Mamuju – BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, dengan menghadiri pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD Sulbar, Senin (28/7/2025), dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, ST. Suraidah Suhardi, bersama Ketua Tim TAPD Sulbar yang juga Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Herdin Ismail. Keduanya menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran yang adaptif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Hadir Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Murdanil, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Tapemkesra Setda Sulbar. Ia didampingi oleh Muhammad Apriadi, Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, serta Abdul Kuddus, Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD). Turut hadir tim TAPD lainnya. Kehadiran BPKPD Sulbar dalam forum ini mencerminkan peran strategis dalam memastikan proses penyesuaian anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Dalam keterangannya, Murdanil menyampaikan bahwa pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan dinamika pelaksanaan anggaran semester pertama tahun berjalan. "Kami berupaya memastikan bahwa penyesuaian anggaran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar menyasar kebutuhan pembangunan daerah yang mendesak dan strategis," ungkap Murdanil. Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyatakan bahwa pihaknya terus memperkuat integritas dalam setiap proses penganggaran, sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. "Akuntabilitas adalah ruh dalam pengelolaan keuangan daerah. Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," tegas Ali Chandra. Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan…

Mamuju - Dalam rangka mengefektifkan proses pengajuan usulan pembentukan dan perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) lingkup Pemprov Sulbar, dilaksanakan kegiatan verifikasi dokumen secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Senin, 28 Juli 2025. Kegiatan ini merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD. Pada Pasal 11 ayat (1) dan (3), disebutkan bahwa pembentukan UPTD oleh Dinas atau Badan Provinsi dilakukan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang tertentu, dengan ketentuan harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri. Verifikasi ini melibatkan narasumber dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), guna memastikan kelengkapan dokumen serta kesesuaian substansi usulan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, turut hadir bersama Kepala UPTD Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah secara daring dari Aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi. Dalam lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sendiri, saat ini terdapat dua UPTD aktif, yaitu UPTD Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat, dan UPTD Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah. dr. Nursyamsi Rahim mengatakan, kegiatan verifikasi ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas tata kelola kelembagaan daerah, memastikan kesesuaian antara nomenklatur dan fungsi teknis UPTD, serta mempercepat proses penataan organisasi perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Barat secara menyeluruh dan akuntabel. Pengembangan fungsi teknis UPTD merupakan salah satu upaya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka mendukung Panca Daya ke 5 Gubernur, Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK -JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat internal khusus pejabat fungsional di Ruang Assesmen Lantai 2 Kantor BKD Sulbar, Senin 28 Juli 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala BKD Sulbar, Herdin Ismail, didampingi Kasubag Kepegawaian, Hadrawaty Simbard, Perencana Ahli Muda Riky Ramlan, serta seluruh pejabat fungsional lingkup BKD. Rapat internal ini menunjukkan bentuk komitmen BKD Sulbar dalam mendukung misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, salah satunya adalah penetapan jadwal layanan kepegawaian khusus yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis di Ruang Assesmen, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada ASN dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Kepala BKD juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh ASN dalam menyebarluaskan informasi kegiatan BKD melalui media sosial sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik. Penekanan khusus juga diberikan pada budaya kerja positif melalui gerakan “Senyum, Sapa, dan Salam” sebagai bentuk pelayanan prima dan peningkatan etika kerja di lingkungan BKD Sulbar. Rapat ini diharapkan menjadi momentum penguatan kinerja dan integritas seluruh pejabat fungsional di BKD Sulbar dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kepala BKD Sulbar, Herdin Ismail, dalam arahannya menyampaikan pentingnya komitmen seluruh pejabat fungsional dalam mendukung efektivitas layanan dan membangun budaya kerja yang positif. “Rapat ini menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran strategis dalam membangun citra positif BKD Sulbar. Melalui layanan kepegawaian khusus setiap Kamis, keterlibatan aktif di media sosial, serta membudayakan senyum dan sapa dalam lingkungan kerja, kita ingin menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif,” ujar Herdin. “Marilah kita jadikan jabatan fungsional ini bukan hanya sebagai tugas administratif, tetapi sebagai ladang pengabdian untuk melayani dengan sepenuh hati,” ajak Herdin.…

Mamuju – Bencana angin puting beliung melanda Desa Kayu Calla, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, pada Sabtu malam (26/7/2025) sekitar pukul 20.30 WITA. Cuaca ekstrem yang terjadi tiba-tiba ini menyebabkan kerusakan luas pada permukiman dan fasilitas umum di wilayah tersebut. Menurut data Badan Penanggulanga n Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat, sebanyak 38 kepala keluarga (KK) terdampak langsung. Di antaranya, 5 rumah mengalami rusak berat, 14 rumah rusak sedang, dan 52 unit lainnya rusak ringan. Selain rumah warga, bencana ini turut merusak 1 sekolah dasar, 1 taman kanak-kanak, 1 gereja, dan 1 kantor desa. Menanggapi kejadian tersebut, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Mamuju Tengah langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi, asesmen, dan pembersihan pohon tumbang yang sempat menutup akses jalan dan menimpa rumah warga. Plt Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, M. Yasir Fattah, menyampaikan, BPBD Mamuju Tengah telah bergerak cepat melakukan penanganan awal. sementara bantuan darurat seperti tenda dan sembako terus disalurkan, ungkapnya. Senin 28 Juli 2025. Yasir menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan langsung dari BPBD Mamuju Tengah tak lama setelah kejadian. Ia mengatakan bahwa bencana ini merupakan bagian dari fenomena hidrometeorologi ekstrem yang dipicu oleh angin kencang. BPBD Sulbar telah menginstruksikan agar BPBD kabupaten segera melakukan penanganan sesuai skala kebutuhan dan menyampaikan daftar kebutuhan mendesak ke Pemprov Sulbar untuk dikoordinasikan bersama instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan pihak TNI/Polri. “Sebagian besar warga yang rumahnya rusak kini ditampung sementara di satu lokasi aman. Kami juga meminta agar BPBD kabupaten terus memperbarui informasi cuaca kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi kebencanaan,” tambah Yasir. Ia menekankan bahwa upaya edukasi dan peningkatan kesiapsiagaan harus dilakukan secara berkelanjutan, sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), yang menekankan pentingnya memperkuat sistem mitigasi dan kolaborasi antarlembaga dalam setiap penanganan bencana. “Edukasi kepada masyarakat di daerah rawan menjadi kunci utama. Kita butuh kesadaran kolektif agar risiko bencana bisa…

Mamuju – Pemprov Sulbar terus berupaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dan Kabupaten Majene. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan pada Senin, 28 Juli 2025, di ruang rapat Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKPD Sulbar. Evaluasi ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian dan konsistensi dokumen yang disampaikan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk legalitas serta kebijakan fiskal yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, evaluasi juga difokuskan pada kesesuaian antara Ranperda dan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) dengan hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan ini mencakup struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan. Rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, didampingi oleh Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR, Indah Mustika Sari, serta Kasubid Akuntansi BMD, Sri Rezki Gani, bersama tim teknis evaluasi lainnya. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, menyampaikan bahwa evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban ini dilakukan secara mendalam dan komprehensif agar dokumen yang disampaikan kabupaten benar-benar sesuai dengan standar pelaporan dan rekomendasi BPK. "Kami mencermati struktur dan klasifikasi dalam laporan keuangan, serta memastikan pengukuran anggaran dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Evaluasi ini penting agar tidak ada kekeliruan yang berdampak pada kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah,” jelas Muhammad. Ia menambahkan, proses evaluasi juga menjadi forum pembelajaran dan pembinaan teknis bagi pemerintah kabupaten agar ke depan mampu menyusun dokumen pertanggungjawaban secara lebih tertib, efektif, dan berbasis data. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dalam keterangannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. "Evaluasi ini bukan hanya sebatas proses administratif, tetapi juga bagian…

Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) selama dua hari, Senin–Selasa, 28–29 Juli 2025, di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju. Hal ini, merupakan tindaklanjut arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam upaya pengendalian inflasi. Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah, ditengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga. "Dalam pelaksanaannya, GPM oleh Dinas Ketahanan Pangan Sulbar melibatkan berbagai pihak, seperti distributor pangan lokal, Perum Bulog Cabang Mamuju, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, serta didukung oleh Satgas Pangan Polda Sulbar untuk memastikan kelancaran distribusi dan pengawasan harga di lapangan," kata Waris. Komoditas pangan yang dijual pun cukup bervariasi, antara lain Beras medium, Minyak goreng KITA, Gula pasir, Telur ayam ras, Daging ayam segar, Aneka sayuran, Buah-buahan lokal "Harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk membantu daya beli masyarakat," ungkapnya. GPM ini dilaksanakan atas arahan Gubernur Sulbar, Bapak Suhardi Duka, yang menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok dan memastikan inflasi tetap terkendali . Masyarakat terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Rina, warga Mamuju, menyampaikan rasa terima kasihnya. “Kami sangat terbantu. Harga beras, telur, dan sayur di sini jauh lebih murah dari biasanya. Harapan kami, kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan” ujar Rina saat diwawancarai. Melalui Gerakan Pangan Murah ini, Pemprov Sulbar berkomitmen terus hadir di tengah masyarakat dalam menjaga harga pangan yang terjangkau. (Rls)

Mamuju - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Mayjen (Purn) Salim S Mengga menerima kunjungan pihak IMV Corporation Jepang di Rumah Jabatan Wagub Sulbar, Senin 28 Juli 2025. Dalam pertemuan itu, dibahas rencana pemasangan alat deteksi dini bencana di tiga titik vital di Sulawesi Barat (Sulbar). "Sebenarnya yang dia tawarkan ke kita itu ada semacam seismograf, peringatan dini untuk mengetahui tingkat ancaman bila terjadi bencana. Misalnya tsunami, gunung meletus. Sehingga kita bisa siap lebih dini," kata Salim usai pertemuan. Untuk tahap awal, teknologi ini akan dipasang secara hibah di tiga lokasi strategis. Salim menyebut, tiga titik yang disarankan yaitu Kantor Gubernur Sulbar, rumah sakit, dan pembangkit listrik PLN. "Jadi kita sarankan, pertama di kantor gubernur Sulbar, rumah sakit, dan pembangkit listrik PLN. Sebab ini yang vital untuk pelayanan masyarakat," jelasnya. Menurut Salim, IMV Corporation bersedia menghibahkan peralatan tersebut terlebih dahulu sebagai bentuk uji coba. "Iya, hibah dulu walaupun saya tahu juga ini bisnis. Jadi dia berikan dulu kita sampel untuk merasakan kegunaannya. Kalau memang kita merasa kegunaannya ini cukup vital, mungkin dia akan tingkatkan selanjutnya," tuturnya. Pasangan Gubernur Suhardi Duka ini, menjelaskan, teknologi ini akan menjadi bagian dari upaya lebih luas, termasuk penataan rumah-rumah di wilayah pesisir serta standar bangunan tahan gempa ke depannya. "Ke depan mungkin pada tindak lanjut berikutnya bahwa konstruksi bangunan itu harus diciptakan tahan gempa," ujarnya. Alat ini dirancang untuk memberi peringatan dalam hitungan detik sebelum dampak bencana terasa. Bahkan, kata Salim, uji coba sederhana yang dilakukan menunjukkan respons cepat dari sistem. "Ada monitornya nanti. Tadi dia coba tadi di sini kita ketuk meja aja, muncul di layar," ungkapnya. (Rls)

Mamuju - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) lingkup Pemprov Sulbar, di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulbar, yang di mulai Senin 28 Juli 2025 hingga Selasa 29 Juli 2025. Plt. Kepala Dinas Perkebunan Muh. Faizal Thamrin, menugaskan pencatat surat Dinas Perkebunan Muhammad Azhary Bahar untuk mengikuti kegiatan Bimtek yang dilaksanakan selama dua hari tersebut. Bimtek dibuka oleh Kepala DPKD Sulbar Mustari Mula, ia menyampaikan progres penggunaan surat elektronik di Lingkup Pemprov Sulbar. "Provinsi Sulawesi Barat secara nasional berada pada urutan 4 besar provinsi yang telah menggunakan arsip digital," kata Mustari Mula. Bimtek ini merupakan sarana untuk menggiatkan pengarsipan digital serta lebih memahami pentingnya pengarsipan digital menuju predikat terbaik nasional dalam tata kelola kearsipan serta lebih memahami pentingnya pengarsipan digital oleh seluruh ASN lingkup Pemprov Sulbar. "Bimtek ini merupakan sarana untuk kembali menggiatkan pengarsipan digital menuju predikat terbaik ditingkat nasional," imbuh Mustari Mula. Fokus kegiatan adalah mendukung program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektrobik (SPBE) yang telah diamanatkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Implementasi aplikasi Srikandi merupakan upaya percepatan menuju predikat terbaik nasional dalam tata kelola kearsipan, sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) dalam upaya membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Sementara, Muhammad Azhary Bahar mengapresiasi pelaksanaan bimtek tersebut. Menurutnya, kegiatan itu sangat bermanfaat dan membantu dalam mengaplikasikan digitalisasi persuratan, termasuk di Dinas Perkebunan Sulbar. "Sebagai pencatat surat, saya merasa bimtek ini sangat bermanfaat karena dengan kegiatan ini saya mengetahui fitur-fitur mutakhir pada aplikasi Srikandi serta cara penggunaannya," kata Azhary. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan bimtek ini, dapat meningkatkan kesadaran ASN lingkup Pemprov Sulbar untuk mengaplikasikan digitalisasi persuratan melalui aplikasi Srikandi di Sulbar. Naskah :…

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kolaborasi dan kemitraan dalam mendukung transformasi digital, khususnya di bidang dokumentasi dan publikasi. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Rapat Konsolidasi Transformasi Dokumentasi dan Publikasi Digital yang resmi dibuka oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Herdin Ismail, di Hotel Maleo Town Square, Senin, 28 Juli 2025. Kepala Dinas Kominfo SP Muhammad Ridwan Djafar menjelaskan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga dalam mendorong transformasi digital guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar dan Berkualitas. Ridwan menjelaskan, sebagaimana tema dalam kegiatan ini, "Transparency, Inclusivity, dan Creativity" mencerminkan di era pemerintahan modern saat ini, kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat berperan mendukung program pembangunan di daerah. Untuk itu, kegiatan konsilidasi ini, dokumentasi dan publikasi digital diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pelaku konten digital menjadi kunci utama untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir secara aktif dan jujur di ruang-ruang digital. Di sinilah pentingnya kolaborasi lintas sektor," tandasnya. Ia menambahkan, produksi konten oleh pemerintah perlu diarahkan pada pendekatan kreatif dan informatif agar mudah diterima publik. Namun Ridwan juga menekankan bahwa konten yang baik akan sia-sia jika tidak dibagikan secara masif. "Konten resmi pemerintah harus menjadi mercusuar kebenaran, pencerah kebingungan dan pemandu transformasi layanan," kata Ridwan. "Konten bagus namun tidak tersare dengan baik maka hasilnya nol, maka ke depan akan dilakukan memfollow, share dan like di seluruh ASN dan non ASN. Saya berharap kerja sama kita dapat terwujud ke depan," tambahnya. (Rls)

Mamuju — Sebagai upaya memberikan ruang bagi kreativitas dan potensi siswa di bidang seni dan sastra, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Festival Lomba Seni dan sastra Siswa Nasional (FLS3N) 2025 jenjang SMA/SMK, berlangsung tanggal 28–30 Juli 2025 secara daring. Kegiatan FLS3N ini diikuti oleh perwakilan dari enam kabupaten di Sulbar dan dipusatkan di SMKN 1 Rangas, Mamuju. Ada 15 cabang lomba yang dipertandingkan, Baca puisi, Cipta puisi, Menulis cerpen, Jurnalis, Desain foster, Fotografi, Komik digital, Kriya, Cipta lagu, Menyanyi solo, instrumen gitar, Musik tradis, Monolog, Tari kreasi dan film pendek. Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa FLS3N merupakan bagian dari program nasional yang selaras dengan Misi Ketiga Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yaitu membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. “FLS3N bukan sekadar ajang lomba, tetapi sarana strategis untuk membentuk karakter, menumbuhkan daya juang, dan memperkuat semangat berkompetisi siswa SMA/SMK di Sulawesi Barat,” Kata Chandra dalam sambutannya. Senin 28 Juli 2025. Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan lomba. Seluruh proses penjurian dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). “Penilaian dilakukan secara objektif oleh juri independen dan profesional. Hasil yang diumumkan adalah murni berdasarkan capaian prestasi siswa, tanpa intervensi,” tegasnya. Dari setiap cabang lomba akan dipilih satu juara utama yang akan menjadi wakil Provinsi Sulawesi Barat pada ajang FLS3N tingkat nasional tahun 2025. (Rls)