Mamuju - Untuk meningkatkan pengelolaan arsip di Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Arsiparis Ahli Muda Biro Organisasi, Muhammad Rusli berserta sejumlah staf pelaksana yang bertugas dalam pengelolaan arsip, mengikuti Sosialisasi Aplikasi SIKN dan JIKN yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Sulbar secara daring, Rabu 29 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap Misi ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Kepala Dinas Perpusip Sulbar, Mustari Mula dalam sambutannya menyampaikan harapannya kiranya kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di perangkat daerah. ‘’Kalau kita lihat indeks pengelolaan arsip kita masih rendah, semoga dengan kegiatan ini kedepannya indeks penilaian penataan arsip kita semakin baik,’’ kata Mustari Mula. Sementara, Pemateri dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Anak Agung Gede Sumardika, menekankan pentingnya kerja sama antara perangkat daerah dengan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), sehingga pemindahan arsip dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. ‘’Kita berharap arsip di OPD tertata sesuai aturan. Jadi sebelum pelaksanaan akuisisi tentunya di OPD sudah tertata secara tertib, ada datanya, sehingga daftar dan fisik dapat dipindahkan ke LKD,’’ ujar Agung, yang merupakan Koordinator Pengembangan Simpul Jaringan di ANRI. Ia menambahkan, permasalahan yang ada di lapangan masih banyaknya arsip (arsip statis) yang belum diakuisisi sehigga depot arsip di LKD masih kosong. Arsiparis Ahli Muda Biro Organisasi, Muhammad Rusli menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpusip Sulbar atas penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi SIKN dan JIKN, sehingga memberi pencerahan bagi para arsiparis dan pelaksana pengelola arsip di perangkat daerah untuk segera membuat daftar arsip usul serah. ‘’Setelah kami mengikuti kegiatan ini, kami akan segera membuat daftar arsip usul serah sesuai fisik arsip yang ada dan tentunya sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) untuk kemudian akan kami koordinasikan dengan LKD untuk tahap…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Evaluasi Program Prioritas Triwulan III Tahun 2025 di Café Paulle, Mamuju, pada Selasa (28/10). Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Nursyamsi Rahim, bersama seluruh Kepala Bidang, Kepala UPTD dan pengelola program dan data di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan evaluasi ini menjadi salah satu langkah strategis Dinas Kesehatan dalam mengukur capaian pembangunan kesehatan daerah, khususnya terhadap pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sesuai misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dicanangkan oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Dalam arahannya, dr. Nursyamsi Rahim menegaskan pentingnya melakukan upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan secara sistematis dan berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dan antar kabupaten. “Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar target pembangunan kesehatan dapat tercapai secara merata,” tegasnya. Ia juga menekankan, kegiatan evaluasi seperti ini tidak hanya menjadi forum refleksi terhadap capaian program, tetapi juga menjadi wadah untuk menemukan solusi dan strategi percepatan terhadap berbagai tantangan di lapangan, mulai dari penguatan layanan dasar, peningkatan mutu SDM kesehatan, hingga optimalisasi sistem informasi dan pembiayaan kesehatan. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat memperkuat arah kebijakan dan pelaksanaan program di triwulan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa seluruh indikator prioritas kesehatan sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Surya Yuliawan Sarifuddin, menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang digelar di Lapangan Utama Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (28/10/2025). Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan, diikuti jajaran pejabat pemerintah daerah, unsur Forkopimda, serta para ASN lingkup Pemprov Sulbar. Para peserta mengenakan busana adat daerah yang beragam, mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman sebagaimana makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, menegaskan semangat Hari Sumpah Pemuda harus menjadi penggerak bagi generasi muda, khususnya insan PUPR, untuk terus berkontribusi dalam membangun infrastruktur yang mendukung kemajuan daerah. “Sumpah Pemuda adalah momentum untuk memperkuat kolaborasi dan semangat gotong royong. Di sektor PUPR, semangat itu kita wujudkan lewat kerja nyata membangun infrastruktur yang menghubungkan, memajukan, dan menyejahterakan masyarakat Sulbar,” ujarnya. Ia juga menegaskan, pembangunan infrastruktur di Sulbar sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, yang menekankan peningkatan tata kelola dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Dengan semangat Hari Sumpah Pemuda, Dinas PUPR Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dan mempercepat realisasi program pembangunan demi terwujudnya Sulbar yang maju dan berdaya saing. Naskah : Dinas PUPR Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sebagai bagian dari program prioritas Sulbar Sehat, yang digalakkan oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Program ini menjadi salah satu Quick Wins menuju terwujudnya visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, tingkat keaktifan peserta JKN-KIS di provinsi ini mencapai rata-rata 83,43 Persen. Capaian tertinggi dicatat oleh Kabupaten Polewali Mandar (89,01 Persen), disusul Majene (88,34 Persen), Mamuju (85,28 Persen), Mamasa (83,38 Persen), dan Mamuju Tengah (82,78 Persen). Namun demikian, Kabupaten Pasangkayu masih menunjukkan angka keaktifan yang jauh di bawah standar UHC, yakni hanya 72,36 Persen. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pencapaian UHC Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, dan SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Darmawiyah, dalam rapat koordinasi lintas bidang di Cafe Paulle Mamuju, Selasa 28 Oktober 2025. Menurutnya, keaktifan peserta JKN-KIS sangat menentukan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional di daerah. “Kami mendorong semua kabupaten untuk memastikan masyarakat tidak hanya terdaftar, tetapi juga aktif sebagai peserta JKN-KIS. Keaktifan ini penting agar masyarakat dapat terus mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi,” ujar dr. Darmawiyah. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim menambahkan, capaian UHC tidak hanya menjadi indikator keberhasilan program kesehatan, tetapi juga merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan. “Capaian UHC yang kuat akan memastikan setiap warga terlindungi dan mendapat layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya,” tegasnya. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen melanjutkan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat dan perangkat daerah terkait untuk memperkuat sosialisasi, memastikan validitas data peserta, serta meningkatkan keaktifan kepesertaan agar target UHC 98 Persen dapat segera tercapai di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Naskah :…

Mamuju — Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat menerima laporan dari Pusdalops BPBD Kabupaten Mamasa terkait kejadian bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Makau, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, pada Selasa, 28 Oktober 2025 pukul 20.15 WITA. Kejadian ini dipicu oleh curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terjadi secara terus menerus di wilayah tersebut, sehingga menyebabkan pergerakan tanah dan longsor di area permukiman warga. Dari hasil asesmen lapangan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Mamasa, material longsoran menimpa dua unit rumah warga, atas nama Rizal dan Rita Paturu. Akibat kejadian tersebut, bagian belakang dan kamar mandi rumah warga tertimpa material longsor. Hingga saat ini tidak terdapat laporan korban jiwa maupun luka-luka. BPBD Kabupaten Mamasa telah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Barat, TNI, Polri, instansi terkait, serta pemerintah kecamatan dan desa setempat untuk melakukan langkah-langkah penanganan darurat. Anggota TRC masih berada di lokasi untuk melakukan pemantauan dan antisipasi, mengingat curah hujan masih terus berlangsung dan potensi longsor susulan masih mungkin terjadi akibat kondisi tanah yang labil. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan situasi dan siap memberikan dukungan apabila diperlukan. “Kami terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Mamasa dan pihak terkait dalam upaya penanganan serta pemantauan potensi longsor susulan. Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana di tengah kondisi cuaca ekstrem,” kata Yasir Fattah, Rabu 29 Oktober 2025. BPBD Provinsi Sulawesi Barat terus mengingatkan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah dengan kemiringan lereng tinggi dan kondisi tanah labil, untuk meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan apabila terjadi tanda-tanda longsor ke perangkat desa atau posko BPBD terdekat. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan pemantauan kondisi cuaca di seluruh wilayah Sulbar. Pemantauan dilakukan secara berkala berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta laporan dari BPBD kabupaten se-Sulbar. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan pihaknya tetap siaga menghadapi potensi bencana yang dipicu oleh kondisi cuaca ekstrem, terutama pada masa peralihan musim dan intensitas hujan tinggi di sejumlah wilayah. “Pusdalops BPBD Sulbar tetap konsisten memantau perkembangan cuaca harian dan melakukan koordinasi dengan BPBD kabupaten untuk memastikan kesiapsiagaan daerah terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang,” ujar Yasir Fattah, Rabu 29 Oktober 2025. Arahan dan petunjuk Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar seluruh jajaran BPBD di kabupaten tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam penyampaian informasi dini kepada masyarakat di wilayah rawan bencana. “Koordinasi antar-BPBD sangat penting agar respon terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan terarah. Pemprov Sulbar mendukung penuh langkah-langkah kesiapsiagaan yang dilakukan BPBD,” pungkasnya. BPBD Sulbar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat memicu bencana dan segera melaporkan apabila terjadi kondisi darurat di wilayah masing-masing melalui kanal informasi resmi BPBD kabupaten maupun provinsi. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Unit Transfusi Darah (Labkesda-UTD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kinerja pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. Berdasarkan data periode Januari–September 2025, jumlah pemeriksaan sampel menunjukkan tren fluktuatif dengan capaian tertinggi pada bulan Januari sebanyak 77 sampel dan peningkatan kembali pada bulan Mei (55 sampel) serta Agustus dan September (masing-masing 25 sampel). Data tersebut disampaikan oleh Kepala UPTD Labkesda-UTD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Andi Hadra Pasamula, dalam kegiatan pemaparan capaian program di hadapan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di Cafe Paulle Mamuju, Selasa 28 Oktober 2025. Menurutnya, variasi jumlah pemeriksaan dipengaruhi oleh jenis sampel yang diterima dari berbagai kabupaten serta kapasitas laboratorium dalam melakukan pemeriksaan mikrobiologi, imunologi, dan biokimia. “Peningkatan di bulan Mei misalnya, disebabkan oleh lonjakan permintaan pemeriksaan di instalasi mikrobiologi, sedangkan di Januari banyak berasal dari instalasi imunologi,” jelasnya. Selain itu, Andi Hadra Pasamula juga menyoroti sejumlah kendala dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium, antara lain: 1. Keterbatasan reagen dan bahan medis habis pakai; 2. Pemeliharaan alat dan kalibrasi yang belum maksimal; 3. Kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM yang ada. Untuk menjawab tantangan tersebut, pihak Labkesda menyusun rekomendasi jangka pendek yang dapat segera diterapkan, antara lain: 1. Melakukan inventarisasi kebutuhan alat dan reagen prioritas berdasarkan jenis layanan yang paling sering digunakan atau paling banyak dicari; 2. Menerapkan jadwal pemeliharaan alat sederhana dan pencatatan manual agar umur alat lebih panjang sambil menunggu proses peningkatan dan upgrade; 3. Memanfaatkan pendampingan daring dari laboratorium rujukan provinsi lain atau laboratorium pusat sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pembinaan teknis jarak jauh. Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa peran laboratorium daerah sangat penting sebagai pengampuh sistem deteksi dini penyakit dan penunjang analisis kesehatan masyarakat. “Penguatan Labkesda menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat sistem kesehatan daerah.…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mencatat capaian skrining kesehatan lansia mencapai 64 persen hingga September 2025. Dari total 111.802 lansia, sebanyak 71.545 orang telah menjalani skrining kesehatan sesuai standar pelayanan. Capaian ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Muh Ihwan, dalam kegiatan Evaluasi Program Prioritas Kesehatan yang digelar di Café Paulle, Mamuju, pada Selasa (28/10/2025). Ia menjelaskan, pelaksanaan skrining kesehatan bagi lansia merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mempercepat terwujudnya misi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sebagaimana tertuang dalam visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. “Upaya pemeriksaan kesehatan lansia secara rutin adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok usia lanjut. Melalui skrining, kita bisa mendeteksi dini penyakit, memantau kondisi kesehatan, dan memastikan lansia mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya,” ujar dr. Ihwan. Meski capaian cukup menggembirakan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program kesehatan lansia. Di antaranya adalah minimnya pelatihan bagi pengelola program lansia, terbatasnya sarana seperti Buku Kesehatan dan Kit Lansia, serta rendahnya partisipasi lansia dan keluarga dalam kunjungan ke fasilitas kesehatan. Selain itu, pergantian penanggung jawab program yang cukup sering menyebabkan kesinambungan layanan belum optimal. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan lansia. “Kami akan memperkuat peran Puskesmas sebagai pusat layanan ramah lansia, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, serta mendorong keterlibatan keluarga dan organisasi masyarakat dalam pemantauan kesehatan lansia,” jelas dr. Nursyamsi. Ia menambahkan, penguatan sistem kesehatan melalui kemitraan, peningkatan data, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan lansia di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Dinas Kesehatan Sulawesi Barat berharap dengan langkah-langkah strategis tersebut, para lansia dapat menikmati masa tua yang sehat, aktif, dan…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat upaya pengendalian penyakit tidak menular (PTM), khususnya hipertensi dan diabetes melitus (DM). Berdasarkan data tahun 2025, capaian layanan bagi penderita hipertensi di Sulawesi Barat mencapai 83,5 Persen, sedangkan layanan bagi penderita diabetes melitus masih tergolong rendah, yaitu 58,76 Persen. Data ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Indahwati Nursyamsi, dalam kegiatan Evaluasi Program Prioritas yang dilaksanakan di Café Paulle, Mamuju, pada Selasa, 28 Oktober 2025. “Meski rata-rata cakupan hipertensi sudah cukup baik, masih ada beberapa kabupaten yang perlu peningkatan, seperti Mamasa dan Polewali Mandar. Sedangkan untuk diabetes, capaian di bawah 60 Persen menunjukkan perlunya edukasi lebih kuat tentang pentingnya skrining dan pengobatan rutin,” ujar dr. Indahwati. Kabupaten Pasangkayu menjadi daerah dengan capaian tertinggi untuk dua indikator tersebut dengan capaian 119,7 Persen untuk hipertensi dan 80,37 Persen untuk diabetes. Hal ini dapat dijadikan contoh praktik terbaik bagi kabupaten lain dalam menjangkau masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Sementara itu, kabupaten dengan capaian terendah untuk layanan hipertensi adalah Mamasa (64,49 Persen), dan untuk layanan diabetes adalah Mamasa (36,50 Persen). Kendala utama di antaranya adalah keterbatasan tenaga kesehatan, akses geografis, serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pengobatan jangka panjang. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan dasar yang responsif terhadap penyakit tidak menular. “Upaya pengendalian hipertensi dan diabetes merupakan bagian dari misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sebagaimana digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam Panca Daya ke-3, menuju terwujudnya Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” ujarnya. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong pemerataan dan pemenuhan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan dasar. Berdasarkan hasil evaluasi triwulan III tahun 2025, sebanyak 69 dari total 98 Puskesmas (70,41 Persen) di Sulawesi Barat telah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar nasional. Sembilan jenis tenaga kesehatan dimaksud meliputi dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga farmasi, dan analis laboratorium medik (ATLM). Data ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, dan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Darmawiyah, dalam kegiatan Evaluasi Program Prioritas yang dilaksanakan di Cafe Paulle, Mamuju, Selasa (28/10/2025). Menurut dr. Darmawiyah, capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dibanding periode sebelumnya, namun masih memerlukan percepatan untuk mencapai target provinsi sebesar 74 Persen di akhir tahun. “Puskesmas dengan SDM lengkap akan lebih optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Karena itu, Dinas Kesehatan terus melakukan advokasi dan pendampingan ke kabupaten untuk mempercepat pemenuhan tenaga kesehatan,” ujarnya. Ia menambahkan, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan formasi tenaga kesehatan, distribusi yang belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta keterbatasan anggaran daerah untuk pengangkatan tenaga kontrak strategis. “Upaya strategis yang kami dorong antara lain optimalisasi penempatan tenaga kesehatan melalui kerja sama lintas sektor, pemetaan kebutuhan berdasarkan beban kerja, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang sudah ada,” imbuhnya. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa penguatan SDM kesehatan merupakan pilar penting dalam mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. “Pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas bukan hanya soal angka, tapi tentang memastikan setiap warga di pelosok Sulawesi Barat mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas,” tutur dr. Nursyamsi. Langkah ini sejalan dengan Panca Daya ke-5 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yakni…