Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut ambil bagian dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang inovatif melalui partisipasi aktif dalam Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.10/3146/SJ tertanggal 18 Juni 2025. Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Sulbar menghadiri Rapat Koordinasi Inovasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Rabu (23/7/2025), di Ruang RPJMD Bapperida Sulbar. Dalam kegiatan tersebut, Muh. Saleh mewakili Dinas Kesehatan sebagai Tim Inovasi Dinas Kesehatan Sulbar. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan dua inovasi unggulan yang akan diajukan untuk penilaian tahun ini, yakni Ma'silambi dan Si Ceting. Ia menekankan, keduanya merupakan inovasi yang dikembangkan Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dalam rangka penguatan upaya penurunan angka stunting di Sulawesi Barat. “Inovasi Ma’silambi dan Si Ceting sejalan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulbar dalam penanganan stunting. Ini bukan sekadar program, tapi gerakan bersama untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan tangguh,” ujar dr. Nursyamsi. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penanganan stunting merupakan bagian strategis dalam visi pembangunan daerah “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam pilar Misi Panca Daya. Rapat koordinasi ini menjadi forum penting bagi seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sosial, yang menjadi komponen utama dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Melalui langkah ini, Sulawesi Barat terus memperkuat peran inovasi sebagai penggerak utama dalam pelayanan publik yang berdampak dan berkelanjutan. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut serta mengawal dan mengikuti secara aktif rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke Bank Sulselbar. Kegiatan ini digelar di ruang rapat DPRD Sulbar, Rabu (23/7/2025). Dalam rapat tersebut, BPKPD Sulbar diwakili oleh Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, serta pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD), Syaharuddin, yang hadir langsung menyampaikan pandangan teknis serta dukungan terhadap rencana penyertaan modal sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi keuangan daerah. Langkah penyertaan modal ini dipandang strategis dalam rangka meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perbankan daerah serta memperkuat struktur keuangan Pemprov Sulbar melalui kemitraan kelembagaan yang profesional dan berkelanjutan. Seluruh upaya ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yang menitikberatkan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Sulawesi Barat. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa partisipasi aktif dalam proses legislasi ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. "Penyertaan modal ke Bank Sulselbar bukan sekadar investasi keuangan, namun juga langkah membangun kekuatan fiskal daerah untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik,” ungkapnya. Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Sulbar, di antaranya Galib dari Fraksi Golkar, Yudiawan dari Fraksi NasDem, serta anggota DPRD lainnya yang turut memberikan pandangan dan masukan konstruktif terhadap rencana penyertaan modal tersebut. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan koordinasi dari jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sulbar terkait rencana penyerahan hibah kompleks rumah jabatan (rujab) Polda Sulbar. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Bidang Barang Milik Daerah (BMD), BPKPD Sulbar, Rabu 23 Juli 2025. Kunjungan diterima langsung oleh Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, didampingi jajaran Bidang BMD. Hadir pihak Polda Sulbar, perwakilan tim teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulbar Fauzan, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulbar, Irham Yakub. Pertemuan ini membahas langkah-langkah koordinatif dan teknis dalam proses penerbitan sertifikat tanah sebagai bagian dari mekanisme formal penyerahan hibah rumah jabatan kepada Polda Sulbar. Proses ini merupakan bentuk sinergi antarinstansi untuk mendukung fasilitas kelembagaan Polda Sulbar secara legal dan administratif. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal proses hibah ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Koordinasi lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola aset daerah yang tertib, akuntabel, dan mendukung peningkatan layanan publik, khususnya sektor keamanan,” ujar Chandra. Upaya ini juga merupakan wujud implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Mustari Mula, menghadiri peluncuran Gerakan Mandarras di SMAN 1 Mamuju, Rabu 23 Juli 2025. Kegiatan ini secara resmi diluncurkan oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Peluncuran Gerakan Mandarras sebagai langkah strategis dalam menumbuhkan budaya literasi di kalangan generasi muda sekaligus mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Sulbar. Gerakan ini merupakan implementasi dari Surat Edaran Gubernur Sulbar yang mewajibkan seluruh siswa SMA/SMK sederajat membaca minimal 20 buku sebagai salah satu syarat kelulusan. “Kegiatan ini merupakan implementasi tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Sulbar yang mewajibkan siswa membaca 20 buku untuk kelulusan SMA/SMK. Untuk itu, DPKD Sulbar akan mengadakan dua buku yang dimaksud dan mengirimkannya ke perpustakaan sekolah-sekolah di bawah kewenangan provinsi,” ujar Mustari Mula dalam wawancaranya. Mustari Mula menegaskan bahwa kebiasaan membaca sejak dini akan menjadi modal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan global. “Generasi gemar membaca adalah kunci untuk mewujudkan Sulbar yang maju dan sejahtera. Melalui gerakan ini, kami berharap tercipta generasi cerdas, kreatif, berwawasan luas, dan berdaya saing tinggi,” tambahnya. Peluncuran gerakan ini juga menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara sekolah, perpustakaan, dan orang tua dalam mendukung keberhasilan gerakan literasi di Sulbar. Naskah : DPKD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Arianto, melakukan pengecekan langsung ke seluruh ruangan dan fasilitas kantor di lingkungan Sekretariat DPRD Sulbar, Selasa (22/07/2025). Dalam kegiatan tersebut, Arianto didampingi oleh Kepala Bagian Persidangan, dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan, serta para pejabat fungsional Sekretariat DPRD. Pengecekan dilakukan menyeluruh mulai dari ruang kerja staf, ruang rapat, hingga sarana pendukung lainnya yang berada di dalam gedung sekretariat. Setelah meninjau fasilitas di kantor, Sekretaris DPRD Sulbar melanjutkan peninjauan lansung ke Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Sulbar. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kondisi ruangan dan kelayakan fasilitas yang tersedia di rumah jabatan, guna mengetahui apakah tempat tersebut dapat difungsikan dan ditempati atau masih membutuhkan perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut. "Sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam memastikan kelancaran pelayanan dan operasional di lingkungan Sekretariat DPRD Sulbar, kami melakukan pengecekan langsung ke seluruh ruangan kantor dan fasilitas pendukung yang ada, termasuk rumah jabatan Ketua DPRD," kata Arianto. Arianto menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk melihat secara riil kondisi sarana dan prasarana, agar ke depannya pihaknya bisa melakukan penataan dan penyesuaian yang diperlukan, baik dari sisi kenyamanan kerja ASN maupun kesiapan fasilitas penunjang lainnya. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh elemen di lingkungan Sekretariat DPRD dapat mendukung kinerja lembaga secara optimal, sesuai dengan prinsip pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menambahkan, hal tersebut sejalan dengan Misi Kelima Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat penyesuaian alokasi honor pengelola keuangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), menyusul adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta perubahan struktur organisasi yang memicu perpindahan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulbar. Rapat berlangsung di ruang rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, dihadiri Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, pejabat fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD), Abdul Kuddus, serta para staf teknis lainnya. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan keakuratan, efisiensi, dan kesesuaian alokasi anggaran keuangan daerah, sebagai bagian dari komitmen memperkuat transparansi pengelolaan keuangan publik. Sejalan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil menekankan bahwa penyesuaian ini bukan sekadar administrasi teknis, namun juga bentuk evaluasi bersama agar pengelolaan keuangan daerah lebih adaptif terhadap dinamika organisasi. “Langkah ini kami ambil untuk menjamin keadilan dan kesesuaian distribusi honor dan TPP, khususnya setelah adanya perpindahan pegawai antar OPD. Kami mendorong seluruh perangkat daerah untuk segera menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat,” ungkap Murdanil, yang juga Plt. Kepala Biro Tapemkesra Setda Sulbar. Rabu, 23 Juli 2025. Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra menegaskan pentingnya koordinasi yang sinergis antar OPD agar setiap kebijakan anggaran dapat dijalankan secara tepat sasaran dan sesuai regulasi. “Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat berkoordinasi aktif agar proses penyesuaian alokasi honor pengelola keuangan dan TPP ini berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ali Chandra. Dengan dilaksanakannya penyesuaian ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menjalankan fungsi pengelolaan keuangan secara optimal serta mampu memberikan…

Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) membagikan 20 buku dari berbagai judul bacaan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Mamuju. Pembagian buku ini sebagai simbol dimulainya program gerakan Sulbar Mandarras yang diikuti seluruh SMA, SLB dan SMK se-Sulbar, Rabu 23 Juli 2025. Gubernur Suhardi Duka juga menyempatkan berdialog langsung bersama siswa-siswi SMAN 1 Mamuju dan sejumlah pengajar dan kepala sekolah yang ada di Sulbar melalui daring, Mulai dari Kabupaten Polman, Majene, Majene, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah. "Sekolah ini (SMAN 1 Mamuju) tempat saya belajar, di sini sudah lahir Ketua DPRD, Bupati, hingga Gubernur. Saya ingin kalian lebih daripada itu ada jadi Menteri sampai Presiden," kata Suhardi Duka dengan senyum lebar kepada siswa-siswi di acara kik of Gerakan Sulbar Mandarras, Rabu 23 Juli 2025. Namun, kata SDK, untuk mencapai itu semua siswa-siswi harus rajin belajar dan membaca buku. "Kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk tangguh secara mental, tangguh secara fisik, menguasai sains, tekhnologi, dan juga tertanam nilai-nilai patriolisme agar cinta terhadap bangsa dan negaranya," ungkapnya. Sementara itu, sarana dan prasarana juga menjadi perhatian Pemprov Sulbar agar siswa-siswi nyaman untuk belajar. "Tadi kita meninju sekolahnya SMA Negeri 1 Mamuju banyak yang sudah rusak atapnya dan fasilitas lainnya. Tahun depan akan kita anggarkan memperbaiki," bebernya. Diketahui, Gerakan Sulbar Mandarras ini bagian literasi yang hidup, literasi yang membentuk karakter dan literasi yang merawat peradaban. Karena membaca sekali untuk tahu, membaca ulang untuk memahami dan itulah mandarras. Siswa-siswi diwajibkan membaca dua buku Pejuang Nasional asal Mandar Andi Depu dan tokoh hukum Profesor Baharuddin Lopa. "18 buku lainnya dengan judul beragam. Tadi saya tinjau Perpustakaannya tidak ada dua buku yang saya wajibkan," paparnya. Oleh karena itu, dirinya memerintahkan kepada Kadis Perpustakaan Sulbar untuk pengadaan dua buku tersebut untuk diedarkan ke sekolah. Kadis Perpustakaan Sulbar Mustari Mula menyampaikan ini merupakan implementasi terbitnya surat edaran Gubernur terkait…

Mamuju – Serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berlangsung pada Senin, 21 Juli 2025. Ini menandai estafet kepemimpinan dari pimpinan lama Arianto kepada pimpinan baru Murdanil sebagai Plt. Kepala Biro. Sertijab dilaksanakan setelah dilakukannya pelantikan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sulbar pada Jumat 18 Juli 2025 lalu oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK). Salah satu pejabat yang dilantik yakni Arianto sebagai Sekretaris DPRD Sulbar. Acara Sertijab berlangsung di Ruang Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, dihadiri seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Biro Pemkesra, dalam suasana yang penuh khidmat dan kekeluargaan. Dalam sambutannya, Arianto menyampaikan apresiasinya atas kerja sama dan kekompakan seluruh pegawai Biro Pemkesra selama masa kepemimpinannya. Ia menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan kolaborasi antarbagian guna mendukung kelancaran tugas-tugas Biro Pemkesra, sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM). “Kekompakan seluruh pegawai Biro Pemkesra harus dijaga agar tetap tercipta keharmonisan dalam setiap pelaksanaan tugas sesuai tupoksi masing-masing,” ujarnya. Sementara itu, Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, dalam sambutannya mengajak seluruh pegawai untuk meningkatkan budaya kerja yang produktif dan responsif terhadap pelayanan publik. Menurutnya, peningkatan budaya kerja menjadi kunci dalam mewujudkan percepatan pelayanan di lingkup Pemprov Sulbar. “Budaya kerja perlu ditingkatkan agar sesuai dengan arahan pak Gubernur Sulbar, agar percepatan pelayanan dapat dilakukan secara maksimal,” tegas Murdanil. Melalui kesempatan itu, Murdanil menyampaikan rencananya untuk melakukan pembenahan di berbagai aspek kelembagaan guna mendukung pelaksanaan program dan kebijakan strategis. Ia berharap seluruh jajaran Biro Pemkesra dapat berjalan seiring dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Sulbar. Naskah : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Pemprov Sulbar berkolaborasi OPD dalam mempersiapkan teknis pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Plt. Kepala Dinas Kominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menjelaskan kolaborasi dan sinergi OPD merupakan penegasan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dalam pelaksanaan retreat. Olehnya, Dinas Kominfopers Sulbar hadir turut berkolaborasi OPD mempersiapkan HAN 2025 yang di pusatkan di SMA Negeri 1 Mamuju. Adapun peran Kominfo Pers Sulbar untuk memastikan jaringan dan pelaksanaan zoom berjalan lancar saat pelaksanaan Zoom. Selain itu berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk memastikan koneksi rencana zoom seluruh kepala sekolah dalam rangkaian HAN 2025 dan Kickoff Gerakan Sulbar Manarang. Gerakan Sulbar Manarang merupakan gagasan Gubernur Sulbar untuk mendorong peningkatan literasi Sulbar melalui kebijakan wajib membaca 20 buku sebagai syarat kelulusan siswa SMA/SMK. Diketahui, pelaksanaan HAN 2025 digelar serentak dan akan dihadiri langsung oleh presiden RI Prabowo via zoom. Rencananya pak Gubernur juga agar melakukan monitoring langsung ke seluruh sekolah via zoom terkait implementasi peningkatan indeks literasi Sulbar. (Rls)

Mamuju - Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana menyampaikan apa yang diterimanya dalam Retreat OPD dan Tenaga Ahli Pemprov Sulbar pada akhir pekan lalu, kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup kerjanya. Ini dilakukan saat memimpin Rapat Internal yang dirangkaikan dengan Apel Pagi yang dilaksanakan dalam ruang RPJMD Kantor Bapperida, Senin 21 Juli 2025. Pada kesempatan ini Kepala Bapperida Sulbar menyebut, materi yang disampaikan Gubernur Suhardi Duka (SDK) saat itu sebagai oleh-oleh yang menarik untuk disampaikan kembali seluruh pegawai. “Empat fokus utama menjadi inti pembahasan Pak Gubernur, yaitu politik, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tata kelola APBD, serta penegasan direktiv gubernur sebagai pedoman bagi pelaksanaan program pembangunan,” kata Junda. Pada bahasan tata kelola APBD, Kepala Bapperida Sulbar menekankan pentingnya peran perencana dalam mengawal perencanaan sampai ke evaluasi. “Perbaikan tata kelola, mulai dari perencanaan sampai ke evaluasi dan pelaporan. Ini yang diharapkan. Perencanaan mengacu pada yang pertama, harus selaras dengan prioritas nasional. Kemudian, RPJMD. Ketiga, hasil-hasil Musrenbang. Keempat, pokok–pokok pikiran DPRD, dan yang terakhir, Renstra OPD – RKP - RKPD. Tugas kita selaku perencana, yaitu bagaimana kita mengawal ini,” tegas Junda. Untuk itu, Junda pun menegaskan pentingnya melakukan asistensi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara cermat, terutama terhadap rencana belanja yang dianggap tidak produktif ataupun program yang tidak relevan dengan Visi dan Misi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM). Menurutnya, asistensi ini penting untuk menjaga akurasi dan efektivitas belanja daerah, agar tidak menjadi beban anggaran dan SiLPA di kemudian hari. “Jika sudah DPA, maka sulit lagi karena pilihannya, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Sementara jika tidak dilaksanakan, akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Oleh sebab itu, sebelum masuk APBD, harus kita kontrol melalui asistensi. Kita harus pastikan semua program prioritas Gubernur Sulbar dan Wakil Gubernur…