Mamuju - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sulbar terkait pemanfaatan data kependudukan dan KTP elektronik (KTP-el) dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial. Penandatanganan kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah terjalin sebelumnya antara kedua instansi. Melalui kerjasama ini, Dinsos Sulbar ditetapkan sebagai operator dalam pemanfaatan data kependudukan yang disediakan oleh Disdukcapil, untuk mendukung peningkatan akurasi, efektivitas, dan efisiensi layanan sosial yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Dinsos Sulbar menunjuk Nasran sebagai operator resmi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan serta penerapan pemanfaatan data kependudukan di lingkungan Dinas Sosial. Ia akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil dalam pelaksanaannya. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat sinergi antarinstansi, khususnya dalam pengelolaan data berbasis digital untuk memastikan validitas penerima manfaat program sosial. “Dengan adanya kerjasama ini, kami berharap pelayanan sosial yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara data,” ujar Abdul Wahab, Rabu, 22 September 2025. Ia menambahkan, pemanfaatan data kependudukan dari Disdukcapil akan sangat membantu proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial, sehingga berbagai program Dinsos dapat terlaksana dengan lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Sementara itu, pihak Disdukcapil Sulbar menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai wujud sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam memperkuat tata kelola data kependudukan di wilayah Sulbar. Langkah ini juga dinilai penting dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial berbasis data yang akurat. Dengan terjalinnya kesepakatan ini, diharapkan integrasi data antara Dinsos dan Disdukcapil dapat mempercepat pelayanan, mengurangi potensi tumpang tindih data penerima manfaat, serta menghadirkan sistem perlindungan sosial yang…

Mamuju – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menghadiri Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti dari Ruang Oval Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu 22 Oktobe 2025. Entry Meeting tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Pemeriksaan Terinci Tematik Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2025 yang diselenggarakan secara serentak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan di seluruh daerah. Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan tematik ketahanan pangan tahun 2025 merupakan wujud komitmen BPK untuk memastikan tata kelola program ketahanan pangan nasional berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Pemeriksaan ini merefleksikan aspirasi kuat BPK agar senantiasa berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui pendekatan yang komprehensif dan holistik, BPK ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah di bidang pangan terlaksana dengan baik dari hulu hingga ke hilir,” ujarnya. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh dan merata. “Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siap mendukung penuh proses pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program ketahanan pangan di daerah,” ujar Gubernur. Anggota IV BPK RI, Hasrul Saleh, menyampaikan bahwa pemeriksaan tematik ketahanan pangan tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. “Kami berharap pemeriksaan ini dapat mendorong meningkatnya sinergi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan. Setiap kebijakan…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah ditempuh adalah optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) sebagai fondasi perencanaan dan pengawasan pembangunan yang presisi, berkeadilan, dan berbasis bukti. Komitmen tersebut sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga, yang menempatkan transformasi sistem data sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan tepat sasaran. Di bawah kepemimpinan Suhardi Duka, Pemprov Sulbar terus memperkuat sistem perencanaan yang adaptif terhadap tantangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di wilayahnya. Dalam rangka mendukung upaya itu, Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Masita Pratiwi Husni, mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana dalam Forum Pengetahuan Sekretariat Wakil Presiden bertema “Optimalisasi Pemanfaatan DT-SEN untuk Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan”, yang digelar secara daring, Selasa 21 Oktober 2025. Forum ini diikuti oleh berbagai kementerian/lembaga bersama Bappeda dan Dinas Sosial seluruh provinsi di Indonesia. Forum tersebut menghadirkan lima pemateri utama, yakni Mahfud Ahmad dari Sekretariat Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas, Nurma Midayanti dari BPS RI, Joko Widiarto dari Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos, Jody Frency dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, serta perwakilan Bappeda Jawa Tengah yang memaparkan praktik baik implementasi DT-SEN di daerah. Usai kegiatan, Masita menyoroti tantangan utama pemerintah daerah dalam mengakses dan memanfaatkan DT-SEN secara komprehensif. Berdasarkan ketentuan Permensos No. 3 Tahun 2025, daerah hanya diberikan fasilitas untuk melakukan pemadanan data tanpa memiliki akses penuh terhadap variabel By Name By Address (BNBA) dan indikator sosial-ekonomi multidimensi seperti pendidikan, pekerjaan, kondisi hunian, serta kepemilikan aset rumah tangga. “Sulawesi Barat membutuhkan data DT-SEN yang lengkap dan terperinci agar intervensi penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran,” tegas Masita. Ia menambahkan bahwa Bapperida Sulbar, dengan dukungan penuh pimpinan daerah,…

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat internal, dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah Sulbar, Nomor W.33-PP.01.02-302 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Rapat berlangsung Rabu 22 Oktober 2025, dipimpin Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Swandy. Rapat bertujuan untuk mempersiapkan langkah teknis pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, yang akan menjadi acuan penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Sulbar selama lima tahun ke depan. Dalam keterangannya, Swandy menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh perangkat daerah memahami arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana sesuai dengan dokumen rencana yang telah disusun. “Rapat ini menjadi langkah awal dalam memastikan keselarasan substansi Pergub dengan regulasi nasional serta kesiapan BPBD Sulbar dalam mensosialisasikan kepada seluruh pihak terkait,” ujar Swandy. Sementara itu, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa tindak lanjut ini sangat penting untuk memperkuat dasar hukum dan sinergitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di daerah. “BPBD Sulbar berkomitmen untuk segera melaksanakan sosialisasi agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dalam implementasi Rencana Penanggulangan Bencana 2025–2029,” ungkap Yasir Fattah. Sesuai arahan dan petunjuk Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar seluruh perangkat daerah mendukung proses pengharmonisasian dan sosialisasi peraturan tersebut. “Pergub ini harus menjadi pedoman bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Sulbar. Semua pihak diharapkan berperan aktif agar implementasinya berjalan optimal,” tutup Yasir Fattah. Dengan adanya tindak lanjut ini, BPBD Sulbar memastikan proses penyusunan dan sosialisasi Pergub Rencana Penanggulangan Bencana 2025–2029 dapat berjalan tepat waktu serta selaras dengan peraturan yang berlaku, demi mewujudkan daerah yang tangguh terhadap bencana. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Tim Ombudsman RI melakukan kegiatan pengumpulan data dalam rangka penilaian potensi maladministrasi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional Ombudsman RI untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan, berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik maladministrasi. Pada Selasa, 21 Oktober 2025, RSUD Sulbar menjadi salah satu instansi yang dikunjungi dalam kegiatan tersebut. Tim Ombudsman melakukan wawancara, observasi lapangan, serta verifikasi dokumen terkait penyelenggaraan pelayanan publik, tata kelola pengaduan masyarakat, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan. Dalam kesempatan tersebut, pihak manajemen RSUD Sulbar menyambut baik kedatangan Tim Ombudsman RI di Ruang Direktur RSUD Sulbar. Direktur RSUD Sulbar dr. Musadri Amir Abdullah menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas tata kelola pelayanan publik di lingkungan rumah sakit. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan kepuasan masyarakat. Kehadiran Ombudsman menjadi cerminan perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari maladministrasi,” ujar dr. Musadri Amir. Sementara, Tim Ombudsman RI menyampaikan bahwa pengumpulan data ini bertujuan untuk memetakan potensi dan risiko maladministrasi di berbagai sektor pelayanan publik di Sulbar, agar dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan dan pencegahan sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi penyelenggara layanan publik untuk memperkuat penerapan standar pelayanan, mekanisme pengaduan yang responsif, serta budaya pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Langkah evaluatif yang dilakukan Ombudsman RI sejalan dengan Panca Daya Kelima Pemprov Sulbar, yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar dan Berkualitas, yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga. Diharapkan seluruh institusi publik termasuk rumah sakit dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulbar. Dengan sinergi antara Ombudsman, pemerintah daerah, dan instansi pelayanan publik, upaya mewujudkan birokrasi yang semakin berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat terwujud. Naskah : RSUD…

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melakukan Roll Call ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), oleh Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Inaldy LS Silang, Rabu 22 Oktober 2025. Upaya ini sebagai bagian dari agenda koordinasi dan pemantapan pelaporan kegiatan kebencanaan di daerah. Inaldy LS Silang menyampaikan bahwa pelaksanaan Roll Call ini merupakan upaya memperkuat sinergi antara BPBD Provinsi dengan BNPB, khususnya dalam hal pelaporan kinerja dan penyelarasan program penanggulangan bencana. “Kegiatan ini menjadi momentum untuk memastikan agar setiap langkah BPBD Sulbar tetap sejalan dengan kebijakan dan standar nasional BNPB, terutama dalam aspek kesiapsiagaan dan respons bencana,” ujar Inaldy. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah mengatakan, kegiatan ini menunjukkan keterlibatan aktif BPBD Sulbar dalam memperkuat koordinasi dengan BNPB RI. “Kami terus dorong staf untuk aktif menjalin komunikasi dengan BNPB. Ini penting agar setiap program penanggulangan bencana di Sulbar dapat terlaksana secara terarah, efisien, dan berlandaskan kebijakan nasional,” ucap Yasir Fattah. Rool call ini juga sejalan dengan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan sinergi antar-lembaga dalam memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana. “BPBD senantiasa menjalin koordinasi aktif dengan pemerintah pusat, termasuk BNPB, untuk memastikan kesiapsiagaan daerah terus meningkat,” tutup Yasir Fattah. BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan penanggulangan bencana melalui koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas lembaga demi terciptanya masyarakat Sulbar yang tangguh menghadapi bencana. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 22 Oktober 2025. Rakor ini digelar sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plh. Sekprov Sulbar, Junda Maulana, Pimpinan DPRD dan Banggar DPRD Sulbar, pimpinan OPD, serta jajaran perangkat daerah terkait. Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmennya bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk membawa Sulawesi Barat tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. “Saya dan Pak Salim memiliki tekad yang besar untuk membangun daerah ini. Kami ingin Sulbar tumbuh dengan baik dan mampu menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan sektor-sektor yang mapan,” ujar Suhardi Duka. Gubernur menambahkan, semangat pembangunan tersebut harus diiringi dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan rasional. Ia mengakui bahwa di awal masa kepemimpinannya, pemerintah provinsi harus melakukan berbagai penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan sesuai arahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. “Kami harus menerima kebijakan efisiensi ini agar persoalan keuangan pemerintah selama ini bisa diatasi dengan baik. Karena itu, kami melakukan penyesuaian APBD dengan mengarahkan belanja agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat,” jelasnya. Menurutnya, hasil dari kebijakan efisiensi tersebut mulai dirasakan masyarakat, di antaranya melalui program padat karya dan kegiatan produktif lainnya yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. “Kami juga meminta agar setiap anggaran di APBD disusun secara rasional, bukan sekadar angka ideal yang tidak realistis untuk diwujudkan,” tegasnya. Suhardi Duka mengungkapkan, dalam proses penyesuaian itu pemerintah daerah menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp146 miliar dari proyeksi awal yang disusun sebelum ia menjabat sebagai Gubernur Sulbar. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi…

Mamuju - RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Tim Monitoring dan Visitasi Program Pengampuan Layanan Uronefrologi dari RSUP Dr. Sarjito sebagai rumah sakit pengampu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi memberikan pendampingan teknis, serta menilai kesiapan fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan layanan uronefrologi di RSUD Sulbar. Pertemuan berlangsung di Ruang Direktur RSUD Sulbar pada Selasa 21 Oktober 2025. Monitoring dan Visitasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan kesehatan rujukan di bidang Uronefrologi, serta memastikan implementasi program pengampuan berjalan optimal. Kegiatan ini sejalan dengan Panca Daya Ketiga Pemprov Sulbar, yaitu “Membangun SDM yang Unggul dan Berkarakter”, yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga. Direktur RSUD Sulbar, dr. Musadri Amir Abdullah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan dalam kegiatan monitoring dan visitasi tersebut. "Ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperkuat mutu pelayanan uronefrologi, memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang paripurna, dan mempercepat terwujudnya kemandirian dalam layanan spesialistik,” ujarnya. Dalam pertemuan itu, dilakukan pemaparan oleh Kabid Pelayanan Nurwardi Nur, diteruskan dengan sesi diskusi oleh tim dari RSUP Dr. Sarjito bersama manajemen rumah sakit, tim dokter spesialis urologi dan penyakit dalam, serta tenaga keperawatan yang tergabung dalam tim pengampuan. Hasil evaluasi dan rekomendasi dari kegiatan ini diharapkan menjadi dasar penguatan kapasitas layanan, termasuk peningkatan kompetensi tenaga medis melalui pelatihan. Melalui pengampuan layanan uronefrologi, RSUD Sulbar berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan spesialistik yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan pasien. Naskah : RSUD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Sekretariat Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi bersama pejabat fungsional Pekerja Sosial guna membahas progres kelengkapan berkas administrasi dalam rangka pengusulan analisis kebutuhan jabatan fungsional kepada instansi pembina. Rapat berlangsung di ruang Sekretariat Dinsos Sulbar, Rabu 22 Oktober 2025, dihadiri oleh pejabat fungsional Pekerja Sosial yang bertugas di lingkup Dinsos Sulbar dan dipimpin langsung Kasubag. Umum dan Kepegawaian, Dinsos Sulbar, Andi Yakub S. mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur. Dalam rapat tersebut, dibahas secara rinci mengenai kelengkapan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan utama dalam proses pengusulan analisis kebutuhan jabatan fungsional kepada Kementerian Sosial selaku instansi pembina. Selain itu, rapat juga menjadi ajang diskusi mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh para fungsional dalam penyusunan dokumen yang dimaksud. “Pengusulan ini penting agar kebutuhan riil jabatan fungsional di Dinsos Sulbar dapat diakomodir secara proporsional, sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan pelayanan sosial yang terus berkembang,” ujar Andi Yakub dalam arahannya. Melalui rapat ini, diharapkan adanya keseragaman pemahaman terkait tata cara pengusulan serta peningkatan koordinasi antara pejabat fungsional dan unsur sekretariat, agar proses administrasi dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya strategis Dinsos Sulbar dalam mendorong optimalisasi peran fungsional Pekerja Sosial sebagai ujung tombak pelayanan sosial yang profesional, terstruktur, dan berbasis kebutuhan lapangan untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat internal dalam rangka evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta pembahasan target capaian hingga akhir tahun anggaran. Rapat berlangsung di ruang kerja Linjamsos, Rabu 22 Oktober 2025. Kegiatan ini dihadiri pejabat struktural serta staf pelaksana bidang. Rapat dipimpin langsung Kepala Bidang Linjamsos Dinsos Sulbar, Surdin, mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya evaluasi rutin sebagai upaya memastikan program berjalan sesuai rencana, serta sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan terdampak sosial. “Rapat ini bukan hanya soal angka realisasi, tetapi bagaimana setiap kegiatan yang kita jalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang nyata,” ujar Surdin. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing subkoordinator memaparkan progres pelaksanaan program hingga triwulan keempat serta hambatan yang dihadapi di lapangan. Dibahas pula strategi percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasi secara optimal, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat dan efektivitas penyaluran bantuan sosial untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Selain membahas teknis realisasi anggaran, rapat juga menekankan pentingnya peningkatan sinergi antarstaf dan kolaborasi lintas bidang guna menciptakan pelayanan yang responsif dan akuntabel. Surdin juga mengingatkan seluruh jajarannya agar terus menjaga komitmen, disiplin, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, mengingat pelayanan bidang sosial sangat erat kaitannya dengan hajat hidup masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah. Dengan digelarnya rapat ini, diharapkan pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial Dinsos Sulbar dapat berjalan lebih optimal, serta mampu menjawab tantangan dinamika sosial di tengah masyarakat secara lebih adaptif dan berkelanjutan. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar