Polman -- Dalam semangat menumbuhkan kesadaran pajak sejak dini, UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali turun ke lapangan menyapa langsung para wajib pajak, Kamis (30/10). Kali ini, kegiatan dimulai dari kalangan pelajar di SMAN 1 Polman, melalui kegiatan sosialisasi pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor yang disaksikan langsung oleh para guru dan siswa. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala UPTD PPRD Kabupaten Polman, A. Andika Saputra, bersama seluruh timnya yang kompak turun ke sekolah. Dalam kegiatan tersebut, tim tidak hanya memberikan edukasi seputar manfaat pajak kendaraan, tetapi juga melakukan aksi tempel stiker pada kendaraan yang belum melunasi kewajiban pajaknya, sebagai bentuk pengingat agar masyarakat lebih tertib administrasi pajak. Menurut A. Andika Saputra, kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk mendekatkan pelayanan dan edukasi pajak kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan daerah. "Kami ingin membangun kesadaran sejak bangku sekolah bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tapi bentuk kepedulian terhadap daerah. Dari pajak inilah jalan diperbaiki, fasilitas publik dibangun, dan pelayanan masyarakat meningkat. Kalau generasi muda sudah sadar pajak, maka masa depan daerah akan lebih kuat,” ungkap Andika. Sementara itu, Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, mengapresiasi langkah progresif UPTD PPRD Polman dalam menggelorakan semangat taat pajak di kalangan pelajar. "Kesadaran membayar pajak harus ditanamkan sejak dini. Ketika para pelajar memahami bahwa pajak berperan penting dalam membiayai pembangunan daerah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kemajuan daerahnya,” ujar Ali Chandra. Kegiatan ini sejalan dengan misi ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Melalui gerakan “Generasi Muda, Generasi Tertib Pajak!”, UPTD PPRD Polman menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan edukasi pajak yang inspiratif dan berdampak. Dari sekolah-sekolah, semangat…

Mamuju- Gubernur Sulbar, Suhardi Duka secara resmi mengukuhkan Hj. Harsinah Suhardi sebagai Bunda PAUD dan Bunda Guru Provinsi Sulawesi Barat masa bakti 2025-2030 tahun 2025. Pengukuhan yang berlangsung di Ballroom Andi Depu lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar dihadiri para Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB se-Sulawesi Barat, Kamis 30 Oktober 2025. Dalam sambutannya Hj. Harsinah Suhardi, menegaskan komitmen penuh untuk mendukung dan melaksanakan program kerja Bunda PAUD dan Bunda Guru di Provinsi Sulawesi Barat. Ia menekankan bahwa pendidikan anak usia dini tidak dapat dipisahkan dari aspek kesehatan “Anak yang tidak sehat tentu akan kesulitan belajar. Gizi yang cukup dan seimbang adalah fondasi utama dalam membentuk kecerdasan. Karena itu, semua pihak harus memperhatikan hal ini dengan serius,” ujar Hasrinah Suhardi. Ia juga menyatakan komitmennya terhadap arah kebijakan dan program kerja Bunda PAUD di Provinsi Sulawesi Barat. Ia menegaskan untuk terus berupaya menciptakan layanan PAUD yang berkualitas dan terintegrasi. “Saya berkomitmen untuk mendorong pemerataan akses pendidikan PAUD berkualitas di seluruh pelosok Sulawesi Barat demi kemajuan generasi emas di masa depan,” pungkas Hj. Harsinah Suhardi. Sementara Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dalam sambutannya menekankan bahwa pendidikan kunci utama suksesnya satu bangsa. Tentu dimulai dari rumah kemudian PAUD karena disitu adalah usia emas. Menghindari stunting, gizi buruk kemudian masuk dalam proses pendidikan selanjutnya. "Ibu Harsinah telah mampu berperan dengan baik utamanya dalam mendidik anak-anaknya. Saya lebih banyak bekerja diluar. Tidak banyak mengisi anak-anak saya. Tapi perasaan seorang ibu itu sangat penting. Dan itu diperankan oleh Harsinah mendidik 7 orang anak," ujar Suhardi Duka. Selain itu Gubernur, Suhardi Duka mengatakan dalam misi Panca Daya ditegaskan membangun SDM unggul dan berkarakter. "Itu menjadi misi kami bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kuncinya ada di guru, kalau guru baik Insya Allah anak didiknya baik. Kalau guru brengsek pasti anak didiknya brengsek pula, dan ketika itu terjadi saya langsung…

Mamuju — Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Tim dari PT Pos Indonesia, Kamis 30 Oktober 2025. Kunjungan ini dalam rangka koordinasi teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) yang menyasar 900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Sulbar. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulbar, Surdin, di ruang kerjanya mewakili Kadinsos Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan penyaluran bantuan, mulai dari validasi data penerima hingga mekanisme distribusi dana agar tepat sasaran dan berjalan sesuai jadwal. “Kami menyambut baik sinergi bersama PT Pos Indonesia. Koordinasi ini penting untuk memastikan proses penyaluran BLTS berjalan lancar, transparan, dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Surdin. Rencananya, penyaluran BLTS Kesra akan dimulai pada hari Jumat, 31 Oktober 2025, dan berlangsung secara bertahap di seluruh kabupaten/kota di Sulbar. Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak kondisi ekonomi saat ini. Melalui kerja sama antara Dinsos Sulbar dan PT Pos Indonesia, diharapkan pelaksanaan BLTS Kesra dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan transparan, serta menjadi langkah nyata dalam memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat Sulbar untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Rabu 29 Oktober 2025. Kunjungan ini terkait pelaksanaan penyusunan Dokumen Lingkungan (Dokling) untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham Halik, diruang kerjanya, mewakili Kadinsos Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas progres penyusunan Dokling yang menjadi salah satu syarat utama sebelum pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat dimulai. Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Sulbar menjelaskan bahwa proses penyusunan Dokling saat ini sedang berlangsung dan ditargetkan dapat rampung pada awal bulan November 2025. Setelah selesai, dokumen tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai bagian dari kelengkapan administrasi dan persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat di Rangas, Simboro, merupakan salah satu program strategis yang diinisiasi untuk mendukung peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Sulbar. Melalui koordinasi lintas OPD ini, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lancar, sesuai ketentuan, dan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham Halik, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan dukungan Dinas Lingkungan Hidup Sulbar dalam proses penyusunan Dokling tersebut. “Kami berharap kerja sama ini terus terjalin dengan baik agar seluruh tahapan pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Dengan rampungnya Dokling pada waktunya, diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat di Rangas dapat segera dimulai, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Mamuju dan sekitarnya untuk mendukung Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Semarang - Dalam upaya memperkuat transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Barat mengikuti Rapat Kerja Bersama dan Study Visit ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang pada 28-29 Oktober 2025. Kegiatan bertema “Penguatan Strategi melalui Best Practice Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)” ini merupakan hasil kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, TP2DD Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat, serta Bank Sulselbar. Turut hadir Kepala Satgas P2DD Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai narasumber utama. Wujud Sinergi dan Pembelajaran Lintas Daerah Program study visit ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi lintas instansi dan memperluas pemahaman terhadap penerapan digitalisasi keuangan daerah yang aplikatif dan berorientasi pelayanan publik. Rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui Rapat Kerja Bersama TP2DD Wilayah Sulawesi Barat, serta kunjungan lapangan ke beberapa lokasi penerapan ETPD terbaik di Kota Semarang, seperti Pasar Johar Semarang yang telah menerapkan sistem retribusi pasar elektronik, retribusi parkir tepi jalan Depok yang menggunakan transaksi non-tunai, dan lokasi wisata yang telah sepenuhnya menerapkan sistem pembayaran cashless. Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, hadir Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Sementara dari BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, turut hadir Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) Ahli Muda, Syaharuddin, bersama Kasubid Akuntansi Keuangan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Indah Mustika Sari, mewakili Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat. Dorong Implementasi Digitalisasi Keuangan Daerah Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat, Rachmad, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang penting bagi pemerintah daerah untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan memperkuat tata kelola keuangan daerah. “Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya belajar dari praktik terbaik daerah lain, tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan digitalisasi transaksi pemerintah yang transparan,…

Mamuju – Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan bahwa keberhasilan misi ketiga Panca Daya, yaitu membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkarakter, bergantung pada kualitas dan ketulusan para guru. Hal itu disampaikan Suhardi Duka dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembelajaran Mendalam dan Strategi Implementasi Program Sulbar Mandaras yang dirangkaikan dengan pengukuhan Ibunda Guru dan Bunda PAUD Provinsi Sulbar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 30 Oktober 2025. “Kunci membangun SDM unggul ada di guru. Tidak ada pejabat, bupati, atau gubernur yang lahir tanpa jasa seorang guru,” ujar Suhardi Duka di hadapan para peserta. Ia menuturkan, paradigma pendidikan kini telah berubah jauh dibandingkan masa yang lalu. Jika dulu hukuman fisik dianggap wajar, kini pendekatan yang humanis dan penuh kasih sayang menjadi kunci keberhasilan dalam mendidik siswa. “Dulu kita bangga kalau dipukul guru. Orang tua pun tidak marah. Tapi sekarang tidak boleh lagi. Didiklah siswa dengan kasih sayang. Banyak murid merasa hidupnya berubah karena disayangi oleh gurunya,” kata Suhardi Duka. Ia bahkan mengisahkan pengalamannya saat pertama kali dilantik menjadi bupati. “Waktu saya dilantik, yang pertama saya cari adalah guru-guru saya. Saya kirimkan ucapan terima kasih dan parcel. Karena saya sadar, saya bisa sampai di titik ini berkat guru,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, Suhardi Duka juga menyoroti praktik pungutan di sekolah yang kerap menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Ia meminta agar seluruh kepala sekolah menghentikan segala bentuk pungutan kepada siswa. “Jangan ada lagi pungutan di sekolah. Sekarang masyarakat sangat sensitif. Dulu kita miskin tapi tetap semangat belajar, tidak pernah mengeluh. Tapi sekarang, hal kecil bisa viral dan mencoreng nama sekolah,” tegasnya. Selain itu, ia juga mengingatkan agar budaya “seremonial berlebihan” saat kunjungan pejabat dihentikan. “Kalau pejabat datang, tidak perlu lagi pakai tari-tarian, kalung sutra, atau amplop. Semua itu tidak perlu,” ujarnya. Gubernur juga menekankan pentingnya tata kelola pendidikan yang bersih dan…

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri acara Dialog Interaktif di RRI Sulbar, dengan tema “Kesiapan BASARNAS dan BPBD dalam Menghadapi Cuaca Ekstrem.” Acara ini berlangsung Kamis 30 Oktober 2025. Dalam acara tersebut, BPBD Sulbar diwakili oleh Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Inaldy LS Si’lang, yang menjadi narasumber bersama perwakilan dari BASARNAS Mamuju. Dialog ini membahas langkah-langkah kesiapsiagaan, peran lembaga penanggulangan bencana, serta pentingnya koordinasi lintas instansi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Sulbar. Dalam kesempatan itu, Inaldy LS Si’lang menyampaikan bahwa BPBD Sulbar terus memperkuat kesiapsiagaan melalui peningkatan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, BMKG, dan instansi terkait lainnya. “Kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca dan segera melapor jika terjadi potensi bahaya di wilayah masing-masing,” ujarnya. Sementara itu, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, memberikan tanggapan atas kegiatan ini dengan menyampaikan bahwa dialog tersebut merupakan wujud kolaborasi nyata dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. “Sesuai instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, BPBD bersama seluruh unsur terkait terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem, terutama menjelang akhir tahun,” ujar Yasir Fattah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BASARNAS, BPBD, dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana di Sulbar. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar melaksanakan entry meeting pemeriksaan belanja tahun berjalan 2025 di Ruang Sekretaris Daerah, Rabu, 29 Oktober 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah perangkat daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan awal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menjalin komunikasi antara BPK dan entitas yang akan diperiksa sebelum pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) dimulai. Plh. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menjelaskan bahwa entry meeting merupakan langkah awal yang penting agar seluruh proses pemeriksaan berjalan efektif dan transparan. “Pertemuan ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dan memastikan komunikasi yang baik antara tim pemeriksa dan instansi terkait, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar,” ujar Darwis. Dalam kesempatan tersebut, tim BPK juga memaparkan tujuan, ruang lingkup, dan jadwal pemeriksaan, sekaligus mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan dukungan penuh, khususnya dalam penyediaan data dan dokumen pendukung. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga. “Kami mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab,” kata Junda. Acara tersebut juga dihadiri oleh Asisten III Setda Provinsi Sulbar, Amujib, yang mewakili Gubernur Sulawesi Barat, serta tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulbar. Turut hadir sejumlah pimpinan perangkat daerah, antara lain Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas PUPR, Direktur RSUD, Inspektorat, dan Biro Umum Setda Sulbar. Dalam sambutannya, Asisten III Amujib menyampaikan bahwa pemeriksaan pendahuluan akan berlangsung selama enam hari ke depan. Ia mengingatkan seluruh OPD untuk memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin, khususnya dalam pemenuhan…

MAMUJU, – Kabar gembira bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI kini telah mengirimkan tautan (link) resmi untuk mengakses hasil dan sertifikat Uji Kompetensi Digital bagi seluruh peserta pengukuran kompetensi digital tahun 2025. Dengan adanya link tersebut, setiap peserta kini dapat melihat langsung nilai hasil uji kompetensinya secara mandiri. Langkah ini menandai tindak lanjut dari kegiatan Ekspose Hasil Pengukuran Kompetensi Digital yang dilaksanakan pada 20 Agustus lalu, di mana Sulbar mencatat capaian membanggakan — partisipasi 98,8 persen dari 11.869 pegawai dan nilai rata-rata 2,76 poin atau predikat “baik”. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengapresiasi antusiasme seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. “Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi tinggi ASN dan non-ASN Sulbar. Kini setiap peserta sudah bisa melihat nilai kompetensinya masing-masing. Semoga ini menjadi motivasi untuk terus mengembangkan talenta digital di lingkungan kerja,” ujar Ridwan, Rabu 29 Oktober. Ridwan menambahkan, hasil pengukuran ini menjadi pijakan penting dalam memperkuat kapasitas aparatur daerah di era transformasi digital. Ia menekankan bahwa talenta digital merupakan modal utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien serta adaptif terhadap perubahan teknologi. “Melalui penguatan talenta digital, pelayanan di birokrasi akan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran. Ini sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ungkapnya. Sebagai informasi, pengukuran kompetensi digital ASN Sulbar mengacu pada kerangka DigComp (Digital Competence Framework) yang disusun oleh Uni Eropa. Framework ini meliputi lima area utama, yaitu informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, pembuatan konten digital, keamanan, serta pemecahan masalah. Pemprov Sulbar menjadi pemerintah provinsi pertama di Indonesia yang melakukan pengukuran kompetensi digital secara menyeluruh terhadap seluruh pegawai.…

MAMUJU - Asisten Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib memimpin Rapat Asistensi percapatan pendaftaran investor pembangunan Satuan pemenuhan pelayanan Gizi (SPPG) di Daerah terpencil di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Lt. 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu 29 Oktober 2025. Dalam pertemuan itu turut hadir Wakil Bupati Se-Sulbar, perwakilan SPPG dan jajaran Pemprov Sulbar. Ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. "Kegiatan koordinasi Satgas MBG dilaksanakan untuk melakukan asistensi terkait kesiapan daerah dalam pelaksanaan SPPG di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh empat Wakil Bupati, dengan dua kabupaten yang tidak dapat hadir," kata Amujib. Ia mengatakan dari hasil asistensi, hampir seluruh daerah mengajukan permintaan penambahan titik pelaksanaan MBG, baik dari Kabupaten Polewali Mandar, Mamasa, Majene, maupun Mamuju. "Satgas koordinasi yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri akan memasukkan seluruh hasil asistensi ini ke dalam sistem, karena menjadi atensi khusus pemerintah pusat. Terdapat beberapa isu krusial, khususnya di Kabupaten Mamasa, yang menyoroti kekhawatiran terhadap keberlanjutan layanan," ungkapnya. Saat ini, layanan hanya mencakup 100 penerima, padahal berdasarkan ketentuan, 50 penerima sudah dapat membentuk satu SPPG. Kekhawatiran muncul terkait keberlangsungan layanan tersebut ke depan. Beberapa usulan daerah yang muncul antara lain seperti Kabupaten Majene mengusulkan agar pelaksanaan dapat dilakukan di sekolah, Kabupaten Mamasa mengusulkan agar pelaksanaan dapat dilakukan di tingkat desa. Dari sisi investor dan pelaku usaha pengolahan pangan, saat ini di Mamasa belum tersedia pihak yang siap berinvestasi, mengingat kondisi daerah. Namun, di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, dan Majene, investor dan pelaku usaha sudah ada. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan beberapa atensi penting, yaitu: 1. Pembangunan SPPG tidak hanya difokuskan pada pemenuhan gizi, tetapi juga diharapkan dapat memberikan efek sosial dan ekonomi positif bagi masyarakat di setiap titik pelaksanaan. 2. Perlu adanya perhatian terhadap alokasi anggaran, karena meskipun fungsi koordinasi berada di tingkat provinsi…