah menjadi kabupaten bawang. Itu mimpi kita,” terang Amran Data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan bahwa Indonesia telah swasembada bawang merah konsumsi sejak 2016. Tahun 2024, produksi mencapai 2,08 juta ton (konde basah) atau sekitar 1,35…

Mamuju — Suasana khidmat menyelimuti malam kedua kegiatan retreat Pemprov Sulbar yang digelar di Korem 142/Tatag, para peserta yang terdiri dari pejabat eselon II dan tenaga ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar mengikuti sesi api unggun dan renungan malam. Sabtu, 19 Juli 2025. Acara dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), diwarnai pembacaan puisi penuh makna oleh salah satu anggota Pramuka. Puisi yang dibacakan berhasil menggugah perasaan dan menyentuh para peserta. “Tadi kita melaksanakan api unggun dan menariknya, kita dikasih puisi oleh anak-anak kita yang cukup menggugah rasa dan naluri kita,” ujar Gubernur Suhardi Duka usai kegiatan. Menurutnya, puisi tersebut menjadi pengingat bahwa generasi muda menaruh harapan besar kepada para pemimpin Sulbar saat ini. Harapan itu mencakup perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, hingga pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. “Anak-anak kita menaruh harapan besar akan terjadi perubahan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembangunan SDM, dan perbaikan infrastruktur,” ungkap SDK. Lebih lanjut, Anggota DPR RI periode 2019-2024 itu menyampaikan bahwa kegiatan retreat dan juga pelaksanaan api unggun ini menjadi simbol penyatuan semangat dan visi bersama dalam melihat permasalahan pembangunan secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Ia juga memberikan apresiasi kepada Komandan Korem 142/Tatag, Brigjen TNI Hartono, atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan retreat ini. “Di bawah Pak Danrem yang menjadi pelaksana retreat ini, benar-benar saya melihat bahwa full didalam memberikan pembinaan. Walaupun singkat, tapi saya yakin pelaksanaan retreat ini akan terasa bagi pejabat-pejabat yang mengikuti," pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amalia Fitri, bersama Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tematik Ke-Transmigrasian Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Hotel Maleo, Mamuju, Jumat 18 Juli 2025 malam. Rakor ini dihadiri Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), Jajaran Pemprov Sulbar dan Enam Kabupaten serta berbagai unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, dan tamu undangan lainnya. Rakor ini mengangkat tema: "Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Prioritas: Pengembangan Kawasan Transpolitan yang Terintegrasi dan Inklusif serta Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Mendukung Pengelolaan Kawasan". Tema ini menekankan pentingnya integrasi kawasan transmigrasi dengan pendekatan digital dan inklusif demi mendorong pembangunan berkelanjutan. Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri mengatakan, melalui rakor ini diharapkan tercipta rumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam pengembangan kawasan transmigrasi sebagai bagian dari pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Barat. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat pembahasan awal penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Mohammad Ali Chandra, dan dihadiri oleh seluruh pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas ESDM Sulbar. Kamis 17 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari langkah awal strategis dalam menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di sektor energi dan sumber daya mineral, serta sebagai tindak lanjut terhadap amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra menegaskan bahwa penyusunan Renstra ini bukan hanya merupakan rutinitas administratif, melainkan momentum penting untuk menegaskan arah kebijakan sektor ESDM yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan selaras dengan Misi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), dalam mewujudkan Visi "Sulbar Maju dan Sejahtera". “Kita tidak boleh bekerja biasa-biasa saja. Dokumen Renstra ini harus menjadi cerminan dari arah pembangunan daerah yang kita cita-citakan bersama. Tiap bidang harus merumuskan program yang relevan, terukur, dan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Kita ingin ESDM menjadi lokomotif percepatan pembangunan Sulbar ke depan,” tegasnya. Misi Panca Daya yang menjadi fondasi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 terdiri dari lima daya utama, yaitu: 1. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan 2. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 3. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter 4. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup 5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyediaan pelayanan dasar yang berkualitas Kelima daya ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan sasaran, indikator, dan fokus program kerja seluruh bidang teknis di Dinas ESDM Sulbar. Dalam sesi diskusi, masing-masing bidang teknis memaparkan arah prioritas program yang telah diselaraskan dengan hasil pertemuan koordinasi bersama Gubernur Sulawesi Barat pada 17 Juni…