Mamuju - Plt. Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muh. Faizal Thamrin menghimbau semua jajaran Disbun dapat berkolaborasi dalam pemenuhan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan Indeks Penilaian SPBE perangkat daerah tersebut. "Semua bidang diharapkan dapat berkolaborasi dalam release berita Dinas Perkebunan untuk meningkatkan indeks penilain SPBE tahun 2025," ujar Faizal Thamrin, Senin, 28 Juli 2025. Faizal Thamrin menyampaikan himbaun tersebut pada rapat internal yang diikuti oleh Jajaran Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan Tim SPBE Dinas Perkebunan di Ruang Rapat Dinas Perkebunan. Himbaun ini merupakan implementasi dari misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (JSM), khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Koordinator Tim Teknis SPBE Nur Asia menyampaikan bahwa penyelesaian indikator SPBE sudah mengikuti timeline yang telah ditentukan pendamping SPBE dan updating kegiatan pada sosial media sudah berjalan. "Sejauh ini kita sudah sesuai track yang ditentukan oleh pendamping," ujar Nur Asia. Tim SPBE Dinas Perkebunan sudah memenuhi beberapa bukti dukung yang diperlukan pada setiap indikator dan mengupayakan peningkatan indeks penilain dari Baik menjadi Sangat Baik. "Tahun lalu Disbun memperoleh penilaian kategori Baik, tahun ini kami berupaya untuk meningkatkan menjadi Sangat Baik," imbuh Nur Asia. Diharapkan, dengan kolaborasi antar jajaran, Dinas Perkebunan Sulbar tahun ini dapat memperoleh penilaian yang Sangat Baik pada penilaian akhir indeks SPBE. Naskah : Disbun Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Memasuki pekan kedua masa jabatannya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, terus bergerak cepat memperkuat koordinasi internal. Pagi ini, Senin (28/7/2025), ia melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2IT) yang dinilai memiliki peran strategis dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kunjungannya, Kepala BPKPD Sulbar disambut langsung oleh Kepala Bidang P2IT, Faika Kadriana Ishak, beserta seluruh jajaran eselon IV, ASN, dan Non ASN di lingkungan bidang P2IT. Faika Kadriana Ishak memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih, termasuk inovasi sistem informasi serta tantangan yang masih dihadapi dalam proses pengumpulan dan pengembangan data PAD. Mohammad Ali Chandra dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi dan dokumentasi kerja yang rapi dan sistematis sebagai landasan dalam pengelolaan PAD yang akuntabel dan modern. "Pengembangan pajak daerah mesti diawali dengan kajian menyeluruh terhadap target PAD yang ingin dicapai. Selain itu, semua kertas kerja dan proses pendataan harus terdokumentasi dengan baik karena itu akan menjadi pegangan dan dasar pertanggungjawaban kita,” tegasnya. Langkah ini sebagai bagian dari upaya menyelaraskan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. "Kami ingin memastikan bahwa transformasi pengelolaan PAD berjalan efektif melalui pendekatan berbasis data dan teknologi, serta didukung oleh SDM yang kompeten,” pungkas Ali Chandra. Ia juga menyoroti rencana penguatan Pajak Air Permukaan (PAP), di mana dua strategi akan ditempuh, yaitu membangun koordinasi lintas sektor dengan Balai Sungai terkait Himpunan Data Air Permukaan (HDAP) serta pelaksanaan uji petik untuk memverifikasi langsung penggunaan air di lapangan. Kegiatan ini turut didampingi oleh Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, yang juga memberikan dukungan atas langkah cepat yang diambil oleh Kepala BPKPD Sulbar. Sementara itu, Kepala Bidang P2IT, Faika Kadriana Ishak, menyampaikan apresiasi atas perhatian langsung Kepala…

Mamuju - Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Mohammad Ali Chandra, menghadiri rapat Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah (FKKPD) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulbar, bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil DJPb Sulbar, Sabtu (26/7/2025). Kehadiran Kepala BPKPD ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan silaturahmi sebelumnya dengan Kepala Kanwil DJPb Sulbar dan Kepala KPPN Mamuju, sekaligus memperkuat komitmen koordinasi antarlembaga dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. FKKPD Bulan Juli 2025 ini turut dihadiri oleh Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, serta Sekretaris Bapperida, Darwis Damir, Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) BPKPD, Syaharuddin, dan jajaran Kanwil DJPb Sulbar. Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis, antara lain perkembangan kinerja transfer dana pusat ke daerah di Sulawesi Barat, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pelaku UMKM, serta peran APBN dalam mendukung pencapaian visi-misi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dibawa kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga. Dalam keterangannya, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa forum FKKPD merupakan sarana penting dalam menjaga kesinambungan komunikasi antara pusat dan daerah, serta memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal. “Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan, khususnya terkait penyaluran dana pusat yang harus berdampak nyata terhadap pembangunan daerah. Sinergi antarlembaga adalah kunci agar pelaksanaan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan terukur,” ujar Chandra. Hal ini sejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat. Senada dengan itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan pentingnya forum FKKPD dalam mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran secara komprehensif.…

POLMAN - Event Sandeq Silumba 2025 yang dilaksanakan Pemprov Sulbar semakin dekat, dimana akan dimulai 21-26 Agustus 2025. Penyelenggara Sandeq Silumba 2025 mulai memberikan hak-hak kepada peserta. Hal ini, menjadi komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga agar dilakanakan secara profesional. Seperti, pemberian dana Rp 5.000.000 setiap peserta yang berjumlah 55 Sandeq sebagai uang perbaikan Sandeq. Termasuk, dilaksanakan juga pengundian nomor bagi peserta Sandeq Silumba 2025 yang akan ikut lomba nantinya. Ketua Dewan Pengarah Sahabat Sandeq Syamsul Samad mengatakan ini pertemuan kedua bersama para Passandeq. "Hari ini lebih awal teman-teman panitia menyelesaikan hal-hal tekhnis. Misalnya posisi start saat di pantai bahari Polman nanti," kata Syamsul Samad, Minggu 27 Juli 2025. Ia menambahkan hak-hak Passandeq juga diberikan, termasuk besaran hadiah sudah disampaikan juga kepada peserta. "Jadi semuanya kita sampaikan dan sepakati bersama. Kita berikan garansi kepada mereka bahwa segala hak-hak peserta diberikan sebelum berlomba," ungkapnya. Sementara itu, dia memastikan betul-betul hak Passandeq didahulukan. Sehingga tidak lagi dikorbankan Passandeq. "Jadi itu saya garansi dipenuhi semua hak-hak peserta Sandeq Silumba 2025," ujarnya. Sedangkan, salah satu peserta Baharuddin (Ustadz Gondrong) mengapresiasi pelaksanaan Sandeq Silumba 2025 yang dilaksanakan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. "Ini luar biasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pertama pengaturan panitianya dan segala aturan serta hak Passandeq dipenuhi," ucapnya. Dengan demikian, dia berharap pelaksanaan Sandeq Silumba terus digelar tahun-tahun berikutnya. "Jadi kami mewakili Passandeq ucapkan terimakasih banyak kepada Gubernur dan Wakil Gubernur atas pelaksanaan event ini," tandasnya.(*)

Mamuju — Pemprov Sulbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) resmi melepas 21 siswa terbaik dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk berlaga di ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat nasional tahun 2025. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disdikbud Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan rasa bangganya atas semangat dan dedikasi para peserta. Ia berharap keberangkatan ini menjadi momentum bagi siswa untuk menunjukkan potensi terbaik dan membawa harum nama Sulawesi Barat. Dia juga menegaskan bahwa keikutsertaan ini merupakan implementasi nyata dari arah kebijakan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan siap bersaing. “Ini bukan sekadar kompetisi, tapi bentuk nyata kontribusi anak-anak Sulbar untuk membuktikan bahwa kita punya generasi yang siap bersaing secara nasional. Kami bangga dan percaya mereka bisa memberikan yang terbaik,” katanya usai melakukan pelepasan peserta yang berlangsung di Kantor Disdikbud Sulbar, disaksikan orang tua, guru pembimbing, serta jajaran pejabat dinas terkait, Sabtu, 28 Juli 2025. Sebanyak 21 siswa akan mewakili Sulbar dalam 18 bidang lomba, yang tersebar di berbagai lokasi penyelenggaraan nasional, di antaranya: 4 bidang lomba di Jakarta, 4 bidang lomba di Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Jawa Barat, 4 bidang lomba di PPSDM Kemendikdasmen, dan 6 bidang lomba di kawasan Bisnis dan Pariwisata, Depok. Kompetisi ini akan berlangsung hingga 1 Agustus 2025 dan merupakan agenda tahunan yang digelar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai panggung nasional bagi para siswa SMK dalam menunjukkan keunggulan keterampilan dan kompetensi. Ketua Rombongan sekaligus Kepala Bidang SMK Disdikbud Sulbar, Irham Yaku, menuturkan bahwa seluruh peserta telah dibekali berbagai pelatihan intensif serta pendampingan teknis, baik dari guru maupun praktisi industri. “Kami tidak hanya menyiapkan mereka untuk menang, tapi juga untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan adaptif terhadap tantangan dunia kerja. Ini bagian dari investasi jangka panjang kita untuk pendidikan vokasi,” ujar Irham. Irham juga…

Mamuju — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Bujaeramy Hassan, menegaskan pentingnya kehadiran dan penguatan jabatan fungsional di lingkungan Dinas ESDM sebagai bagian dari transformasi birokrasi yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis keahlian. Pernyataan tersebut disampaikan usai pelantikan pejabat fungsional oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), pada Jumat (25/7/2025) di Kantor Gubernur Sulbar. Dalam pelantikan tersebut, tiga orang pejabat fungsional dari Dinas ESDM Sulbar resmi dikukuhkan sebagai Penyelidik Bumi Ahli Pertama, yakni Nur Alam Syah R, Andi Hasrul B, dan Suci Anastasia. “Kami sangat menyambut baik pelantikan ini, karena pejabat fungsional merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis strategis di bidang energi dan sumber daya mineral,” ujar Bujaeramy Hassan. “Mereka tidak hanya bertanggung jawab pada aspek operasional, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja berbasis data, analisis geologi, dan prinsip kehati-hatian,” sambungnya. Menurut Bujaeramy, tantangan sektor energi dan minerba semakin kompleks, termasuk kebutuhan akan data geologi yang akurat, penyelidikan potensi sumber daya, serta pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Dalam konteks tersebut, kehadiran pejabat fungsional yang memiliki kompetensi teknis menjadi sangat krusial. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam arahannya menyampaikan bahwa pelantikan pejabat fungsional kali ini dilakukan dengan metode yang lebih efisien, tanpa menunggu akumulasi jumlah besar, sehingga pelantikan dapat dilakukan tepat waktu dan tidak menghambat pelayanan. “Pak Gubernur memberi contoh bahwa kecepatan dan ketepatan dalam birokrasi adalah kunci. Metode pelantikan langsung seperti ini menjadi langkah reformatif yang kami apresiasi penuh,” ujar Bujaeramy menanggapi langkah tersebut. Ia menambahkan, Dinas ESDM Sulbar berkomitmen untuk terus mengembangkan kualitas pejabat fungsional melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan jenjang karier berbasis kompetensi. “Ke depan, kami ingin membangun sistem kerja yang profesional, di mana pejabat fungsional menjadi motor penggerak inovasi, pengawasan lapangan, serta peta jalan pembangunan energi dan minerba yang berkelanjutan,” tutup Bujaeramy. Dengan pelantikan ini, Dinas ESDM Sulbar optimis…

Mamuju — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Bujaeramy Hassan, turut menghadiri rangkaian pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Sulbar masa bhakti 2025–2030. Sebagai Ketua Umum DPD IKAL Sulbar, Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), Muh. Jamil Barambangi sebagai Sekretaris dan Nirnazila HK sebagai Bendahara DPD IKAL Sulbar. Acara pelantikan berlangsung khidmat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, pada Jumat (25/7/2025), dan dipimpin langsung oleh jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAL. Dalam kesempatan tersebut, Bujaeramy Hassan menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas amanah baru yang diemban oleh Gubernur SDK. Menurutnya, kepemimpinan Gubernur sebagai Ketua Umum DPD IKAL Sulbar merupakan langkah strategis dalam memperkuat komitmen kebangsaan dan wawasan kenegaraan di daerah. “Kami di jajaran Dinas ESDM Sulbar menyambut baik dan merasa bangga atas amanah yang diemban oleh Bapak Gubernur. Ini adalah langkah nyata dalam membumikan semangat Lemhannas, nasionalisme, cinta tanah air, dan keindonesiaan di tengah kerja-kerja pelayanan publik dan pembangunan daerah,” ujar Bujaeramy. Ia menambahkan bahwa pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Sulawesi Barat perlu didorong dengan fondasi nilai kebangsaan yang kokoh. Hal tersebut, lanjutnya, menjadi pondasi penting dalam memastikan pembangunan energi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. “Pembangunan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan membutuhkan fondasi kebangsaan yang kuat. Nilai-nilai yang diperjuangkan Lemhannas akan menjadi bekal penting dalam menguatkan kerja-kerja strategis pemerintah daerah, termasuk Dinas ESDM, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulbar secara merata,” tambahnya. Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk merangkul seluruh elemen strategis di Sulawesi Barat dalam menyebarkan ide dan gagasan besar Lemhannas ke tengah masyarakat, bukan hanya di lingkup elit, sebagaimana ditegaskan oleh Gubernur dalam sambutannya. Dinas ESDM Sulbar menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh arah kebijakan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan yang diusung oleh DPD IKAL Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. “Semoga amanah ini menjadi…

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat turut ambil bagian dalam kegiatan Pendampingan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulbar, Kamis, 25 Juli 2025, di Hotel Maleo Mamuju. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Nomor KWH.17.UM.91.91-29 tanggal 23 Juli 2025. Dalam kesempatan tersebut, Bapperida Sulbar menugaskan Masita Pratiwi Husni, ST (fungsional perencana ahli muda) sebagai narasumber, serta Haykal Inayah Ramadhan, S.Tr.IP sebagai peserta. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, I Gde Sandi Gunasta, dan diikuti oleh perwakilan perangkat daerah dari seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat serta OPD provinsi terkait. Masita Pratiwi dalam paparannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM B.04 serta memberikan pendampingan teknis untuk pelaporan Aksi HAM B.08 tahun 2025. “Evaluasi ini penting dilakukan agar kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten bisa segera diidentifikasi dan diselesaikan, sehingga pelaporan Aksi HAM tahun 2025 bisa berjalan optimal,” ujarnya. Bapperida Provinsi Sulbar bersama Biro Hukum Setda Sulbar berperan aktif sebagai pendamping bagi kabupaten, khususnya kepada Bappeda dan Bagian Hukum masing-masing kabupaten yang menjadi pengampu pelaporan Aksi HAM. Dalam sesi diskusi, beberapa kabupaten menyampaikan tantangan yang dihadapi, termasuk Kabupaten Mamasa yang menjadi perhatian khusus karena rendahnya capaian pelaksanaan RANHAM tahun 2024. “Kami akan mengunjungi langsung Kabupaten Mamasa dan berdiskusi dengan Bapak Bupati untuk memahami kondisi riil di lapangan,” tegas I Gde Sandi Gunasta. Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa keterlibatan Bapperida dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. “Hal ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim Mengga untuk mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan tata kelola yang profesional,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa implementasi…

Mamuju - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, memberikan materi dalam kegiatan Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang dilaksanakan secara Blended Learning pada Sabtu 26 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi yang aman, bermutu, dan berkelanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam paparannya, dr. Nursyamsi Rahim menekankan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagai bagian dari upaya pencapaian target Quick Wins Sulbar Sehat, yang dicanangkan oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. “Pelatihan ini bukan sekadar peningkatan kompetensi, tetapi juga bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Sulawesi Barat yang unggul dan berkarakter, sebagaimana tertuang dalam Panca Daya Pemprov Sulbar,” ujar dr. Nursyamsi. Provinsi Sulawesi Barat menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan keluarga berencana, seperti masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta dominasi penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek. Berdasarkan data terbaru, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implan masih tergolong rendah, sementara sebagian besar peserta masih mengandalkan suntikan dan pil. Kegiatan pelatihan ini menjadi momentum penting dalam menyiapkan tenaga kesehatan agar mampu memberikan layanan konseling dan kontrasepsi berbasis hak reproduksi, serta mengurangi angka kehamilan berisiko melalui edukasi dan pelayanan yang terstandarisasi. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para dokter dan bidan di Sulawesi Barat dapat memperluas akses pelayanan kontrasepsi yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya pasangan usia subur. Hal ini sejalan dengan agenda nasional untuk menekan angka kehamilan yang tidak diinginkan dan menciptakan keluarga Indonesia yang sehat dan berkualitas. Pelatihan yang dilaksanakan secara Blended Learning dengan pelaksanaan kegiatan secara daring berlangsung 24-31 Juli 2025 dan Luring 01-08 Agustus 2025. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) dalam rangka Penyusunan Jadwal Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 , bertempat di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar), Jum’at, 25 Juli 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya dan Abd. Halim. Hadir Anggota Bamus, Kabag Persidangan Musra Awaluddin, Pejabat Fungsional Sahrin Salatung dan OPD Pemprov Sulbar. Dalam rapat tersebut, pimpinan rapat menyimpulkan setuju dan menyepakati jadwal pembahasan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025, serta pembahasan APBD Pokok Tahun Anggaran 2026. "Kami sudah melakukan lanjutan Rapat Bamus, kita sudah menyusun seluruh Agenda Kedewanan termasuk jadwal Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025 dan APBD Pokok Tahun 2026, dan alhamdulillah kita sepakati dan sudah di putuskan," kata Munandar, usai rapat tersebut. Ia menambahkan, hasil rapat tersebut selanjutnya akan menjadi acuan bagi DPRD Sulbar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Rapat ini difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Sulbar sesuai perannya dalam menyukseskan pelaksanaan semua agenda kedewanan. Upaya ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen Sekretariat DPRD Sulbar memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar