Mamuju - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy, turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemenuhan Bukti Dukung Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara ini berlangsung di Aula Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Selasa 3 September 2024. Rakor ini membahas berbagai upaya dan langkah strategis yang perlu diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dalam memenuhi bukti dukung MCP. MCP-KPK adalah inisiatif dari KPK untuk meningkatkan pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah melalui pemantauan dan evaluasi. Rakor ini dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan juga dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov Sulbar lainnya. Mereka bersama-sama merumuskan langkah-langkah konkret untuk memenuhi target MCP dan memastikan bahwa praktik-praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dapat terwujud di Sulbar. Dalam rakor, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam memastikan implementasi MCP berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Asran Masdy menegaskan bahwa Dinas Kesehatan akan terus mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemprov Sulbar. Dengan adanya rakor ini, diharapkan Sulbar dapat terus berkomitmen dalam upaya pencegahan korupsi dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan transparan kepada masyarakat. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Sekretaris Provinsi ) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Idris memastikan, Monitoring Center for Prevention (MPC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah terpenuhi. MPC sendiri merupakan program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi, agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. "Kita lakukan rapat khusus untuk memastikan MCP untuk KPK, itu biasanya ada instrumen yang disampaikan, itu kita sudah penuhi. Artinya, mamastikan untuk dipenuhi," kata Muhammad Idris, saat diwawancarai wartawan usai melakukan rapat dengan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, Selasa, 4 September 2024. Dalam rapat koordinasi itu, kata Muhammad Idris, pihaknya terfokus pada pengadaan barang dan jasa. Hal itu dilakukan, untuk memastikan area tersebut semakin baik kedepannya, bahkan memenuhi target nasional. "Dari delapan area intervensi yang kita didiskusikan tadi adalah area pengadaan barang dan jasa yang kita pastikan di 2024 ini, selain untuk kebutuhan internal di kita idealisme untuk pengadaan barang dan jasanya semakin baik, itu juga kita berusaha untuk memenuhi target-target nasional dalam rangka pengadaan barang dan jasa di Sulbar. Kita mau, Sulbar ini semakin hari, semakin memenuhi unsur yang terbaik dalam rangka pengadaan barang dan jasa," ungkapnya. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, pihaknya terus berjuang untuk melakukan review terhadap titik-titik rawan terjadinya korupsi, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dapat terhindarkan. "Kita berjuang bersama dengan teman-teman, terutama Karo Pengadaan Barang dan Jasa, untuk mereview misalnya dari lima titik rawan korupsi, itu kita periksa satu-satu, mana yang sudah terpenuhi dan mana yang sedang dalam proses, mana yang belum terpenuhi. Dan itu tujuannya adalah memastikan semua OPD itu sadar mengenai peluang-peluang "korupsi" termasuk dalamnya pemeriksaan dari KPK yang menunjukkan kepedulian pemerintah daerah itu tinggi, rendah atau kurang," pungkas Muhammad Idris. Dari hasil review yang Pemprov Sulbar lakukan, masih ada yang harus diperjuangkan untuk terpenuhinya MCP KPK itu.…

MAMUJU - Sekretaris Provinsi ) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Idris memastikan, Monitoring Center for Prevention (MPC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah terpenuhi. MPC sendiri merupakan program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi, agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. "Kita lakukan rapat khusus untuk memastikan MCP untuk KPK, itu biasanya ada instrumen yang disampaikan, itu kita sudah penuhi. Artinya, mamastikan untuk dipenuhi," kata Muhammad Idris, saat diwawancarai wartawan usai melakukan rapat dengan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, Selasa, 4 September 2024. Dalam rapat koordinasi itu, kata Muhammad Idris, pihaknya terfokus pada pengadaan barang dan jasa. Hal itu dilakukan, untuk memastikan area tersebut semakin baik kedepannya, bahkan memenuhi target nasional. "Dari delapan area intervensi yang kita didiskusikan tadi adalah area pengadaan barang dan jasa yang kita pastikan di 2024 ini, selain untuk kebutuhan internal di kita idealisme untuk pengadaan barang dan jasanya semakin baik, itu juga kita berusaha untuk memenuhi target-target nasional dalam rangka pengadaan barang dan jasa di Sulbar. Kita mau, Sulbar ini semakin hari, semakin memenuhi unsur yang terbaik dalam rangka pengadaan barang dan jasa," ungkapnya. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, pihaknya terus berjuang untuk melakukan review terhadap titik-titik rawan terjadinya korupsi, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dapat terhindarkan. "Kita berjuang bersama dengan teman-teman, terutama Karo Pengadaan Barang dan Jasa, untuk mereview misalnya dari lima titik rawan korupsi, itu kita periksa satu-satu, mana yang sudah terpenuhi dan mana yang sedang dalam proses, mana yang belum terpenuhi. Dan itu tujuannya adalah memastikan semua OPD itu sadar mengenai peluang-peluang "korupsi" termasuk dalamnya pemeriksaan dari KPK yang menunjukkan kepedulian pemerintah daerah itu tinggi, rendah atau kurang," pungkas Muhammad Idris. Dari hasil review yang Pemprov Sulbar lakukan, masih ada yang harus diperjuangkan untuk terpenuhinya MCP KPK itu.…

Mataram - Pemprov Sulbar mendapat penghargaan Sistem Informasi Kearsipan Daerah Terintegrasi (SRIKANDI) secara nasional. Dimana Pemprov Sulbar keluar sebagai peringkat kedua diantara seluruh provinsi di Indonesia. Kadis Perpustakaan Sulbar Khaeruddin Anas mengatakan penghargaan ini merupakan apresiasi dari pemerintah pusat atas dedikasih yang dilakukan Pemprov Sulbar. "Saya mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin, hari ini di Mataram. Sulawesi Barat pada peringkat Kedua Nasional," kata Khaeruddin, Selasa 3 September 2024. Ia menambahkan ini merupakan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, makanya Pemprov Sulbar dapat penghargaan. "Sebenarnya hari ini penghargaan didapatkan merupakan apresiasi masalah kemampuan seluruh perangkat OPD untuk menggunakan Srikandi," ungkapnya. Sementara itu, ini akan terus menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sulbar, karena daerah lain juga pasti akan berinovasi. "Dalam RPJMD kita sistem berbasis digital sudah menjadi poin penting, komitmen kita tidak bisa lagi tidak dilakukan. Makanya didorong terus harus menggunakan Srikandi," tandasnya.(rls)

Mamuju -- Atlet dayung Sulbar Ramlah Baharuddin berhasil masuk dibabak final setelah finish juara satu pada babak pengisihan jarak 1.000 meter. Ramla berhasil mengalahkan perwakilan DKI Jakarta, Papua, Sultra dan tuan rumah Aceh. Saat bertanding Ramla berhasil memenangkan race 6 dengan catatan waktu 03:49.432, sementara atlet DKI Jakarta yang berada diposisi kedua hanya sampai catatan waktu 03:53.255. Ketua rombongan atlet Sulbar Syahrir Hamdani mengatakan sangat bersyukur karena Cabor Dayung berhasil masuk final yang akan dilombakan besok Rabu 4 September 2024. "Alhamdulillah Ramla sudah masuk final, kondisi atlet saat ini dengan keadaan baik tampa ada cedera dan hari ini juga kita antar mencari warung paling bagus di Aceh," kata Syahrir, Selasa 3 September 2024. Sementara itu, Syahrir harap seluruh atlet diberbagai cabor yang ikut PON XXI Aceh-Sumut bisa menyusul mendapatkan prestasi seperti Ramla. "Semoga ini menjadi motivasi bagi atlet lain, meskipun para atlet saat ini terus berusaha. Kita berharap hubungan pelatih, atlet dan offisial tetatp dijaga serta kompak," ungkapnya. Sebab, lanjut Syahrir karena meskipun skil tinggi kalau tidak ada kekompakan tentu akan menghasilkan yang tidak baik. "Jadi ini betul-betul diperhatikan non tekhnisnya, seperti yang kita lakukan sekarang memperhatikan non tekhnis atlet dayung," tandasnya. Diketahui, Ramla juga akan mengikuti lomba dayung pada PON XXI Aceh-Sumut pada jarak 500 meter pada tanggal 5 September 2024.(rls)

LAMPUNG—Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Nuryani bersama Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Dharmawangsa, mengikuti Studi Banding Implementasi Payment For Enviromental Services (PES) atau Pembayaran Jasa Keuangan, di Provinsi Lampung. Studi Banding yang berlangsung selama 5 hari ini dimulai pada Selasa hingga Sabtu (27-31 Agustus 2024) diikuti oleh beberapa stakeholder terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pendamping dari pusat, Junaedi dan tim, Forest Programme IV yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jerman dalam rehabilitasi lahan dan hutan sebagai pelaksana kegiatan, Saiful dan tim yang berkolaborasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Karama yang di Ketua oleh Marthen Albert Gerungan dan tim, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Muh. Nur Parantean (Mantan Kadis Kehutanan Sulbar), Ketua Forum Daerah Tangkap Air (DTA) Usman Asmar (Mantan Kepala BPDAS di beberapa provinsi), Hasanuddin Molo (Akademisi dan Peneliti dari Universitas Muhammadiyah Makassar). Selain Biro Hukum Setda Sulbar, kegiatan ini juga diikuti Sekretaris Dinas Kehutanan Sulbar Suharnani, serta dari PLTA Bakaru dan 2 Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Pinrang yang masing-masing diwakili oleh Muh. Ibrahim dan Syarifuddin. Studi Banding dilakukan di beberapa kabupaten di Lampung. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui penerapan pembayaran jasa lingkungan yang sudah berjalan di Provinsi Lampung dan untuk mengumpulkan bahan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Jasa Lingkungan tersebut. Pembayaran Jasa Lingkungan merupakan salah satu instrumen yang diterapkan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan, penerima manfaat akan memberikan kompensasi kepada penyedia jasa lingkungan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Di Lampung, para KTH melakukan penanaman kopi untuk melestarikan kembali hutan yang tandus dan untuk mengurangi sedimentasi yang terjadi di sungai Way Besai sehingga pihak PLTA Way Besay diuntungkan juga dalam penanaman yang dilakukan oleh para KTH. Kompensasi yang diberikan oleh PLTA Way…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Kesehatan dengan bangga menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) atas pencapaian luar biasa dalam Program Surveilans pada tahun 2023. Sertifikat Penghargaan diberikan dalam Pertemuan Nasional Surveilans PD3I yang berlangsung di The Margo Hotel Depok, Jl. Margonda No. 358, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, pada Selasa-Jumat (27-30 Agustus 2024). Pemberian penghargaan sebagai apresiasi atas keberhasilan Sulbar dalam mencapai target Non-Polio Acute Flaccid Paralysis (NPAFP) Rate lebih dari 2 per 100.000 penduduk berusia di bawah 15 tahun, serta Discarded (bukan campak, bukan rubella) Rate lebih dari 2 per 100.000 penduduk. Capaian ini menunjukkan komitmen tinggi dari Pemprov Sulbar dan seluruh tenaga kesehatan di Sulbar dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yakni penemuan kasus AFP (lumpuh layuh akut) untuk mencegah terjadinya Polio dan kasus Campak Rubella diwilayah Sulbar. Dan tentu saja bila tidak dicegah sejak dini akan menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja keras semua pihak yang terlibat dalam program ini. "Pencapaian ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat Sulbar dapat hidup sehat dan terhindar dari penyakit yang dapat dicegah," kata Asran Masdy, Senin 2 September 2024. Program Surveilans Dinas Kesehatan Sulbar telah menunjukkan efektivitasnya dalam mendeteksi dan menangani kasus-kasus NPAFP serta memastikan kasus-kasus yang dicurigai sebagai campak atau rubella dapat didiskualifikasi dengan tepat. Dengan penghargaan ini, diharapkan Sulbar dapat terus menjadi contoh bagi provinsi lain dalam upaya mencapai target kesehatan nasional, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program imunisasi dan kesehatan lainnya. Sertifikat Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Sulbar untuk terus memperkuat sistem kesehatan, khususnya dalam bidang surveilans dan…

MAMUJU - Sekprov Muhammad Idris menghadiri penutupan pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan ke-4 dan sekaligus launching LMS pengembangan kompetensi appe sulapa di Marasa Corner, Senin 2 September 2024. Kegiatan ini dihadiri 39 peserta dari eselon IV dimana mengikuti selama kurang lebih empar bulan lamanya. "Mereka ini pimpinan masa depan Sulbar, makanya kita harus persiapkan dari awal bisa menjadi leader mumpuni," kata Idris. Ia menambahkan bahwa pelatihan ini bukan hanya teknis, tapi pelatihan kepemimpinan. Dimana didalamnya banyak hal yang dipelajari. "Mulai kompetensi menjadi pemimpin untuk penuntun arah, membangun kolaborasi dan berbagai kebutuhan lainnya. Ini penting karena Sulbar masa depan harus disiapkan tenaga muda baru," tambahnya. Mantan Kepala LAN Makassar itu juga mengungkapka launching LMS kompetensi appe sulapa ini sebagai bagian dari inovasi yang dilakukan BPSDM Sulbar. "Harus ada hasil konkrit yang menunjukkan kemampuan Kepala BPSDM dalam melakukan perubahan. Makanya kita syukuran bisa dilaunching, ini kombinasi antara prinsip lokal dengan kebutuhan sekarang seperti ASN adaptif, profesional, hingga kemampuan membangun pelayanan baik," ungkapnya. Sedangkan, Kepala BPSDM Sulbar Farid Wajdi menyampaikan peserta pelatihan ini menyasar ASN eselon IV. Ini diharapkan peserta mendapatkan kemampuan memimpin tempatnya bekerja. "Jadi mereka mampu berinovasi dan perubahan tempatnya bekerja. Apa yang selama ini dilakukan punya efek pekerjaan dan berdampak kepada masyarakat," ucap Farid. Sehingga, apa yang dihasilkan itu mampu dilaksanakan berefek kepada layanan kepada masyarakat. Mereka menjadi memimpin perubahan. "Kalau launching appe sulapa ini, kita mau bahwa setiap daerah mempunyai khas sendiri yang energi bagi orang untuk melakukan menghadapi masa depannya," ujarnya. Dimana energi masa lalunya ditransformasi ke masa depan. Itulah disebut appe sulapa, namun perlu membuat kegiatan yang berbasis digital. "Mudah-mudahan melalui LMS ini bisa diakses semua kubutuhan di masing-masing OPD,"tandasnya.(rls)

Mamuju - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD BPHMT IB Sulbar di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulbar, mendapatkan bantuan berupa 10 ekor Kambing Peranakan Etawa (PE) dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) melalui BPTU dan HMT Pelaihari Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu, (01/09/2024). Bantuan ini diserahkan perwakilan dari BPTU dan HMT Pelaihari Kalsel Daniel G. kepada Kepala UPTD BPHMT IB Sulbar Nurdin beserta staf. Bantuan ini merupakan bagian dari program peningkatan populasi bibit ternak unggul. Bantuan Kambing PE ini terdiri dari 9 ekor betina dan 1 ekor jantan. Kambing-kambing tersebut diberangkatkan dari Pelaihari Kalsel pada hari Selasa menuju Instalasi Karantina Hewan di Batulicin untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh selama dua hari. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kambing-kambing tersebut bebas dari penyakit dan layak untuk dikembangbiakkan di daerah tujuan. Setelah memenuhi semua prosedur kesehatan, kambing-kambing ini kemudian diangkut menggunakan kapal laut menuju Pelabuhan Barru, dan dilanjutkan dengan pengangkutan menggunakan pickup ke Mamuju. Selama perjalanan, kambing-kambing ini dipantau secara intensif oleh perawat ternak dan pengawas bibit ternak dari BPTU dan HMT Pelaihari untuk memastikan ternak tiba dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Kepala UPTD BPHMT dan IB Sulbar, Nurdin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan ini. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta BPTU dan HMT Pelaihari atas bantuan ternak kambing ini. Kami berharap bantuan ini dapat berkembang dan menjadi salah satu peningkat pendapatan asli daerah,” kata Nurdin. Nurdin menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga dan merawat ternak tersebut dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif sangat mengapresiasi terhadap bantuan Kambing PE yang diberikan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI melalui BPTU dan HMT Pelaihari Kalsel. Syamsul…

Mamuju-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya untuk menggunakan e-Katalog dalam setiap kegiatan yang melibatkan pihak ketiga (hotel). Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana (Plt. Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, Senin 2 September 2024. Penggunaan e-Katalog dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu kegiatan yang ditekankan oleh Muhammad Yasir Fattah adalah penggunaan e-Katalog dalam mitigasi bencana. "Kami berkomitmen untuk menggunakan e-Katalog, terutama dalam kegiatan yang melibatkan pihak ketiga, seperti pemanfaatan hotel di Kabupaten Majene, Mamasa, dan Pasangkayu. Ini dilakukan agar proses pengadaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan transparan," ujar Yasir Fattah. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya BPBD Sulbar untuk memastikan bahwa semua kebutuhan terkait penanggulangan bencana dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat, terutama dalam situasi darurat. Dengan menggunakan e-Katalog, BPBD Sulbar dapat memilih penyedia barang dan jasa yang telah terverifikasi dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Yasir Fattah menambahkan, penggunaan e-Katalog akan mempercepat proses pengadaan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan mitigasi bencana di Sulbar dapat bekerja dengan lebih efisien dan profesional. "Kami ingin memastikan bahwa semua langkah yang kami ambil adalah untuk kebaikan masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi bencana. Dengan e-Katalog, kami bisa lebih memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada," tutupnya. Dengan komitmen ini, BPBD Sulbar berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan dalam penanggulangan bencana dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat di wilayah Sulbar. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar