Sumedang - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah. Komitmen tersebut tercermin dari kehadiran Pelaksana Harian Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, dalam Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah, yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025. Rakor nasional ini mempertemukan seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Forum strategis tersebut menjadi wadah penyelarasan arah kebijakan pembangunan agar program nasional dan daerah saling mendukung dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan bahwa Sekretaris Daerah memiliki peran penting sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, sedangkan Bappeda berfungsi sebagai pusat perencanaan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi hasil. Ia juga menegaskan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Menanggapi hal itu, Junda Maulana menyampaikan bahwa arahan Mendagri sejalan dengan semangat transformasi tata kelola pemerintahan yang tengah dilakukan dalam misi kelima Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga. “Bagi kami di Sulawesi Barat, Rakor ini adalah momentum penting untuk menyatukan langkah dan mengevaluasi arah pembangunan. Di tengah keterbatasan anggaran dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, kerja sama antara pusat dan daerah bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan,” ujar Junda. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen memperkuat integrasi antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor melalui peran strategis Sekda. Selain itu, Bapperida Sulbar akan terus memperkuat fungsinya sebagai pusat data, analisis kebijakan, dan fasilitator kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyoroti pentingnya pengelolaan pendapatan daerah yang inovatif dan efisien tanpa membebani…

MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka memimpin rapat koordinasi usulan Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026 yang digelar di Ruang Oval Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 28 Oktober 2025. Rapat ini membahas kesiapan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengajukan usulan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah tahun anggaran 2026 kepada pemerintah pusat. Usai memimpin rapat, Suhardi Duka menjelaskan, koordinasi tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap daerah di Sulbar dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. “Rapat koordinasi hari ini adalah untuk kesiapan kita mengusulkan Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026. Karena hampir seluruh APBD kabupaten sudah sangat terbatas untuk membiayai pembangunan jalan,” ujar Suhardi Duka. Menurutnya, kemampuan keuangan daerah yang terbatas membuat sebagian besar kabupaten di Sulbar tidak mampu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan perbaikan jalan. “Kami di provinsi pun anggarannya sangat kecil. Karena itu, kita akan koordinasi ke Jakarta supaya diberikan anggaran yang cukup besar untuk program IJD,” jelasnya. Selain jalan, Suhardi Duka juga menekankan pentingnya perhatian terhadap sektor irigasi. Ia meminta agar seluruh kabupaten segera menyiapkan usulan teknis terkait irigasi untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah pusat. “Begitu juga dengan irigasi, saya minta supaya segera dibuatkan usulannya. Tanggal 31 nanti saya berangkat ke Jakarta untuk membicarakan hal ini langsung,” ungkap Suhardi Duka. Terkait ruas jalan yang akan menjadi sasaran program IJD 2026, Suhardi Duka menyebutkan bahwa saat ini pemerintah kabupaten tengah menyusun daftar prioritas berdasarkan kewenangan masing-masing. “Kabupaten sementara bekerja menyusun berapa yang diusulkan, mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana kewenangan provinsi. Nanti hasilnya akan kita bawa ke Jakarta,” tuturnya. Program Inpres Jalan Daerah (IJD) merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan mempercepat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pembangunan. (Rls)

MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka memimpin rapat koordinasi usulan Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026 yang digelar di Ruang Oval Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 28 Oktober 2025. Rapat ini membahas kesiapan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengajukan usulan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah tahun anggaran 2026 kepada pemerintah pusat. Usai memimpin rapat, Suhardi Duka menjelaskan, koordinasi tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap daerah di Sulbar dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. “Rapat koordinasi hari ini adalah untuk kesiapan kita mengusulkan Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026. Karena hampir seluruh APBD kabupaten sudah sangat terbatas untuk membiayai pembangunan jalan,” ujar Suhardi Duka. Menurutnya, kemampuan keuangan daerah yang terbatas membuat sebagian besar kabupaten di Sulbar tidak mampu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan perbaikan jalan. “Kami di provinsi pun anggarannya sangat kecil. Karena itu, kita akan koordinasi ke Jakarta supaya diberikan anggaran yang cukup besar untuk program IJD,” jelasnya. Selain jalan, Suhardi Duka juga menekankan pentingnya perhatian terhadap sektor irigasi. Ia meminta agar seluruh kabupaten segera menyiapkan usulan teknis terkait irigasi untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah pusat. “Begitu juga dengan irigasi, saya minta supaya segera dibuatkan usulannya. Tanggal 31 nanti saya berangkat ke Jakarta untuk membicarakan hal ini langsung,” ungkap Suhardi Duka. Terkait ruas jalan yang akan menjadi sasaran program IJD 2026, Suhardi Duka menyebutkan bahwa saat ini pemerintah kabupaten tengah menyusun daftar prioritas berdasarkan kewenangan masing-masing. “Kabupaten sementara bekerja menyusun berapa yang diusulkan, mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana kewenangan provinsi. Nanti hasilnya akan kita bawa ke Jakarta,” tuturnya. Program Inpres Jalan Daerah (IJD) merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan mempercepat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pembangunan. (Rls)

MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka memimpin rapat koordinasi usulan Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026 yang digelar di Ruang Oval Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 28 Oktober 2025. Rapat ini membahas kesiapan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengajukan usulan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah tahun anggaran 2026 kepada pemerintah pusat. Usai memimpin rapat, Suhardi Duka menjelaskan, koordinasi tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap daerah di Sulbar dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. “Rapat koordinasi hari ini adalah untuk kesiapan kita mengusulkan Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026. Karena hampir seluruh APBD kabupaten sudah sangat terbatas untuk membiayai pembangunan jalan,” ujar Suhardi Duka. Menurutnya, kemampuan keuangan daerah yang terbatas membuat sebagian besar kabupaten di Sulbar tidak mampu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan perbaikan jalan. “Kami di provinsi pun anggarannya sangat kecil. Karena itu, kita akan koordinasi ke Jakarta supaya diberikan anggaran yang cukup besar untuk program IJD,” jelasnya. Selain jalan, Suhardi Duka juga menekankan pentingnya perhatian terhadap sektor irigasi. Ia meminta agar seluruh kabupaten segera menyiapkan usulan teknis terkait irigasi untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah pusat. “Begitu juga dengan irigasi, saya minta supaya segera dibuatkan usulannya. Tanggal 31 nanti saya berangkat ke Jakarta untuk membicarakan hal ini langsung,” ungkap Suhardi Duka. Terkait ruas jalan yang akan menjadi sasaran program IJD 2026, Suhardi Duka menyebutkan bahwa saat ini pemerintah kabupaten tengah menyusun daftar prioritas berdasarkan kewenangan masing-masing. “Kabupaten sementara bekerja menyusun berapa yang diusulkan, mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana kewenangan provinsi. Nanti hasilnya akan kita bawa ke Jakarta,” tuturnya. Program Inpres Jalan Daerah (IJD) merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan mempercepat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pembangunan. (Rls)

Polman — Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka di Bendungan Lakejo, pada 24 Oktober 2025 lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar bersama Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tapango memperkuat koordinasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan Daerah Irigasi (D.I) Lakejo sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Kepala BPP Tapango melaporkan bahwa hingga saat ini total wilayah penerima manfaat air irigasi Lakejo telah mencapai 1.308,6 hektare. Luasan tersebut mencakup wilayah kerja dua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), yakni Sambulo Bulo dan Pelita Emas. GP3A Sambulo Bulo mencakup saluran sekunder Dakka dan Lakejo dengan luas 746,6 hektare yang tersebar di Desa Dakka, Jambu Malea, dan Banatorejo, sedangkan GP3A Pelita Emas meliputi wilayah Kelurahan Pelitakan, Desa Tonro Lima, dan Desa Indo Makkombong dengan luas irigasi 562 hektare. Selain itu, di kawasan Sambulo Bulo juga tengah dilakukan alih fungsi lahan dan cetak sawah baru seluas 43,6 hektare yang diharapkan dapat memperluas area tanam serta meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Para petani di kawasan D.I Lakejo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas dukungan yang diberikan melalui bantuan benih padi, pendampingan teknis oleh petugas PPA dari UPTD PSDA Dinas PUPR Sulbar, serta kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi agar tetap berfungsi optimal. Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor ini merupakan bagian penting dalam mendukung program ketahanan pangan dan pembangunan pertanian berkelanjutan. "Langkah tersebut juga merupakan wujud nyata pelaksanaan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, untuk mewujudkan Sulbar Maju dan Sejahtera melalui penguatan infrastruktur yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat," kata Surya Yuliawan, Selasa 28 Oktober 2025. Sementara itu, Kepala UPTD PSDA Dinas PUPR Sulbar, Adien Hermawati, menegaskan bahwa pihaknya terus menjaga kinerja jaringan irigasi Lakejo melalui kegiatan pemantauan, pemeliharaan saluran, dan pendampingan teknis bersama petugas lapangan. Ia juga…

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan dari perwakilan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mamuju, Selasa 28 Oktober 2025. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah, di Kantor BPBD Sulbar. Dalam kunjungan tersebut, pihak Lanal Mamuju menyampaikan permintaan dukungan air bersih untuk kebutuhan operasional Lanal melalui armada mobil tangki air BPBD Sulbar. Permintaan ini disampaikan menyusul gangguan pasokan air dari PDAM yang terjadi selama musim hujan, sehingga menghambat ketersediaan air bersih di lingkungan Lanal Mamuju. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah, menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti permintaan tersebut sebagai bentuk sinergi dan dukungan antarinstansi dalam memenuhi kebutuhan dasar. “BPBD Sulbar berupaya membantu penyediaan air bersih untuk mendukung operasional Lanal Mamuju. Kami memahami pentingnya kebutuhan air dalam mendukung tugas pelayanan dan keamanan masyarakat,” ujar Arnidah. Sementara itu, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah penting dalam menjaga kesiapsiagaan daerah, terutama saat terjadi gangguan layanan dasar seperti air bersih. “Kolaborasi antara BPBD Sulbar dan Lanal Mamuju menjadi bukti nyata bahwa kerja sama antarinstansi sangat dibutuhkan. Kami akan menyalurkan bantuan air bersih melalui armada BPBD sesuai kemampuan yang ada,” ungkap Yasir Fattah. Langkah ini juga sejalan dengan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menegaskan agar seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan bergerak cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat, terutama pada kondisi yang terdampak akibat faktor cuaca ekstrem atau gangguan layanan publik. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan distribusi air bersih dapat segera membantu operasional Lanal Mamuju dan menjadi contoh sinergi positif antarinstansi di wilayah Sulbar. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat internal dalam rangka persiapan kegiatan Pemutakhiran Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana. Rapat dilaksanakan Selasa 28 Oktober 2025, dipimpin Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah, dan dihadiri Analisis Perencanaan Nurdin dan staf BPBD Sulbar. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan BPBD Sulbar dalam mendukung implementasi penerapan SPM Sub-Urusan Bencana di daerah, khususnya dalam aspek layanan kedaruratan, penanganan cepat bencana, serta peningkatan kapasitas petugas di lapangan. Pemutakhiran Data SPM Sub-Urusan Bencana akan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) secara virtual pada Hari Kamis sampai Jumat (30–31 Oktober 2025), bertempat di Tavia Heritage Hotel, Jl. Letjen Suprapto No. 1, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan melalui zoom Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, memberikan apresiasi atas langkah proaktif Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam mempersiapkan diri menghadapi kegiatan tersebut. “Rapat persiapan ini merupakan bagian dari upaya BPBD Sulbar untuk terus memperkuat pelayanan publik di bidang kebencanaan. Dengan penerapan SPM yang baik, diharapkan layanan kedaruratan di Sulbar semakin cepat, tepat, dan terstandar,” ujar Yasir Fattah. Ia menegaskan, langkah ini juga sejalan dengan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, termasuk dalam hal penanggulangan bencana. BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif, responsif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi kinerja dan rencana kerja tahun 2025. Rapat tersebut dipimpin oleh Plh. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, dan berlangsung di ruang kerja Sekretaris Bapperida, Selasa, 27 Oktober 2025. Rapat yang dihadiri para Kepala Bidang, Kasubbag Umum, Koordinator Perencanaan Program, Kasubbag Keuangan dan Aset Daerah, serta staf teknis bidang perencanaan itu bertujuan untuk memperkuat sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Bapperida Sulbar tahun 2025 yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga menuju "Maju dan Sejahtera". Dalam arahannya, Darwis Damir menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh atas kinerja seluruh bidang sejak Januari hingga proyeksi realisasi pada Desember 2025. Ia juga menyoroti perlunya penyesuaian kegiatan yang belum terlaksana maupun yang terdampak pemangkasan anggaran. “Evaluasi ini menjadi penting agar kita dapat memastikan capaian target kinerja sesuai dengan arah kebijakan pemerintah provinsi, sekaligus menyesuaikan program dengan kondisi keuangan daerah,” ujar Darwis. Sementara itu, secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, memberikan arahan agar Sekretaris bersama seluruh Kepala Bidang menyesuaikan rencana kerja dengan kebijakan efisiensi anggaran sesuai prognosis yang disampaikan oleh Kepala BPKPD. “Tentu kita harus tetap taat pada perencanaan anggaran. Belanja akan kita koreksi tanpa mengurangi target pencapaian dari misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar dalam Panca Daya,” tegas Junda Maulana. Dalam pemaparan dari masing-masing bidang, disampaikan bahwa target realisasi minimal 84 persen diharapkan dapat tercapai hingga akhir tahun 2025, sesuai dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat. Menutup rapat, Darwis Damir mengimbau seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar aktif mengawal pencapaian realisasi program sesuai target. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas bidang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida tahun 2026 untuk memastikan kesinambungan program prioritas pemerintah daerah. “Koordinasi dan konsistensi dalam perencanaan menjadi kunci agar Bapperida dapat berperan maksimal dalam mendukung pembangunan daerah yang efektif,…

MAMUJU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 di Lapangan Upacara Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 28 Oktober 2025. Dalam upacara tersebut, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) bertindak sebagai pembina upacara dan menyampaikan pesan penting kepada generasi muda Sulbar agar terus menjadi penggerak perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Ditemui usai upacara, Gubernur SDK menegaskan bahwa tema “Pemuda Bergerak” harus dimaknai sebagai semangat untuk terus maju dan beradaptasi menghadapi tantangan zaman. “Kalau pemuda itu harus tetap bergerak. Bergerak menjemput masa depan, itu intinya. Artinya pemuda masa lalu memperjuangkan persatuan, cinta tanah air, kemudian mempersatukan dengan bahasa,” ujar SDK. Ia menjelaskan, bila pada masa lalu pemuda berjuang memperjuangkan persatuan dan cinta tanah air, maka kini peran pemuda adalah menjawab tantangan perubahan global dan menangkap peluang kemajuan teknologi dan ekonomi. “Sekarang pemuda menantang perubahan zaman yang begitu cepat, menangkap peluang, dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Bukan lagi negara berpendapatan middle income trap (menengah), tapi negara dengan pendapatan tinggi. Supaya Indonesia sejajar dengan negara-negara besar di dunia,” jelasnya. Suhardi Duka juga menegaskan, pentingnya optimisme di kalangan pemuda untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Ia berharap semangat Sumpah Pemuda menjadi energi positif dalam membangun Sulbar dan Indonesia. Terkait perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar terhadap generasi muda, Suhardi Duka mengungkapkan, pihaknya terus memberi ruang apresiasi dan dukungan bagi pemuda berprestasi di berbagai bidang. “Tadi kita sudah berikan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi. Nanti juga akan diberikan penghargaan dan balas jasa untuk mereka yang berprestasi di ajang PON maupun Porda. Itu bagian dari cara kami menghargai perjuangan pemuda,” pungkas Suhardi Duka. Selain itu, Pemprov Sulbar juga menyiapkan program beasiswa bagi pemuda potensial sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. “Dan bahkan pemerintah provinsi menyiapkan beasiswa yang cukup besar untuk para…

Mamuju, — Tim Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi Provinsi Sulawesi Barat mendampingi Direktorat Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Desa Antikorupsi yang dilaksanakan di Desa Kalepu, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Senin 27 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju, Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemuda desa. Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai keberlanjutan implementasi program Desa Antikorupsi Tahun 2023, serta memastikan bahwa masyarakat dan pemerintah desa terus mengamalkan nilai-nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kegiatan tersebut, Tim KPK melakukan penilaian terhadap wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat, serta peninjauan praktik tata kelola pemerintahan desa. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, memberikan apresiasi atas pendampingan dan evaluasi yang dilakukan oleh KPK RI. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dimulai dari tingkat desa. “Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kami menyampaikan terima kasih kepada KPK RI yang terus memberikan perhatian dan bimbingan kepada desa. Desa Kalepu menjadi contoh nyata bahwa semangat antikorupsi bisa tumbuh dari masyarakat, dari desa, dan menjadi budaya bersama,” ujar M. Natsir. Sementara itu, Kepala Desa Kalepu dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga atas capaian dan konsistensi warganya dalam menjaga integritas sejak ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi tahun 2023. “Kami memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang tetap berkomitmen melawan korupsi. Desa ini menunjukkan bahwa nilai integritas bukan hanya slogan, tetapi sudah menjadi perilaku sehari-hari,” tuturnya. Dalam hasil monitoring dan evaluasi, Tim KPK RI juga menyampaikan sejumlah catatan penting dan rekomendasi perbaikan kepada Pemerintah Desa Kalepu, Tim KPK RI mencatat bahwa perlu ditingkatkan pembaruan data dan…