Mamuju - Dalam rangka memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan ke depan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penyusunan Rancangan Anggaran Tahun 2026 di Aula Ammana Wewang, Kantor Dinas Kesehatan Sulbar, Rabu (23/7/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Bidang, Kepala UPTD, serta para pengelola program dari berbagai lini Dinkes Sulbar. Kegiatan ini bertujuan mematangkan persiapan menghadapi asistensi Badan Anggaran DPRD serta penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026. Dalam arahannya, dr. Nursyamsi menekankan bahwa penyusunan anggaran tahun 2026 tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menjadi penentu arah pembangunan kesehatan daerah yang lebih strategis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Pesan Bapak Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam kegiatan retret beberapa waktu lalu sangat jelas yaitu lakukan akselerasi dalam pencapaian target pembangunan kesehatan. Tahun 2025 dan 2026 harus menjadi tahun percepatan dan konsolidasi,” tegasnya. Ia menambahkan, penyusunan anggaran harus berpedoman pada visi-misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, terutama misi ketiga yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter. Misi ini diperkuat secara khusus melalui program unggulan Quick Wins “Sulbar Sehat”. Sejumlah isu prioritas pembangunan kesehatan di Sulbar untuk tahun 2026 turut dibahas dalam rapat ini, antara lain perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, percepatan penanganan stunting, hingga peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan. "Isu-isu ini harus kita rumuskan secara konkret dalam anggaran. Kita tidak bisa lagi bergerak biasa-biasa saja, karena tantangan kesehatan masyarakat terus berkembang,” ujar dr. Nursyamsi. Rakortek ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid bagi Dinas Kesehatan Sulbar dalam menyiapkan program dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan nasional maupun prioritas daerah. Dengan perencanaan yang matang dan responsif, Dinas Kesehatan Sulbar optimistis dapat mendukung penuh pencapaian Sulawesi Barat yang lebih…

Mamuju — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat penyusunan program kerja tahun anggaran 2026 yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, di ruang kerjanya, Kamis (24/7/2025). Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas ESDM, Abdi Yansya Hijrah, bersama dua Penelaah Teknis Kebijakan, Andi Hasrul B dan Normawati, yang bertanggung jawab atas penyusunan program anggaran dan pelaporan. Dalam arahannya, Bujaeramy Hassan menegaskan bahwa seluruh rencana kerja tahun 2026 harus disusun secara tematik, holistik, integratif, dan spasial, selaras dengan visi-misi Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga (SDK-JSM), serta mengakomodasi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. “Kita tidak bisa lagi bekerja parsial. Program kita harus menyatu dengan arah pembangunan provinsi dan menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Bujaeramy. Rapat membahas secara rinci program dari empat bidang teknis utama di lingkungan Dinas ESDM: Bidang Ketenagalistrikan: difokuskan pada peningkatan rasio elektrifikasi desa tertinggal dan terpencil, kelanjutan program listrik gratis bagi masyarakat miskin ekstrem, penyusunan dokumen RUKD, serta pengawasan dan inspeksi keselamatan instalasi listrik. Bidang Mineral dan Batubara (Minerba): mengusulkan program pengawasan dan pembinaan IUP, penguatan pascatambang dan reklamasi lingkungan, legalisasi tambang rakyat potensial, serta penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Bidang Energi: menitikberatkan pada pemetaan potensi EBT berbasis komunitas lokal, penyusunan studi kelayakan dan DED untuk PLTS dan PLTMH, serta fasilitasi konversi energi bersih. Bidang Geologi dan Air Tanah: memprioritaskan survei air tanah di wilayah rawan kekeringan, pemutakhiran data sumur bor, kajian geologi teknik mitigasi bencana, dan sosialisasi pengendalian pemanfaatan air tanah di wilayah padat penduduk. Penyusunan program ini menjadi langkah awal untuk memastikan dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas ESDM Sulbar tahun 2026 lebih akurat, adaptif, dan responsif terhadap tantangan lokal. Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, Dinas ESDM Sulbar berkomitmen mewujudkan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang berkeadilan,…

Mamuju – Dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulbar yang dilaksanakan di Kantor DPRD Sulbar, Kamis (24/7/2025) pukul 10.00 WITA. BPKPD Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Tapemkesra) Setda Sulbar. Murdanil hadir didampingi oleh Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, serta Jabatan Fungsional Ahli Keuangan Pemerintahan Daerah (AKPD), Abdul Kuddus. “Kolaborasi ini penting dalam menyamakan persepsi dan waktu pembahasan, sehingga pelaksanaan Perubahan APBD 2025 dapat berjalan sesuai target dan mendukung agenda pembangunan prioritas daerah,” ujar Murdanil usai rapat. Rapat Bamus ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri Aras, bersama Wakil Ketua I DPRD, St. Suraidah Suhardi, serta dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD lainnya. Dari unsur eksekutif, turut hadir Sekretaris Bapperida Sulbar, dan Sekretaris DPRD Sulbar, sesuai permintaan resmi dari DPRD. Pertemuan ini bertujuan menyusun dan menetapkan jadwal pembahasan KUPA dan Perubahan PPAS TA 2025 yang menjadi dasar dalam menyusun Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung dalam suasana produktif dan kolaboratif antara legislatif dan eksekutif untuk menjamin kelancaran proses penganggaran yang tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika pembangunan daerah. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh proses pembahasan yang akan dijadwalkan, termasuk menyiapkan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan. "Kami berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan KUPA dan Perubahan PPAS dapat berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sinergi antara DPRD dan perangkat daerah menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Chandra. Ia menambahkan, langkah ini merupakan bagian…

Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah. Salah satu upaya nyata dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat terkait data tunggakan kendaraan dinas milik KPU. Kegiatan koordinasi ini berlangsung pada Kamis (24/7/2025) di ruang rapat Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2IT) BPKPD Sulbar. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang P2IT, Faika Kadriana Ishak, dan didampingi oleh tim teknis dari bidang terkait, tentunya dengan perwakilan KPU Sulbar. Pertemuan ini bertujuan memperjelas data kendaraan dinas yang masih menunggak dan menyusun langkah strategis penanganannya. Langkah ini merupakan bentuk keseriusan BPKPD Sulbar dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan operasional milik instansi vertikal seperti KPU. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa koordinasi ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari ikhtiar membangun budaya tertib bayar pajak, termasuk oleh lembaga pemerintahan. "Kami ingin memastikan seluruh kendaraan dinas yang terdaftar, termasuk milik instansi vertikal, berada dalam kondisi administrasi yang tertib, terutama dalam hal pembayaran pajak. Ini bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah,” jelas Chandra. Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi langkah awal dalam pembenahan data kendaraan dinas dan pemantauan tunggakan secara berkala. "Kami tidak hanya ingin menyelesaikan data tunggakan hari ini, tetapi juga membangun sistem monitoring yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan KPU ini menjadi contoh sinergi yang kita harapkan dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya,” ungkap Faika. Ia juga menegaskan bahwa timnya siap mendukung penuh setiap…

Mamuju - DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) dalam rangka pembahasan rencana kerja (renja) DPRD Sulbar. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar), Kamis, 24 Juli 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, bersama Wakil Ketua DPRD St. Suraidah Suhardi. Turut hadir anggota Bamus, Sekretaris DPRD Sulbar Arianto, Kabag Persidangan Musra Awaluddin, Kabag Umum dan Keuangan Stephanus BM, OPD Pemprov Sulbar serta Staf Sekretariat DPRD Sulbar. Agenda utama dalam rapat ini adalah menetapkan dan menyusun jadwal kegiatan DPRD dalam waktu dekat, serta menyelaraskan prioritas program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai rencana kegiatan strategis DPRD yang mencakup pelaksanaan rapat paripurna, rapat komisi dan rapat alat kelengkapan dewan. Penjadwalan ini penting sebagai dasar pelaksanaan kegiatan agar seluruh fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dapat berjalan secara efektif dan terarah. Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, menekankan pentingnya sinergi antar alat kelengkapan dewan dan sekretariat dalam menjalankan rencana kerja, serta mendorong partisipasi aktif seluruh anggota DPRD demi optimalisasi peran dan tanggung jawab kelembagaan kepada masyarakat Sulbar. Dengan adanya rapat Bamus ini, diharapkan pelaksanaan seluruh agenda DPRD ke depan dapat lebih terkoordinasi, responsif terhadap kebutuhan daerah. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Layanan "DIPOKANYNYANG," sebuah kata dari bahasa Mandar yang berarti "terpercaya," bukan sekadar jargon, melainkan fondasi filosofis yang kini menjadi ruh pembenahan layanan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi. Kata ini menegaskan bahwa kepercayaan adalah inti dari setiap interaksi dan pelayanan, yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses birokrasi. Secara etimologis, DIPOKANYNYANG mencerminkan nilai sosial budaya Mandar yang menempatkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sebagai pilar utama menjaga keharmonisan dan kredibilitas. Filosofi ini mengingatkan bahwa pelayanan publik bukan hanya soal prosedur, melainkan tentang membangun dan menjaga “trust” yang tidak tergoyahkan antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Hal ini, juga bagian implementasi visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam sistem pemerintahan berintegritas dan profesional. Kepala BKD Sulbar Herdin Ismail mengatakan pasca retreat, BKD berkomitmen menghidupkan filosofi itu lewat inovasi ruang konsultasi terbuka. "Langkah ini meruntuhkan tembok-tembok formalitas yang selama ini membatasi komunikasi, menggantinya dengan dialog transparan yang langsung antara konsumen dan pejabat, tanpa pertemuan tertutup dengan pimpinan," kata Herdin, Kamis 24 Juli 2025. Ini bukan hanya soal membuka ruang, tetapi juga membuka lembaran baru yang berani menghadirkan akuntabilitas dan kejujuran. "Dengan semangat DIPOKANYNYANG, BKD menegaskan bahwa pelayanan yang terpercaya harus bisa dibuktikan secara nyata: cepat, jelas, tanpa keraguan, dan mudah diakses. Filosofi ini menjadi poros perubahan budaya kerja yang menciptakan layanan profesional dan bebas dari praktik tertutup atau birokrasi berbelit," ungkapnya. Akhirnya, DIPOKANYNYANG bukan hanya menjadi simbol perubahan pasca retreat, melainkan janji teguh BKD kepada masyarakat: bahwa setiap proses pelayanan adalah wujud nyata integritas dan tanggung jawab yang dapat diandalkan. (Rls)

Mamuju — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan elektrifikasi desa melalui sinergi lintas sektor. Hal ini terlihat saat menerima kunjungan dari Tim PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulawesi Barat ke Ruang Kerja Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Selasa (22/7/2025). Kunjungan tersebut dipimpin oleh Muhammad Djajadi selaku Senior Technician Pengendalian Listrik Perdesaan dan Mansur selaku Team Leader Perencanaan Listrik Perdesaan. Mereka diterima langsung oleh Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Andi Rahmat. Dalam pertemuan tersebut, PLN UP2K menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan validasi data kondisi kelistrikan pada tingkat dusun sebagai bagian dari implementasi program prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Salah satu fokus utama adalah mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah-wilayah perdesaan dan dusun yang belum tersentuh layanan listrik PLN. Sebagai langkah awal, PLN telah menyampaikan surat resmi kepada para Bupati di Sulawesi Barat agar mendukung pengisian data kondisi kelistrikan di tiap desa dan dusun melalui formulir digital yang telah disiapkan PLN. Pengisian data dapat dilakukan melalui tautan berikut: https://bit.ly/ValidasiDusunBerlistrik. Menanggapi hal ini, Kabid Energi Dinas ESDM Sulbar, Andi Rahmat, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PLN dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh program tersebut. “Kami akan segera berkoordinasi dengan 19 desa di Sulawesi Barat yang hingga saat ini belum menikmati listrik PLN. Kami juga akan memastikan kesiapan dokumen teknis dan administrasi sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program elektrifikasi ini,” ujar Andi Rahmat. Ia menambahkan, langkah elektrifikasi desa ini sangat sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga (SDK-JSM), khususnya dalam kerangka Panca Daya pembangunan daerah, yaitu percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Akses listrik yang merata menjadi kunci untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warga desa. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga…

Mamuju — Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain (PLL) periode April hingga Juni (Triwulan II) Tahun Anggaran 2025, Kamis, 24 Juli 2025, bertempat di ruang rapat kantor BPKPD Sulbar. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf. Turut hadir dan mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan ini, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman, Kasubid Retribusi, Andi Nursyahdana, Kasubid Pajak Daerah, Intang, serta Jabatan Fungsional Ahli Keuangan Pendapatan Daerah (AKPD), Syamsul Arifin, dan staf teknis lainnya. Dari tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, memberikan perhatian khusus terhadap optimalisasi penerimaan retribusi dan PLL, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Kegiatan ini diikuti oleh 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar yang memiliki kewenangan dalam pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, dengan dihadiri langsung oleh para kolektor pemungut dari masing-masing OPD. Dalam pemaparan data, disebutkan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah untuk periode Januari hingga Juni 2025 baru mencapai angka 19,49% dari target yang telah ditetapkan, dengan total pencapaian sebesar Rp30.956.160.141. Capaian ini menunjukkan masih rendahnya progres pengumpulan retribusi daerah dan menjadi evaluasi bersama untuk peningkatan strategi pemungutan di semester berikutnya. Meski demikian, terdapat kabar baik yang patut diapresiasi, yakni dari sisi metode transaksi, penerimaan melalui mekanisme non-tunai menggunakan QRIS dan transfer mencapai 95,21%, sementara sisanya masih dilakukan secara tunai. Capaian ini menjadi indikator positif dalam mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola pendapatan. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa pihaknya mendorong seluruh OPD pemungut untuk meningkatkan kinerja dan komitmen dalam mendukung pencapaian target pendapatan daerah. "Rekonsiliasi ini bukan hanya sebatas evaluasi angka, tetapi juga momentum untuk memperkuat sinergi antar-OPD dalam mempercepat realisasi pendapatan. Saya berharap, capaian kita ke depan…

Mamuju - Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Reviu Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Rabu (23/7/2025). Kegiatan ini sebagai bagian dari evaluasi tahunan untuk memperkuat kualitas layanan statistik. Bertempat di Aula Lantai 2 Kantor BPS Sulbar, kegiatan ini dihadiri lintas pemangku kepentingan, seperti perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dan media lokal. Dalam forum yang dibuka oleh Plt. Kepala BPS Sulbar, M. La’bi, peserta bersama-sama membahas pentingnya pembaruan standar pelayanan publik agar lebih adaptif terhadap kebutuhan informasi dan tata kelola berbasis data. Kehadiran Bapperida Sulbar, yang diwakili oleh Perencana Ahli Muda, Muh. Faried Fadal, menegaskan peran krusial BPS dalam mendukung arah kebijakan pembangunan daerah. Ia menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum yang dinilai strategis dalam membangun sinergi kelembagaan. “Kami memberikan apresiasi terkait penyelenggaraan acara FGD tersebut, selama ini koordinasi kami berjalan baik dengan BPS. BPS juga banyak membantu kami dalam hal data yang kami gunakan untuk merencanakann dokumen pembangunan daerah, baik dokumen jangka panjang, menengah dan tahunan. BPS juga merupakan pembina data statistik sectoral, sehingga kami sangat membutuhkan bantuan dan bimbingannya baik dalam hal perencanaan data dan publikasi,” ujar Faried. Ia juga menekankan harapan Bapperida agar ke depannya, publikasi data dari BPS dapat lebih dioptimalkan untuk mendorong keterbukaan dan keefektifan kebijakan gubernur. Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, menyampaikan FGD ini tak hanya berfungsi sebagai ruang konsultasi teknis, tetapi juga menjadi media strategis untuk memastikan standar pelayanan statistik mendukung perencanaan berbasis data yang diusung dalam dokumen – dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dan kebijakan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. “Dengan data yang akurat dan mudah diakses, kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dirumuskan secara lebih terukur dan responsif terhadap isu daerah. Kita mendorong agar layanan statistik BPS diintegrasikan lebih dalam dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah, demi…

Mamuju – Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat tentang kewajiban siswa SMA, SMK, dan SLB membaca 20 buku dalam setahun melalui Program Sulbar Mandarras, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulbar memastikan kesiapan penyediaan buku bacaan wajib sebagai bahan pendukung program. Kepala DPKD Sulbar, Mustari Mula, menyampaikan bahwa Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka telah memerintahkan DPKD untuk menyiapkan dua buku bacaan wajib pada tahun anggaran 2026, yaitu buku tentang Pahlawan Nasional Andi Depu dan Tokoh Hukum Baharuddin Lopa. “Bapak Gubernur secara tegas meminta kami memastikan buku-buku ini tersedia dalam tahun anggaran 2026. Ini sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah provinsi terhadap Program Sulbar Mandarras,” kata Mustari, Kamis 24 Juli 2025. Menurutnya, kedua buku tersebut dipilih karena sarat nilai perjuangan dan keteladanan tokoh Sulawesi Barat yang relevan untuk membangun karakter generasi muda. Selain mendukung Mandarras, penyediaan buku ini juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Sulawesi Barat. “Program Sulbar Mandarras tidak hanya soal memenuhi target membaca 20 buku, tetapi juga untuk menumbuhkan budaya literasi sejak dini agar terbentuk generasi yang literat dan berkarakter,” pungkasnya. Mustari menjelaskan, setelah pengadaan buku pada tahun anggaran 2026, pendistribusian akan dilakukan secara bertahap ke seluruh SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sebagai bentuk apresiasi, sekolah-sekolah yang telah terakreditasi lebih awal akan menjadi prioritas penerima buku bacaan wajib ini. “Kami ingin sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi segera memanfaatkan buku ini dalam kegiatan literasi. Harapannya, siswa dapat langsung melakukan kegiatan seperti bedah buku, resensi, hingga diskusi tematik, sehingga nilai-nilai perjuangan tokoh Sulbar benar-benar dipahami dan dihayati,” pungkasnya. Naskah : DPKD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar