Pasangkayu – Dalam rangka memastikan kesiapan kegiatan Sosialisasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) serta Peresmian Komunitas MITRA TAMBANG, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Ilham, bersama Tim Kerja MITRA TAMBANG, melaksanakan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi kegiatan di Kabupaten Pasangkayu, Rabu, 22 Oktober 2025. Kunjungan tersebut dilakukan di tiga perusahaan yang menjadi mitra program, yakni CV. Maju Bersama dan CV. Ira Mandiri yang beroperasi di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, serta CV. Dua Putri yang berada di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh aspek teknis, koordinatif, dan lapangan berjalan optimal sebelum pelaksanaan kegiatan utama pada Kamis, 23 Oktober 2025. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara luring dan daring (hybrid) bertempat di Ruang Pertemuan CV. Maju Bersama, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, mulai pukul 08.30 Wita hingga selesai. Menurut Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sulbar, Ilham, persiapan yang matang menjadi kunci dalam memastikan kegiatan ini bukan hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pertambangan, dan masyarakat di sekitar wilayah tambang. "Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir komitmen bersama untuk mengimplementasikan program PPM yang berdaya guna, berkeadilan, dan berkelanjutan," ucap Ilham. Ilham mengatakan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam misi mengentaskan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk di sektor pertambangan. Dengan sinergi lintas sektor antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, Dinas ESDM Sulawesi Barat berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat di sekitar wilayah tambang. Naskah : Dinas ESDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Jakarta — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Identifikasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Kearsipan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola kearsipan di tingkat daerah. Kegiatan yang berlangsung pada 21–22 Oktober 2025 di Ruang Serba Guna Nurhadi Magetsari, Gedung ANRI Jakarta, diikuti oleh para kepala dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi serta kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dalam Rakornas ini, dibahas berbagai isu penting, mulai dari penguatan regulasi dan kelembagaan kearsipan di pemerintah daerah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia kearsipan, hingga pengembangan sistem kearsipan digital dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, mendapat kepercayaan sebagai anggota Tim Penyusun Rekomendasi Nasional hasil Rakornas tersebut. Tim ini bertugas merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kapasitas penyelenggaraan kearsipan di seluruh daerah. Selain Mustari Mula, dua kepala dinas lainnya yang turut tergabung dalam tim penyusun rekomendasi adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Karyanadi, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Muh. Dawi Difinubun. “Kearsipan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Melalui Rakornas ini, kita bersama ANRI berkomitmen memperkuat sistem kearsipan daerah agar mampu beradaptasi dengan transformasi digital pemerintahan,” ujar Mustari Mula usai mengikuti sesi pleno penyusunan rekomendasi. Rekomendasi yang dihasilkan dari Rakornas ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional serta panduan teknis bagi pemerintah daerah dalam upaya memperkuat penyelenggaraan kearsipan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan standar nasional. Naskah : Dinas Perpusip Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi dalam kegiatan Webinar ASN Adaptif Seri-47 yang mengusung tema “Penguatan Kompetensi SDM untuk Program Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan secara daring, Kamis 23 Oktober 2025. Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa ASN harus adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil untuk menjawab tantangan penanggulangan kemiskinan yang semakin kompleks. Diperlukan kemampuan analisis, koordinasi lintas sektor, serta pemahaman terhadap pendekatan pembangunan berkelanjutan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai penggerak utama perubahan, dengan terus mengembangkan kompetensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program sosial yang efektif dan berkelanjutan. Kasubag. Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Sulawesi Barat, Andi Yakub, yang turut hadir dalam kegiatan ini mewakili Kepala Dinas Sosial Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Menurutnya, webinar ini memberikan wawasan baru dalam membangun SDM aparatur yang tangguh dan responsif terhadap dinamika sosial, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, Dinas Sosial Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas ASN di lingkupnya, agar mampu menghadirkan pelayanan sosial yang lebih profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PG-BPSDL) yang dilaksanakan secara daring oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Kamis 23 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman teknis dan substansi bagi pemerintah daerah dalam proses penyusunan, penetapan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang berbasis pada potensi, kondisi, dan kebutuhan lokal masing-masing wilayah. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya integrasi aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam setiap tahapan perencanaan, agar kebijakan pangan dan gizi di daerah selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Bappenas berharap pemerintah daerah dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat, khususnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan. Kepala Bidang Rehsos Dinas Sosial Sulbar, Supiati Sahid, yang mengikuti kegiatan ini mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, mengatakan, sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperdalam pemahaman teknis dalam penyusunan dokumen RAD-PG yang lebih kontekstual dengan kondisi wilayah Sulawesi Barat, terutama dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, penanganan kerawanan pangan, dan peningkatan gizi masyarakat rentan dalam mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. ”Dengan adanya pedoman yang komprehensif dari Bappenas, diharapkan implementasi kebijakan pangan dan gizi di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat dan berlangsung di Hotel Grand Putra, Mamuju, Kamis, 23 Oktober 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur perangkat daerah, lembaga vertikal, serta mitra kebencanaan di Sulawesi Barat. Tujuan utamanya adalah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Perwakilan Dinas Sosial Sulbar, Gamaliel, yang mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, mengatakan kehadiran Dinas Sosial dalam forum ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan aspek sosial dan perlindungan masyarakat terdampak bencana. "Hal ini menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial," kata Gamaliel. Gamaliel menegaskan, sebagai bagian dari unsur utama dalam penanganan sosial saat bencana, Dinas Sosial Sulbar siap bersinergi dengan BPBD dan seluruh pihak terkait. Ia juga menekankan, harmonisasi regulasi ini penting agar pelaksanaan program penanggulangan bencana dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dinas Sosial Sulbar juga berkomitmen untuk terus memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat respon terhadap korban bencana, serta memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan cepat dan tepat. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh instansi dapat memahami dan menindaklanjuti substansi Pergub tentang RPBD 2025–2029, sehingga upaya penanggulangan bencana di Sulawesi Barat semakin terarah, responsif, dan humanis. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU — Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029, yang digelar di Hotel Grand Putea, Kamis, 23 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, Junda Maulana menekankan pentingnya dokumen perencanaan penanggulangan bencana sebagai arah kebijakan strategis lima tahunan bagi pemerintah daerah. Ia menyebut, dokumen ini menjadi acuan dalam memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di Sulbar. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga “Dokumen perencanaan penanggulangan bencana itu penting karena akan menjadi arah kebijakan yang kita susun lima tahunan,” jelas Junda Maulana. Menurutnya, ada beberapa poin utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan implementasi dokumen tersebut. Salah satunya adalah penguatan kelembagaan agar koordinasi antarinstansi berjalan solid dan efektif. “Dalam menangani situasi bencana, kelembagaannya harus solid. Kalau tidak, sulit berkolaborasi. Koordinasi antara provinsi, kabupaten, instansi vertikal, dan seluruh stakeholder harus terjalin dengan baik,” ujarnya. Selain penguatan kelembagaan, Junda Maulana menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah. Ia menyebut, penanggulangan bencana tidak akan efektif tanpa pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan dokumen perencanaan yang disusun. “Sebaik apa pun peran pemerintah, kalau masyarakatnya tidak paham, tidak ada artinya. Jadi masyarakat harus betul-betul mengerti isi dokumen dan perannya dalam mitigasi bencana,” tegas Junda Maulana. Ia juga menyoroti keterlibatan dunia usaha dalam proses penanggulangan bencana. Menurut Junda Maulana, sektor swasta tidak bisa hanya menjadi penonton, melainkan turut berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana dan pemulihan ekonomi pasca-bencana. Lebih lanjut, ia mengingatkan, keberhasilan rencana penanggulangan bencana sangat bergantung pada implementasi nyata di lapangan. “Sebaik apa pun dokumen, kalau tidak diimplementasikan, tidak akan bermanfaat. Maka penting dilakukan sosialisasi seperti ini untuk menyamakan persepsi antara pengambil kebijakan, pelaksana, dan masyarakat,” pungkasnya. Untuk mendukung implementasi, Junda Maulana menekankan empat faktor penting:…

Mamuju - Sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar), Pemprov Sulbar melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Rabu, 22 Oktober 2025, bertempat di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar. Rakor dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Dalam kegiatan dibahas strategi untuk meningkatkan PAD dan mengoptimalkan penggunaan SiLPA 2025, juga pentingnya sinergi antara perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plh. Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, Pimpinan dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran pejabat terkait lainnya. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Sulbar, Abdi Yansya Hijrah, yang hadir di rakor tersebut menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar di bawah kepemiminan Gubernur Suhardi Duka (SDK) bersama Wakilnya Salim S Mengga memiliki komitmen kuat untuk menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan membangun sektor-sektor unggulan yang berkelanjutan. "Arahan Bapak Gubenur sangat jelas, menunjukan komitmen Bapak Gubernur dan wakilnya untuk membawa daerah ini menjadi provinsi yang maju dan sejahtera. Kita semua diingatkan untuk fokus pada pencapaian program yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan membangun sektor-sektor unggulan yang berkelanjutan," kata Abdi Yansya. "Pak Gubenur juga menegaskan agar setiap rupiah anggran yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyaat. Tentu menjadi tugas kami dari sektor pariwisata untuk memastikan setiap program disusun berdampak pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan," tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai, menyatakan pihaknya mendukung penuh upaya optimalisasi keuangan daerah yang dicanangkan oleh Gubernur SDK tersebut. Menurut Bau Akram, sektor pariwisata akan melakukan berbagai upaya meningkatkan kepariwisataan di Sulbar, termasuk pengembangan destinasi wisata, pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif, promosi pariwisata, dan peningkatan kualitas pelayanan. "Kami berharap dengan upaya ini, dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan pada akhirnya berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar,…

Mamuju - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Bau Akram Dai, menerima kunjungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar di Rumah Adat Mamuju pada Rabu, 22 Oktober 2025. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kajati Sulbar, Sukarman Sumarinton. Kunjungan ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah, lembaga hukum dan lembaga adat dalam membangun sektor pariwisata di Sulbar. Kadis Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai menyambut baik kunjungan Kajati Sulbar bersama rombongan dan berharap kunjungan ini dapat memperkuat hubungan antara Dinas Pariwisata dan Kejati Sulbar. "Kami sangat menghargai kunjungan ini dan berharap kita dapat bekerjasama dalam membangun sektor pariwisata di Sulbar," ujar Bau Akram. Kadis Pariwisata Sulbar juga mengucapkan terima kasih kepada Kajati Sulbar atas kunjungannya. "Terima kasih atas kunjungan ini, kami merasa terhormat mendapat kunjungan Bapak Kajati," ucapnya. Selama kunjungan, Bau Akram menemani Kajati Sulbar dan peserta wisata budaya mengunjungi Museum Kabupaten Mamuju. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan sejarah Mamuju kepada tamu kehormatan. Setelah mengunjungi museum, Bau Akram juga mengajak Kajati Sulbar dan rombongan mengelilingi kompleks Rumah Adat Mamuju. Bau Akram yang juga merupakan Raja Mamuju, menjelaskan tentang sejarah, dan berbagai hal tentang pakaian dan rumah adat Mamuju. Kerja sama antara Dinas Pariwisata dan Kejati Sulbar sangat penting dalam mengantisipasi permasalahan yang timbul di masyarakat. Termasuk menyelesaikan masalah hukum secara kekeluargaan melalui lembaga adat yang ada. Bau Akram menekankan, dengan kerja sama yang baik, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pariwisata di Sulbar. "Kerja sama antara Dinas Pariwisata dan Kejati sejalan dengan Misi Pembangunan Sulbar yang digagas oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya, Salim S Mengga, khususnya dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas, termasuk sektor pariwisata," katanya. Ia menambahkan, kerja sama ini juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat juga kebanggaan akan adat dan budaya yang akan berpengaruh pada pembangunan…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulbar Tahun 2025–2027. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di Meeting Room Hotel Maleo Mamuju, Kamis, 23 Oktober 2025. Kegiatan konsinyering ini dihadiri oleh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan instansi terkait. Tujuannya adalah menyusun arah kebijakan dan strategi pengendalian inflasi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk tiga tahun ke depan. Dalam sambutannya, Plh Sekprov, Junda Maulana menekankan pentingnya roadmap ini sebagai pedoman kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. “Roadmap ini penting menjadi arah kebijakan daerah dalam upaya penanggulangan inflasi. Karena inflasi ini efeknya sangat luas ketika tidak bisa kita kendalikan. Alhamdulillah, inflasi Sulbar saat ini terjaga — tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah,” ujar Junda. Ia menjelaskan, penyusunan roadmap baru dilakukan karena masa berlaku dokumen sebelumnya telah berakhir. Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulbar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi lama. “Apa yang sudah baik akan kita lanjutkan, dan yang belum optimal akan kita rumuskan kembali,” tambahnya. Lebih lanjut, Junda menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Pengendalian inflasi tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kolaborasi semua pihak,” katanya. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi barang agar inflasi tetap terkendali. Menurutnya, persoalan inflasi berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan misi pertama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga dalam mendorng pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan “TPID tidak hanya berbicara soal inflasi, tapi juga penurunan kemiskinan. Karena daya beli masyarakat yang lemah bisa memicu inflasi,” jelasnya. Junda juga mengingatkan agar dalam penilaian inflasi tidak hanya fokus pada dua daerah utama yakni Kabupaten Mamuju dan Majene, tetapi memperhatikan seluruh…

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) menerima update Peringatan Dini Cuaca dari BMKG Kelas II Tampa Padang, Mamuju, Sulbar, pada Selasa (22/10/2025) pukul 17.21 WITA. Dalam informasi tersebut, BMKG menyebutkan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pukul 17.35 WITA di beberapa wilayah, antara lain: Kabupaten Pasangkayu: Bambalamotu, Pasangkayu, Pedongga Kabupaten Mamasa: Pana Kabupaten Mamuju Tengah: Karossa dan sekitarnya. Potensi hujan juga dapat meluas ke wilayah: Kabupaten Pasangkayu: Dapurang, Tikke Raya, Bambaira Kabupaten Mamuju: Sampaga, Tommo Kabupaten Mamasa: Sesenapadang, Nosu Kabupaten Mamuju Tengah: Tobadak, Pangale, Budong-Budong, Topoyo dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 19.30 WITA. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang dapat terjadi akibat cuaca ekstrem. “BPBD Sulbar terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan BPBD kabupaten, serta memastikan tim TRC tetap siaga di lapangan. Kami mengimbau masyarakat agar segera melapor ke pemerintah desa atau BPBD terdekat jika terjadi kondisi darurat,” ujar Yasir Fattah. Arahan dan petunjuk Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar seluruh jajaran perangkat daerah terkait meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap potensi bencana akibat kondisi cuaca yang dinamis. BPBD Sulbar melalui Pusdalops terus memantau perkembangan kondisi cuaca terkini dan memperkuat sistem informasi kebencanaan guna memastikan keselamatan masyarakat di seluruh wilayah Sulbar. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar