Mamuju — Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima penyerahan dua orang warga terlantar asal Samarinda, Kalimantan Timur, dan Barru, Sulawesi Selatan dari Dinsos Kabupaten Mamuju. Kegiatan serah terima dilaksanakan di ruang kerja Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Dinsos Sulbar, Jumat 24 Oktober 2025. Dalam kegiatan ini, Dinsos Sulbar diwakili oleh Kabid Rehsos, Supiati Sahid, sementara dari pihak Dinsos Mamuju diwakili oleh Kabid Rehsos, Mayasari. Proses serah terima berlangsung dengan tertib dan penuh rasa tanggung jawab, sebagai wujud sinergi antarinstansi dalam penanganan masalah sosial di daerah. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Kepala Bidang Rehsos, Supiati Sahid, menyampaikan bahwa penerimaan dan fasilitasi warga terlantar ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinsos Sulbar dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat yang mengalami permasalahan sosial di wilayah Sulbar, untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. “Kami mengapresiasi langkah cepat Dinsos Mamuju yang telah menindaklanjuti keberadaan warga terlantar ini. Setelah proses pendataan dan verifikasi, Dinsos Sulbar akan berkoordinasi dengan Dinsos provinsi dan kabupaten/kota asal masing-masing untuk memfasilitasi pemulangan ke daerah asal,” ujar Supiati. Dinsos Sulbar juga menegaskan bahwa penanganan warga terlantar tidak hanya berhenti pada proses pemulangan, tetapi juga mencakup pemberian pelayanan dasar dan pendampingan sosial agar mereka dapat kembali hidup mandiri di daerah asal. Sementara itu, Kabid Rehsos Dinsos Mamuju, Mayasari menambahkan, bahwa penemuan warga terlantar ini berawal dari laporan masyarakat dan hasil patroli sosial di wilayah Mamuju. “Kami segera melakukan penjangkauan, pendataan, dan memberikan bantuan sementara sebelum diserahkan ke Dinsos Sulbar untuk proses lebih lanjut,” ungkapnya. Selanjutnya, kedua warga tersebut akan difasilitasi oleh Dinsos Sulbar untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing, bekerjasama dengan Dinsos Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen Dinsos Sulbar dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi…

Mamuju – Dalam rangka memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat finalisasi SPBE, Jumat, 24 Oktober 2025, pukul 09.00 WITA. Rapat ini menghadirkan tim pendamping dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Sulbar. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor BPKPD Sulbar, dengan melibatkan seluruh unsur pelaksana SPBE di lingkup BPKPD. Kegiatan ini tindaklanjut Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 300.2.11/1181/2025 perihal Permohonan Pendampingan Penilaian SPBE. Langkah ini bertujuan agar pelaksana SPBE pada BPKPD dapat memahami secara mendalam proses digitalisasi yang terarah, terintegrasi, serta mampu menindaklanjutinya dengan hasil yang optimal pada saat evaluasi dilakukan. Langkah finalisasi ini juga menjadi bagian dari upaya BPKPD Sulbar dalam mendukung misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Rapat dipimpin oleh Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, didampingi oleh Pejabat Perencana, Ibnu Munandar, Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR, Indah Mustika Sari, Bendahara Pengeluaran, Nur Fitri, Bendahara Barang, Mutmainnah, serta perwakilan dari Bidang Barang Milik Daerah, Kepegawaian, Fatul Mubin, Elvy Suhartaty dan Tim SPBE BPKPD Sulbar. Dalam arahannya, Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, menekankan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh tim dalam menghadapi evaluasi SPBE 2025. "SPBE adalah sebuah kebutuhan untuk mempercepat transformasi pelayanan publik. Kami ingin memastikan bahwa setiap proses dan dokumen yang disiapkan benar-benar mencerminkan kemajuan nyata BPKPD dalam hal tata kelola digital,” ungkap Fahri Yusuf. “Dengan pendampingan dari Dinas Kominfo, kami optimistis kualitas pelaksanaan SPBE tahun ini akan meningkat signifikan dan berdampak langsung pada efisiensi kerja serta pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya. Hadir melakukan pendampingan dari Dinas Kominfo Sulbar, Darna Basmi bersama timnya yang memberikan pengarahan dan pembinaan teknis terkait penyusunan evidence SPBE tahun…

Mamuju - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Konsinyering Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulbar Tahun 2025-2027, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Sulbar bekerjasama Pemprov Sulbar. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Maleo, Mamuju, pada Kamis 23 Oktober 2025, dan dibuka secara resmi oleh Plh. Sekprov Sulbar, Junda Maulana. Konsinyering ini bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam perumusan strategi pengendalian inflasi daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dinas ESDM Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Energi, Andi Rahmat, yang hadir mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan. Andi Rahmat menyampaikan pentingnya pengelolaan kuota BBM dan elpiji, serta urgensi pengawasan distribusi kedua bahan pokok tersebut. Menurutnya, pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga, terutama pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), agar tidak terjadi kelangkaan yang berpotensi memicu inflasi. Strategi pengawasan ini akan diintegrasikan dalam pelaksanaan HBKN melalui koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi monitoring distribusi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan ketidakteraturan di lapangan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menekan laju inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi Sulbar. Andi Rahmat juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, penyalur, dan masyarakat untuk menjalankan strategi pengendalian inflasi secara efektif. Menurutnya, konsinyering ini menegaskan pentingnya penyesuaian kuota sesuai kondisi di lapangan sebagai bagian dari roadmap TPID yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Sejalan dengan panca daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga, kegiatan ini menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penguatan koordinasi, efisiensi distribusi energi, dan pengendalian inflasi yang adaptif, Pemprov Sulbar berupaya menghadirkan kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Naskah : Dinas ESDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Surabaya - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi aktif dalam uji coba pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD–PGBPSDL) 2025–2029 yang digelar di Hotel Movenpick, Surabaya, Jawa Timur, sejak Kamis hingga Jumat, 23–24 Oktober 2025. Partisipasi Bapperida Sulbar dalam kegiatan yang dipimpin oleh Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas daerah untuk merancang kebijakan pangan dan gizi yang relevan dengan potensi lokal serta selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN–PGBPSDL) 2025–2029. Sebagai koordinator teknis penyusunan RAD–PGBPSDL di Sulawesi Barat, Bapperida memanfaatkan forum ini untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan kondisi daerah. Langkah ini juga menjadi bagian dari implementasi Visi dan Misi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga. “Bagi Bapperida Sulbar, forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan BPOM Sulbar, sekaligus menyerap masukan teknis yang memperkaya proses penyusunan dokumen di tingkat provinsi,” jelas Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muhammad Athar, yang hadir bersama Andi Muhammad Fachrul Odang, mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. RAD–PGBPSDL menjadi dokumen penting yang mendukung pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pelestarian lingkungan. Di tingkat nasional, dokumen ini juga berkontribusi pada kemandirian pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Melalui sesi workshop dan konsultasi teknis, Bapperida Sulbar mendapatkan kesempatan berdiskusi langsung dengan tim fasilitator nasional dan daerah lain terkait tantangan penyusunan RAD–PGBPSDL. Pengalaman ini memperkuat kapasitas tim perencana daerah untuk memastikan bahwa kebijakan pangan dan gizi di Sulbar benar-benar berbasis data, responsif terhadap perubahan iklim, serta adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. “Kegiatan ini sangat membantu kami dalam menyempurnakan pendekatan penyusunan RAD–PGBPSDL agar lebih kontekstual dan berbasis bukti. Dengan pemahaman yang lebih…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Lokakarya Mini (Lokmin) Bulanan yang diselenggarakan di Aula Puskesmas Tampa Padang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Kamis 23 Oktober 2025. Kegiatan ini membahas tindak lanjut hasil Lokmin bulan sebelumnya, rencana pelaksanaan kegiatan bulan November 2025, serta persiapan Lokmin lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Puskesmas Tampa Padang merupakan salah satu dari enam Puskesmas yang ditetapkan sebagai lokus penguatan indikator prioritas dalam upaya peningkatan kapasitas pelayanan dan intervensi kesehatan di wilayah Lokus Desa Pasti Padu. Program ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat layanan primer di tingkat akar rumput. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendukung percepatan penanganan stunting sebagai program prioritas Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. “Kegiatan seperti ini penting untuk memastikan setiap unit layanan kesehatan di lini terdepan memiliki arah yang jelas dan sinergi yang kuat dalam mewujudkan sumber daya manusia Sulawesi Barat yang unggul dan berkarakter,” ujarnya. Lokmin diikuti oleh para penanggung jawab program sesuai konsep integrasi layanan primer, yang mengelompokkan kegiatan berdasarkan klaster pelayanan kesehatan ibu, anak, gizi, penyakit menular, dan lingkungan. Kepala Tata Usaha Puskesmas Tampa Padang, Kurnia Lies Tenny, menjelaskan bahwa Lokmin menjadi wadah rutin untuk melakukan evaluasi kinerja dan menyusun langkah perbaikan. “Setiap bulan kami berdiskusi terbuka, menyampaikan kendala yang dihadapi, serta menyusun rencana kerja agar pelayanan kesehatan bisa semakin baik dan tepat sasaran,” tuturnya. Berdasarkan data bulan September 2025, cakupan penimbangan balita di Puskesmas Tampa Padang mencapai 62,4 persen. Puskesmas ini memiliki 230 kader, dengan 68 di antaranya telah mendapatkan pelatihan hingga Oktober 2025. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menilai perlunya upaya kolaboratif antara Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten, Puskesmas, dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas kader sebagai garda terdepan…

Polman - Plt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, turut mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar, Kamis (23/10). Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut yakni menghadiri kegiatan Yamani Fest 2025 di Gedung Gadis, Kabupaten Polewali Mandar, di mana Gubernur Sulawesi Barat menjadi Keynote Speaker pada kegiatan tersebut. Kegiatan Yamani Fest 2025 merupakan ajang yang menampilkan inovasi, kreativitas, serta potensi daerah di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Melalui kegiatan ini, diharapkan kolaborasi lintas sektor dapat semakin memperkuat sinergi pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Selain Plt. Karo Pemkesra, turut hadir mendampingi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulbar, Kadis PUPR, Kadis Dikbud, serta Kadis TPHP Prov. Sulbar, yang berperan dalam mendukung agenda strategis pemerintah provinsi di wilayah barat Sulawesi tersebut. Dalam kesempatan di akhir acara, Plt. Karo Pemkesra Murdanil menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Yamani Fest 2025 serta komitmen pemerintah provinsi untuk terus mendukung kegiatan yang mendorong kemajuan masyarakat daerah. “Melalui kegiatan seperti Yamani Fest, kita melihat semangat masyarakat Sulawesi Barat untuk terus tumbuh dan berinovasi. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk selalu hadir mendukung setiap upaya yang membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Murdanil. Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempererat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta menjadi momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi dalam pembangunan Sulawesi Barat yang maju dan berdaya saing.(rls)

Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat perannya dalam pengendalian inflasi dengan berpartisipasi aktif dalam penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025–2027. Dokumen strategis ini diharapkan menjadi panduan lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung visi kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga: “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.” Kegiatan yang digagas oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat ini berlangsung di Meeting Room D’Maleo Hotel & Convention Center Mamuju, Kamis, 23 Oktober 2025. Acara dibuka secara resmi oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dan dihadiri oleh berbagai perangkat daerah, BUMD, pelaku usaha, serta mitra strategis lintas sektor. Bapperida Sulbar diwakili oleh Musrifah Hamzah (Perencana Ahli Muda) dan Ilman (Perencana Ahli Pertama). Ditemui usai kegiatan, Musrifah menjelaskan bahwa roadmap tersebut bukan sekadar acuan teknis, melainkan juga instrumen implementatif kebijakan ekonomi makro daerah yang memperkuat arah pembangunan berkelanjutan. “Sebagai bentuk komunikasi efektif, Bapperida terus melakukan pendampingan melalui asistensi terhadap program perangkat daerah yang mendukung pengendalian inflasi. Kami memastikan setiap program OPD sejalan dengan arah pembangunan ekonomi daerah, khususnya misi pertama dalam Panca Daya, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Musrifah. Ia juga menambahkan, Bapperida telah melakukan pemetaan terhadap program-program terkait inflasi agar data yang dihimpun dari seluruh OPD dapat diverifikasi dan diselaraskan secara akurat. Langkah ini diharapkan menghasilkan roadmap yang terintegrasi dan berbasis data. Selain itu, Bapperida juga tengah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD PGBPSDL) 2025–2029 yang mencakup empat aspek utama: ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kelembagaan. “Kedua dokumen ini saling melengkapi dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” tambahnya. Dari pihak Bank Indonesia, perwakilan lembaga tersebut menekankan pentingnya menjadikan hasil evaluasi roadmap 2022–2024 sebagai dasar penyusunan strategi baru. Meski inflasi Sulbar saat ini berhasil ditekan hingga…

Pasangkayu – Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kabupaten Pasangkayu terus menghadirkan inovasi layanan yang dekat dengan masyarakat. Kali ini, UPTD PPRD Pasangkayu bersinergi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Pasangkayu melalui kegiatan Samsat Keliling dan SIM Keliling Bersatu yang digelar di Kelurahan Martajaya, Kabupaten Pasangkayu, Kamis 23 Oktober 2025. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari warga Martajaya yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperpanjang SIM dan membayar pajak kendaraan bermotor secara langsung tanpa harus datang ke kantor Samsat. Melalui layanan terpadu ini, masyarakat tidak hanya dimudahkan dari sisi jarak dan waktu, tetapi juga merasakan kemudahan pembayaran secara non-tunai melalui aplikasi QRIS, yang memastikan seluruh transaksi langsung masuk ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara transparan dan aman. Langkah nyata UPTD PPRD Pasangkayu ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulbar. Plt. Kepala UPTD PPRD Kabupaten Pasangkayu, Dermawan, menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas instansi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien dan akuntabel. "Kami terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang mendekat ke masyarakat. Kolaborasi antara Samsat dan SIM Keliling ini kami harapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak serta memperpanjang SIM tepat waktu. Selain itu, penggunaan QRIS menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan akurasi transaksi,” ungkap Dermawan. Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, juga memberikan apresiasi atas langkah inovatif yang dilakukan UPTD PPRD Pasangkayu bersama Satlantas Polres Pasangkayu. "Sinergi seperti ini merupakan bentuk nyata pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini sekaligus mendukung upaya BPKPD Sulbar dalam memperkuat tata…

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2025–2029, yang digelar di Hotel Grand Putra, Mamuju, pada Kamis (23/10/2025). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekprov Sulbar, Junda Maulana. Dalam sambutannya, Junda Maulana menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, agar seluruh pihak memiliki arah dan panduan yang sama dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Sulbar. Pergub RPB Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai acuan strategis bagi pemerintah provinsi, instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola risiko bencana, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Pelaksana Tugas (Plt.) Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, dalam keterangannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami substansi Pergub serta mampu menerapkannya dalam program dan kegiatan di masing-masing sektor. “Pergub ini adalah panduan utama dalam upaya kita membangun ketangguhan daerah terhadap bencana. Melalui sosialisasi ini, kita ingin memastikan seluruh pihak bergerak selaras dan berbasis pada data serta analisis risiko yang telah diperbaharui,” ujar Yasir Fattah. Ia menambahkan, penyusunan Pergub RPB 2025–2029 juga merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menegaskan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di semua tingkatan pemerintahan. “Sesuai instruksi Bapak Gubernur, BPBD Sulbar terus memperkuat koordinasi dengan kabupaten, memastikan adanya keselarasan rencana dan percepatan implementasi kebijakan penanggulangan bencana berbasis risiko,” tambahnya. Kegiatan ini diikuti BPBD Sulbar, BPBD Mamuju, perangkat daerah terkait, akademisi, dan lembaga kebencanaan, dengan harapan dapat memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan Sulbar yang tangguh bencana. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menerima informasi Prakiraan Cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk wilayah Sulawesi Barat pada Jumat, 24 Oktober 2025. Informasi ini diterima pada Kamis 23 Oktober 2025. Berdasarkan laporan tersebut, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah diprakirakan cerah berawan hingga berpotensi hujan ringan di beberapa daerah tertentu. Adapun rincian prakiraan cuaca BMKG untuk Sulawesi Barat adalah sebagai berikut: Pagi Hari : Cerah Berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, Mamasa, serta di Kabupaten Majene (Malunda, Ulumanda, Tubo Sendana, Tamerodo Sendana) dan Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Tommo). Siang dan Sore Hari : Umumnya berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Berpotensi hujan sedang di Kabupaten Mamasa (Mamasa, Tawalian, Sesenapadang, Tanduk Kalua, Balla) dan Kabupaten Mamuju (Bonehau, Kalumpang). Malam Hari : Cerah Berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo), Kabupaten Mamuju (Tommo, Kalumpang, Bonehau), Kabupaten Mamasa (Sumarorong, Matangnga, Messawa), serta Kabupaten Polewali Mandar (Campalagian, Mapili, Wonomulyo, Luyo, Bulo). Dini Hari : Cerah Berawan. Berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju (Mamuju, Simboro, Tapalang Barat, Bonehau, Kalumpang), Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu (Sarjo, Bambaira, Pasangkayu, Pedongga, Tikke Raya), serta Kabupaten Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-budong, Tobadak). Suhu udara diprakirakan berkisar antara 16 hingga 32°C, dengan kelembapan udara antara 65 hingga 90%. Arah angin bertiup dari Barat Laut hingga Tenggara dengan kecepatan 2–18 km/jam. Sementara itu, peringatan dini dari BMKG untuk wilayah Sulawesi Barat nihil. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa informasi prakiraan cuaca ini menjadi acuan penting bagi masyarakat dan perangkat daerah dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan kondisi cuaca. “Walaupun peringatan dini nihil, masyarakat tetap diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan lokal di beberapa wilayah pegunungan dan pesisir. Tim TRC BPBD tetap siaga memantau perkembangan kondisi cuaca,” ujar Yasir…