Mamuju - Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi hidrometeorologi di seluruh wilayah Sulbar. Selain memantau perkembangan cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, angin kencang, maupun banjir, tim Pusdalops juga aktif melakukan pengecekan terhadap alat Early Warning System (EWS) . Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh sistem peringatan dini berfungsi dengan baik, sehingga dapat memberikan informasi cepat dan akurat apabila terjadi potensi ancaman bencana. Pemantauan dilakukan secara rutin melalui ruang command center Pusdalops, serta melalui laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Sulbar. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika cuaca yang belakangan sering berubah-ubah. “Pemantauan kondisi hidrometeorologi dan pengecekan alat EWS ini menjadi perhatian BPBD Sulbar. Kami memastikan sistem peringatan dini selalu siap dan berfungsi optimal agar dapat mendukung upaya mitigasi serta mempercepat respon ketika terjadi bencana,” kata Yasir Fattah, Rabu 22 Oktober 2025. Yasir Fattah menekankan pentingnya kolaborasi antara BPBD kabupaten, BMKG, dan instansi teknis lainnya dalam memperkuat sistem deteksi dini bencana di wilayah Sulbar. Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menegaskan agar seluruh perangkat daerah, terutama BPBD, meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan seluruh peralatan pendukung kebencanaan dalam kondisi baik dan siap digunakan setiap saat. “Kita harus selalu waspada dan memastikan sistem deteksi dini berjalan baik. Upaya mitigasi harus terus diperkuat agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana,” tegas Yasir Fattah. Melalui pemantauan rutin dan kesiapan alat peringatan dini ini, BPBD Sulbar berharap dapat meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana sekaligus memperkuat sistem penanggulangan bencana di daerah. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan menggelar Rapat Reviu Evidence Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Rabu (22/10/2025). Digelar di ruang rapat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, rapat bertujuan meninjau dan menyempurnakan bukti dukung pelaksanaan SPBE agar sesuai dengan standar dan pedoman evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Panca Daya ke-5, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas, sebagai wujud nyata dukungan terhadap visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Rapat diikuti oleh Tim Kerja Data, Informasi, dan Kehumasan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Saleh, dan diikuti oleh seluruh anggota tim SPBE lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim menegaskan pentingnya pemenuhan evidence SPBE yang sistematis dan akurat sebagai wujud nyata komitmen Dinas Kesehatan terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien. “SPBE bukan hanya soal nilai penilaian, tetapi bentuk komitmen untuk membangun birokrasi yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Evidence yang kita susun harus mencerminkan praktik nyata digitalisasi layanan di lingkungan Dinas Kesehatan,” tegas dr. Nursyamsi. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi bagian dari perubahan budaya kerja menuju pelayanan yang cepat, efisien, dan terukur. "Melalui SPBE, kita ingin memastikan seluruh proses di Dinas Kesehatan berjalan transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan masyarakat,” ungkap dr. Nursyamsi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas bidang di internal Dinas Kesehatan agar implementasi SPBE berjalan optimal dan selaras dengan arah pembangunan daerah. “Kami mendorong agar setiap bidang mampu mengintegrasikan sistem digital dalam perencanaan dan pelaporan programnya. Semua ini untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, tepat, dan terpercaya,” tambahnya. Tim SPBE Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Bertempat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu 22 Oktober 2025, rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa sektor kesehatan juga harus beradaptasi dengan arah kebijakan fiskal yang ditekankan oleh Gubernur Sulbar, terutama dalam hal efektivitas penggunaan anggaran dan peningkatan dampaknya bagi masyarakat. “Arahan Bapak Gubernur sangat jelas, bahwa setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Di sektor kesehatan, hal ini berarti memastikan setiap program berdampak langsung pada peningkatan layanan dan derajat kesehatan masyarakat,” ujar dr. Nursyamsi. Ia menjelaskan, penyesuaian terhadap APBD Tahun 2025 menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem kesehatan daerah yang selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pembiayaan kesehatan, memperkuat program prioritas seperti penurunan stunting, peningkatan imunisasi, pengendalian penyakit menular, dan transformasi layanan primer. “Dinas Kesehatan berkomitmen untuk memastikan setiap program kesehatan berjalan efektif, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat. Ini sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya melalui Panca Daya ke-3, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter,” tambahnya. Dengan langkah kolaboratif dan pengelolaan fiskal yang lebih rasional, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bertekad memperkuat sistem pembiayaan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Rakor tersebut, turut dihadiri Plh. Sekprov Sulbar Junda Maulana, Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Sulbar, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menekankan pentingnya memperkuat pelaksanaan imunisasi di seluruh wilayah kabupaten. Berdasarkan data terbaru, capaian imunisasi bayi lengkap di Provinsi Sulawesi Barat hingga Oktober 2025 baru mencapai 39,3 Persen, masih di bawah target nasional yang diharapkan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), dr. Indahwati Nursyamsi, menyampaikan bahwa diperlukan upaya lebih intensif dalam mempercepat pelaksanaan imunisasi, terutama di daerah dengan capaian terendah. “Capaian imunisasi di Sulawesi Barat saat ini baru mencapai 39,3 Persen. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Penguatan koordinasi lintas sektor dan strategi lapangan yang lebih efektif menjadi kunci dalam meningkatkan cakupan imunisasi di setiap kabupaten,” tegas dr. Indahwati, saat memimpin apel sore lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 22 Oktober 2025. Upaya peningkatan imunisasi ini sejalan dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yakni Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter, sebagaimana digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Senada dengan itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komunikatif dan personal kepada masyarakat. “Agar imunisasi anak di Sulawesi Barat meningkat, penting untuk membuat orang tua lebih paham dan termotivasi. Pendekatan berorientasi klien seperti memberikan informasi dan pengingat langsung kepada orang tua sangat efektif. Dengan cara ini, kita bisa menjawab kekhawatiran dan menjelaskan pentingnya imunisasi secara lebih dekat,” ujar dr. Nursyamsi. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat juga berkomitmen memperkuat peran tenaga kesehatan dan kader Posyandu sebagai garda terdepan edukasi masyarakat. Harapannya, dengan sinergi lintas sektor, seluruh anak di Sulawesi Barat dapat memperoleh imunisasi lengkap demi terwujudnya generasi yang sehat, unggul, dan berkarakter menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk kasus dugaan keracunan pangan yang terjadi di MTS Darul Qur’an Nur Hadis Nahdatul Wathan Gentungan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Selasa (21/10/2025). Kejadian ini melibatkan 25 siswa, terdiri dari 23 perempuan dan 2 laki-laki. Kasus bermula saat para siswa mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sinyonyoi sekitar pukul 11.45 WITA. Tak lama setelah itu, sejumlah siswa mengalami gejala seperti sakit perut, mual, muntah, dan buang air besar encer. Petugas kesehatan dari Puskesmas Tampa Padang segera melakukan penanganan cepat. Sebanyak 25 siswa mendapatkan perawatan, dengan 12 di antaranya masih dalam observasi intensif di puskesmas, sementara 13 lainnya telah pulih dan diperbolehkan kembali ke pondok pesantren. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa langkah cepat dan terukur dilakukan untuk memastikan keselamatan siswa serta mencegah meluasnya kasus serupa. “Kami sudah mengerahkan tim surveilans dan TGC Puskesmas untuk melakukan investigasi epidemiologi, pengambilan sampel makanan, dan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BPOM. Ini bagian dari upaya pemerintah menjaga keamanan pangan program MBG di Sulawesi Barat,” ujar dr. Nursyamsi. Pengambilan sampel makanan telah dilakukan di Bank Sampel SPPG Sinyonyoi pada Rabu (22/10) oleh BPOM Mamuju untuk pemeriksaan laboratorium. Hasil uji laboratorium tersebut akan menjadi dasar penentuan sumber pasti penyebab keracunan. Lanjut, dr. Nursyamsi menegaskan bahwa evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh SPPG akan diperkuat. Setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG diharapkan lebih disiplin dalam menjaga kebersihan, proses pengolahan makanan, serta distribusi ke peserta didik. Langkah ini juga merupakan bagian dari implementasi Panca Daya ke-3, yakni Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter, dalam mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI dan lembaga internasional Médecins Sans Frontières (MSF) atau Dokter Lintas Batas, menggelar Pelatihan Krisis Kesehatan, yang berlangsung di Hotel Matos, Mamuju, sejak 20 Oktober 2025 dan akan berlangsung hingga 24 Oktober 2025. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari proyek E-Hub (Capacity Building Hub on Emergency Preparedness and Response) yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh MSF Indonesia pada bulan Juni lalu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam kesiapsiagaan dan penanganan krisis kesehatan di wilayah rawan bencana, sekaligus membangun kapasitas pelatih lokal (Training of Trainer/TOT) agar mampu melatih tenaga kesehatan lainnya di masa depan. Kegiatan ini menghadirkan tim pelatih dari Médecins Sans Frontières (MSF) dan melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai kabupaten di Sulawesi Barat. Peserta mendapatkan pembekalan dalam empat bidang penting: 1. Data Management – TOT Pengambilan Data Dalam Situasi Darurat. 2. Medical Emergency – TOT Responder Kesehatan yang Efektif. 3. Mental Health – TOT Psychological First Aid (PFA) dalam Situasi Darurat. 4. Environmental Health – TOT Pemilahan Limbah Medis Saat Tanggap Darurat Bencana. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa pelatihan ini sangat relevan dengan kondisi geografis Sulawesi Barat yang rawan bencana. “Kesiapsiagaan bukan hanya soal alat dan logistik, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia. Melalui pelatihan ini, kita ingin memastikan setiap tenaga kesehatan di Sulawesi Barat mampu merespons cepat, tepat, dan tangguh dalam situasi krisis,” ujarnya. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor dan dukungan lembaga internasional seperti MSF menjadi langkah nyata dalam memperkuat sistem tanggap darurat kesehatan di daerah. Program ini juga sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” serta Panca Daya ke-3, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sebagaimana digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Pelatihan ini diharapkan dapat mencetak pelatih lokal yang…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengungkapkan hasil analisis terbaru yang menunjukkan sebanyak 7,2 Persen anak di bawah usia 18 tahun di Sulawesi Barat mengalami risiko hipertensi. Data tersebut dihimpun dari aplikasi ASIK PTM (Aplikasi Satu Sehat Indonesia Kemenkes) per 22 Oktober 2025. Dari total 6.433 anak yang diperiksa, sebanyak 4,9 Persen berada dalam kategori pre-hipertensi, dan 2,3 Persen sudah terdiagnosis hipertensi. Meski sebagian besar anak (92,8 Persen) masih memiliki tekanan darah normal, temuan ini menjadi sinyal penting bahwa gangguan tekanan darah kini juga mengancam usia muda. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa hipertensi bukan lagi penyakit orang dewasa. “Data ini menunjukkan bahwa gaya hidup anak-anak kita perlu mendapat perhatian serius. Pola makan tinggi garam, rendah buah dan sayur, serta kurang aktivitas fisik menjadi penyebab utama. Kita harus mulai intervensi sejak dini agar generasi kita tumbuh sehat dan produktif,” ujarnya. Hasil analisis menunjukkan beberapa faktor risiko gaya hidup yang dominan, di antaranya 69,1 Persen anak kurang konsumsi buah dan sayur, 21,5 Persen kurang aktivitas fisik, dan 6,8 Persen mengonsumsi garam berlebihan. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah-sekolah terus mengintegrasikan pemeriksaan tekanan darah anak sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular (PTM). Langkah ini memungkinkan penanganan lebih cepat dan efektif terhadap anak yang berisiko. Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan merekomendasikan tiga strategi utama: 1. Kampanye gizi seimbang dan peningkatan konsumsi buah serta sayur bagi anak-anak dan keluarga. 2. Edukasi pengurangan garam berlebih pada makanan yang dikonsumsi di rumah dan kantin sekolah. 3. Promosi aktivitas fisik dan olahraga di sekolah serta komunitas, guna menekan gaya hidup pasif yang kini meningkat. “Melalui edukasi dan kolaborasi lintas sektor, kita ingin memastikan anak-anak Sulawesi Barat terbiasa hidup sehat sejak dini. Inilah langkah nyata mewujudkan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang…

Mamuju - Dalam upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sebesar 8 persen pada tahun 2030, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat fondasi perencanaan pembangunan berbasis data dan analisis ekonomi yang presisi. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif Bapperida Sulbar dalam Workshop Indikator Statistik Ekonomi yang diselenggarakan oleh Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) di Rinra Hotel Makassar, Rabu hingga Kamis (22–23 Oktober 2025). Melalui partisipasi aktif ini, Bapperida Sulbar menegaskan dukungan penuh terhadap visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu mewujudkan “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur perencana merupakan faktor kunci dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. “Partisipasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perencana dalam menganalisis dinamika ekonomi secara komprehensif dan responsif. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan kebijakan pembangunan berbasis data, transparan, dan akuntabel,” ujar Junda Maulana. Bapperida Sulbar menilai bahwa pendekatan berbasis data menjadi landasan penting dalam merumuskan arah pembangunan yang adaptif terhadap perubahan ekonomi global dan nasional. Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muhammad Saleh, yang hadir mewakili Kepala Bapperida, menyebut bahwa peningkatan kapasitas analisis data ekonomi sangat relevan dengan target pembangunan jangka menengah dan panjang daerah. “Penguatan kapasitas analisis data ekonomi diyakini akan mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat, sesuai sasaran 8 persen pada tahun 2030,” terang Saleh. Ia menambahkan, workshop ini menjadi wadah strategis bagi para perencana untuk memperdalam pemahaman terhadap pemanfaatan publikasi statistik dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyusun analisis ekonomi yang akurat di tingkat regional maupun nasional. Adapun agenda workshop mencakup sejumlah topik penting, seperti: Peran statistik BI dan BPS dalam analisis ekonomi makro regional, persiapan Sensus Ekonomi 2026, pemanfaatan data PDB/PDRB untuk perencanaan pembangunan, serta pengenalan statistik sektor eksternal, moneter, dan riil. (Rls)

Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 22 Oktober 2025. Rakor ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi lintas perangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plh. Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, pimpinan DPRD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pejabat terkait lainnya. Dari Bapperida Sulbar, hadir Sekretaris Bapperida, Darwis Damir, bersama para kepala bidang yang menjadi bagian dari tim perencana strategis daerah. Mereka berperan dalam mendukung penyusunan kebijakan fiskal berbasis dampak, data, dan rasionalitas belanja daerah. Dalam kesempatan itu, Darwis Damir menyampaikan bahwa arah kebijakan Gubernur Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah untuk membawa Sulawesi Barat tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. “Arahan Bapak Gubernur sangat jelas dan tegas. Beliau bersama Wakil Gubernur memiliki tekad kuat untuk menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan membangun sektor-sektor unggulan yang berkelanjutan,” ujar Darwis. Lebih lanjut, Darwis menjelaskan bahwa penyesuaian terhadap APBD Tahun 2025 merupakan langkah strategis di awal masa kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan fiskal daerah selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Sebagai instansi perencana, Bapperida Sulbar memandang Rakor ini sebagai wadah penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kondisi fiskal yang dinamis. “Bapperida mendukung penuh langkah penyesuaian fiskal ini, termasuk penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp146 miliar dari proyeksi awal. Penyesuaian ini penting agar kebijakan anggaran lebih realistis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Darwis. Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meneguhkan komitmennya…

Mamuju - Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi terkait Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mandar. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Kepala Biro Pemkesra pada Rabu (22/10). Pembahasan difokuskan pada progres pelaksanaan program SPAM Regional Mandar yang mencakup beberapa kabupaten di wilayah mandar, serta langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyediaan akses air bersih bagi masyarakat. Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Plt. Karo Pemkesra Setda Prov. Sulbar, Murdanil, dalam keterangannya menyampaikan bahwa program SPAM Regional Mandar merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kita berkomitmen untuk mempercepat realisasi program SPAM Regional Mandar agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Murdanil. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap progres di lapangan serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kementerian terkait.(rls)