Mamuju — Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Swandy, membawakan materi tentang Substansi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam Penerapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Sulawesi Barat, pada kegiatan Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, yang digelar di Hotel Grand Putra, Kamis (23/10/2025). Dalam paparannya, Swandy menjelaskan bahwa dokumen RPB merupakan arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “RPB ini menjadi dokumen strategis yang memuat analisis risiko, prioritas penanganan, serta rencana aksi yang harus dilakukan secara terintegrasi oleh seluruh unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Swandy. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam implementasi RPB agar setiap program penanggulangan bencana dapat berjalan efektif terhadap kondisi daerah. Sementara itu, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan sosialisasi dan harmonisasi Pergub RPB sebagai langkah maju dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana daerah. “Melalui kegiatan ini, kita memastikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulawesi Barat memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan arah kebijakan nasional. BPBD akan terus mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam aspek pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan,” ungkap Yasir. Ia menambahkan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut instruksi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya penguatan kebijakan penanggulangan bencana berbasis risiko dan pembangunan berketahanan. “Gubernur menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah mendukung penyusunan dan penerapan RPB ini, karena dokumen ini akan menjadi panduan strategis lima tahun ke depan dalam mewujudkan Sulawesi Barat tangguh bencana,” tambahnya. Kegiatan sosialisasi dan harmonisasi Pergub RPB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 ini diikuti oleh perangkat daerah, akademisi, lembaga usaha, dan perwakilan masyarakat yang memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Sulawesi Barat. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat finalisasi evidence Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Ruang Rapat Sekretaris Dinas PUPR Sulbar, Kamis (23/10/2025). Rapat ini dihadiri oleh Tim SPBE Dinas PUPR Sulbar bersama tim pendamping teknis, dan difokuskan pada penyelarasan serta penyempurnaan dokumen dan bukti dukung pelaksanaan SPBE yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025. Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk menuntaskan seluruh kerja Tim SPBE di tahun ini serta memastikan seluruh bukti dukung telah memenuhi standar penilaian. “Kita ingin memastikan semua proses dan dokumen SPBE di Dinas PUPR Sulbar selesai dengan baik tahun ini. Ini bagian dari komitmen kami untuk memperkuat tata kelola digital yang transparan dan akuntabel,” ujar Surya Yuliawan. Ia menegaskan, penerapan SPBE bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan upaya nyata menuju pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik di lingkungan Dinas PUPR Sulbar. Rapat tersebut juga menjadi momentum evaluasi atas capaian kinerja digitalisasi internal Dinas PUPR Sulbar, sekaligus memperkuat kesiapan instansi menghadapi proses penilaian SPBE tingkat provinsi pada akhir tahun 2025. Pelaksanaan SPBE di Dinas PUPR Sulbar sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya transformasi digital dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Naskah : Dinas PUPR Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2025–2029, Kamis (23/10/2025), bertempat di Hotel Grand Putra, Mamuju, Kamis 23 Oktober 2025 Kegiatan ini dihadiri oleh Plh. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, unsur TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di daerah. Plh. Sekprov Sulbar Junda Maulana menekankan bahwa penyusunan dokumen RPB bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi langkah strategis untuk membangun ketahanan daerah terhadap bencana. “Sulawesi Barat memiliki indeks risiko bencana tertinggi kedua di Indonesia, sehingga penguatan kelembagaan dan kesiapsiagaan menjadi hal mutlak,” jelasnya. Ia juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi Sulbar saat ini, seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat namun belum mencapai standar nasional, indeks pembangunan manusia yang masih di bawah rata-rata nasional, serta keterbatasan fiskal dalam mendukung pembiayaan penanggulangan bencana. Untuk menjawab tantangan tersebut, Sekprov menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar kebijakan yang disusun dapat berjalan efektif. “Kebijakan yang baik akan bermakna bila diimplementasikan dengan baik pula. Dokumen ini bukan hanya untuk arsip, tetapi harus benar-benar diterapkan di lapangan,” tegasnya. Lebih lanjut, Sekprov menguraikan empat kunci keberhasilan implementasi kebijakan, yakni: 1. Sosialisasi dan penyamaan persepsi antara penyusun dan pelaksana kebijakan. 2. Kemampuan pelaksana dalam memahami dan menyampaikan substansi kebijakan kepada masyarakat. 3. Dukungan anggaran yang relevan untuk mendukung operasional kegiatan. 4. Struktur organisasi yang kolaboratif, dengan keterlibatan aktif TNI, Polri, dan lembaga terkait secara rutin. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyatakan terkait kegiatan ini bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di tingkat provinsi berfokus pada penanganan krisis dan Kejadian Luar Biasa (KLB). Menurutnya, kesiapsiagaan terhadap potensi bencana…

Polman – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), mendorong Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani di Kabupaten Polewali Mandar untuk mengembangkan produk coklat olahan siap konsumsi. Langkah ini disebutnya sebagai upaya menciptakan nilai tambah bagi hasil kakao Sulbar yang selama ini masih dijual dalam bentuk mentah. Tantangan itu disampaikan SDK saat membuka Yamani Fest 2025 di Aula Gendug Gadis, Polman, Kamis 23 Oktober 2025. “Yang susah di Sulbar ini karena kita belum mampu menciptakan nilai tambah dari produk yang kita miliki. Katakanlah kakao, masih dijual dalam bentuk biji mentah. Coba kita bikin produk baru dari kakao,” ujar SDK dalam sambutannya. SDK menyatakan dukungannya kepada Pimpinan Ponpes Syekh Hasan Yamani, Kiai H. Fakhri Tajuddin Mahdy, agar tidak hanya mengembangkan usaha roti dan bakery, tetapi juga berinovasi membuat produk coklat khas pesantren. “Saya mau dukung bukan rotinya, tapi produk barunya, coklat produksi pesantren Hasan Yamani. Kalau bisa seperti Silverqueen, kita tandingi Silverqueen itu,” tegasnya. SDK juga menyinggung bahwa coklat merupakan komoditas bernilai tinggi di pasar global. “Setiap orang yang ke Dubai pasti beli coklat. Satu kilogram bisa mencapai harga jutaan rupiah,” katanya. Pemerintah, lanjut SDK, siap memberikan dukungan berupa mesin pengolahan untuk dikelola para santri. Ia bahkan menantang pihak pesantren untuk mengembangkan peternakan kambing dan menjanjikan bantuan bibit. Menanggapi hal itu, pimpinan Ponpes Syekh Hasan Yamani, Kiai H. Fakhri Tajuddin Mahdy menyambut positif tantangan gubernur. “Kami akan melakukan kajian dan berkoordinasi dengan seluruh pengurus untuk menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur, termasuk rencana bantuan bibit kambing yang nantinya bisa dikelola oleh para wali santri dan ustadz,” ujarnya. (Rls)

Mamuju — Dalam rangka menyambut peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat internal sebagai langkah awal dalam mematangkan persiapan kegiatan tersebut. Berlangsung di ruang rapat Dinsos Sulbar, Kamis 23 Oktober 2025, rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinsos Sulbar Muhammad Nur Dajwi, mewakili Kadinsos Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur. Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Sulbar, Irfan Muhammad Tahir, serta panitia pelaksana yang terlibat dalam kegiatan peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi teknis, serta membagi tugas dan tanggung jawab setiap personal tim dalam pelaksanaan kegiatan Hari Pahlawan yang akan datang. Melalui rapat ini, diharapkan seluruh jajaran Dinsos Sulbar memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep, jadwal, serta tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam arahannya, Sekretaris Dinsos Sulbar, Muhammad Nur Dajwi, menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antarbagian agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan bermakna. “Peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan dan semangat perjuangan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Karena itu, kita perlu memastikan setiap detail kegiatan dipersiapkan dengan matang,” ujar Nur Dajwi. Ia menambahkan, penanaman nilai-nilai kepahlawanan dan semangat perjuangan merupakan bagian dari pembentukan karakter. Hal ini sejalan dengan Misi Ketiga Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Selain membahas agenda utama peringatan, rapat juga menyoroti aspek teknis seperti penataan acara, undangan peserta, serta kesiapan logistik dan dokumentasi. Panitia pelaksana diberi arahan untuk menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan yang lebih terperinci agar kegiatan dapat berjalan sesuai harapan. Sementara, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Irfan Muhammad Tahir, menyatakan bahwa Dinsos Sulbar siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat, guna memperkuat makna peringatan Hari Pahlawan di Sulbar. “Kegiatan ini…

Mamuju — Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja dari Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar, Kamis 23 Oktober 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data terkait DTSEN (Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional), yang menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan di wilayah Sulbar. Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Kepala Bidang Linjamsos Dinsos Sulbar dan dihadiri oleh Petugas Data Sektoral Dinsos Sulbar, serta sejumlah pejabat struktural terkait. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya validasi, pembaruan, dan sinkronisasi data antara instansi daerah dan pusat agar penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Mewakili Kadinsos Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur, Petugas Data Sektoral Dinsos Sulbar, Nurlia Nurdin, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Biro Pemkesra dalam memperkuat koordinasi data sosial ekonomi. “Kami menyambut baik koordinasi ini sebagai langkah nyata memperkuat integrasi data sosial ekonomi. Dinsos Sulbar berkomitmen untuk terus memperbarui dan memvalidasi data penerima bantuan agar program sosial yang dijalankan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan transparan,” kata Nurlia. Nurlia berharap, sinergi antara Dinsos dan Biro Pemkesra dapat terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan Satu Data Kesejahteraan Sosial di Sulbar untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Kegiatan koordinasi ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan pemutakhiran data secara berkala dan melakukan pendampingan teknis bagi petugas lapangan di kabupaten/kota se-Sulbar. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Abdul Wahab Hasan Sulur, diwakili Sekretaris Dinsos Sulbar, Muhammad Nur Dajwi, bersama Kabid Linjamsos Dinsos Sulbar, Surdin, menghadiri kegiatan Konsinyering Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulbar Tahun 2025–2027, pada Kamis 23 Oktober 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar, di Hotel D’Maleo Mamuju, dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, lembaga vertikal, instansi teknis, serta akademisi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar. Tujuannya adalah untuk menyusun peta jalan (roadmap) sebagai pedoman strategis dalam mengendalikan inflasi di daerah selama periode tiga tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, BI Perwakilan Sulbar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya menjelang dan selama periode strategis pembangunan daerah. Melalui roadmap ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memiliki arah kebijakan yang lebih terencana, terukur, dan terkoordinasi dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. Dinsos Sulbar sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan langsung dalam penanganan kesejahteraan sosial masyarakat, turut memberikan masukan terkait dampak inflasi terhadap kelompok masyarakat rentan serta pentingnya kebijakan perlindungan sosial yang adaptif terhadap fluktuasi harga bahan pokok. Sekretaris Dinsos Sulbar, Muhammad Nur Dajwi mengatakan, partisipasi Dinsos Sulbar dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk ikut serta dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di daerah. ”Melalui pendekatan kolaboratif, diharapkan hasil dari penyusunan roadmap ini dapat menjadi acuan bersama dalam memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat Sulbar, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan rentan terhadap dampak inflasi,” ungkapnya. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BI, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat. ”Pengendalian inflasi memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial,” ujar Nur Dajwi…

Mamuju - Untuk memperkuat upaya pencegahan penularan Covid-19 dan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), Dinas Kesehatan Sulawesi Barat mulai mempersiapkan pembuatan media kampanye edukasi kesehatan, Kamis 23 Oktober 2025. Media kampanye edukasi kesehatan ini menekankan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), etika batuk/bersin, serta penggunaan masker bagi masyarakat yang mengalami gejala ISPA. Langkah ini merupakan bagian dari strategi komunikasi risiko kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan komunikasi yang kreatif dan mudah dipahami, diharapkan pesan-pesan kesehatan dapat lebih efektif menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian dari implementasi Panca Daya ke-5 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, sebagaimana digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, menuju Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera. “Media kampanye ini akan kami desain secara menarik dan informatif agar masyarakat mudah memahami pesan kesehatan yang disampaikan. Fokus utamanya adalah bagaimana setiap individu dapat berperan aktif dalam mencegah penularan penyakit dengan menerapkan etika batuk/bersin dan selalu menggunakan masker, terutama bagi mereka yang mengalami gejala ISPA,” ujar dr. Muhammad Ihwan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Selain berbentuk video edukatif, media kampanye juga akan dipublikasikan melalui kanal digital dan media sosial agar menjangkau masyarakat secara lebih luas. Pelibatan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan di Puskesmas akan menjadi kunci penting dalam penyebarluasan informasi. Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim dalam keterangannya, mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan disiplin dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. “Kami mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Barat untuk senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, memakai masker ketika mengalami batuk atau pilek, serta tidak ragu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala ISPA. Pencegahan dimulai…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Pertemuan Evaluasi Capaian 9 Program Prioritas Kesehatan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (23/10/2025). Pertemuan ini dihadiri oleh pengelola 9 indikator Kesehatan lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Evaluasi ini bertujuan untuk meninjau progres dan strategi pencapaian 9 indikator prioritas yaitu: D/S (Penimbangan balita), Stunting, K1 Murni, K6, Persalinan di Fasilitas Kesehatan, Imunisasi bayi Lengkap, Penemuan Kasus TBC, Capaian CKG (Cek Kesehatan Gratis), dan Kepesertaan JKN. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Panca Daya ke-5 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, sebagaimana digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, menuju Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memastikan seluruh indikator prioritas dapat dicapai secara optimal. “Sembilan indikator ini menjadi fokus utama dalam memperkuat pelayanan dasar di Sulawesi Barat. Kami terus mendorong sinergi antara provinsi dan kabupaten untuk memastikan setiap Puskesmas mampu memberikan pelayanan yang berkualitas,” ujar dr. Nursyamsi. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat juga melakukan pendampingan intensif pada enam lokus Puskesmas untuk mempercepat peningkatan capaian indikator. Pendampingan ini menjadi bentuk komitmen Dinas Kesehatan dalam memperkuat kolaborasi lintas program, terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak, imunisasi, dan pengendalian penyakit. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU - Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan 1000 ekor ayam KUB dan sarana pendukung kepada KWT di Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat. Mamuju. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Waris Bestari bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi dan Kabid. Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan, Nugroho Hamid. Ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Bantuan ayam KUB adalah upaya Distapang Sulbar dalam mendukung misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, khususnya misi pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta misi ketiga,; membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abd. Waris Bestari mengatakan bahwa bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan. "Khususnya daging ayam dan telur serta sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat," kata Waris. Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi sangat mendukung pemberian bantuan ayam KUB ini karena sejalan dengan program prioritas pemerintah Provinsi Sulbar. "Saya sangat mengapresiasi pemberian bantuan ini, karena langsung diberikan kepada kelompok masyarakat, dan diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga dan membantu kebutuhan gizi dan perekonomian keluarga khususnya, kata Suraidah. Bantuan kepada KWT ini adalah program Gerakan Sayang Halaman Rumah (Gersaharum). Salah satu program inovatif Distapang sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan halaman rumah untuk kegiatan produktif. Sementara Kabid Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan Distapang, Nugroho Hamid, mengatakan bahwa, Program pemberian bantuan diharapkan bahwa masyarakat sekitar 0anggota KWT ini bisa tersuplay kebutuhan akan telur, protein, dan daging àyam sehingga diharapkan bahwa tdk ada lagi anak yang stunting dan ibu melahirkan bayi dengan berat badan tidak normal. Nugroho menambahkan, dengan adanya bantuan ini perekonomian KWT dan masyarakat sekitar bisa meningkat karena mereka bisa menjual telur dan ayam, harapnya. Dengan demikian, bisa mendapatkan pendapatan keluarga, ujar Nugroho Hamid, Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan…