Mamuju –Peringatan Hari Jadi ke- 20 Provinsi Sulawesi Barat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, acara Tahun Ini ditandai dengan Kick Off Rangkaian Kegiatan HUT ke 20 Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Launching Logo, Peta Baru Provinsi Sulawesi Barat, Sedekah Pohon dan Kirab Pataka Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 28 Agustus 2024. Para peserta melakukan pawai dari Markas Komando Pangkalan TNI AL (Lanal) Mamuju menuju panggung acara di kompleks perkantoran Gubernur Sulbar, ratusan peserta masing-masing perwakilan dari enam pemerintah kabupaten se provinsi Sulawesi Barat, sekaligus menampilkan pertunjukan seni musik tradisional. Acara Kick Off HUT ke -20 Provinsi Sulawesi Barat dihadiri PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, PJ Ketua PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar, Ketua DPRD Sulbar St.Suraidah Suhardi, Pimpinan Instansi Vertikal se Sulbar, perwakilan Pemerintah Kabupaten se -Provinsi Sulbar, dan pihak swasta. Ketua Panitia Amujib menyampaikan rangkaian kegiatan HUT Sulbar dimulai 28 Agustus hingga 22 September 2024. Berbagai even bakal digelar seperti festival teluk Mamuju, festival sandeq, Sulbar ekspo, sepakan menanam mangrove, dan beberapa even lain. Kemudian pada puncak Hari Jadi ke 20 Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan pada 22 September 2024 melalui Paripurna Istimewa HUT ke 20 Provinsi Sulawesi Barat di DPRD Sulbar. Hari jadi ke-20 Sulbar tahun ini mengusung tema “Malaqbi maju dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi hijau dan biru yang inklusif”. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar menyampaikan Hari Jadi ke 20 Provinsi Sulbar menjadi momen merefleksi dua dekade pembangunan. Oleh karena itu, pada acara kick off dan launching logo Hari jadi juga dilakukan penyerahan logo kepada enam kabupaten, dengan harapan enam kabupaten juga menyelenggarakan peringatan hari jadi Sulbar. “Jadi ini HUT provinsi Sulbar, bukan HUT pemerintah provinsi saja,” kata Bahtiar. Lanjut Bahtiar, berharap dengan HUT dapat memperkuat persatuan, sebab menurutnya persatuan enam kabupaten di Sulbar belum terasa. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa persoalan kemiskinan, pengangguran dan stunting…

Mamuju--Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asran Masdy bersama Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana dan Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Rezky Murwanto menjadi pembicara dalam acara Dialog Interaktif "Halo Sulbar" yang disiarkan oleh RRI Mamuju, pada Selasa, 27 Agustus 2024. Dialog kali ini mengangkat topik penting yakni "Aksi Penanganan Stunting Terpadu Sulbar". Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan stunting yang masih menjadi tantangan utama di Sulbar. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy menjelaskan bahwa penanganan stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, perencanaan pembangunan, hingga kesejahteraan keluarga. “Kami fokus pada upaya terpadu yang melibatkan berbagai pihak. Kesehatan bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga pencegahan melalui intervensi gizi dan kesehatan lingkungan sejak dini,” ujar Asran Masdy dalam dialog tersebut. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menekankan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan program yang terukur untuk mengurangi prevalensi stunting. “Kami harus memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto menyampaikan bahwa keluarga adalah kunci dalam upaya pencegahan stunting. “Program-program yang kami jalankan akan memperkuat kapasitas keluarga dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan gizi dan pola asuh yang tepat sejak masa kehamilan hingga usia balita,” ungkapnya. Dialog yang berlangsung selama dua jam ini juga membuka sesi tanya jawab dari pendengar, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan para pemangku kebijakan terkait. Dengan acara ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang teredukasi tentang pentingnya upaya bersama dalam menangani stunting di Sulbar. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye terpadu yang digagas Pemprov Sulbar untuk menurunkan angka stunting dan memastikan generasi masa depan Sulbar tumbuh sehat dan cerdas. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Idris menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar terkait pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD Perubahan (RAPBDP) 2024. Muhammad Idris mengungkapkan, pihaknya sudah mendengar pandangan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sulbar. Hal itupun membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. "Tadi ini kita mendengar pandangan dari para fraksi di DPRD Sulbar mengenai rancangan APBD Perubahan tahun 2024 yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif," kata Muhammad Idris, Selasa, 27 Agustus 2024. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah mendengar sejumlah poin yang menjadi penekanan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sulbar, utamanya soal penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Tadi kita sudah mendengarkan beberapa poin terutama yang ditekankan adalah hampir semua fraksi berbicara mengenai penurunan target pendapatan dan tentu ini butuh penjelasan pada paripurna yang insyaallah akan diselenggarakan hari ini juga," ungkapnya. Muhammad Idris pun mengapresiasi kinerja dari DPRD Sulbar yang memberikan perhatian terhadap hal-hal yang substansial dan berpihak ke masyarakat. "Kita apresiasi karena hampir semua fraksi juga memberi perhatian kepada hal-hal yang substansial. Misalnya bagaimana keberpihakan kepada masyarakat, khususnya di dalam peningkatan daya dukung di sektor-sektor strategis misalnya UMKM dan juga sektor strategis lainnya yang seharusnya bisa didorong, misalnya di perikanan dan seterusnya," tuturnya. (Rls)

MAMUJU, --DPRD Sulbar menerima Jawaban Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Keuangan Ranperda APBD Perubahan 2024, melalui sidang Paripurna berlangsung di DPRD Sulbar, Selasa (27/08/2024) Setelah memberikan jawaban, sejumlah Fraksi DPRD memberikan tanggapan, seperti dari Fraksi Partai Golkar Sudirman mengatakan usulan pj Gubernur dalam rancangan APBD Perubahan memperhatikan masyarakat dan pengusaha-pengusaha di Sulbar. "Saya apresiasi, seperti perhatian kepada pengusaha anggrek di Mamasa, ini sangat dirasakan manfaatnya," kata Legislator Dapil Mamasa ini. Hal sama disampaikan anggota dewan dari Partai PDIP, Rayu menilai program Pj Gubernur sulbar menyentuh langsung ke masyarakat. Adapun jawaban Pj Gubernur, pertama Mengenai pemenuhan unsur kepatuhan hukum terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun 2000 anggaran 2024 telah melalui kajian formil maupun materil yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2003 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran 2024. Kedua, Mengenai turunannya target pendapatan pada sektor retribusi disebabkan realisasi dari penerimaan semester 1 sangat jauh dari target, dukungan anggaran pada OPD pada retribusi yang tidak maksimal dan izin operasional untuk akreditasi pengujian yang belum terbit menjadi penghambat untuk melakukan pungutan retribusi Ketiga Pemisahan Bidang Keuangan dan Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang belum dapat direalisasikan disebabkan tipe OPD BPKPD Sulbar belum memenuhi standar untuk dilebur menjadi dua dinas Keempat, terkait kenaikan belanja daerah sebesar 0,38% atau sebesar 7,05 miliar didasarkan pada perubahan RKPD Tahun anggaran 2024 yang ditetapkan melalui peraturan Gubernur nomor 14 tahun 2024 dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi penurunan kemiskinan dan ketimpangan peningkatan lapangan kerja serta kualitas pembangunan manusia. Pada kesempatan itu, Pj Bahtiar juga mengajak DPRD Sulbar untuk memanfaatkan terbukanya akses penerbanga rute Mamuju-Balikpapan. Salah satunya dengan mendorong event untuk menarik pengunjung masuk ke Sulbar. “Saat ini dalam seminggu empat kali untuk rute Makassar, dan tiga hari untuk rute Balikpapan. Izinnya setiap hari sudah bisa…

MAKASSAR - Sekprov Muhammad Idris hadiri rapat kordinasi kelembagaan dan tatalaksana yang dilaksanakan Kemenpan RB di Makassar, Selasa 27 Agustus 2024. Hadir mendampingi Kadis Kominfo Pers Sulbar Mustari Mula, dan Plt Kepala Biro Ortala Sulbar H Subuki. Kegiatan ini dihadiri Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas. Kegiatan ini diikuti oleh 17 provinsi lingkup Indonesia Timur, berpusat di Hotel Four Poin by Sheraton Makassar secara luring dan via zoom meeting atau online. Penggunaan digitalisasi dalam pemerintahan erat kaitannya dengan pencapaian target Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan rakor ini penguatan dalam pengelolaan lembaga dilingkup Pemprov Sulbar. "Rakoord Kelembagaan dan Tatalaksana, yang dilaksanakan Kemenpan RB sangat bagus dan manfaat sekali bagi kami khususnya informasi penataan Kelembagaan, pelaksanaan Sistem kerja dan Proses Bisnis," kata Mustari. Sedangkan, Plt Kepala Biro Ortala Sulbar H Subuki mengungkapkan pada acara Rapat Koordinasi Kelembagaan yang agile melalui Digitalisasi Pemerintahan di Fourt Point By Sheraton Makassar. "Untuk Pemprov Sulbar khususnya kami di Biro Organisasi masih ada beberapa tugas-tugas yang perlu ditingkatkan mulai dari penerapan dan penilaian Reformasi Birokrasi, Sakip, dan penyelesaian peta proses bisnis Pemprov," ucap Subuki. Sementara itu, termasuk pembinaan di Kabupaten khususnya beberapa Kabupaten yang masih rendah capaian RB hingga Sakip. "Kabupaten saat ini sedang proses penataan dan mengevaluasi kelembagaannya," tandasnya.(rls)

Mamuju --Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar Maddareski Salatin baru saja mendarat di Bandara Tampa Padang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Selasa (27/08/2024). PJ Bahtiar mengatakan, sebuah kesyukuran dengan adanya pelayanan penerbangan dari Mamuju ke IKN. Olehnya Bahtiar berterima kasih atas dukungan Pengelola Bandar Udara Tampa Padang, Kementerian Perhubungan serta Dinas Perhubungan Provinsi, dan seluruh Forkopimda. "Saya dari Jakarta. Saya sengaja pulang lewat Balikpapan, Saat mendarat kita di atasnya pulau Karampuang, ada tujuh spot diving terbaik kelas dunia. Maka dengan terbukanya pelayanan penerbangan ini terima kasih. Saya mengundang maskapai lainnya ikut mendarat di Mamuju. Karena kita tahu Sulbar ini dekat dengan IKN, dan kota ini sangat baik untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Makanya saya dorong Teluk Mamuju menjadi kawasan Strategi Nasional melengkapi Labuang Wajo," kata Bahtiar. Kata Bahtiar, terbukanya rute Mamuju-Kalimantan ini menjadi peluang bisnis dan investasi sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Sulbar dan digunakan oleh investor yang berinvestasi di Sulbar. Lanjut Bahtiar, pelayanan Rute Mamuju-Balikpapan untuk sementara melayani tiga hari dalam seminggu. Namun kedepan ia optimis melihat penumpang semakin meningkat setiap harinya. Apalagi pada September ini Sulbar merayakan HUT ke 20, sejumlah event digelar, akses penerbangan baik dari Makassar maupun Balikpapan ke Mamuju diharapkan dapat memudahkan akses pengunjung ke Sulbar. “Sebulan penuh kita adakan event dalam rangka memeriahkan HUT Sulbar ke 20. Ada festival Sandeq, ada pertandingan Domino se Kalimantan-Sulawesi,” kata Bahtiar. Oleh karena itu juga Bahtiar mengajak masyarakat agar tetap menjaga keharmonisan, ramah, ini menjadi kunci agar pengunjung di Sulbar merasa aman dan nyaman. “Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan masyarakat Mamuju harus menjadi masyarakat wisata yaitu masyarakat yang ramah terhadap pengunjung wisata,” ucap Bahtiar. Salah seorang penumpang Farida, berangkat dari Jakarta Transit di Balikpapan dan lanjut ke Mamuju, mengaku terbantu dengan terbukanya layanan penerbangan rute Mamuju-Balikpapan. “Penerbangan dari Mamuju Balikpapan sangat membantu. Dengan…

MAMUJU - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris membuka Focus Group Discussion (FDG) Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Penetapan BAR Pajak Pusat Atas Belanja Daerah Sementara I Tahun 2024, di Hotel Matos Mamuju, Selasa, 27 Agustus 2024. Hadir jajaran Pejabat Pemprov Sulbar dan para instansi terkait seperti samsat. "Kita duduk bersama membahas mengenai efektivitas DBH. Dimana sumbernya dari pajak dan sumber daya alam," kata Idris. Ia menambahkan bahwa khusus pajak ini Sulbar memiliki catatan yang tidak begitu bagus. "Triwulan III ini menunjukan catatan tidak bagus, meskipun sebetulnya inflasi kita menunjukkan daerah tidak peduli dalam DBH kita," tambahnya. Terutama, pada pajak penghasilan dan ini terjadi pada semua daerah di Indonesia mengalami yang serupa. Begitupun pada tingkat kabupaten. "Makanya inilah tadi disampaikan teman-teman di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) supaya disikapi," ungkapnya. Sehingga, perlu direspon misalnya jika ada berkurang atau ada keterlambatan. Melihat juga permalahan apa yang terjadi di daerah tersebut. "Kita harus rapikan dan mudah-mudahan kita memiliki waktu serta manfaat besar terutama di DBH," ujarnya. Apalagi, lanjut Idris kalau berbicara terkait DBH, maka sama pemanfaatannya transfer daerah. "Jangan sampai alokasi pendanaan daerah lalu daya serapnya juga rendah karena kekurangan pemahaman kita mengelola itu," paparnya. Serapan, anggaran apalagi baru 60 persen, makanya akan direspon cepat dimana saja serapan itu. "Ini kita akan pastikan dimana serapan itu, hari ini akan kita keluarkan rekomendasi ke OPD untuk aksi merespon serepan yang masih rendah," tandasnya. (Rls)

Berbagai hasil rilis riset di dunia menemukan bahwa bumi yg kita tinggali sudah terancam dan terbukti pemanasan global sedang melanda seluruh penghuni bumi yang bulat ini. Para ilmuwan dan PBB mencatat bahwa tingkat pemanasan bumi mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2023 di mana sekitar 92% dari suhu panas yang memecahkan rekor tahun lalu, terjadi karena ulah manusia. Di berbagai literasi serta temuan ahli di lapangan bahwa akibat pemanasan global tersebut akan mengancam hilangnya terumbu karang, es laut Arktik, spesies tanaman dan hewan – serta peristiwa cuaca ekstrem yang lebih buruk yang dapat memicu perubahan iklim dan menyebabkan kematian. Tak terkecuali bagi kita di Indonesia. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geoifisika (BMKG) memperkirakan tingkat pemanasan global semakin menggila diprediksi pada tahun 2050. Maka dari itu kita harus mempersiapkan langkah langkah taktis yang dapat kita lakukan untuk membantu perawatan bumi dan lingkungan. Nah di Sulawesi Barat sendiri.Provinsi yang tahun ini telah memasuki usianya yang ke 20 tahun merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masuk kategori Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang sangat tinggi. IRBI 2023 menyebut provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Sulawesi Barat (skor 160,08) . Berdasarkan data dari DIBI BNPB dan BPBD wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami 145 kejadian bencana dalam 20 tahun terakhir. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir dan longsor baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan kerusakan lahan. Kejadian bencana terparah juga adalah gempa bumi yang menyebabkan sebagian besar warga Sulawesi Barat sangat trauma. Berdasarkan premis tersebut di atas maka tak ada jalan lain bagi kita adalah kembali ke alam, merawat dan memperbaiki. Tidak sekadar bagaimana kita mengolah alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi sebisa mungkin kita sebagai manusia ikut merawat dan lebih peduli lagi kepada alam di sekitar kita. Bagi kita di Sulawesi Barat,…

Mamuju – Apel pagi setiap hari Senin merupakan rutinitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pada tanggal 26 Agustus 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bertindak sebagai pelaksana apel pagi yang berlangsung dengan khidmat. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail sebagai Pembina Apel Pagi, dengan Audy Murfi Syarifuddin sebagai Pemimpin Apel Plt. Kepala Badan Kesbangpol , Herdin Ismail menekankan pentingnya netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ia mengingatkan bahwa tahapan Pilkada telah dimulai dan akan memasuki tahap Pendaftaran Pasangan Calon pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Herdin Ismail menekankan bahwa seluruh ASN harus menjaga profesionalisme dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis selama masa Pilkada. "Netralitas ASN merupakan kunci untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan," ujar Herdin Ismail. Ia juga mengingatkan para ASN untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang netralitas ASN guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Selain itu, Herdin juga mengajak seluruh ASN untuk berperan aktif dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga stabilitas dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung. Dengan demikian, diharapkan seluruh ASN di Provinsi Sulawesi Barat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta berkontribusi dalam menciptakan pilkada yang bersih dan demokratis. Penulis : kesbangpol Editor : humassulbar

Mamuju--Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Anggota DPRD Periode 2019-2024 dan Pengesahan Pengangkatan Anggota DPRD Periode 2024-2029 serta menyampaikan keputusan tersebut kepada pemerintah kabupaten melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar. Penyerahan SK tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2024 kepada utusan dari Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, dan Mamasa. Penyerahan untuk Kabupaten Polewali Mandar (Polman) baru dilakukan pada hari ini, Senin, 26 Agustus 2024, di Biro Pemkesra Setda Sulbar oleh Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Arianto kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Polman Asrif. Namun, masih ada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah, yang belum menyampaikan usulan mereka terkait pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD. Biro Pemkesra Setda Sulbar telah melakukan komunikasi jauh sebelumnya untuk mendorong percepatan penyampaian usulan dengan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing kabupaten. Selain itu, usulan dari KPU Sulbar juga hingga saat ini belum disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan ke pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto, mengingatkan bahwa pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu akan dilaksanakan besok Selasa 27 Agustus 2024 sesuai dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ). Selanjutnya, pada tanggal 28 Agustus 2024, akan dilantik Anggota DPRD Kabupaten Polman dan DPRD Kabupaten Mamasa. Sementara, Anggota DPRD Kabupaten Mamuju akan dilantik pada tanggal 2 September 2024, disusul dengan Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 3 September 2024, dan Kabupaten Majene pada tanggal 16 September 2024. "Pelantikan terakhir akan dilakukan untuk Anggota DPRD Sulbar pada tanggal 26 September 2024," ungkap Arianto. Dalam pernyataannya, Arianto menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada anggota DPRD yang terpilih kembali. Ia berharap agar para anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan pengabdian mereka dengan lancar dan sukses untuk kemajuan daerah. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar