Mamuju - Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Barat (Kadispar Sulbar), Bau Akram Dai, menerima audiensi Duta Wisata Sulbar Evi Kurnia Syari dan Muh. Akbar Mupajrin, di ruang kerjanya pada Kamis, 23 Oktober 2025. Kunjungan dimaksudkan melaporkan kesiapan mereka mengikuti ajang Pemilihan Duta Wisata tingkat nasional sekaligus meminta dukungan dari pemerintah daerah. Pada kesempatan itu, Bau Akram Dai didampingi Kabid Pemasaran Pariwisata Dispar Sulbar, Abdi Yansya Hijrah. Kadispar Sulbar, Bau Akram Dai menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh keikutsertaan Evi Kurnia Syari dan Muh. Akbar Mupajrin pada ajang nasional tersebut. Ia berpesan agar keduanya mempersiapkan diri dengan baik sehingga mampu bersaing dengan wakil provinsi lainnya. "Kita berharap mereka mampu memberikan yang terbaik bagi Sulbar. Kepada mereka saya sampaikan agar mereka betul-betul mempersiapkan diri menghadapi kompetisi nasional ini," kata Bau Akram. Menurut Kadispar Sulbar, pada Pemilihan Duta Wisata tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai potensi wisata Sulbar. "Ini kesempatan besar mempromosikan destinasi wisata Sulbar. Kita punya banyak potensi wisata yang menarik baik wisata alam, budaya, bahari, bahkan juga wisata minat khusus," ujarnya. Di kesempatan yang sama, Bau Akram menekankan pentingnya membawa nama baik daerah dengan menonjolkan nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas utama. Ia menyebut hal tersebut sejalan dengan Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Sulbar yang unggul dan berkarakter. Sementara itu, Kabid Pemasaran Pariwisata Dispar Sulbar, Abdi Yansya Hijrah menambahkan bahwa para duta diharapkan dapat memperkenalkan destinasi wisata unggulan daerah kepada masyarakat nasional. Ia juga menuturkan pentingnya perwakilan Sulbar hadir pada ajang nasional seperti Pemilihan Duta Wisata tersebut. "Duta wisata itu penting untuk memperluas jejaring promosi pariwisata antar provinsi. Kami berharap para duta aktif memperkenalkan potensi pariwisata Sulbar kepada masyarakat nasional," kata Abdi Yansya. Dengan dukungan penuh dari Dispar Sulbar, Evi Kurnia Syari dan Muh. Akbar Mupajrin menyatakan siap untuk mempromosikan…

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima laporan dari Pusdalops BPBD Kabupaten Mamasa terkait kejadian bencana banjir yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Dusun Lombonan, Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, pada Kamis, 23 Oktober 2025 pukul 20.43 WITA. Peristiwa ini disebabkan oleh hujan lebat yang terjadi terus-menerus di wilayah tersebut sehingga mengakibatkan jembatan menuju lokasi perkemahan siswa SMP Negeri 1 Mamasa hanyut terbawa arus sungai. Berdasarkan informasi sementara yang diterima, tidak terdapat korban jiwa (nihil korban) dalam kejadian ini. Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD Mamasa telah melakukan koordinasi dengan BPBD Sulbar, TNI, POLRI, serta instansi terkait dan pihak kecamatan maupun desa dalam rangka melakukan upaya penanganan dan pemantauan situasi di lapangan. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kondisi di Mamasa dan siap memberikan dukungan yang diperlukan oleh BPBD Mamasa. “Kami terus berkoordinasi dengan BPBD Mamasa dan instansi terkait untuk memastikan kondisi masyarakat aman serta memastikan jalur akses yang terdampak segera dapat ditangani. Ini menjadi perhatian serius karena lokasi kejadian berada di area aktivitas masyarakat dan pelajar,” ujarnya. Yasir Fattah menegaskan, langkah-langkah penanganan yang dilakukan BPBD sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar pemerintah daerah sigap merespons setiap kejadian bencana dan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. BPBD Sulbar mengimbau masyarakat di wilayah Mamasa dan sekitarnya untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat dan aliran sungai yang meningkat, serta segera melaporkan jika terjadi kondisi darurat kepada pihak berwenang terdekat. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Arnidah, memberikan masukan penting dalam kegiatan Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029, di Hotel Grand Putra Mamuju, Kamis 23 Oktober 2025. Dalam arahan, Arnidah menyampaikan bahwa Pergub yang telah disusun oleh BPBD Sulbar diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan daerah dalam penanggulangan bencana. Ia menegaskan, Pergub ini akan menjadi acuan bagi BPBD maupun instansi terkait dalam menyusun rencana strategis, program, serta langkah operasional di tingkat provinsi untuk menghadapi potensi ancaman bencana di wilayah Sulbar. “Pergub RPB ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi arah kebijakan dan landasan teknis bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Dengan adanya keselarasan antarinstansi, kita dapat memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat respon terhadap setiap kejadian bencana,” ujar Arnidah. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyambut baik masukan tersebut dan menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penerapan Pergub RPB. Menurutnya, sinergi dan komitmen bersama menjadi kunci utama untuk mewujudkan daerah yang tangguh bencana. “Kami memastikan bahwa Pergub RPB ini akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas penanggulangan bencana melalui perencanaan yang terarah dan partisipatif,” kata Yasir Fattah, Jumat 24 Oktober 2025. Sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, menekankan bahwa pelaksanaan Pergub RPB harus benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah. "Seluruh OPD dan pemangku kepentingan di Sulbar diharapkan berperan aktif dalam implementasi RPB, sehingga visi “Sulawesi Barat Tangguh Bencana” dapat terwujud secara nyata," tutup Yasir Fattah. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Suasana hangat menyelimuti ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada Jumat pagi 24 Oktober 2025. BPKPD Sulbar menerima kunjungan dari PT Pertamina Patra Niaga, yang dihadiri langsung oleh Supiyatin, Manajer PT Pertamina Patra Niaga Area Sulawesi, bersama timnya. Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman, serta sejumlah pejabat eselon IV di lingkup bidang pendapatan daerah. Pertemuan ini membahas tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terkait adanya kurang bayar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) oleh pihak PT Pertamina Patra Niaga. Dalam kesempatan tersebut, pihak Pertamina menyampaikan pendekatan persuasif dengan mengajukan permohonan keringanan atau mekanisme pembayaran secara bertahap (cicilan) atas kewajiban yang menjadi temuan audit. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa usulan tersebut akan segera dilaporkan kepada Gubernur Sulbar, mengingat keputusan akhir mengenai kebijakan pembayaran berada di tangan pimpinan daerah. "Kami tentu menyambut baik itikad baik dari pihak PT Pertamina Patra Niaga untuk menyelesaikan kewajiban sesuai hasil temuan BPK-RI. Namun, untuk mekanisme teknis seperti keringanan atau cicilan, kami akan terlebih dahulu melaporkannya kepada Bapak Gubernur Sulbar untuk mendapatkan arahan dan keputusan,” ujar Ali Chandra. Ia menambahkan, langkah komunikasi yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga menjadi sinyal positif bagi Pemprov Sulbar dalam memperkuat koordinasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. "Ini angin segar bagi Pemprov Sulbar karena menunjukkan komitmen bersama dalam menindaklanjuti hasil audit dan memperkuat tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKPD Sulbar, Nuruddin Rahman, menjelaskan bahwa temuan BPK-RI yang dibahas berkaitan dengan selisih perhitungan dan pelaporan PBBKB yang menjadi kewajiban PT Pertamina Patra Niaga kepada Pemprov Sulbar. "Kurang bayar yang menjadi temuan BPK-RI ini terkait selisih setoran PBBKB dari hasil distribusi bahan bakar di wilayah Sulbar. Kami…

Polman - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan kemampuan daya beli masyarakat. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Turun Sawah tingkat Daerah Irigasi Lakejo di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (24/10/2025). Kegiatan Rapat Turun Sawah tersebut digelar dalam rangka musim tanam rendengan tahun 2025/2026 di areal Bendungan Lakejo, Desa Dakka, Kabupaten Polman. Turut hadir Bupati Polman Samsul Mahmud, anggota DPRD Provinsi Sulbar, pimpinan OPD dari tingkat provinsi dan kabupaten, serta para kelompok tani. Dalam sambutannya, Gubernur SDK menyampaikan harapan agar produksi gabah petani di Sulbar terus meningkat, seiring dengan membaiknya sistem irigasi dan dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan produksi harus diimbangi dengan pengendalian harga agar tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi. “Kalau hulunya sudah bagus, kita bawa ke hilir, yaitu harga di pasar. Harga beras tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, pemerintah yang beli di bawah HPP, tapi kalau terlalu tinggi, dilakukan operasi pasar agar stabil,” ujar SDK. Menurutnya, harga beras yang terlalu tinggi hanya akan menguntungkan petani sementara masyarakat kesulitan membeli. Sebaliknya, harga yang terlalu rendah dapat merugikan petani. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menciptakan keadilan ekonomi. “Kalau gabah Rp8.000 per kilogram, berarti harga beras bisa Rp16.000 di pasar. Tentu masyarakat tidak mampu. Karena itu pemerintah menetapkan harga sekitar Rp13.500 agar petani tetap untung dan masyarakat tetap bisa membeli,” jelasnya. SDK menekankan bahwa keseimbangan harga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan daerah, sekaligus mendukung daya saing beras lokal Sulbar di pasar nasional. Sementara itu, Bupati Polman Samsul Mahmud menyampaikan bahwa sistem irigasi Lakejo menjadi tulang punggung produksi pertanian di wilayah Tapango. Irigasi tersebut mengairi sekitar 1.250 hektar sawah dan berdampak langsung terhadap peningkatan hasil panen petani. “Masyarakat kami di Tapango sangat bergantung pada irigasi ini.…

Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam perencanaan pembangunan daerah. Pada Jumat, 24 Oktober 2025, Sekretaris Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, yang bertindak sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bapperida, melakukan supervisi dan pendalaman daftar kerja Isu Strategis Daerah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat di Ruang Rapat BPKP Mamuju. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan Laporan Eksekutif Daerah (LED) yang digagas oleh BPKP sebagai upaya memperkuat efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan sektoral di daerah. “BPKP terus mengawal efektivitas perencanaan dan penganggaran sektoral, termasuk di Sulawesi Barat. Melalui supervisi ini, kami melakukan pendalaman terhadap daftar kerja isu strategis yang menjadi konsentrasi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Laporan Eksekutif Daerah Tahun 2025,” ujar Darwis Damir. Dalam kesempatan tersebut, Bapperida Sulbar menekankan pentingnya keselarasan antara isu strategis daerah dengan Visi dan Misi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”. “Kami berharap, melalui pendalaman ini, penyampaian isu strategis dan statistik sektoral yang menjadi konsentrasi kepala daerah dapat sejalan dengan arah pembangunan daerah. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi BPKP dalam memberikan rekomendasi pengawasan perencanaan,” jelas Darwis. Dalam supervisi tersebut, Bapperida Sulbar bersama tim BPKP membahas sejumlah tema utama yang tertuang dalam kertas kerja konfirmasi BPKP, yakni Kesejahteraan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pertumbuhan Ekonomi. “Ketiga hal ini merupakan isu fundamental yang menjadi perhatian utama daerah. Dengan kondisi celah fiskal yang terbatas, efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi sangat krusial,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menyambut baik supervisi dan pendampingan yang dilakukan oleh BPKP. Ia menilai, kegiatan ini merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan perencanaan berbasis akuntabilitas. “Supervisi Laporan Eksekutif Daerah ini memiliki pendekatan berbeda dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).…

Mamuju – Dalam rangka memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Tim SPBE Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Rapat Koordinasi, Jumat, 24 Oktober 2025. Rapat berlangsung di Ruang Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi Setda Sulbar. Kegiatan ini dipimpin Plt. Kasubag Tata Usaha Biro Organisasi Setda Sulbar, Simon Sinai. Implementasi SPBE akan mendukung harapan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Menurut Plt. Kasubag Tata Usaha Biro Organisasi Setda Sulbar, Simon Sinai, kegiatan ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, serta mengintegrasikan dan mengoptimalkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Simon Sinai menegaskan, SPBE bukan hanya tugas bagi anggota yang tergabung dalam Tim SPBE saja, namun semua ASN dan Non ASN harus mampu terlibat dalam pelaksanaan SPBE. ‘’Mau tidak mau, kita semua harus mampu terlibat dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ini. Teman-teman yang harus mengupgrade kemampuannya dalam pemanfaatan teknologi dalam menunjang tugas kita sehari-hari,’’ tegas Simon. Asri Abdullah, salah seorang anggota Tim SPBE menyampaikan, fungsi SPBE dapat menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. ‘’Setelah kita mengenal SPBE, kegiatan pelaksanaan tugas sehari-hari bisa berjalan lebih cepat, contoh dalam penggunaan aplikasi Srikandi yang mampu mempercepat penerbitan dan pendistribusian persuratan,’’ jelas Asri. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima update laporan Peringatan Dini Cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Jumat, 24 Oktober 2025 pukul 13.50 WITA. Dalam laporan tersebut, BMKG menyampaikan bahwa berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pukul 14.20 WITA di wilayah: • Kabupaten Mamuju: Mamuju dan sekitarnya. Kondisi ini juga dapat meluas ke wilayah: • Kabupaten Mamuju: Tapalang, Kalukku, Simboro, Tapalang Barat. • Kabupaten Mamasa: Aralle, Tabulahan, dan sekitarnya. BMKG memperkirakan potensi cuaca ekstrem ini masih dapat berlangsung hingga pukul 15.30 WITA. Menanggapi peringatan dini ini, Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana (Plt. Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. “BPBD Sulbar bersama Pusdalops terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan BPBD kabupaten. Kami mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang cepat, serta segera melapor ke aparat desa atau posko BPBD terdekat jika terjadi kondisi darurat,” ujar Yasir Fattah. Ia menambahkan, kewaspadaan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar seluruh jajaran BPBD di provinsi maupun kabupaten meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem. “Instruksi Bapak Gubernur sangat jelas, bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. BPBD diminta untuk siaga penuh dan memastikan sistem peringatan dini serta jalur komunikasi berjalan dengan baik,” tambahnya. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti perkembangan informasi cuaca terkini melalui situs resmi BMKG di:? https://nowcasting.bmkg.go.id Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima informasi dari Pusdalops BPBD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mengenai kejadian angin kencang yang terjadi pada Selasa, 21 Oktober 2025, sekitar pukul 06.00 Wita. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, dan mengakibatkan satu pohon kelapa tumbang. Pohon tersebut menimpa rumah milik warga atas nama Allin (40 tahun) yang berlokasi di Dusun Pullipe, sehingga rumah tersebut mengalami kerusakan sedang (RS), khususnya pada bagian atap dapur. Berdasarkan laporan yang diterima, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Tim BPBD Polman telah turun ke lokasi untuk melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat dalam upaya penanganan awal. Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, Jumat 24 Oktober 2025, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan BPBD Polman untuk memastikan langkah penanganan di lapangan. “Kami mengapresiasi respon cepat BPBD Polman yang segera menindaklanjuti laporan warga. BPBD Sulbar terus memantau kondisi cuaca dan potensi bencana serupa agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” ujar Yasir Fattah. Ia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari petunjuk dan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar seluruh jajaran BPBD di provinsi maupun kabupaten tetap siaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti angin kencang dan hujan lebat yang dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat. BPBD Sulbar mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap kondisi cuaca ekstrem, terutama di wilayah pesisir dan daerah rawan pohon tumbang. Jika menemukan tanda-tanda bahaya, warga diharapkan segera melapor ke aparat desa atau BPBD terdekat. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Polman – Hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membuahkan hasil nyata. Desa Paku, Kecamatan Binuang, akan mendapat pembangunan jaringan irigasi dengan nilai anggaran sekitar Rp25 miliar yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada tahun 2026 mendatang. Bupati Polman, Samsul Mahmud, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Rapat Turun Sawah di areal Bendungan Lakejo, Desa Dakka, Polman. Ia menegaskan, bantuan anggaran itu tidak terlepas dari perhatian dan dukungan penuh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK). “Berkat dukungan Pak Gubernur Sulbar, irigasi yang ada di Paku kita dapat bantuan anggaran kurang lebih Rp25 miliar dan akan dibangun tahun 2026,” ujar Samsul Mahmud. Menurutnya, irigasi di Desa Paku sudah hampir 30 tahun tidak pernah dikerjakan, sehingga pengairan ke lahan pertanian warga tidak maksimal. “Sudah hampir tiga dekade irigasi itu tidak tersentuh. Alhamdulillah, berkat support dan perhatian Pak Gubernur serta kerja sama kita semua, akhirnya tahun 2026 akan dikerjakan,” tambahnya. Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menjelaskan bahwa irigasi di Kecamatan Binuang tersebut berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan, Sulawesi Selatan. “Ternyata wilayah kerjanya itu bukan di Sulawesi Barat, tapi di Sulawesi Selatan. Jadi nanti yang akan mengerjakan adalah BBWS Pompengan, bukan balai yang ada di Sulbar,” terang SDK. (Rls)