Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 22 Oktober 2025. Rakor ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi lintas perangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plh. Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, pimpinan DPRD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pejabat terkait lainnya. Dari Bapperida Sulbar, hadir Sekretaris Bapperida, Darwis Damir, bersama para kepala bidang yang menjadi bagian dari tim perencana strategis daerah. Mereka berperan dalam mendukung penyusunan kebijakan fiskal berbasis dampak, data, dan rasionalitas belanja daerah. Dalam kesempatan itu, Darwis Damir menyampaikan bahwa arah kebijakan Gubernur Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah untuk membawa Sulawesi Barat tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. “Arahan Bapak Gubernur sangat jelas dan tegas. Beliau bersama Wakil Gubernur memiliki tekad kuat untuk menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan membangun sektor-sektor unggulan yang berkelanjutan,” ujar Darwis. Lebih lanjut, Darwis menjelaskan bahwa penyesuaian terhadap APBD Tahun 2025 merupakan langkah strategis di awal masa kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan fiskal daerah selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Sebagai instansi perencana, Bapperida Sulbar memandang Rakor ini sebagai wadah penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kondisi fiskal yang dinamis. “Bapperida mendukung penuh langkah penyesuaian fiskal ini, termasuk penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp146 miliar dari proyeksi awal. Penyesuaian ini penting agar kebijakan anggaran lebih realistis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Darwis. Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meneguhkan komitmennya…

Mamuju - Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi terkait Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mandar. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Biro Pemkesra pada Rabu (22/10). Pembahasan difokuskan pada progres pelaksanaan program SPAM Regional Mandar yang mencakup beberapa kabupaten di wilayah mandar, serta langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyediaan akses air bersih bagi masyarakat. Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Plt. Karo Pemkesra Setda Prov. Sulbar, Murdanil, dalam keterangannya menyampaikan bahwa program SPAM Regional Mandar merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kita berkomitmen untuk mempercepat realisasi program SPAM Regional Mandar agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Murdanil. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap progres di lapangan serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kementerian terkait.(rls)

Mamuju — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu 22 Oktober 2025, bertempat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar. Rakor ini dalam rangka penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 dan penyesuaian asumsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, serta Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana. Rakor ini dihadiri oleh pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan perencanaan APBD Tahun 2026 berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa kehadiran BPBD dalam rapat ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik, khususnya di sektor penanggulangan bencana. “Pengelolaan keuangan yang optimal menjadi kunci agar program penanggulangan bencana dapat berjalan maksimal. BPBD Sulbar siap menyesuaikan perencanaan kegiatan tahun 2026 dengan arah kebijakan fiskal daerah yang ditetapkan Pemprov Sulbar,” ujar Yasir Fattah. Yasir Fattah menegaskan, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah juga penting untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di Sulbar. Rakor ini diharapkan mampu menghasilkan langkah strategis bagi Pemprov Sulbar dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026 yang realistis, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat komitmennya mengawal tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (22/10). Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan turut dihadiri oleh Plh. Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, Pimpinan dan Banggar DPRD Sulbar, para Pimpinan OPD, serta jajaran perangkat daerah terkait. Dari pihak BPKPD Sulbar, seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hadir secara lengkap dalam forum strategis tersebut. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dalam kesempatan itu memaparkan hasil analisis realisasi keuangan dan pendapatan daerah. Ia menegaskan bahwa dalam tiga bulan terakhir, efisiensi anggaran menjadi fokus utama agar neraca keuangan tetap terjaga seimbang sesuai prinsip akuntansi yang sehat. "Kalau kita perbaiki tata kelola keuangan tahun ini, insyaallah tahun depan kita bisa menatanya lebih baik lagi. Karena inti dari pengelolaan keuangan adalah keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” ujar Ali Chandra. Ia mengungkapkan, pada tahun anggaran mendatang, Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diproyeksikan akan mengalami penurunan signifikan, yakni sekitar Rp200 Miliar lebih. Kondisi tersebut menuntut pemerintah provinsi untuk semakin cermat menata kembali struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah, agar program pembangunan tetap memiliki dampak nyata bagi masyarakat Sulbar. Sementara itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengungkapkan bahwa dalam proses penyesuaian tersebut, pemerintah daerah melakukan koreksi realistis terhadap potensi pendapatan. Ia menyebutkan, target PAD Provinsi Sulbar diturunkan sekitar Rp146 Miliar dari proyeksi awal yang disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. "Kita ingin memastikan target yang kita tetapkan benar-benar rasional, sesuai kemampuan daerah, dan tidak hanya angka di atas kertas. Penyesuaian ini penting agar APBD 2026 bisa tersusun lebih…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra melanjutkan kegiatan Coaching Clinic Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, yang memasuki hari kedua pelaksanaan. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Bagian PUM, Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Rabu (22/10). Pada hari kedua ini, Coaching Clinic diikuti oleh lima perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kegiatan ini dipimpin oleh Plt. Kasubag Tata Usaha Biro Pemkesra, Burahim, bersama Analis Kebijakan Ahli Muda, Haerul Amri. Dalam sesi ini, peserta mendapatkan pendampingan teknis terkait pengisian indikator kinerja, validasi data, serta penyeragaman format penyusunan LPPD agar selaras dengan pedoman Kementerian Dalam Negeri. Di tempat terpisah, Plt. Karo Pemkesra, Murdanil, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sulbar untuk meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan. “Coaching Clinic ini kami lakukan agar setiap OPD mampu menyusun laporan dengan lebih sistematis, berbasis data yang valid, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapannya, capaian kinerja pemerintah provinsi dapat tergambarkan dengan baik dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat,” ujar Murdanil. Kegiatan Coaching Clinic LPPD ini akan dilaksanakan secara bertahap, melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.(rls)

Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Data Sektoral ESDM, Selasa (21/10/2025). Rapat dipimpin Sekretaris Dinas ESDM Sulbar, Alexander Arruanpasau. Berlangsung di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar, rapat ini dihadiri Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional lingkup Dinas ESDM Sulbar, Tim Pengelola SPBE OPD, serta Staf Teknis Pengelola Satu Data dan Data Sektoral ESDM. Rapat dilaksanakan dalam rangka menjaga validitas, akuntabilitas, dan kesinambungan data sektoral yang terintegrasi melalui Portal Satu Data Provinsi Sulbar, khususnya pada sektor ESDM. Pelaksanaan kegiatan ini juga sejalan dengan visi dan misi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sebagai fondasi penting dalam peningkatan pelayanan publik serta penguatan pembangunan sektor energi yang berkelanjutan di Sulbar. Dalam arahannya, Sekretaris Dinas ESDM Sulbar, Alexander Arruanpasau, menekankan pentingnya koordinasi dan ketelitian dalam proses pengecekan serta verifikasi status pembaruan data sektoral sebelum dilakukan input ulang oleh Admin Satu Data dan Admin Data Sektoral. “Data yang valid dan terintegrasi menjadi landasan penting bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan sektor ESDM, sehingga harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ketepatan,” tegasnya. Alexander menjelaskan, hasil dari monev ini akan menjadi dasar penetapan data sektoral yang siap dipublikasikan melalui Portal Satu Data Provinsi Sulbar. Olehnya, ia mendorong seluruh tim pengelola untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi data agar sesuai dengan standar metadata yang telah ditetapkan oleh Pemprov Sulbar. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Dinas ESDM Sulbar dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan memperkuat sinergi antarperangkat daerah untuk mewujudkan transformasi digital tata kelola pemerintahan yang transparan dan terintegrasi. Naskah : Dinas ESDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Sebagai wujud nyata komitmen mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi aktif dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Web Monitoring Kemendagri, yang digelar di Aula Bapperida Sulbar, Selasa (21/10/2025). Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting di daerah. Berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) turut hadir, di antaranya Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Sosial Sulbar, sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting di Sulawesi Barat. Agustina Uta Tabang Kalua, salah satu perwakilan dari Dinas Kesehatan yang hadir, menyampaikan bahwa aplikasi Web Monitoring Kemendagri menjadi instrumen penting untuk menghubungkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program penurunan stunting di daerah secara daring dan real time. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa partisipasi Dinas Kesehatan dalam kegiatan ini adalah langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dan pemantauan penanganan stunting di tingkat daerah. “Dinas Kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam penanganan stunting. Melalui aplikasi ini, kita bisa memastikan pelaksanaan aksi konvergensi berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan akuntabel,” ujarnya. Melalui sistem ini, koordinasi antar OPD diharapkan semakin efisien dan transparan, sehingga intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan penguatan sistem digital ini, Sulawesi Barat terus melangkah menuju pencapaian target penurunan stunting yang lebih cepat, terukur, dan berkeadilan. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dalam upaya memperkuat kolaborasi penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan HIV di Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Persiapan Implementasi One Stop Service TBC-HIV, yang berlangsung di Nina’s Café, Mamuju, 20-21 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 34 peserta dari berbagai rumah sakit dan puskesmas yang memiliki layanan TBC dan HIV, serta menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Hadijah Tuami, dan Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya (YPKDS). Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa layanan terpadu TBC-HIV merupakan langkah penting dalam mempercepat deteksi, diagnosis, dan pengobatan pasien. “Model layanan terpadu ini memungkinkan pasien TBC dan HIV mendapatkan layanan skrining, pengobatan, serta pemantauan dalam satu fasilitas. Dengan begitu, kita bisa memastikan layanan yang cepat, efisien, dan berkeadilan bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari Panca Daya ke-3, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter dalam mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Lokakarya ini menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut, antara lain: • Penyusunan rencana implementasi One Stop Service di fasyankes; • Penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam manajemen kolaborasi TBC-HIV; • Penguatan jejaring layanan lintas program dan lintas sektor; • Optimalisasi peran komunitas dan organisasi masyarakat dalam mendukung pelayanan TBC-HIV. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen menjadikan kegiatan ini sebagai pijakan awal menuju layanan TBC-HIV terpadu yang lebih efektif dan berorientasi pada pasien, sejalan dengan upaya nasional menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC dan HIV di Indonesia. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) di RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa 21 Oktober 2025, bertempat di ruang Meeting Radioterapi RSUD Sulbar. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan program PGDS yang telah berjalan, meninjau efektivitas penugasan dokter spesialis di daerah, serta memperkuat koordinasi antara Kemenkes RI dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Sulbar. Kedatangan tim Kemenkes RI, dr. Gregorius Ben Prajogi, dr. Nila Mulyani, bersama Tim Dinas Kesehatan Sulbar disambut langsung oleh Direktur RSUD Sulbar dr. Musadri Amir Abdullah, jajaran manajemen, serta para dokter spesialis penerima program PGDS. Dalam kegiatan itu, dilakukan peninjauan sarana dan prasarana pelayanan, serta evaluasi terhadap sistem pelaporan dan kendala pelaksanaan di lapangan. Tim Kemenkes RI menyampaikan, monev ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam memastikan pemerataan tenaga dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di provinsi yang masih kekurangan tenaga kesehatan spesialistik. “Program PGDS hadir untuk menjamin masyarakat di daerah dapat memperoleh pelayanan dokter spesialis yang merata dan bermutu. Dengan evaluasi seperti ini, kami memastikan agar setiap daerah mampu mengoptimalkan potensi tenaga kesehatan yang ada,” ujar salah satu anggota Tim Kemenkes RI. Sementara itu, Direktur RSUD Sulbar, dr. Musadri Amir Abdullah, mengungkapkan apresiasinya atas dukungan pemerintah pusat melalui program PGDS yang dinilai sangat membantu peningkatan layanan kesehatan di daerah. “Kami menyambut baik kegiatan ini. Program PGDS selaras dengan Panca Daya ketiga Pemprov Sulbar, yaitu Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berkarakter, yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga," ujar dr. Musadri Amir. "Kehadiran para dokter spesialis melalui program ini menjadi wujud nyata peningkatan kapasitas SDM kesehatan di RSUD Sulbar,” sambungnya. Ia menambahkan, dengan adanya dukungan tenaga dokter spesialis dari Kemenkes, RSUD Sulbar semakin mampu memberikan pelayanan rujukan yang komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat…

Mamuju – Dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui tata kelola program yang terukur dan transparan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya penguatan sistem informasi dan sinergi lintas sektor. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Web Monitoring Kementerian Dalam Negeri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting, yang digelar di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Selasa, 21 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh operator dari berbagai perangkat daerah yang telah ditetapkan melalui surat keputusan masing-masing OPD, sebagai penanggung jawab dua platform utama, yakni Web Monitoring dan Web Pastipadu. Dalam sambutannya mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Andi Almah menegaskan bahwa penurunan stunting merupakan prioritas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga dan Pemerintah Pusat yang membutuhkan kerja kolaboratif antar sektor. “Persoalan penurunan stunting ini adalah prioritas nasional yang harus kita wujudkan melalui kerja-kerja kolaboratif. Jadi, permasalahan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga lintas sektor,” ujar Andi Almah. Ia menjelaskan, aplikasi Web Monitoring Stunting menjadi instrumen penting dalam mendukung pemantauan intervensi spesifik dan sensitif, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. “Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu menyusun perencanaan yang baik, tetapi juga harus memiliki kemampuan memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan program secara tepat waktu dan berbasis data,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana dalam arahannya yang disampaikan melalui pesan tertulis, berharap agar para peserta tidak hanya memahami aspek teknis penginputan data, tetapi juga mampu membangun sinergi pelaporan yang konsisten dan berkualitas. “Data yang baik adalah fondasi perencanaan yang tepat dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” pesan Junda. Melalui kegiatan bimtek ini, Bapperida Sulbar berupaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sistem informasi pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa aksi konvergensi penurunan stunting berjalan…