Mamuju - Para kepala bagian (kabag) bersama pejabat fungsional Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan kegiatan coffee morning di ruang Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (FPP) Sekretariat DPRD Sulbar, Kamis (23/10/2025). Coffee morning ini digelar sebagai ajang diskusi dan koordinasi untuk menyinkronkan berbagai kegiatan antarbagian sekaligus membahas peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Sulbar. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Persidangan Sahring Salatung, Kabag FPP Yulhabianto, serta Kabag Umum dan Keuangan Radimurti, bersama para pejabat fungsional sekretariat. Pelaksanaan coffee morning ini juga sejalan dengan misi kelima dalam Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Kabag Persidangan, Sahring Salatung, mengatakan melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih efektif antarbagian serta terbangun sinergitas dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Sekretariat DPRD Sulbar. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Majene - Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menghadiri acara wisuda Sarjana dan Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Majene), Kamis 23 Oktober 2025. Turut hadir, Ketua Komisi 1 DPRD Sulbar Syamsul Samad, Plt Karo Pemkesra Sulbar Murdanil dan jajaran Pemprov Sulbar. Suhardi Suka mengucapkan selamat dan sukses kepada mereka yang di wisuda, berharap ilmu yang didapatkan bermanfaat ditengah masyarakat, khususnya dalam membangun Sulawesi Barat. "Saya kira wisuda ini penting, karena ini adalah momentum prestasi perguruan tinggi," kata Suhardi Duka. Ia mengatakan ini juga sebagai evaluasi bagi STAIN Majene, sehingga dirinya hadir langsung melihat proses wisudanya. "Saya juga sampaikan bagaimana Sulbar itu sendiri saat ini kepada anak-anak mahasiswa yang sudah selesai. Sehingga, mereka semua bisa menangkap peluangnya setelah keluar dari kampus STAIN Majene," ucap Suhardi Duka. Lanjut kata Suhardi Duka, STAIN Majene ini juga masih berstatus sekolah tinggi negeri dan saya akan bantu, karena masa swasta bisa Universitas baru ini tidak bisa. Apalagi semua persyaratan sudah terpenuhi mulai fisik bangunan dan lainnya sehingga tanggungjawab kita semua untuk mewujudkan sebagai Universitas, bebernya. Selain itu, Pemprov Sulbar juga akan berupaya membantu sarana prasarana yang dibutuhkan STAIN Majene. "Kita akan bantu tahun 2026 nanti," tandasnya. (Rls)

Mamuju – Dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi meluncurkan Aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Gaji ASN dan Pencegahan Lebih Bayar). Kegiatan Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIGAP berlangsung di Ruang Meeting BPKPD Sulbar, Rabu (22/10), dan dihadiri oleh para pengelola gaji dari seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulbar. Turut hadir Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, beserta jajaran pejabat struktural dan staf teknis BPKPD Sulbar. Aplikasi SIGAP hadir sebagai bentuk inovasi digital dalam mendukung pengelolaan keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih transparan, akurat, dan bebas dari potensi kesalahan pembayaran gaji. Sistem ini dirancang untuk memastikan setiap transaksi gaji ASN dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah inovatif ini sejalan dengan misi kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa hadirnya SIGAP merupakan langkah nyata BPKPD dalam mendukung reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan. "Melalui SIGAP, kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penggajian ASN di Sulbar berjalan dengan prinsip transparency, accuracy, dan accountability. Ini juga bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan keuangan daerah yang bersih dan terpercaya,” ujar Ali Chandra. Inovasi SIGAP sendiri merupakan gagasan dari A. Kustia Hatta, Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah BPKPD Sulbar, yang juga merupakan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh BPSDM Sulbar bekerjasama dengan LAN RI Makassar. Dalam paparannya, Kustia Hatta menjelaskan bahwa SIGAP dibangun sebagai sistem terintegrasi untuk membantu pengelola keuangan di setiap perangkat daerah dalam mendeteksi dini potensi lebih bayar, kesalahan data pegawai, maupun perbedaan nominal gaji. "SIGAP adalah sistem pencatat gaji sekaligus sistem pengendali…

Mamuju — Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan sebagaimana arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat internal bersama seluruh jajaran staf, Kamis, 23 Oktober 2025. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan arah kebijakan dan strategi kelembagaan dalam merespons tantangan fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah. Di tengah penugasan barunya sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar sejak 20 Oktober 2025, Junda menegaskan pentingnya kolaborasi, efisiensi, dan komitmen kolektif dalam menjaga stabilitas organisasi. Untuk memastikan kelancaran operasional di Bapperida, ia menegaskan bahwa tanggung jawab tugas-tugas rutin akan dilimpahkan kepada Sekretaris Bapperida, Muhammad Darwis Damir, dengan dukungan penuh dari seluruh tim. “Dengan tugas saya sebagai Plh Sekda, dan adanya rencana Retret Sekretaris Daerah se-Indonesia, maka yang sifatnya rutinitas saya delegasikan kepada Sekban, tentu dengan bantuan teman-teman semua,” ujar Junda. Dalam kesempatan itu, Junda memaparkan bahwa Pemprov Sulbar tengah menghadapi tekanan fiskal, salah satunya akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat serta belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Berdasarkan evaluasi bersama Gubernur dan Tim Pendapatan, asumsi pendapatan tahun 2026 dinilai terlalu optimis, sementara realisasi 2025 hanya sekitar 77%. Ini berdampak pada APBD 2025 dan penyusunan APBD 2026,” jelasnya. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya pengendalian ketat terhadap kegiatan yang bersumber dari PAD, serta penyusunan APBD tahun berikutnya dengan pendekatan yang lebih realistis dan terukur. Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Junda memastikan bahwa kebijakan Gubernur Sulbar Suhardi Duka tetap menjamin Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak akan mengalami pemotongan. “Kita harus jujur bahwa memang tidak ada uang. Tapi justru di tengah keterbatasan ini, kita diuji untuk tetap menjaga kinerja dan pelayanan,” tegasnya. Ia juga mengajak seluruh jajaran Bapperida untuk memperkuat semangat kebersamaan, kolaborasi, serta tanggung jawab kolektif dalam menjalankan tugas perencanaan dan…

Polman – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), secara resmi membuka pelaksanaan Yamani Fest 2025 yang digelar oleh Alumni Pondok Pesantren Hasan Yamani, Kamis 23 Oktober 2025, di Aula Gedung Gadis, Kabupaten Polewali Mandar. Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan bedug oleh Gubernur SDK sebagai simbol dimulainya seluruh rangkaian acara Yamani Fest. Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berperan penting dalam melahirkan generasi berilmu, berakhlak, dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. “Indonesia sekarang seperti ini karena banyak pemimpin, tapi tidak banyak yang bisa diteladani. Olehnya itu, pemerintah semakin hari menjadikan pesantren sebagai salah satu prioritas pembangunan,” ujar Suhardi Duka. Ia menambahkan, dengan adanya undang-Undang Pesantren, pemerintah kini memiliki satu direktorat jenderal khusus yang menangani urusan pondok pesantren secara nasional. Sementara itu, Pimpinan Ponpes Hasan Yamani, Kiai H. Fakhri Tajuddin Mahdy, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Yamani Fest 2025 bertujuan untuk menunjukkan eksistensi Ponpes Hasan Yamani, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat. “Kegiatan Yamani Fest 2025 ini sangat beragam. Kita mulai dengan peringatan Maulid empat hari yang lalu, dan hari ini secara resmi dibuka oleh Gubernur. Insyaallah dua malam ke depan akan ada pentas seni santri yang berkolaborasi dengan artis lokal,” terang Kiai Fakhri. Turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, Bupati Polman H. Samsul Mahmud, anggota DPRD Sulbar, anggota DPRD Polman, para tokoh agama, serta tamu undangan lainnya. (Rls)

Mamuju - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PG-BPSDL) yang digelar secara daring oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Kamis, 23 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman teknis dan substansi bagi pemerintah daerah dalam proses penyusunan, penetapan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang berbasis pada potensi dan kondisi lokal masing-masing wilayah. Selain itu, sosialisasi juga menekankan pentingnya integrasi aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam setiap tahapan perencanaan, agar kebijakan pangan dan gizi daerah sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Bappenas berharap, melalui kegiatan ini pemerintah daerah dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat, terutama dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Dinsos Sulbar, Supiati Sahid yang hadir mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperdalam pemahaman teknis dalam penyusunan dokumen RAD-PG yang kontekstual dengan kondisi daerah Sulawesi Barat. “Sosialisasi ini membantu kami memahami secara lebih mendalam bagaimana menyusun rencana aksi pangan dan gizi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Terutama dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, penanganan kerawanan pangan, serta peningkatan gizi masyarakat rentan,” ujar Supiati. Ia menambahkan, arah kebijakan ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat perlindungan sosial dan menekan angka kemiskinan di Sulawesi Barat. “Dengan adanya pedoman komprehensif dari Bappenas, kami optimistis implementasi kebijakan pangan dan gizi di Sulawesi Barat akan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Rls)

Polman — Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Sambulo-Bulo dan Pelita Emas, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), akan menggelar kegiatan Syukuran dan Rapat Turun Sawah (Mappalili) di Pelataran Bendung Lakejo, Desa Dakka, pada Jumat (24/10/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Percepatan Tata Tanam Musim Tanam I (MT I) Rendengan Tahun 2025/2026, yang dilaksanakan berdasarkan usulan luas tanam melalui Komisi Irigasi di wilayah Daerah Irigasi Lakejo, mencakup Kecamatan Tapango dan Matakali. Acara tersebut akan dihadiri oleh berbagai unsur, antara lain Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Bupati Polewali Mandar, Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Pangan, UPTD D.I. Lakejo Tapango, serta para pengurus IP3A, GP3A, dan P3A se-wilayah irigasi Lakejo. Ketua GP3A Sambulo-Bulo, Amrullah, bersama Ketua GP3A Pelita Emas, Harman, menyampaikan bahwa kegiatan Mappalili menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan antarpetani dan pengelola jaringan irigasi. “Melalui kegiatan syukuran dan rapat turun sawah, kami berharap semangat gotong royong semakin kuat sehingga tata tanam dapat berjalan lancar dan hasil panen meningkat,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang PSDA Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Suriana Zain, dalam keterangannya, Kamis 23 Oktober 2025, menyampaikan rasa bangga karena akan hadir di tengah masyarakat yang begitu antusias menyambut musim tanam. “Kami bangga nantinya dapat merasakan riuhnya kebahagiaan masyarakat dari hasil kerja-kerja kami di Dinas PUPR. Itulah sejatinya dinas kami bahwa kebermanfaatan yang dirasakan masyarakat harus terwujud dalam tersedianya air yang mengalir di irigasi mereka. Air yang disediakan melalui irigasi yang dibuat selama ini sejatinya mengalirkan kehidupan yang layak dan semakin baik, sebagaimana semakin baiknya aliran air yang sampai hingga ujung petak sawah masyarakat,” ujar Suryana. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola irigasi, dan masyarakat petani dapat memperkuat ketahanan pangan serta menjaga keberlanjutan sumber daya air di Sulawesi Barat. Kegiatan ini juga sejalan dengan visi dan misi…

Mamuju – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Herdin Ismail, turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu 22 Oktober 2025. Rakor ini dalam Rangka Penyesuaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 dan Penyesuaian Asumsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, serta Plh. Sekprov Sulbar, Junda Maulana. Turut hadir para Asisten Sekretariat Daerah, anggota DPRD Sulbar, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar, serta peserta rapat lainnya. Rakor ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam memastikan optimalisasi pendapatan daerah dan penyesuaian asumsi keuangan menuju penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2026 yang realistis dan berkelanjutan. Kepala BKD Sulbar, Herdin Ismail, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat strategis dalam memperkuat sinergi antarperangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel. “Rapat ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memastikan setiap program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang transparan, kita bisa mendorong tercapainya target PAD secara optimal sekaligus menjaga keseimbangan fiskal daerah,” ujar Herdin. Herdin menegaskan, BKD Sulbar siap mendukung langkah-langkah Pemprov Sulbar dalam memastikan efektivitas belanja daerah, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. “Kami di BKD berkomitmen memastikan kebijakan kepegawaian sejalan dengan arah kebijakan keuangan daerah. SDM yang berkualitas dan produktif menjadi kunci untuk mengoptimalkan kinerja organisasi serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” pungkasnya. Naskah : BKD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Médecins Sans Frontières (MSF) atau dokter lintas batas menggelar kegiatan Training of Trainers (ToT) Pemilahan Limbah Medis Saat Tanggap Darurat Bencana, yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2025 di Hotel Matos, Mamuju. Kegiatan ini sejalan dengan Panca Daya ke-5 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, sebagaimana digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, menuju terwujudnya Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera. Pelatihan ini diikuti oleh tenaga kesehatan serta petugas sanitasi lingkungan dari Dinas Kesehatan kabupaten, rumah sakit, dan puskesmas se-Sulawesi Barat. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan petugas dalam mengelola limbah medis dengan benar selama masa tanggap darurat bencana, guna mencegah penyebaran penyakit dan meminimalkan dampak lingkungan. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respons sektor kesehatan menghadapi situasi bencana. “Dalam kondisi darurat, pengelolaan limbah medis yang tepat sangat menentukan keselamatan petugas dan masyarakat. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan tenaga kesehatan di Sulawesi Barat siap, terampil, dan memahami prosedur standar dalam menangani limbah berbahaya di lapangan,” ujarnya. Selama pelatihan, peserta memperoleh materi dan praktik langsung mengenai pemilahan limbah medis saat bencana, penggunaan alat pelindung diri (APD), pembuatan larutan disinfektan, serta strategi mitigasi risiko bagi petugas kesehatan. Selain itu, peserta juga dilatih tentang manajemen pelatihan, keterampilan komunikasi publik, dan teknik menjadi trainer, agar dapat menularkan pengetahuan ini ke wilayah kerjanya masing-masing. Fasilitator dari MSF memberikan pendampingan intensif dalam simulasi lapangan, termasuk pengelolaan limbah medis di area bencana dan penerapan protokol keselamatan kerja. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Syukur, mengikuti kegiatan Coaching Clinic Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 21–22 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan agenda utama pendampingan teknis penyusunan LPPD bagi seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan Coaching Clinic ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) setiap tahunnya. Melalui kegiatan ini, para peserta dari masing-masing perangkat daerah mendapatkan pendampingan langsung dalam proses penyusunan dan penyempurnaan laporan, terutama terkait validitas data, kesesuaian indikator kinerja, serta integrasi hasil pembangunan daerah. Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas ESDM Sulbar, Abdul Syukur, menyampaikan bahwa kegiatan pendampingan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan sinkronisasi data lintas sektor. “Kegiatan ini membantu kami memahami lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan LPPD yang baik dan sesuai ketentuan, agar hasil pelaporan Dinas ESDM dapat memberikan kontribusi nyata dalam penilaian kinerja pemerintahan daerah,” ujarnya. Abdul Syukur menambahkan, keikutsertaan Dinas ESDM dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, sekaligus memastikan setiap program dan kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral tercatat secara tepat dalam sistem pelaporan daerah. Kegiatan ini juga sejalan dengan misi kelima dalam Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan penyusunan LPPD tahun 2025 dapat berjalan lebih…