Mamuju, — Tim Tindak Lanjut Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Barat, Rabu 29 Oktober 2025. Kegiatan Entry Meeting yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, dan dihadiri oleh perangkat daerah terkait. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya BPK RI dalam memastikan pelaksanaan belanja daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola keuangan yang baik. Ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menyampaikan bahwa Inspektorat Daerah siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Kami memandang kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat akan memastikan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, agar pengelolaan keuangan di Sulawesi Barat semakin transparan dan berintegritas,” ujar M. Natsir. Sementara itu, perwakilan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan belanja tahun anggaran berjalan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. “Kami berharap dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung. Kolaborasi yang baik akan mempercepat penyelesaian pemeriksaan dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah,”. Dalam arahannya, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menyampaikan harapannya agar seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif selama proses pemeriksaan berlangsung. “Pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan prinsip efisiensi. Kami berharap kegiatan ini menjadi sarana evaluasi bersama demi peningkatan kinerja dan…

Mamuju - Dalam rangka memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan selaras, efisien, dan tepat sasaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut menghadiri Rapat Koordinasi Penyesuaian Rencana Program Kegiatan Tahun 2026, yang digelar di Ruang Kerja Gubernur Sulbar, Rabu (29/10/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP), Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), serta BPKPD Sulbar. Dari BPKPD Sulbar, hadir Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar. Dalam arahannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan pentingnya membangun sinergi lintas sektor dalam penyusunan program kegiatan tahun 2026 agar pelaksanaan pembangunan berjalan optimal tanpa adanya tumpang tindih program antar-OPD. Ia menegaskan, setiap rencana kerja harus berbasis data, terukur, serta berorientasi pada hasil nyata di masyarakat. "Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD menjadi hal mutlak agar tidak ada lagi program yang berjalan tumpang tindih atau tidak tepat sasaran,” tegas Suhardi Duka. Sementara, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Murdanil menegaskan keterlibatan BPKPD dalam rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan antara prioritas pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. "Kami memastikan proses penyesuaian program dilakukan secara rasional, efektif, dan selaras dengan arah kebijakan daerah yang ditetapkan Gubernur,” tegas Murdanil. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan pihaknya mendukung penuh langkah Gubernur dalam memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, terutama dalam proses penyesuaian rencana kerja dan penganggaran tahun 2026. "BPKPD Sulbar akan terus mengawal sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran agar setiap program benar-benar terukur dan sesuai dengan…

Mamuju -- Dalam upaya memperkuat tata kelola aset daerah yang tertib dan akuntabel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmen kuat dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Persiapan Kegiatan Persertifikatan Aset Tanah Milik Pemprov Sulbar Tahun Anggaran 2025, yang digelar oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulbar, Rabu (29/10/2025), bertempat di ruang rapat Dinas Perkimtan Sulbar. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan seluruh aset tanah milik Pemprov Sulbar memiliki legalitas yang sah dan terdokumentasi dengan baik. Dari BPKPD Sulbar, hadir Kepala Bidang Barang Milik Daerah, A. Bisyri M. Noor, mewakili Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perkimtan Sulbar, Maddareski Salatin, dan turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, yakni Sekretaris, Kepala Bidang SMK, dan Kepala Bidang SMA, bersama Sekretaris dan Kepala Bidang Aset dari BPKPD Sulbar. Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKPD Sulbar, A. Bisyri M. Noor, menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD untuk menyukseskan program persertifikatan aset tanah ini. "BPKPD tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu sinergi kuat antara Dinas Perkimtan, Dikbud, dan instansi lain agar proses sertifikasi ini benar-benar tuntas dan seluruh aset daerah memiliki kekuatan hukum yang pasti. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita menjaga kekayaan daerah,” jelas Bisyri. Pertemuan ini membahas strategi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan persertifikatan aset tanah pemerintah daerah tahun 2025. Sinergi lintas OPD ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian proses sertifikasi aset, memperkuat dasar hukum kepemilikan tanah pemerintah, serta meminimalisir potensi sengketa di masa mendatang. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra menegaskan langkah ini sejalan dengan misi ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. "Kami di BPKPD Sulbar berkomitmen untuk mengawal setiap proses…

Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat kini mengarahkan pembangunan infrastruktur agar lebih tepat sasaran, dengan fokus pada dua persoalan mendasar: kemiskinan ekstrem dan stunting. Sebanyak 72 desa dan kelurahan telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas intervensi, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 602 Tahun 2025. Arah kebijakan tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur Tahun 2025 yang digelar Bapperida Sulbar pada Rabu, 29 Oktober 2025, secara hybrid dari Kantor Bapperida Sulbar dan melalui Zoom Meeting. Rapat dipimpin oleh Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, Arjanto, yang hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, serta diikuti oleh berbagai instansi dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam paparannya, Arjanto menegaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih berhadapan dengan persoalan kemiskinan dan stunting. Hal tersebut, katanya, sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai pilar utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Bapak Gubernur Suhardi Duka, melalui Misi Panca Daya, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi alat untuk memperkuat daya saing wilayah, meningkatkan layanan dasar, serta mempercepat pengentasan kemiskinan secara terpadu. Intervensi sanitasi di desa-desa stunting dan miskin ekstrem menjadi prioritas utama yang harus segera kita tindaklanjuti bersama,” ujar Arjanto. Selain itu, forum juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan di Sulbar, seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, angka kemiskinan yang masih tinggi, serta kondisi jalan provinsi yang belum sepenuhnya optimal. Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam penyusunan rencana aksi infrastruktur Sulbar 2025–2029, yang diharapkan lebih inklusif, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi lintas sektor. Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, Bapperida Sulbar berkomitmen membangun infrastruktur yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (Rls)

Mamuju — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengawali penyusunan Rencana Aksi Infrastruktur Jangka Menengah 2025–2029 dengan menggelar Rapat Koordinasi Infrastruktur Tahun 2025, Rabu, 29 Oktober 2025. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Bapperida Sulbar ini menjadi langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan infrastruktur daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat — mulai dari pembangunan bendungan dan sanitasi terpadu hingga penanganan jalan rusak dan pengendalian alih fungsi lahan. Forum ini juga merupakan tindak lanjut dari visi dan misi Pancadaya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi peningkatan daya saing wilayah, penguatan layanan dasar, serta percepatan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto, mewakili Kepala Bapperida, Junda Maulana. Forum tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Peserta luring berasal dari Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, BPJN Sulbar, BPBPK Sulbar, serta Satker Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PUPR. Sementara peserta daring meliputi Balai Wilayah Sungai (BWS) V Mamuju, BP3KP Sulawesi II, serta Bappeda dan dinas teknis dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Barat. Narasumber utama dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut memberikan arahan strategis secara daring. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III BPIW, Pranoto, dalam paparannya menyampaikan sejumlah program prioritas nasional yang akan diintervensi di Sulbar, di antaranya pembangunan bendungan, jaringan air baku, pengendalian banjir, pembangunan sekolah rakyat, serta penyediaan fasilitas sanitasi terpadu. Dalam sesi diskusi, Arjanto menyoroti tantangan utama dalam pelaksanaan program infrastruktur daerah, yakni keterbatasan fiskal, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai sekitar 27,14% dari total penerimaan. Sebagai solusi, ia menegaskan pentingnya kemitraan dengan sektor swasta dan alternatif pembiayaan lainnya untuk mendukung pembiayaan pembangunan. “Bapperida mendorong pemerintah kabupaten dan dinas terkait untuk menyiapkan dokumen teknis dan lahan agar usulan pembangunan dapat…

Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Satuan Brimob Polda Sulbar menggelar kegiatan Penyuluhan Mitigasi dan Antisipasi Ancaman Bahan Kimia, Biologi, dan Radioaktif (CBR), yang dilaksanakan pada Rabu, 29 Oktober 2025 pukul 09.00 WITA, bertempat di Kantor DLH Sulbar. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup, sebagaimana tertuang dalam surat resmi Satuan Brimob Polda Sulbar Nomor: B/911/X/OTL.2.1/2025/Satbrimob tertanggal 23 Oktober 2025. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi lintas sektor ini sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat dari potensi ancaman bahan kimia, biologi, dan radioaktif. “Sinergi antara DLH dan Brimob menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap ancaman bahan berbahaya yang dapat berdampak pada lingkungan maupun kesehatan masyarakat,” ungkap Zulkifli. "Sinergi lintas sektor seperti ini diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di tengah tantangan global yang semakin kompleks," sambungnya. Ia menambahkan, kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan, aman, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Materi penyuluhan dibawakan langsung oleh personel Detasemen Gegana Satbrimob Polda Sulbar, yaitu: 1. IPTU Natan Sandalangi – Wakasubden III Detasemen Gegana 2. IPTU H. Zulkarnain, S.H. – PS. Kasubden II Detasemen Gegana 3. IPDA Muh. Abit – Panit Unit I Subden IV Detasemen Gegana Para narasumber memaparkan berbagai potensi ancaman yang dapat timbul akibat bahan kimia dan radioaktif, serta langkah-langkah mitigasi dan penanganannya secara cepat dan tepat. Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan simulasi penanganan awal jika terjadi insiden yang melibatkan bahan berbahaya. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan jajaran DLH Sulbar…

Mamuju - Dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia tahun 2025, Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) bersama Dokter Spesialis Saraf RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dr. Sitti Zainab Zainuddin, melaksanakan kegiatan edukasi kesehatan kepada pengunjung dan pasien di ruang tunggu pendaftaran RSUD Sulbar, Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini selaras dengan misi ke-3 dalam Panca Daya Pembangunan Sulbar yang digagas oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, yaitu Membangun SDM yang Unggul dan Berkarakter. Merujuk situs resmi World Stroke Organization, Hari Stroke Sedunia tahun 2025 mengusung tema 'Every Minute Counts'. Dalam bahasa Indonesia berarti 'Setiap Menit Berharga'. Tema menekankan bahwa setiap menit sangat penting saat seseorang mengalami gejala stroke. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini, diagnosis dan pencegahan stroke. Dalam pemaparannya, dr. Sitti Zainab Zainuddin menjelaskan, stroke merupakan satu penyakit berbahaya bisa berakhir dengan kematian, kecacatan dan sembuh sempurna. Type stroke ada 2 yaitu stroke infart dan stroke pendarahan. Tanda dan gejala stroke adalah Ingat Slogam “ SEGERA KE RS “ Se : Senyum tidak Simetrie ( Moncong kesatu sisi tersedak sulit menelan air minum secara tiba – tiba. Ge : Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba – tiba. Bica Ra pelo/tiba – tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata, berbicara tidak nyambung. Ke : Kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. R : Rabun pandangan mata kabur terjadi tiba- tiba. S : Sakit kepala hebat yang muncul tiba – tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya, gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar gerakan sulit dikoordinasi (Tremor/Gemetar, Sempoyongan). Gejala Klinis Stroke 1. Kelumpuhan wajah atau anggota badan mendadak. 2. Gangguan sensibilitas atau lebih anggota badan (gangguan hemisensorik). 3. Perubahan mendadak status mental (konvulsi delirium, retargi, stupor atau koma). 4. Afasia, Desartria. 5. Disfagia. 6. Gangguan penglihatan (hemianopia, monokuler, blindness atau diplopia). 7. Ataksia. 8. Vertigo…

Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke 97, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (28/10/25). Upacara dihadiri langsung Gubernur Sulbar Suhardi Duka sekaligus menjadi pembina upacara. Hadir juga para pimpinan Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar, pimpinan lembaga vertikal, pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP), kemahasiswaan dan para pelajar. Dalam upacara tersebut, Ketua Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) Sulbar, Andi Tenri Wulan didaulat membacakan teks pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Sekretaris DPD KNPI Sulbar, Ashari Rauf yang kembali didapuk membacakan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Pemprov Sulbar melalui Dispora juga memberikan penghargaan kepada 7 pemuda Sulbar yang berprestasi, melalui program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) dan Pemuda Pelopor Desa. “Alhamdulillah kita bersyukur upacara berjalan lancar dan dihadiri langsung oleh bapak Gubernur Sulbar. Saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke 97 tahun 2025 ini,” ucap Kadispora Sulbar, Safaruddin Sanusi DM. Menurutnya, rangkaian upacara HSP ke 97 tahun ini, sebelumnya Dispora Sulbar juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan, seperti aksi pemuda bekerjasama dengan berbagai Komunitas Pemuda dalam menekan jumlah stunting di Sulbar. Setelah itu dilanjutkan dengan pembagian sembako kepada sejumlah penerima manfaat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menekan kasus stunting di daerah ini. “Beberapa hari lalu, rangkaian Hari Sumpah Pemuda ini juga kita laksanakan kegiatan aksi pemuda, kemudian memberikan sembako seperti beras, telur, susu dan sebagainya. Jadi kebutuhan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” jelas Safaruddin. Momentum HSP ini, tambah Safaruddin, pemuda diharapkan agar terus bergerak maju, dapat menjaga spirit perjuangan pemuda 1928, dapat memacu dan mendorong diri agar lebih kreatif, inovatif, dan terus meningkatkan kualitas diri. Selain itu, kata dia, Pemuda Sulbar harus berfikir bagaimana cara menjadi entrepreneur dan bisa menciptakan lapangan kerja. “Karena…

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom, Kamis 30 Oktober 2025. Sosialisasi dibuka oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana dan diikuti perwakilan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. BPBD Sulawesi Barat diwakili oleh tim teknis dan operator PBJ Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Rendra Arifin, Jumardin dan Nurfuda. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh, selaku narasumber, menyampaikan pentingnya percepatan proses pengadaan sejak awal tahun agar program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan tepat waktu. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan pihaknya mendukung penuh kebijakan percepatan PBJ sebagaimana arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk memastikan program penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan optimal di awal tahun anggaran. “BPBD Sulawesi Barat berkomitmen menindaklanjuti hasil sosialisasi ini dengan memperkuat koordinasi internal dan memastikan kesiapan dokumen pengadaan agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai target,” ujar Yasir Fattah. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung program “Halo RRI”, sebagai sarana penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pelayanan publik di enam kabupaten se-Sulbar. Program ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan laporan, maupun saran terkait pelayanan publik secara langsung dan mudah diakses. Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Sulbar, Dian Afrianty mengatakan, program tersebut merupakan bentuk nyata kolaborasi antara lembaga penyiaran publik dan pemerintah daerah dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas pelayanan publik. "Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, kepercayaan publik akan meningkat, sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif,” ujar Dian, Kamis,30 Oktober 2025 Dari pertemuan tersebut, Kepsta RRI Mamuju, Rina Irfantini membeberkan, bahwa program Halo RRI merupakan program unggulan RRI , disiarkan setiap Senin hingga Jumat pukul 10.00–11.00 WITA melalui Pro 1 RRI Mamuju. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui berbagai kanal, seperti telepon langsung (live call), WhatsApp call, voice note, teks live chat RRI Digital, serta media sosial resmi RRI Mamuju. Setiap aduan atau aspirasi yang diterima akan ditindaklanjuti maksimal satu pekan setelah laporan masuk. Mekanisme tindak lanjut ini memastikan bahwa setiap suara masyarakat mendapat perhatian dan solusi dari OPD terkait. “Dengan jangkauan satelit RRI Mamuju hingga ke pelosok daerah, masyarakat di wilayah terpencil pun kini memiliki akses untuk menyampaikan keluhan atau masukan terhadap layanan publik. Ini bagian dari upaya menghadirkan solusi cepat dan praktis bagi isu-isu lokal,” kata Rina Plt Kadis Kominfopers, Muhammad Ridwan Djafar menyampaikan, program ini juga memberikan manfaat strategis bagi pemerintah dalam menekan potensi misinformasi atau hoaks, dan sistem good governance semakin diperkuat karena proses komunikasi publik menjadi lebih transparan dan terukur. Dinas Kominfo Sulbar berkomitmen menjadikan program ini sebagai model komunikasi…