MAMUJU – Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga mengharapkan seluruh OPD kompak dan berkolaborasi dalam menyukseskan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di tingkat Provinsi Sulbar. Menindaklanjuti hal tersebut, sejumlah OPD kembali melakukan rapat Teknis Persiapan HUT Kemerdekaan, Kamis 14 Agustus 2025. Turut hadir Plt.Kepala Diskominfo SP Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Ridwan Djafar, sebagai komitmen menyukseskan perayaan HUT Kemerdekaan RI di Provinsi Sulbar. Ridwan menyampaikan bahwa pihaknya akan menurunkan tim untuk mempersiapkan keperluan digitalisasi selama perayaan berlangsung. “Kami memastikan kesiapan dukungan teknologi dan media digital agar seluruh rangkaian acara dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” ujarnya. Selain itu, Diskominfopers Sulbar juga membentuk tim khusus untuk dokumentasi dan publikasi, guna memastikan setiap momen penting dapat terdokumentasi dan dipublikasikan secara optimal melalui berbagai saluran informasi. Tidak hanya itu, pihaknya terus menjalin koordinasi dengan mitra kerja dan berbagai pihak terkait, demi memastikan sinergi yang kuat untuk menyukseskan perayaan HUT RI ke-80 di tingkat Provinsi Sulbar. (Rls)

Mamuju - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar ikut menyemarakkan dengan berbagai kegiatan dan dekorasi unik di lingkungan kantor masing-masing. Kamis 14 Agustus 2025. Kemeriahan ini tak hanya terlihat dari semangat para pegawai, tetapi juga dari kreativitas dan kebersamaan yang ditampilkan dalam setiap OPD. Staf Ahli PKK Sulbar Hj. Fatmawati Salim hadir langsung untuk meninjau dan memberikan penilaian atas penampilan dan partisipasi masing-masing OPD dalam perayaan HUT RI tahun ini. Tak hanya melihat dari luar, Staf Ahli PKK Sulbar nampak memeriksa setiap ruangan kantor dengan seksama, memastikan bahwa kebersihan, kerapihan, serta suasana kemerdekaan benar-benar tercermin dalam setiap sudut ruang kerja keras mereka. Sementara penilaian yang dilakukan meliputi aspek kreativitas dekorasi, kebersihan lingkungan, kerapihan ruangan, serta partisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan. Beberapa OPD dinilai sangat menonjol dengan tema dan inovasi mereka, sementara OPD lain juga menunjukkan semangat kebersamaan yang kuat. Staf ahli PKK Sulbar Hj. Fatmawati Salim menyampaikan apresiasi tinggi atas usaha dan dedikasi seluruh pegawai dalam memperingati momen bersejarah ini. "Dekorasi yang beragam dan kreatif memperlihatkan rasa cinta tanah air serta kerjasama yang erat antar pegawai,” ujar Hj. Fatmawati Salim. Ia berharap kegiatan semarak HUT RI ini dapat terus dijadikan momentum untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah khusunya dibawah kepemimpinan Suhardi Duka dan Salim S Mengga, demi kemajuan bangsa. (Rls)

Mamuju — Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kunjungan Kementerian Perhubungan Laut melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Belang-Belang pada Kamis (14/8). Kunjungan ini bertujuan membahas rencana hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk pembangunan perumahan UPP Kelas III Belang-Belang. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas pelabuhan di wilayah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh pengembangan infrastruktur pelabuhan guna menunjang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami menyambut baik rencana ini. Dengan adanya perumahan UPP yang lebih memadai, pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha kepelabuhanan akan meningkat. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan kawasan pesisir dan memperkuat konektivitas antarwilayah,” ujar Amir. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah aspek teknis, seperti lokasi, luas tanah yang akan dihibahkan, serta estimasi waktu pembangunan. Rencana ini juga selaras dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM). Seluruh proses administrasi dan legalitas hibah ditargetkan dapat segera diselesaikan. Sementara itu, Kepala Kantor UPP Kelas III Belang-Belang, Ramlah, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulbar terhadap pengembangan pelabuhan di kawasan Belang-Belang. “Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sulbar melalui Dinas Perhubungan dalam mendukung pengembangan fasilitas UPP Kelas III Belang-Belang,” ungkap Ramlah. Ia menambahkan, hibah tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah dinas dan gudang logistik. “berharap proses hibah ini bisa segera tuntas, sehingga aset tersebut dapat digunakan untuk menunjang pelayanan dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pelabuhan yang terus berkembang,” tambahnya. Rencana hibah tanah dan pembangunan perumahan UPP Kelas III Belang-Belang merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat sektor transportasi laut, yang menjadi sektor vital dalam mendukung konektivitas dan distribusi logistik di Sulawesi Barat. (Rls)

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) turut ambil bagian dalam pembahasan Daerah Otonomi Baru (DOB) Balanipa. Kehadiran BPKPD Sulbar dalam audiensi ini diwakili oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, yang mendampingi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menerima audiensi Komite DOB Balanipa di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (14/8/2025). Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Plt. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail, perwakilan Komite I DPD RI, para penggagas DOB Balanipa, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Dalam pertemuan ini, diskusi berlangsung intens membahas urgensi pembentukan kabupaten baru, dasar hukum yang menjadi landasan, potensi wilayah, hingga tantangan yang perlu diantisipasi dalam proses pemekaran. Pemprov Sulbar menyambut baik gagasan pembentukan DOB Balanipa. Gubernur Sulbar Suhardi Duka, menegaskan bahwa Pemprov akan memberikan dukungan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kesiapan administratif, keuangan, dan infrastruktur. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa BPKPD siap memberikan dukungan dari sisi pengelolaan keuangan daerah dalam proses pemekaran. "DOB ini memastikan tata kelola keuangan, pelayanan publik, dan pembangunan berjalan efektif sejak awal. Kami akan memastikan dukungan data dan analisis fiskal yang akurat untuk mendukung proses ini,” ungkapnya. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat bersama 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Sulbar, Rabu (13/8/2025), digelar dalam rangka konsultasi Badan Anggaran (Banggar) dengan komisi terkait, sekaligus menyinkronkan program kerja OPD dengan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Jumiati Andi Mahmud, mengatakan pertemuan ini penting untuk memastikan program kerja OPD tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat. “Rapat ini adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi DPRD, yaitu pengawasan, anggaran, dan legislasi. Kita ingin memastikan bahwa setiap program yang direncanakan sesuai prioritas pembangunan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Jumiati. Sebanyak 11 OPD diundang hadir dalam rapat tersebut. Sesi Pertama pukul 10:00 s/d 12:00 WITA, pembahasan melibatkan: 1. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3. Biro Ekonomi dan Pembangunan 4. Dinas Ketahanan Pangan 5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Sesi kedua, pukul 14:00 s/d 16:00 WITA, diikuti oleh: 6. Dinas Perkebunan 7. Dinas Perikanan dan Kelautan 8. Dinas Kehutanan 9. Dinas Pariwisata 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM 11. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jumiati menegaskan, hasil rapat ini akan menjadi dasar dalam pembahasan KUA-PPAS bersama Banggar DPRD Sulbar. “Kita berharap sinergi ini memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan target pembangunan daerah tahun 2026,” ujarnya. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amalia Fitri, menghadiri kegiatan Kick Off Gerakan Pangan Murah yang digelar oleh Polri dan Perum Bulog bekerjasama dengan Pemerintah Daerah di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Kamis, 14 Agustus 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Sinergitas Luncurkan Pangan Murah” sebagai wujud kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Turut hadir Wakapolda Sulbar Brigjen Pol Hari Santoso, Pejabat Utama (PJU) Polda Sulbar, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Rachmad mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka, serta para undangan dari instansi terkait. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, menyampaikan apresiasi kepada Polri, Bulog, dan Pemerintah Daerah atas inisiatif menghadirkan pangan murah yang diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah naik turunnya harga kebutuhan pokok. “Kegiatan ini adalah bukti nyata sinergitas antara aparat, pemerintah, dan BUMN dalam memastikan masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau. Kami di DPRD tentu mendukung penuh program seperti ini,” ujar Amalia. Amalia menegaskan, pihaknya akan terus mendorong terjalinnya kerja sama lintas sektor demi menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Gerakan Pangan Murah ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan komoditas lainnya dengan harga di bawah pasar. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya minat warga yang datang untuk berbelanja. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap Demam Berdarah Dengue (DBD) menyusul meningkatnya jumlah kasus di wilayah ini. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sejak Januari hingga Juli 2025, tercatat 718 kasus DBD dengan 2 kematian. Kasus terbanyak dilaporkan di Kabupaten Polewali Mandar (426 kasus, 1 kematian), diikuti Kabupaten Mamuju (146 kasus), Mamuju Tengah (70 kasus, 1 kematian), Majene (43 kasus), Pasangkayu (27 kasus), dan Mamasa (6 kasus). Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa penanganan DBD membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat secara kolektif. “DBD bukan hanya urusan tenaga kesehatan. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Pemprov Sulbar melalui Dinas Kesehatan telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan surveilans, memperkuat Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik, serta memastikan penanganan pasien sesuai standar. Kami mengajak masyarakat untuk disiplin melakukan 3M Plus: Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang barang bekas, serta mencegah gigitan nyamuk. Mencegah lebih baik daripada mengobati,” ujar dr. Nursyamsi, Kamis 14 Agustus 2025. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Sulbar telah melakukan koordinasi dengan lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama, rumah sakit, dan puskesmas di seluruh kabupaten/kota. Setiap sekolah dan pondok pesantren diminta mengaktifkan kembali Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) serta rutin melakukan PSN di lingkungan masing-masing. Selain itu, puskesmas diinstruksikan melakukan pemeriksaan jentik berkala, melaporkan setiap kasus DBD dalam waktu 1x24 jam, serta melakukan penyelidikan epidemiologi dan fogging fokus di wilayah yang terdeteksi adanya kasus positif. Langkah ini sejalan dengan misi Pemprov Sulbar yang dicanangkan oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, khususnya dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. “Kesehatan adalah fondasi SDM unggul. Kita tidak boleh lengah, karena nyamuk Aedes aegypti tidak mengenal musim. Mari kita jaga lingkungan kita, rumah kita, sekolah kita, agar bebas…

MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal proses penyusunan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Melalui perannya sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), BPKPD Sulbar aktif mengikuti rangkaian rapat kerja dan pembahasan di DPRD Sulbar serta rapat internal TAPD. Agenda strategis tersebut meliputi pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 hingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD 2026. Selain itu, BPKPD Sulbar juga mengikuti pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 hingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD 2025. Tidak hanya di forum legislatif, BPKPD Sulbar juga terlibat aktif dalam rapat-rapat TAPD terkait penyusunan KUA-PPAS 2026 maupun perubahan KUA-PPAS 2025, serta melakukan verifikasi RKA SKPD dan Rancangan DPA SKPD untuk memastikan kesesuaian perencanaan program dengan arah kebijakan dan kemampuan fiskal daerah. Rangkaian rapat yang dilaksanakan pada Kamis (14/8/2025) ini, berlangsung di ruang rapat masing-masing komisi DPRD Sulbar. Sesuai surat resmi pembagian tugas, BPKPD Sulbar mendampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar yang telah terjadwal pembahasannya di tiap komisi. Dalam kesempatan ini, hadir mendampingi OPD, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, bersama staf, Ahmad Samah. Murdanil menekankan bahwa proses pembahasan ini memerlukan koordinasi yang solid antarperangkat daerah. "Kami hadir untuk memastikan bahwa setiap program yang diusulkan OPD benar-benar relevan, terukur, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan TAPD menjadi kunci keberhasilan penyusunan APBD yang efektif,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa peran aktif BPKPD dalam setiap tahapan pembahasan ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi…

MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) hadir dalam Rapat Konsultasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan komisi terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar, Kamis (14/8/2025). BPKPD Sulbar dipimpin langsung oleh Kepala BPKPD, Mohammad Ali Chandra, didampingi Sekretaris BPKPD, Fahri Yusuf, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah, Muhammad, Pejabat Fungsional Perencana, Ibnu Munandar, serta sejumlah staf. Pembahasan KUA-PPAS 2026 kali ini menitikberatkan pada efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan daerah. Fokus ini menjadi landasan untuk memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Sulbar. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang arah kebijakan yang akan mempengaruhi masa depan daerah. "Efisiensi dan pemerataan menjadi kata kunci. Kita ingin memastikan APBD 2026 benar-benar mendukung prioritas pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Sulbar,” ujarnya. Sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, pembahasan ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Rapat ini juga menjadi wadah sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyelaraskan arah kebijakan fiskal, sehingga program pembangunan di tahun 2026 dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas daerah. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, BPKPD Sulbar bertekad mengawal setiap tahapan perencanaan anggaran agar APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok Sulbar. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga memimpin rapat koordinasi bersama Bidokkes Polda Sulbar membahas langkah strategis dalam menanggulangi masalah stunting di wilayah provinsi. Kamis 14 Agustus 2025. Rapat yang digelar diruang rapat Wakil Gubernur tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait dari Dinas Kesehatan, Bidokkes Polda, serta unsur terkait lainnya. Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga menyampaikan apresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Bidokkes Polda Sulbar dalam upaya menurunkan angka stunting,dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, masalah stunting dan kemiskinan ekstrem tidak bisa kita tangani hanya dengan program biasa-biasa saja. Harus ada kerja bersama dan pendekatan yang lebih tepat sasaran. Pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka ini juga menekankan perlunya dilakukan pendataan ulang secara akurat dan menyeluruh terhadap angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Ia menyampaikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara data pusat dan data di lapangan yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran program bantuan. Saya minta dilakukan validasi ulang data stunting dan kemiskinan ekstrem hingga ke tingkat desa. Jangan sampai ada yang luput dari intervensi hanya karena kesalahan data,tutup Salim S Mengga. Kabid Dokkes Polda Sulbar Kombes Pol dr. Effri Susanto menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program yang telah digagas oleh pemerintah provinsi tersebut. “Bidokkes siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan Gerakan Anti Stunting berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya. Ia memaparkan berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Bidokkes dalam mendukung penanganan stunting. Program tersebut antara lain,memberikan layanan pemeriksaan umum, pengobatan gratis, edukasi gizi, serta layanan kesehatan untuk anak-anak dan lansia. (Rls)