Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar oleh Tim Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar. Monev IP ASN ini dilaksanakan di Ruang Pembuktian Cafe Project Biro Pengadaan Barang dan Jasa, pada Selasa 20 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memastikan ASN memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam pertemuan ini, Tim Kerja BKD Sulbar memberikan penjelasan dan panduan kepada seluruh pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengenai strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memaksimalkan nilai IP ASN. "Kami sangat mengapresiasi kehadiran Tim Kerja BKD yang telah memberikan arahan yang jelas dan terstruktur mengenai peningkatan IP ASN. Ini adalah momentum penting bagi kami untuk melakukan evaluasi internal dan memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang, sehingga ke depan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat semakin profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," ujar Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh. Melalui monev ini, Biro Pengadaan Barang dan Jasa berharap dapat mencapai hasil yang optimal dalam penilaian IP ASN, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulbar. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor: humassulbar

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berpartisipasi dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Wilayah Mantap Praja Marano 2024, yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Provinsi Sulbar. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adang Ginanjar. Apel ini berlangsung di depan Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Rabu 21 Agustus 2024, dihadiri oleh berbagai unsur terkait, termasuk TNI, Polri, Satpol PP, dan instansi lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam mendukung jalannya Pilkada serentak dengan aman, tertib, dan lancar. Dalam arahannya, Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adang Ginanjar, menekankan pentingnya sinergi antara seluruh elemen, baik dari TNI, Polri, maupun instansi pemerintahan terkait, termasuk BPBD, dalam mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin terjadi selama proses Pilkada. Di tempat terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengatakan, BPBD Sulbar sebagai bagian dari dalam penanggulangan bencana, akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu kelancaran Pilkada, termasuk potensi bencana alam yang mungkin terjadi. “Dengan keterlibatan aktif dalam operasi ini, BPBD Sulbar berkomitmen untuk turut menjaga stabilitas dan keamanan wilayah selama Pilkada serentak 2024 berlangsung, sehingga masyarakat Sulbar dapat melaksanakan hak pilihnya dengan rasa aman dan damai," kata Yasir Fattah. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar telah menyelesaikan pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat finalisasi pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di Rumah Aspirasi Sekretariat DPRD Sulbar, Selasa 20 Agustus 2024. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim. Hadir Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, para anggota DPRD Sulbar, Sekprov Sulbar Muhammad Idris yang juga Ketua TAPD Sulbar, serta anggota TAPD Sulbar. Finalisasi pembahasan ini merupakan salah satu langkah penting dalam penyusunan APBD yang bertujuan mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim sebagai pemimpin rapat mengapresiasi kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan tersebut. Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2025 serta KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini mencakup berbagai sektor, termasuk program-program yang telah disepakati telah menjadi acuan dalam penyusunan APBD untuk tahun anggaran yang akan datang, sehingga pembangunan di Sulbar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menekankan, dalam penyusunan APBD harus ada praktek-praktek mengarah ke model efesiensi yang selaras. "Artinya hak-hak anggota DPRD tidak berkurang, tetapi memang ada proses di dalamnya," ujarnya. Dengan terselesaikannya tahapan ini, diharapkan seluruh masyarakat dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dirancang demi kemajuan Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Majene –Kabar baik bagi nelayan di Sulawesi Barat khususnya wilayah Polman dan Majene. Pasalnya saat ini Pemprov Sulbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar tengah mempersiapkan mendorong percepatan pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Hal tersebut terungkap saat Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Rabu (21/08/2024) Kelak para nelayan tak perlu lagi jauh jauh hingga ke Pinrang dan Parepare untuk mengisi bahan bakar bagi kapal yang akaj digunakan untuk mencari ikan di laut. Maka dari itu Pj Bahtiar mendorong percepatan kelengkapan fasilitas di PPN Palipi, salah satunya percepatan pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di mana akan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurut Kadis Kelautan dan Perikanan Andi Suyuti, pihaknya telah beberapakali melakukan pembahasn dengan Pertamina sebagai pihak ketiga. Jika tak ada aral melintang pembangunannya akan mulai berlangsung pada September 2024. “Bagaimana agar kawasan ini berfungsi optimum,” kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ini. Jika SPBN telah berdiri lanjut Bahtiar maka secara otomatis akan terbentuk ekosistem perikanan di wilayah Palipi. Seperti akan ada unit usaha yang terbentuk dalam mendukung SPBN tersebut yang tentunya berhubungan dunia nelayan dan perikanan. Salah satunya pengoptimalan fungsi pabrik es. Termasuk penyediaan rumah susun. Termasuk juga percepatan breakwater yang saat ini tahap pembangunan melalui APBN. Menurutnya penahan ombak untuk PPN Palipi masih memerlukan tambahan hingga 100 meter agar masyarakat lebih nyaman dan aman untuk parkir kapal. “Kalau semuanya sudah berfungsi ke depan sebaiknya ditingkatkan menjadi BLUD, dengan BLUD manajemen bisnis berjalan. Jadi kita kelola secara bisnis agar dapat berkembang. Dan ini juga bisa menjadi model bagaimana agar UPTD perikanan dapat berkembang, tidak lagi dikelola berbasis APBD yang sifatnya stimulan,” ucap Bahtiar. (Rls)

Majene –Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengajak pengajar di SMK 3 Majene agar menerapkan tentang Budidaya Ikan Tawar. Bahkan lebih luas memberikan materi tentang Manajemen Bisnis Budidaya Ikan Tawar sehingga ilmu budidaya yang diperoleh siswa nantinya dapat menjadi peluang menambah pundi-pundi uang. Menurutnya, pengetahuan manajemen bisnis bisa memperkaya wawasan siswa dan kelak menjadi lulusan yang produktif. “Harus dibangun menjadi sebuah ekosistem bisnis. Jadi SMK jangan sekedar belajar imun budidayanya tetapi bagaimana tahu tentang perputaran bisnis budidaya itu. Perlu wawasan ekosistem bisnis dari budidaya tersebut sehingga ketika selesai, anak-anak dapat berpenghasilan,” ucap Bahtiar. Termasuk memberikan edukasi siswa bagaimana memanfaatkan fasilitas yang disiapkan pemerintah untuk memperoleh modal usaha. Seperti KUR. “Sulbar memiliki banyak KUR yang belum terserap. Ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk mengembangkan usaha kelautan, perikanan, perkebunan,” kata Bahtiar. Rizki, salah seorang siswa SMK 3 Majene berterima kasih atas kunjungan Pj Gubrrnur Bahtiar disekolah tersebut. " Dari sekian sekolah yang ada di Majene, sekolah kami menjadi tujuan kunjungan pak Gubernur. Ini adalah kebanggan bagi kami, kami pun berharap didatangi orang nomor satu di Sulbar ini menjadi motivasi bagi kami untuk bisa terus beprestasi sehingga bisa mengharumkan nama sekolah," ucap Rizki (Rls)

MAMUJU - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris membuka pelatihan berbasis kompetensi angkatan VIII 2024 yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar, Rabu, 21 Agustus 2024. Pada pelatihan berbasis kompetensi angkatan terakhir tahun ini, diikuti sebanyak 96 peserta yang merupakan para pencari kerja yang tersebar di seluruh wilayah Sulbar. Mereka terbagi dalam enam paket pelatihan, seperti tata busana, komputer, barista, akuntansi, administrasi perkantoran dan barbershop. Muhammad Idris mengungkapkan, para pencari kerja dari sejumlah wilayah di Sulbar yang menjadi peserta latihan tahun ini bakal dibentuk dengan pelatihan-pelatihan untuk menjadi pekerja profesional, sehingga dapat mengisi tempat kerja yang memang membutuhkan profesionalitas kerja dan mampu bersaing dalam dunia kerja kedepannya. "Saya sudah sampaikan, jangan sampai peluang-peluang kerja disejumlah tempat baik di Sulbar maupun di tempat lain, akhirnya diisi oleh orang-orang yang di luar dari Sulbar karena kita lalai menyiapkan diri menjadi pekerja yang profesional. Pekerja profesional itu tadi, harus memiliki pengetahuan teknis dan sikap yang disebut dengan kompetensi best training," kata Muhammad Idris. Apalagi, kata dia, lapangan kerja di Sulbar masih sangat kurang, sehingga, para pencari kerja Sulbar dituntut untuk bisa mandiri dalam membuka usaha, bahkan mencari pekerjaan di luar daerah. Ia pun berharap, bekal pelatihan yang menjadi program pemerintah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. "Nah, seperti yang kita tahu, lapangan kerja itu kurang, sementara pencari kerja banyak dan oleh karena itu, seleksi alamnya muncul. Seleksi alam ini, termasuk didalamnya kemampuan para pencari kerja untuk memenuhi standar di tempat-tempat kerja itu. Jadi, ini keterpenuhan standar," ungkapnya. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, pemerintah akan mengalami kesulitan dalam mendongkrak penyelesaian masalah antara lapangan kerja dengan pencari kerja yang masih sangat tinggi di Sulbar, jika gagal menyiapkan tenaga kerja yang memenuhi standar atau bahkan profesional. "Itulah yang saya harapkan, tadi 96 peserta ini tidak boleh main-main. Kalau disiapkan oleh pemerintah sebuah instrumen…

MAMUJU, –Dalam rangka HUT ke 79 RI, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama seluruh Forkopimda Sulbar kembali menebar benih kepiting di hutan bakau area Pangkalan Polairud Polda Sulbar, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Selasa 20 Agustus 2024. PJ Bahtiar, penebaran kepiting ini merupakan ikhtiar menjadikan Sulbar sebagai provinsi pengekspor kepiting. Ribuan kepiting ini didatangkan dari Kabupaten Wajo oleh Pj Gubernur Bahtiar. Jika hal ini rutin dilakukan maka 2 hingga 3 tahun ke depan, Sulbar akan menjadi salah satu penghasil kepiting di Indonesia. Untuk itu, PJ Bahtiar berkomitmen mengalokasikan anggaran dalam APBD,yang langsung berdampak ke masyarakat.Bukan hal yang tidak mungkin disebabkan Sulbar dengan panjang pantai 600 km lebih telah ditumbuhi mangrove 8.000 hektar. Penebaran benih kepiting di area mangrove ini sudah dilakukan di beberapa titik di Mamuju. Hal ini diharapkan menjadi pemicu atau pendorong masyarakat secara alamiah untuk memperluas mangrove di sepanjang pesisir Sulbar. “Mangrove bisa menjadi sebagai bisnis usaha tanpa melakukan tindakan pidana dan justru memperbaiki mangrove. Mangrove selain menurunkan emisi karbon, baik untuk wisata, tempat mengembangkan Kepiting. Ini sejarah bagi Sulbar yang tidak pernah dikenal sebagai penghasil kepiting,” kata Bahtiar. Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar mengatakan dengan lahan mangrove di area pangkalan Polairud, selain bermanfaat untuk menahan ombak, juga dapat menjadi lokasi pengembangbiakan kepiting. “Terima kasih kepada PJ Gubernur Sulbar dengan melepas benih kepiting. Ini baik untuk kita dan untuk masyarakat Sulbar,” kata Kapolda. Kapolda juga memerintahkan personil, khususnya Polairud untuk menjaga pengembangbiakan kepiting di area mangrove Pangkalan Polairud Polda Sulbar.(rls)

Mamuju – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy, menghadiri Puncak Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahap II Provinsi Sulbar di Mall Matos, Mamuju, Senin, 19 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahap I yang telah sukses dilaksanakan beberapa bulan lalu. Dalam sambutannya, Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy menegaskan pentingnya pelaksanaan PIN Polio sebagai upaya preventif dalam menjaga generasi muda dari ancaman penyakit polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan. "Kita harus memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dari program imunisasi ini. Polio adalah ancaman nyata bagi anak-anak kita, dan melalui PIN ini, kita berharap dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada seluruh anak di Sulbar," ujar Asran Masdy. Pada kesempatan itu, Asran Masdy menyampaikan laporan terkait progres pelaksanaan PIN Polio Tahap II. Ia mengungkapkan, pada tahap ini sudah ada peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat dibandingkan dengan tahap I. Asran Masdy mengapresiasi kerja keras seluruh tenaga kesehatan dan pihak terkait yang telah berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Kegiatan ini dihadiri berbagai kalangan, mulai dari perwakilan pemerintah, tenaga medis, hingga masyarakat umum yang membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan imunisasi. Suasana acara berjalan dengan tertib dan lancar, disertai antusiasme masyarakat yang tinggi. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Direktur RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Tim Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar di Aula Lantai 3 RSUD Sulbar, Senin 19 Agustus 2024. Kunjungan tersebut dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN). Tujuan monev ini adalah untuk mengevaluasi hasil penginputan IP ASN di lingkup RSUD sebagaimana diinstruksikan melalui surat edaran dari Kepala BKD Sulbar dan Sekretaris Daerah. Monev ini dilakukan guna memastikan bahwa nilai IP ASN di Sulbar dapat ditingkatkan, mengingat pentingnya indikator tersebut dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di setiap perangkat daerah. IP ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Direktur RSUD Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri menyambut baik kunjungan tim dari BKD dan mengharapkan agar IP ASN di lingkup RSUD dapat ditingkatkan. Tim BKD Sulbar Zulfan Sulo bersama Yovanita S. Alamako, pada kesempatan itu menyampaikan materi tentang Sosialisasi Pengukuran IP ASN tahun 2023. Dalam pemaparannya, Zulfan Sulo menjelaskan bahwa sistem penilaian IP ASN ini mencakup beberapa komponen, antara lain kualifikasi pendidikan maksimal 25 poin, kompetensi 40 poin, kinerja 30 poin, dan disiplin 5 poin, dengan total maksimal 100 poin. Zulfan menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan-pelatihan. Penulis : RSUD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, Selasa 20 Agustus 2024. Monev bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan tingkat profesionalitas ASN dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulbar. Monev yang dilakukan oleh BKD ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan terhadap ASN, khususnya di instansi-instansi pemerintahan daerah, termasuk di lingkup Sekretariat DPRD Sulbar. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas ASN di lingkup Sekretariat DPRD Sulbar. Menurut Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari, kedatangan Tim BKD ke Sekretariat DPRD Sulbar bertujuan untuk melakukan monev terhadap IP ASN di lingkup Sekretariat DPRD Sulbar. "Berdasarkan penilaian, IP ASN di Sekretariat DPRD saat ini masih berada dalam kategori sedang,” jelasnya. Oleh karena itu, Tim BKD berupaya untuk melakukan sosialisasi ulang terkait pengisian aplikasi My ASN serta memberikan arahan kepada para ASN di Sekretariat DPRD Sulbar agar lebih aktif dalam meningkatkan IP ASN mereka. Sebagaimana diketahui IP ASN memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sulbar. Sekretariat DPRD Sulbar menyambut baik monev tersebut dan menyatakan bahwa hasilnya akan menjadi dasar untuk melakukan pembenahan di internal Sekretariat DPRD. Hasil dari monev nilai IP ini diharapkan dapat mendorong ASN di lingkup Sekretariat DPRD Sulbar untuk terus meningkatkan kompetensi dan integritas mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar