Mamasa--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama dengan Bank Indonesia menggelar kegiatan penyuluhan stunting yang menyasar 100 masyarakat serta lintas sektor di Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Sulbar, Kamis 29 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan stunting, yang merupakan salah satu masalah kesehatan serius di Sulbar. Dalam kegiatan ini, selain penyuluhan mengenai stunting, juga dilaksanakan program sunatan massal bagi anak-anak di Kecamatan Nosu. Antusias di sunatan massal dimana sasaran pada hari pertama pelayanan sebanyak 81 orang dan di hari kedua 21 orang, jadi total 102 anak dengan rentan usia 10-16 tahun. Program ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih menyeluruh kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dilakukan dengan Bank Indonesia dalam melaksanakan kegiatan itu. "Masalah stunting adalah masalah serius yang harus kita atasi bersama. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Bank Indonesia, kita dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih," ujarnya. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat, yang antusias mengikuti penyuluhan serta memanfaatkan layanan sunatan massal. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan stunting akan meningkat, dan secara bertahap angka stunting di wilayah Sulbar dapat ditekan. Selain itu, kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan Bank Indonesia diharapkan menjadi contoh bagi kerja sama lintas sektor lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat yang tumbuh positif juga diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sehingga jika pendapatan masyarakat tidak bertambah maka daya beli masyarakat sangat rendah, atau dengan kata lain masyarakat jatuh pada garis kemiskinan ekstrem. Hal inilah menjadi salah satu penyebab sehingga Sulbar masih berada dalam kategori kemiskinan ekstrem tertinggi secara nasional. Dosen Universitas Muhammadiyah Mamuju Jeffriansyah DSA, S.E, M.Adm. Pemb. menguraikan, Kemiskinan Ekstrem di Sulbar tertinggi itu pembandingnya adalah standar nasional, dan paling berpengaruh adalah inflasi, khususnya pada harga kebutuhan pokok. Inflasi terkendali bukan berarti tidak terjadi kenaikan harga, meskipun kenaikan harga kebutuhan pokok di Sulbar terbilang rendah dibandingkan dengan daerah lain, namun kenaikan harga barang kebutuhan ini tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat. "Paling berpengaruh inflasi pada harga beras, terutama saat lebaran di awal tahun kemarin," kata Jefri. Jefriansyah menjelaskan untuk melihat Inflasi dan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok, pembandingnya menggunakan data Maret 2024 yang kebetulan saat itu harga kebutuhan pokok naik karena puasa dan lebaran "Meskipun ekonomi tumbuh, jika inflasi meningkat, terutama pada kebutuhan pokok seperti pangan, transportasi, dan perumahan, maka daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, bisa menurun. Akibatnya, mereka bisa jatuh ke dalam kemiskinan meskipun secara statistik ekonomi tampak tumbuh," Selain inflasi, variabel lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Barat. TPT Sulbar Februari 2024 menurun 0,65 persen year to year. Tapi jika membandingkan TPT Agustus 2023 dengan TPT Februari 2024 mengalami kenaikan dari 2,27 persen menjadi 3,02 persen pada Februari 2024. "Masyarakat Sulawesi Barat banyak yang bekerja namun penghasilannya tidak cukup memadai.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Sulbar masih dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP)," ucap Jefri. Lebih lanjut, kata Jefri, terkait daya beli masyarakat juga dapat dilihat melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN), yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk…

Makassar -- Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri menerima penghargaan Kabar Award 2024 kategori Tokoh Pemerintahan, dalam acara Peringatan HUT Kabar Grup Indonesia (KGI) ke - 15 Tahun dengan tema "KGI Membangun Negeri Melayani Indonesia," diselenggarakan di Lantai III Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Kamis (29/08/2024) Penghargaan yang diterima Bahtiar Baharuddin atas kontribusi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan serta mempromosikan inovasi disektor publik. Bahtiar Baharuddin menjadi inspirasi bagi birokrasi di seluruh negeri. Tim juri Kabar Indonesia dan CEO Kabar Indonesia Upi Asmaradana mengatakan pemberian penghargaan kepada Bahtiar setelah melihat jejak rekam nya yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kepri, Pj Gubernur Sulawesi Selatan dan saat ini sebagai Pj Gubernur Sulsel. Bahtiar Baharuddin pun menyampaikan pidatonya, berterima kasih dan mengapresiasi penghargaan tersebut. Menurutnya penghargaan yang diberikan dari pihak perusahaan pers lebih objektif. Pada kesempatan itu, Bahtiar pun menyampaikan orasinya, dengan judul Pentingnya Nurani Pemerintahan. Terkait nurani pemerintahan diukur dari sejauh mana perhatian pemerintah membuat program dan penganggaran yang betul menyentuh langsung ke masyarakat. "Pemerintahan hari ini harus dikembalikan sebagaimana pada mestinya. Jangan percaya pada casing, masyarakat harus cerdas melihat formasi APBD-nya, adakah uang itu langsung pada masyarakat," ucap Bahtiar. Untuk itu, Dia pun menganjurkan agar memilih pemimpin yang mengalokasikan APBD untuk rakyat, berpihak pada manusia, memperhatikan masyarakat miskin, dan berpihak pada alam semesta. (Rls)

Makassar -- Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri menerima penghargaan Kabar Award 2024 kategori Tokoh Pemerintahan, dalam acara Peringatan HUT Kabar Grup Indonesia (KGI) ke - 15 Tahun dengan tema "KGI Membangun Negeri Melayani Indonesia," diselenggarakan di Lantai III Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Kamis (29/08/2024) Penghargaan yang diterima Bahtiar Baharuddin atas kontribusi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan serta mempromosikan inovasi disektor publik. Bahtiar Baharuddin menjadi inspirasi bagi birokrasi di seluruh negeri. Tim juri Kabar Indonesia dan CEO Kabar Indonesia Upi Asmaradana mengatakan pemberian penghargaan kepada Bahtiar setelah melihat jejak rekam nya yang pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kepri, Pj Gubernur Sulawesi Selatan dan saat ini sebagai Pj Gubernur Sulsel. Bahtiar Baharuddin pun menyampaikan pidatonya, berterima kasih dan mengapresiasi penghargaan tersebut. Menurutnya penghargaan yang diberikan dari pihak perusahaan pers lebih objektif. Pada kesempatan itu, Bahtiar pun menyampaikan orasinya, dengan judul Pentingnya Nurani Pemerintahan. Terkait nurani pemerintahan diukur dari sejauh mana perhatian pemerintah membuat program dan penganggaran yang betul menyentuh langsung ke masyarakat. "Pemerintahan hari ini harus dikembalikan sebagaimana pada mestinya. Jangan percaya pada casing, masyarakat harus cerdas melihat formasi APBD-nya, adakah uang itu langsung pada masyarakat," ucap Bahtiar. Untuk itu, Dia pun menganjurkan agar memilih pemimpin yang mengalokasikan APBD untuk rakyat, berpihak pada manusia, memperhatikan masyarakat miskin, dan berpihak pada alam semesta. (Rls)

Mamuju -- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy, turut hadir dalam acara Peluncuran Peta Baru Sulbar serta Kick Off Peringatan Ulang Tahun Sulbar yang ke-20. Acara ini berlangsung di Halaman Depan Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 28 Agustus 2024. Acara ini dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Pj. Ketua TP-PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar, Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Pimpinan Instansi Vertikal se-Sulbar, perwakilan Pemerintah Kabupaten se-Sulbar, dan pihak swasta. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan bahwa peluncuran peta baru ini merupakan langkah strategis untuk memajukan Sulbar dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan. "Dengan peta baru ini, kami dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih merata dan tepat sasaran," ujarnya. Acara ini juga menandai dimulainya rangkaian kegiatan untuk memperingati Ulang Tahun Sulbar yang ke-20. Berbagai kegiatan akan diadakan selama beberapa minggu ke depan, mulai dari acara kebudayaan, olahraga, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Peluncuran peta baru ini diharapkan dapat menjadi panduan yang lebih akurat dalam perencanaan pembangunan daerah, sementara peringatan HUT Sulbar yang ke-20 diharapkan menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk bersatu padu dalam membangun provinsi yang lebih maju dan sejahtera. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Komisi IV DPRD Sulbar, Kamis (29/8/2024). Rapat ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk tahun anggaran 2024. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sulbar ini merupakan bagian dari proses legislasi dan pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai aspek terkait perubahan anggaran yang diusulkan untuk tahun 2024, termasuk alokasi dana untuk penanggulangan bencana di wilayah Sulbar. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan paparan mengenai rencana program dan kegiatan BPBD dalam Ranperda APBD-P 2024. "Kami berharap melalui rakor ini, dapat terjalin sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana di Sulbar," ujar Yasir Fattah. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Hatta Kainang, Komisi IV DPRD Sulbar memberikan tanggapan dan masukan terhadap usulan anggaran BPBD. Diskusi yang berlangsung secara konstruktif ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, khususnya dalam aspek penanggulangan bencana. Rakor ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penetapan APBD Perubahan tahun 2024. Hasil pembahasan akan menjadi bahan pertimbangan dalam finalisasi Ranperda APBD-P sebelum disahkan menjadi Perda. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pendampingan pada kegiatan jemput bola pelayanan kependudukan di Kelurahan Sinyonyoi Selatan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Mamuju, Rabu 28 Agustus 2024. Kegiatan tersebut berjalan dengan lancar karena antusias Lurah Sinyonyoi Selatan Mauli yang menyampaikan kepada warganya untuk hadir di kantor lurah tepat waktu untuk melakukan pelayanan kependudukan. Menurut Lurah Sinyonyoi Selatan Mauli, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Sinyonyoi Selatan. "Dengan adanya jemput bola ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat yang ingin mengurus berkas kependudukan mulai dari KTP-el, Kartu Keluarga, Akte, dan yang lainnyalainnya," kata Mauli. Disdukcapil Sulbar sangat mengapresiasi sambutan dari Lurah Sinyonyoi Selatan dan berharap kedepannya bisa lebih giat lagi memberikan pengarahan kepada masyarakatnya tentang pentingnya semua berkas terkait kependudukan. Penulis : Disdukcapil Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminjamkan dua buah alat ribbon fargo kepada Disdukcapil Kabupaten Mamuju, Selasa 27 Agustus 2024. Ribbon fargo diserahkan Jf. Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda Disdukcapil Sulbar Nurfadilah kepada Fungsional Jabatan Analis Disdukcapil Mamuju Masrawati. Jf. Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda Disdukcapil Sulbar, Nurfadilah berharap kepada Disdukcapil Mamuju agar dapat melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el serta mengurangi jumlah PRR yang belum di cetak. Dengan adanya fasilitasi peminjaman alat tersebut diharapkan bisa menunjang pelayanan administrasi kependudukan dalam hal percepatan pencetakan KTP-el dalam rangka menyongsong Pilkada serentak tahun 2024. Penulis : Disdukcapil Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU—Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Rapat Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Pasangkayu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Rabu, 28 Agustus 2024. Berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, rapat ini dipimpin oleh Kabag. Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Afrisal dan dihadiri oleh Kabid Atwil Bapperida Sulbar Arjanto dan jajarannya, Kasi Pemanfaatan Dinas PUPR Sulbar Kasmawati, Kasi Pengendalian Dinas PUPR Sulbar Rusdin, JF. Penataan Ruang Dinas PUPR Sulbar Alam Zahri, JF. Perencana Bapperida Sulbar I Ketut Wibawa, Analis Hukum, Pelaksanan dan Staf TATT Biro Hukum Setda Sulbar. Dalam rapat tersebut, JF. Penataan Ruang Dinas PUPR Sulbar, Alam Zahri menyampaikan, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Kabag. Perundang-Undangan Kab/Kota Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang juga merupakan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kasi Pengendalian Dinas PUPR Sulbar, Rusdin mengatakan, dalam proses evaluasi, kabupaten perlu melengkapi dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) dan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Dari hasil rapat, maka Ranperda perlu dilakukan pengembalian permohonan untuk melengkapi dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin menerima audiensi Ketua Bhayangkari daerah Sulawesi Barat Miranti Adang Ginanjar bersama Komunitas Budaya di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu 28 Agustus 2024. Turut mendampingi para Asisten Setda Provinsi Sulbar, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kadis Pariwisata, Kadis Perindagkop dan Kadis Kominfo Sulbar. "Kita berharap penggunaan tenun sulawesi itu menjadi tradisi sehari-hari, seperti saya di acara tim nasional kebaya bagaimana kita perjuangkan bisa menjadi kegunaan sehari-hari dimana satu persyaratan Unisco," kata Miranti. Ia menambahkan, bahwa hal ini juga dilakukannya di Sulbar mempergunakan tenun mandar sebagai pakaian sehari-hari. "Kita bisa bayangkan nasib penenun di Mandar kalau ini didiamkan. Saya tidak mau lagi ada prenting style karena akan mematikan masa depan tenun mandar," tambahnya. Makanya, dirinya akan terus berupaya memperkenalkan lebih jauh lagi budaya tenun mandar ke tingkat nasional. "Ini akan kita perkenalkan ke nasional, meskipun baru provinsinya namun punya budaya yang banyak," ujarnya. Sedangkan, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar mengungkapkan sangat respek pada upaya budayawan termasuk ibu Kapolda dimana beliau betul-betul mendedikasikan diri dan pengetahuannya membantu Sulbar bagaimana mengangkat hasil budaya berupa tenun. "Kegiatan ini benar-benar semakin baik dan semangat baru kita akan mendukung sepenuhnya untuk dikembangkan,