JAKARTA — Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas mekanisme penyertaan modal Participating Interest (PI) bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Senin (27/10/2025). Kunjungan yang berlangsung di Gedung H Kemendagri itu diterima oleh Kasubdit BUMD Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Bambang Ardianto. Dalam pertemuan tersebut, Bambang memberikan sejumlah arahan terkait pengelolaan dan penyertaan modal PI agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Bambang, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMD, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD), asalkan mekanismenya mengikuti peraturan perundang-undangan. “Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal, namun harus didahului dengan pencatatan dividen PI ke dalam APBD. Setelah itu, dana baru bisa disertakan kembali sebagai modal daerah. Langkah ini penting untuk menjamin akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum,” jelas Bambang Ardianto. Ketua Tim Panja DPRD Sulbar, Habsi Wahid, mengatakan Kemendagri menegaskan pentingnya dasar hukum dalam pengelolaan PI. Ia menjelaskan bahwa perubahan APBD yang tengah disusun harus berpedoman pada PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, sedangkan pembagian PI ke kabupaten akan diatur melalui Peraturan Gubernur Sulbar Suhardi Duka sebagai turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perumda Sebuku Energi Malaqbi. “Penggunaan PI dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban Perumda, dan sisa hasil operasionalnya dapat diserahkan ke pemerintah daerah untuk dijadikan penyertaan modal,” ujar Habsi. Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, yang hadir bersama Wakil Ketua III DPRD, Abdul Halim, menilai hasil konsultasi ini memberikan kejelasan hukum bagi daerah dalam mengelola potensi PI melalui mekanisme penyertaan modal ke Bank BPD Sulselbar. “Poin pentingnya, kita dimungkinkan menyertakan modal ke Bank BPD Sulselbar, dengan catatan dividen PI terlebih dahulu masuk ke APBD. Hal ini sudah sesuai regulasi yang berlaku,” ungkap Munandar. Ia menambahkan, Panja DPRD akan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang PI serta melanjutkan konsultasi dengan Pemerintah…

Mamuju - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lingkungan perkantoran Pemprov Sulbar di Mamuju, Selasa 28 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan lancar selama pelaksanaan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025, sebagaimana arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam meningkatkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan sistem lalu lintas yang tertib dan berkelanjutan di Sulbar "Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata untuk mengatasi masalah lalu lintas dan meningkatkan keselamatan masyarakat," kata Amir. Naskah : Dishub Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merencanakan pelaksanaan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana tahun 2026. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Swandy, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), setelah sebelumnya simulasi kesiapsiagaan telah dilaksanakan pada Mei 2025 di Kabupaten Majene. “BPBD Sulbar berkomitmen untuk menjadwalkan kegiatan simulasi bencana secara berkala setiap tahun, khususnya di wilayah-wilayah rawan gempa dan longsor. Tujuannya agar masyarakat semakin siap dan sigap ketika menghadapi situasi darurat,” kata Swandy, Selasa 28 Oktober 2025. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang latihan, tetapi juga bagian penting dari edukasi penyelamatan diri yang perlu disebarluaskan secara masif kepada masyarakat. Karena itu, BPBD Sulbar mendorong keterlibatan aktif berbagai pihak, mulai dari sekolah, lembaga keagamaan, hingga perangkat desa, agar pesan kesiapsiagaan dapat tersampaikan secara luas dan berkelanjutan. Selain itu, BPBD Sulbar akan memperkuat kerja sama dengan BMKG dan pemerintah kabupaten dalam memperluas penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial serta sistem pesan singkat yang mudah diakses masyarakat. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa simulasi kesiapsiagaan bencana merupakan langkah penting dalam membangun budaya tangguh bencana di masyarakat. “Kesiapsiagaan adalah investasi jangka panjang dalam pengurangan risiko bencana. Dengan simulasi rutin dan kolaborasi lintas sektor, kita ingin masyarakat semakin sadar, tanggap, dan terlatih menghadapi potensi bencana,” ungkap Yasir Fattah. Kebijakan ini juga sejalan dengan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat daerah dalam menghadapi ancaman bencana alam. Dengan pelaksanaan simulasi yang terencana dan berkesinambungan, BPBD Sulbar berharap partisipasi masyarakat semakin meningkat dan seluruh pihak memiliki peran aktif dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi bencana. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Sulawesi Tengah - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra Setda. Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu serta Ketua Komisi I DPRD, melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk membahas tindak lanjut pasca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membatalkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2018 tentang batas daerah antara Kabupaten Donggala dan Kabupaten Pasangkayu pada Selasa (28/10). Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari kedua pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Plt. Karo Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat bersama jajaran. Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Dalam kesempatan tersebut, Plt. Karo Pemkesra menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti keputusan MA RI secara konstruktif, agar proses penataan dan penegasan batas wilayah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjaga harmonisasi antara kedua daerah. “Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghormati dan siap menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung RI. Yang terpenting bagi kita adalah menjaga kondusivitas wilayah dan memastikan pelayanan masyarakat di daerah perbatasan tetap berjalan dengan baik,” ujar Murdanil. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi lintas daerah dan provinsi akan terus diperkuat guna mencapai kesepahaman teknis dalam penegasan batas wilayah sesuai ketentuan yang baru. Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun komunikasi yang efektif antar pemerintah daerah, sehingga persoalan batas wilayah dapat diselesaikan secara damai, transparan, dan berkeadilan.(rls)

Mamuju — Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima laporan dari Pusdalops BPBD Kabupaten Mamasa terkait kejadian bencana pohon tumbang yang terjadi di SDN 011 Tanete, Desa Sapan, Kecamatan Pana’, Kabupaten Mamasa, pada Minggu, 26 Oktober 2025 pukul 02.00 Wita. Berdasarkan laporan awal, tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Pohon tumbang terjadi akibat curah hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang yang melanda wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan pohon besar di sekitar area sekolah roboh dan menimpa bangunan gedung sekolah. Akibat kejadian tersebut, bangunan sekolah mengalami kerusakan cukup parah, terutama pada bagian atap dan dinding gedung. Saat ini, gedung sekolah tidak dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, karena kondisi bangunan berpotensi membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pendidik. BPBD Mamasa segera berkoordinasi dengan BPBD Sulbar, TNI-POLRI, instansi terkait, serta pihak kecamatan dan desa setempat dalam upaya penanganan bencana, termasuk langkah asesmen dan pembersihan material pohon tumbang di lokasi kejadian. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD Mamasa untuk proses penanganan dilakukan dengan cepat, termasuk memastikan keselamatan warga sekitar dan keamanan bangunan sekolah. "BPBD Sulbar siap memberikan dukungan sesuai kebutuhan di lapangan," kata Yasir Fattah, Senin 27 Oktober 2025. Ia menambahkan, sesuai petujuk dan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, pemerintah daerah diminta untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, hujan lebat, dan pohon tumbang, terutama di wilayah dengan topografi rawan. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima laporan dari BPBD Kabupaten Majene terkait jebolnya tanggul penahan ombak sepanjang kurang lebih 1 kilometer di Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene pada Senin, 27 Oktober 2025. Peristiwa ini terjadi akibat tingginya gelombang laut dan hantaman ombak yang menyebabkan struktur tanggul mengalami kerusakan parah dan mengancam permukiman warga di sekitar pesisir. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, dalam keterangannya Selasa 28 Oktober 2025, menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD Majene terkait peristiwa tersebut. “Kami terus memantau perkembangan di lapangan dan telah berkoordinasi dengan BPBD Majene. Penanganan sementara difokuskan pada pengamanan area terdampak serta antisipasi terhadap potensi gelombang susulan,” ujar Yasir Fattah. Yasir Fattah menegaskan, perlindungan kawasan pesisir akan menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan instansi terkait guna menjaga keselamatan warga dan infrastruktur penting di wilayah tersebut. "Sesuai arahan, Gubernur Sulbar Suhardi Duka, meminta agar BPBD provinsi dan kabupaten segera melakukan langkah-langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi dalam penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dan berkoordinasi lintas sektor,” tutupnya. BPBD Sulbar mengimbau masyarakat pesisir, khususnya di wilayah Majene bagian selatan dan Ulumanda, untuk tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi dan abrasi seiring meningkatnya aktivitas cuaca ekstrem beberapa hari terakhir. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang berlangsung di Lapangan Utama Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa, 28 Oktober 2025. Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan, dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah daerah, unsur Forkopimda, dan para ASN lingkup Pemprov Sulbar. Kadinsos turut didampingi para pejabat eselon III Dinas Sosial Sulbar yang kompak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, mencerminkan semangat keberagaman dan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2025 mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”, yang mengandung pesan kuat bahwa generasi muda harus menjadi motor penggerak kemajuan bangsa melalui kolaborasi, kreativitas, dan cinta tanah air. Dalam kesempatan tersebut, Kadinsos Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur menegaskan pentingnya mengaktualisasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tugas pelayanan sosial kepada masyarakat. Hal itu, kata dia, sejalan dengan Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. “Momentum Sumpah Pemuda ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekuatan bangsa terletak pada persatuan dan semangat gotong royong. Generasi muda harus menjadi pelopor perubahan, terutama dalam membangun kepedulian sosial dan solidaritas di tengah masyarakat,” ujar Abdul Wahab. Upacara juga diisi dengan pembacaan teks Sumpah Pemuda, pengibaran bendera Merah Putih, serta amanat Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya peran pemuda sebagai penjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini menjadi lebih istimewa dengan penampilan peserta yang mengenakan pakaian adat dari seluruh Nusantara, menghadirkan suasana kebhinekaan yang penuh makna. Kehadiran jajaran Dinas Sosial Sulbar dalam balutan busana adat menjadi simbol nyata semangat kebangsaan, kebersamaan, dan komitmen untuk terus berkontribusi bagi pembangunan sosial di Sulawesi Barat dan Indonesia. (Rls)

Mamuju – Dalam rangka memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah, Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Provinsi Sulawesi Barat terus berperan aktif bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan lintas sektor, termasuk kolaborasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag). Melalui forum koordinasi rutin TPID Sulbar, Distapang bersama Diskoperindag memfasilitasi pertemuan antara distributor dan asosiasi pedagang untuk memastikan distribusi bahan pangan strategis tetap lancar dan tidak terjadi praktik penimbunan. Forum tersebut menjadi wadah penting dalam menjaga kestabilan pasokan, terutama menjelang periode rawan inflasi dan hari besar keagamaan nasional (HBKN). Selain memperkuat koordinasi distribusi melalui TPID, Distapang Sulbar juga terus menggencarkan program unggulan “GERSAHARUM” (Gerakan Sayang Halaman Rumah), sebagai salah satu langkah konkret dalam meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan rumah tangga. Program GERSAHARUM merupakan kegiatan murni dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dalam menanam cabai, sayuran cepat panen, serta komoditas hortikultura lainnya. Selain memperkuat ketahanan pangan lokal, gerakan ini juga diharapkan mampu membantu menekan laju inflasi dari sisi produksi. Sebagai bentuk keteladanan, Distapang Sulbar juga memulai pelaksanaan GERSAHARUM dengan melibatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat khusus ASN di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat sebagai inisiator gerakan menanam di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi secara terpadu dan berkelanjutan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Waris Bestari menyampaikan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui intervensi pasar dan koordinasi lintas sektor, tetapi juga melalui penguatan produksi pangan lokal berbasis rumah tangga. “TPID menjadi wadah penting untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar. Namun di sisi lain, Distapang Sulbar juga mengambil langkah nyata melalui program GERSAHARUM. ASN harus menjadi pelopor gerakan menanam cabai dan sayuran di pekarangan agar…

Mamuju — Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat menerima update informasi Prakiraan Cuaca (Prakicu) wilayah Sulawesi Barat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk esok hari (Rabu, 29 Oktober 2025). Informasi ini diterima Selasa 28 Oktober 2025. Adapun rincian prakiraan cuaca sebagai berikut: Pagi Hari : Berawan di wilayah Sulawesi Barat. Siang dan Sore Hari : Berpotensi Hujan Ringan di sebagian besar wilayah Sulawesi Barat. Potensi Hujan Sedang di wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Bulo, Matangnga), Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Tommo), Kabupaten Mamasa (Tabulahan, Sumarorong, Tanduk Kalua, Sesena Padang, Mambi), serta Kabupaten Pasangkayu (Duripoku, Bulu Taba). Malam Hari : Berawan. Dini Hari : Berawan. Suhu Udara : 17 – 30°C Kelembapan Udara : 70 – 97% Arah dan Kecepatan Angin : Utara – Barat Laut, 1 – 20 km/jam Peringatan Dini: BMKG mengimbau agar masyarakat mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari, khususnya di wilayah Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau) dan Kabupaten Mamasa (Tabulahan). Menanggapi prakiraan ini, Plt. Kalaksa BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, mengimbau seluruh masyarakat dan perangkat daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti tanah longsor, banjir bandang, dan pohon tumbang. “Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, BPBD diminta untuk memperkuat koordinasi dengan kabupaten, memantau kondisi lapangan secara berkala, dan memastikan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tetap terjaga. Kami juga mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di daerah perbukitan dan bantaran sungai saat hujan deras,” ujar Yasir Fattah. BPBD Sulawesi Barat terus berkoordinasi dengan BMKG, BPBD kabupaten, mengenai informasi cuaca serta potensi risiko bencana. Masyarakat juga diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dari BPBD dan BMKG, serta segera melapor apabila terjadi kejadian bencana di wilayah masing-masing. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki air milik BPBD Sulbar ke Markas Komando Lanal Mamuju, Selasa 28 Oktober 2025. Bantuan ini disalurkan sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan operasional Lanal Mamuju yang mengalami kekurangan pasokan air bersih akibat gangguan distribusi PDAM. Penyaluran ini merupakan wujud kolaborasi antar instansi dalam mendukung kesiapsiagaan dan pelayanan publik, khususnya di tengah gangguan pelayanan air bersih. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan pihaknya siap membantu instansi yang mengalami kesulitan air bersih. “Sesuai arahan dan petunjuk Gubernur Sulbar Suhardi Duka, BPBD diminta untuk sigap dalam memberikan bantuan, termasuk kebutuhan dasar seperti air bersih. Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak agar distribusi berjalan lancar dan kebutuhan prioritas dapat segera terpenuhi,” tutup Yasir Fattah. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar