Mamuju — Menyikapi intensitas hujan yang mulai meningkat di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana (Plt. Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menginstruksikan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. “Kami meminta seluruh personel TRC BPBD Sulbar agar tetap siaga dan responsif terhadap setiap laporan masyarakat. Koordinasi dengan BPBD kabupaten, aparat TNI–Polri, serta relawan harus diperkuat untuk memastikan penanganan cepat dan tepat apabila terjadi bencana,” tegas Muhammad Yasir Fattah, Jumat 24 Oktober 2025. Ia juga menekankan pentingnya pemantauan rutin terhadap kondisi cuaca dan wilayah rawan bencana melalui BMKG dan Pusdalops BPBD Sulbar, guna mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Langkah kesiapsiagaan ini sejalan dengan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang meminta seluruh perangkat daerah untuk mengambil tindakan preventif dalam menghadapi musim penghujan. "Bapak Gubernur menegaskan agar setiap unsur pemerintahan di daerah memperhatikan keselamatan warga, memperkuat sistem peringatan dini," ujar Yasir Fattah. BPBD Sulbar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana, khususnya bagi warga yang bermukim di wilayah bantaran sungai, lereng perbukitan, serta daerah rawan longsor. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Polewali - Plt. Karo Pemkesra Setprov Sulbar, Murdanil, mengungkapkan bahwa hibah Pemprov Sulbar untuk Institut Hasan Sulur sebesar Rp100 juta tujuannya untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan pelatihan, dan inovasi. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka kepada Rektor IHS, Agusnia Hasan Sulur, disaksikan jajaran civitas akademika, Anggota DPRD Sulbar Samsul Samad, Plt. Karo Pemkesra Murdanil serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. "Itu merupakan bentuk empati pemerintah dalam mendorong proses belajar mengajar di lembaga pendidikan swasta. Tujuannya jelas, yakni peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan pelatihan, dan inovasi," katanya, Sabtu (25/10/2025). Selain bantuan, juga ada penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Sulbar dgn IHS. Murdanil menyebutkan, tujuannya untuk mewujudkan sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. "Dan menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan riset kolaboratif untuk penguatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat," kuncinya.(rls)

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan tim dari Program Studi Magister (S2) Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas), Jumat 24 Oktober 2025. Kunjungan ini dalam rangka mensosialisasikan Program Studi Magister Kesehatan Lingkungan kepada jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan dihadiri oleh para pejabat struktural, fungsional, serta tenaga kesehatan lingkungan dari berbagai bidang lingkup Dinas Kesehatan. Sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan lebih dekat keberadaan, visi, misi, serta peluang pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan lanjutan di bidang kesehatan lingkungan. Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat “Maju dan Sejahtera” yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, serta mendukung Panca Daya ke-3, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan. Dalam sambutannya, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan apresiasi atas inisiatif FKM Unhas dalam memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan instansi pemerintah daerah. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menegaskan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lingkungan sangat penting untuk menjawab tantangan kesehatan masyarakat di masa depan, termasuk isu sanitasi, pengelolaan limbah, dan dampak perubahan iklim. Dalam kesempatan itu, Tim dari Prodi S2 Kesehatan Lingkungan FKM Unhas, Agus Bintara memaparkan profil program studi, yang mencakup kurikulum, keunggulan akademik, fasilitas pembelajaran, serta peluang penelitian dan kerja sama lintas sektor. Peserta juga mendapat penjelasan mengenai sistem pendaftaran, proses perkuliahan, hingga dukungan akademik berbasis riset. Suasana sosialisasi berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab. Peserta dari berbagai bidang di Dinas Kesehatan menunjukkan antusiasme tinggi, terutama para tenaga fungsional sanitarian dan pejabat struktural yang berminat melanjutkan studi untuk memperdalam ilmu kesehatan lingkungan. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah positif dalam memperkuat sinergi antara instansi pendidikan dan pemerintah daerah. “Melalui kegiatan…

Mamuju - Setelah melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar), Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar kini melaksanakan verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kegiatan verifikasi tersebut berlangsung sejak tanggal 22 Oktober 2025 hingga hari ini Sabtu 25 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar. Meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan harapan besar Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki yang memimpin pelaksanaan verifikasi mengatakan bahwa hari ini (Jumat-red) Tim Evaluasi Pelayanan Publik Biro Organisasi telah memverifikasi hasil evaluasi pelayanan publik (yanlik) kabupaten di Sulbar sebanyak 7 lokus dari 4 kabupaten. Adapun 7 lokus dari 4 kabupaten, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) masing-masing di Kabupaten Polewali Mandar, Majene dan Mamuju. Untuk di Kabupaten Mamasa baru dilaksanakan di Disdukcapil. ‘’Memasuki hari ke-3, kami telah melakukan verifikasi hasil evaluasi yanlik sebanyak 7 lokus dari 4 kabupaten, dan insyaallah kami akan melanjutkan kegiatan ini hingga besok (Sabtu, 25 Oktober 2025),’’ kata Subuki, didampingi anggota tim verifikator, Herman Dalipang, Tresiya, Baharuddin dan Oktaviano. Ia menambahkan, Kementerian PANRB telah menugaskan tim yanlik kabupaten untuk mengevaluasi 2 lokus masing-masing kabupaten, yakni layanan pendidikan pada Dinas Pendidikan, dan layanan kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Dukcapil kabupaten. Sementara, Penelaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi yang juga merupakan verifikator, Herman Dalipang menambahkan bahwa hasil verifikasi masih bervariasi yakni sedang dan rendah. ‘’Hasil verifikasi yang saat ini kami laksanakan masih bervariasi yakni sedang dan rendah, ini menjadi bahan evaluasi lokus agar lebih baik di masa mendatang,’’ kata Herman. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Polman - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka bersama jajaran pemerintah daerah menghadiri kegiatan rapat turun sawah (Mappalili) di wilayah irigasi Lakejo dan Sambulo-Sambulo, Kecamatan Tapango dan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Jumat 24 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan masyarakat tani untuk menyamakan jadwal tanam serta memastikan kesiapan infrastruktur irigasi menjelang musim tanam kedua. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulbar didampingi Bupati Polman Samsul Mahmud, Kepala Dinas PUPR Sulbar Surya Yuliawan Sarifuddin serta anggota DPRD Sulbar Samsul Samad dan Irfan. Pertemuan berlangsung penuh keakraban dengan sesi dialog terbuka antara petani, penyuluh pertanian dan pemerintah, terkait berbagai kendala lapangan, khususnya kondisi jaringan irigasi di wilayah Desa Dakka dan Desa Jambu Malea yang masih membutuhkan perbaikan. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan dan pencapaian program pertanian di wilayah ini secara maksimal. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap bersinergi dengan pemerintah kabupaten, anggota DPRD, dan Dinas PUPR dalam memperkuat infrastruktur pertanian, terutama sistem irigasi yang menjadi penopang utama produksi pangan. “Apalagi hari ini (Jumat 24 Oktober red.) saya didampingi langsung oleh anggota DPRD dan Kepala Dinas PUPR. Ini menandakan bahwa kita semua memiliki semangat yang sama untuk mendukung petani. Kegiatan seperti ini akan menjadi langkah nyata menuju kemandirian pangan dan swasembada kita di Sulbar nantinya,” ujar Suhardi Duka. Saat ini, dimensi saluran tersier di beberapa titik irigasi masih memiliki ukuran 60 cm di bagian atas dan 40 cm di bawah, sehingga distribusi air belum optimal. Petani mengusulkan peningkatan dimensi hingga 80 cm serta rehabilitasi saluran sekunder sepanjang 500 meter, disertai perbaikan pintu air dan tanggul di Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Dakka. Sumber air utama berasal dari Riso, yang mengalir hingga ke Kalimbua, Kurra, Mamasa, dan Messawa, menjadikan kawasan ini strategis untuk peningkatan produktivitas pertanian. Daerah irigasi Lakejo mencakup 1.265 hektare lahan…

Polman - Plt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, turut mendampingi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, dalam kegiatan Syukuran dan Rapat Turun Sawah Mappalilli, yang berlangsung di Pelataran Bendungan Lakejo, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (24/10). Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, di antaranya Kadis PUPR, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, serta Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulbar. Kegiatan Mappalilli merupakan tradisi turun sawah yang menjadi bagian penting dari budaya pertanian masyarakat Mandar. Acara ini tidak hanya menjadi simbol rasa syukur atas hasil panen dan kesiapan musim tanam baru, tetapi juga sebagai ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat petani. Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, menegaskan pentingnya menjaga kearifan lokal seperti Mappalilli sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur yang sarat nilai kebersamaan dan gotong royong, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas pertanian daerah. Usai kegiatan, Plt. Karo Pemkesra Murdanil menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat dalam melestarikan tradisi yang menjadi identitas budaya Sulawesi Barat tersebut. “Kegiatan Mappalilli ini tidak hanya bermakna spiritual dan budaya, tetapi juga memiliki nilai sosial yang tinggi dalam memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Provinsi terus berkomitmen mendukung kegiatan yang menghidupkan semangat gotong royong serta meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Murdanil.(rls)

Mamuju - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menghadiri ritual sakral Massossor Manurung, tradisi pembersihan keris pusaka Kerajaan Mamuju, yang digelar di pelataran Rumah Adat Mamuju, Sabtu, 25 Oktober 2025. Upacara adat ini menjadi momentum penting untuk merawat nilai-nilai budaya, spiritual, dan persatuan masyarakat Mamuju di tengah arus modernisasi. Ritual Massossor Manurung, secara harfiah berarti pembersihan Manurung, merupakan prosesi membersihkan pusaka sakral peninggalan Kerajaan Mamuju. Namun di balik makna fisiknya, upacara ini juga dimaknai sebagai pembersihan diri, refleksi spiritual, dan evaluasi terhadap perjalanan kehidupan sosial serta pemerintahan. Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menjelaskan bahwa tradisi Massossor Manurung tidak hanya menjadi simbol pelestarian benda pusaka, tetapi juga bentuk introspeksi dan pembersihan moral bagi seluruh lapisan masyarakat. “Massossor Manurung ini bukan hanya pembersihan benda pusaka, tapi juga pembersihan diri dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemerintahan, maupun sosial di setiap masa. Karena itu, kegiatan seperti ini penting untuk kita laksanakan disetiap periode yang ditentukan,” ujar Gubernur Suhardi Duka. Gubernur yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Mamuju periode 2005–2015 itu menegaskan pentingnya budaya sebagai penuntun jati diri dan kepribadian masyarakat. “Budaya adalah penuntun kita untuk menjadi jati diri dan kepribadian kita, termasuk bahasa. Bahasa Mamuju adalah bagian dari identitas kita. Jika ada orang Mamuju yang tidak tahu bahasa Mamuju, itu artinya tercabut dari akar budayanya. Maka mari belajar bahasa, Mamuju,” tegasnya. Lebih lanjut, Suhardi Duka menilai bahwa budaya tidak hanya harus dijaga secara sakral, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi potensi ekonomi daerah melalui pariwisata budaya. Ia mencontohkan daerah seperti Bali yang mampu menggabungkan nilai spiritual dan ekonomi dalam kegiatan budayanya. “Budaya di era modern seperti sekarang tidak hanya disakralkan, tapi juga bisa dipasarkan. Contohnya Bali, orang datang ke sana bukan hanya untuk menikmati alamnya, tapi juga budayanya. Maka tradisi Massossor Manurung ini bisa kita kembangkan menjadi atraksi wisata budaya yang menarik wisatawan lokal dan…

POLMAN – Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyerahkan bantuan dana hibah sebesar Rp100 juta kepada Institut Hasan Sulur (IHS), Jumat (24/10/2025). Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh SDK kepada Rektor IHS, Agusnia Hasan Sulur, disaksikan jajaran civitas akademika, Anggota DPRD Sulbar Samsul Samad, serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong proses belajar mengajar di lembaga pendidikan swasta. “Yang dibutuhkan di sini besar, tapi yang mampu kita bantu hanya Rp100 juta. Itulah bentuk keterlibatan pemerintah dalam mendukung perbaikan dan pertumbuhan sekolah swasta. Semoga digunakan dengan sungguh-sungguh,” ujar SDK. Sementara itu, Rektor IHS Agusnia Hasan Sulur menyampaikan, dana hibah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan gedung laboratorium kampus. “Kita akan gunakan untuk ruangan laboratorium agar bisa melengkapi fasilitas yang ada,” ujar Agusnia. (rls)

Polman — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menegaskan pentingnya sistem pendidikan yang link and match dengan kebutuhan dunia kerja. Hal itu disampaikan SDK saat menjadi pembicara dalam kuliah pakar di Kampus Institut Hasan Sulur (IHS) Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Jumat 24 Oktober 2025. Dalam paparannya, Suhardi Duka mengulas perjalanan panjang pendidikan nasional yang terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Ia menyebut, sejak masa awal kemerdekaan hingga 1970-an, fokus pemerintah adalah memberantas buta huruf. “Setelah itu, sekitar tahun 1970 sampai 1980, pemerintah mulai menggalakkan pendidikan dasar. Muncullah banyak sekolah Inpres agar anak-anak bisa mengenyam pendidikan minimal di tingkat SD,” kata Suhardi Duka. Menurutnya, pada periode 1980-an hingga awal 2000, pemerintah kembali mengembangkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Namun, SDK menilai, tantangan saat ini bukan lagi sekadar soal wajib belajar, melainkan bagaimana pendidikan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja. “Sekarang bukan lagi soal melek huruf atau wajib belajar. Tantangan kita adalah bagaimana pendidikan bisa link and match dengan pasar kerja. Banyak lulusan sekolah atau kampus yang akhirnya menganggur karena tidak sesuai dengan kebutuhan industri,” ujarnya. SDK juga menyoroti pentingnya penguatan sekolah kejuruan seperti SMK agar menghasilkan tenaga siap pakai. Ia menilai, dunia pendidikan harus berorientasi pada keterampilan dan kebutuhan lapangan kerja. “Pendidikan itu tidak boleh hanya menjadi penunda pengangguran. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, lulusan tetap akan kesulitan mencari kerja,” tegasnya. Selain itu, SDK mendorong keterlibatan lebih luas dari pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan. Ia meyakini, kolaborasi pemerintah dan swasta dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Pendidikan tidak harus semuanya diselenggarakan pemerintah. Kalau swasta bisa lebih banyak berperan, itu justru lebih bagus,” pungkasnya. (Rls)

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menghadirkan praktisi kebencanaan Ardy Anugrah sebagai narasumber dalam diskusi panel evaluasi akhir dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, pada Jumat 24 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi dan harmonisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RPB 2025–2029, yang dilaksanakan pada Kamis 23 Oktober 2025 di Hotel Grand Putra, Mamuju. Dalam diskusi tersebut, Ardy Anugrah menyampaikan pandangan strategis mengenai pentingnya integrasi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat provinsi dengan perencanaan pembangunan daerah. Ia juga menekankan bahwa penyusunan RPB harus mempertimbangkan dinamika risiko bencana yang terus berubah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar dokumen tersebut implementatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemikiran yang disampaikan dalam diskusi panel tersebut. Menurutnya, masukan dari praktisi kebencanaan dan peserta lainnya sangat penting untuk memastikan RPB 2025–2029 menjadi dokumen yang komprehensif, realistis, dan berdaya guna. “Diskusi panel ini menjadi ruang refleksi sekaligus evaluasi atas proses penyusunan dokumen RPB. Kami berharap hasil evaluasi ini dapat memperkuat arah kebijakan penanggulangan bencana yang berkelanjutan, sesuai dengan kondisi geografis dan potensi risiko di Sulawesi Barat,” ujar Yasir Fattah. Ia menyampaikan, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya memperkuat kapasitas daerah dalam perencanaan penanggulangan bencana berbasis data dan analisis risiko. "Dokumen RPB harus menjadi acuan bagi semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat dalam membangun ketangguhan daerah terhadap ancaman bencana," tegasnya. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar