Mamuju - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, memberikan materi dalam kegiatan Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang dilaksanakan secara Blended Learning pada Sabtu 26 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi yang aman, bermutu, dan berkelanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam paparannya, dr. Nursyamsi Rahim menekankan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagai bagian dari upaya pencapaian target Quick Wins Sulbar Sehat, yang dicanangkan oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. “Pelatihan ini bukan sekadar peningkatan kompetensi, tetapi juga bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Sulawesi Barat yang unggul dan berkarakter, sebagaimana tertuang dalam Panca Daya Pemprov Sulbar,” ujar dr. Nursyamsi. Provinsi Sulawesi Barat menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan keluarga berencana, seperti masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta dominasi penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek. Berdasarkan data terbaru, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implan masih tergolong rendah, sementara sebagian besar peserta masih mengandalkan suntikan dan pil. Kegiatan pelatihan ini menjadi momentum penting dalam menyiapkan tenaga kesehatan agar mampu memberikan layanan konseling dan kontrasepsi berbasis hak reproduksi, serta mengurangi angka kehamilan berisiko melalui edukasi dan pelayanan yang terstandarisasi. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para dokter dan bidan di Sulawesi Barat dapat memperluas akses pelayanan kontrasepsi yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya pasangan usia subur. Hal ini sejalan dengan agenda nasional untuk menekan angka kehamilan yang tidak diinginkan dan menciptakan keluarga Indonesia yang sehat dan berkualitas. Pelatihan yang dilaksanakan secara Blended Learning dengan pelaksanaan kegiatan secara daring berlangsung 24-31 Juli 2025 dan Luring 01-08 Agustus 2025. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) dalam rangka Penyusunan Jadwal Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 , bertempat di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar), Jum’at, 25 Juli 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya dan Abd. Halim. Hadir Anggota Bamus, Kabag Persidangan Musra Awaluddin, Pejabat Fungsional Sahrin Salatung dan OPD Pemprov Sulbar. Dalam rapat tersebut, pimpinan rapat menyimpulkan setuju dan menyepakati jadwal pembahasan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025, serta pembahasan APBD Pokok Tahun Anggaran 2026. "Kami sudah melakukan lanjutan Rapat Bamus, kita sudah menyusun seluruh Agenda Kedewanan termasuk jadwal Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025 dan APBD Pokok Tahun 2026, dan alhamdulillah kita sepakati dan sudah di putuskan," kata Munandar, usai rapat tersebut. Ia menambahkan, hasil rapat tersebut selanjutnya akan menjadi acuan bagi DPRD Sulbar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Rapat ini difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Sulbar sesuai perannya dalam menyukseskan pelaksanaan semua agenda kedewanan. Upaya ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen Sekretariat DPRD Sulbar memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sesuai visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pembayaran Gaji ASN melalui SP2D Online, bertempat di ruang rapat Kantor BPKPD Sulbar, Jumat 25 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting setelah diterapkannya SP2D Online secara menyeluruh sejak 14 Juli 2025, yang kini mencakup seluruh jenis transaksi keuangan, termasuk pembayaran gaji ASN Pemprov Sulbar yang akan mulai dilaksanakan secara online pada akhir Juli 2025. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mempersiapkan pembayaran gaji bulan Agustus 2025, serta menyamakan persepsi teknis pelaksanaan SP2D Online antar-OPD agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan. Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, hadir membuka kegiatan dan menyampaikan bahwa peran aktif operator SIPD di setiap OPD sangat menentukan kelancaran transisi digital ini. Turut hadir sebagai narasumber, Syaharuddin, Jabatan Fungsional AKPD Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, yang memaparkan aspek teknis dan prosedural penggunaan SP2D Online, khususnya dalam konteks pengajuan dan pencairan gaji ASN. Dalam penyampaiannya, Syaharuddin menekankan pentingnya ketelitian dan pemahaman operator dalam menyiapkan dokumen gaji secara digital. "SP2D Online memerlukan dokumen yang rapi, akurat, dan sesuai standar sistem. Jika sebelumnya masih bisa dilakukan pembetulan manual, maka di sistem ini proses validasi menjadi otomatis dan lebih ketat. Oleh karena itu, kami berharap seluruh OPD menyiapkan template gaji dengan benar, agar pencairan tidak tertunda,” tegasnya. Selain itu, hadir pula Azis dari Tim IT BPKPD Sulbar yang memberikan pendampingan teknis, serta Taufan dari Dinas Kominfo Sulbar sebagai mitra pengembang Aplikasi Sipamandar, yang turut mendukung integrasi dan pengembangan sistem. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pentingnya kesiapan dan kolaborasi lintas perangkat daerah untuk mendukung kebijakan digitalisasi keuangan. "Transformasi ini bukan hanya soal teknologi, tapi tentang perubahan budaya kerja…

Mamuju - Rapat Komite Beasiswa Pemprov Sulbar (Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat) Tahun 2025 berlangsung di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar, Jumat, 25 Juli 2025. Rapat ini dipimpin Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Murdanil. Beasiswa Pemprov Sulbar merupakan salah satu program strategis pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang diprogramkan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM). Program ini tidak hanya ditujukan untuk membantu mahasiswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap capaian akademik mahasiswa berprestasi. Rapat ini menjadi langkah awal dalam perencanaan dan penyaluran beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu di wilayah Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Murdanil menegaskan bahwa program beasiswa ini selaras dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni membangun SDM yang unggul dan berkarakter. “Kami berharap program ini menjadi fondasi dalam menciptakan SDM unggul yang nantinya akan berkontribusi bagi pembangunan Sulawesi Barat, baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial budaya,” ungkap Murdanil. Rapat komite ini membahas berbagai aspek teknis dan strategis, mulai dari kriteria penerima, mekanisme seleksi, hingga skema pendanaan agar pelaksanaan beasiswa berjalan transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dengan komitmen kuat dari berbagai pihak, Pemprov Sulbar optimis bahwa Beasiswa Tahun 2025 akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat di masa mendatang. Naskah : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Dalam upaya menyesuaikan arah kebijakan anggaran dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Ekspose Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang rapat Kantor DPRD Sulbar, Jumat 25 Juli 2025, pukul 14.00 WITA. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengikuti pembahasan strategis tersebut sebagai bagian dari mekanisme perubahan APBD Tahun 2025. Hadir memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD Sulbar. Kehadiran legislatif ini mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan penyesuaian anggaran dilaksanakan secara partisipatif dan terukur. Dari unsur eksekutif, hadir mewakili BPKPD Sulbar, antara lain Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Murdanil, Kasubid Bina Kabupaten Amir Hamzah, Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi Muhammad Apriadi dan Jabatan Fungsional AKPD Abdul Kuddus. Ekspose ini merupakan forum penting dalam menyampaikan penyesuaian asumsi makro dan rencana belanja daerah, guna menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan program, capaian kinerja, serta realisasi fiskal semester pertama tahun anggaran 2025. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Murdanil menekankan bahwa penyesuaian KUPA dan PPAS TA 2025 merupakan ruang strategis untuk menguatkan fokus pembangunan dan sinkronisasi antarsektor. "Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa perubahan anggaran yang disusun betul-betul responsif terhadap kondisi daerah. Perubahan PPAS harus mampu mencerminkan skala prioritas yang tepat sasaran, efisien, dan tetap sejalan dengan visi pembangunan daerah,” ujar Murdanil, yang juga Plt. Kepala Biro Tapemkesra Setda Sulbar. Lanjut, ia menyampaikan bahwa proses ini juga sebagai bagian dari peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. "Kami dorong agar setiap OPD menyusun rencana kerja perubahan secara akurat dan terukur. Karena pada akhirnya, anggaran bukan hanya angka, tetapi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. Secara…

Mamuju – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Herdin Ismail, menghadiri acara Sponsorship Gala Dinner Sandeq Silumba 2025 yang berlangsung di Waterpark Grand Maleo Hotel dan Convention, Mamuju, Jumat malam 25 Juli 2025. Acara Pemprov Sulbar ini, juga dihadiri langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), serta para tamu undangan dari berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, dan para sponsor yang mendukung penuh pelaksanaan Sandeq Silumba 2025. Dalam kesempatan tersebut, Herdin Ismail menyampaikan apresiasi dan dukungan atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menyukseskan ajang budaya maritim kebanggaan Sulbar tersebut. “Sandeq Silumba bukan sekadar lomba perahu, tetapi simbol semangat, jati diri, dan warisan maritim masyarakat Mandar. Melalui gala dinner ini, kita membangun sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat demi pelestarian budaya dan promosi pariwisata Sulawesi Barat ke kancah nasional maupun internasional,” ujar Herdin. Acara gala dinner turut dimeriahkan oleh penampilan seni budaya lokal dan sesi apresiasi kepada para sponsor yang telah berkontribusi aktif dalam mendukung gelaran Sandeq Silumba 2025, yang dijadwalkan menjadi event budaya dan pariwisata unggulan Sulbar di tahun mendatang. Kehadiran Herdin Ismail dalam acara ini mencerminkan komitmen dalam mendukung pelestarian budaya daerah dan membangun jejaring kemitraan strategis demi kemajuan daerah. Naskah : BKD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Masa Bhakti 2025-2030 resmi dilantik pada Jumat 25 Juli 2025, bertempat di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar. Hadir dalam acara ini Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), yang juga menjabat sebagai Ketua DPD IKAL Sulbar, serta Pelaksana Harian (Plh) Sekprov Sulbar yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Herdin Ismail, beserta para tamu undangan. Acara pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum IKAL RI, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, secara daring melalui Zoom, bersamaan dengan pelantikan IKAL di tiga provinsi lainnya: Kalimantan Barat, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Dalam sambutannya, Agum Gumelar menegaskan pentingnya peran pengurus IKAL sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Ia menekankan bahwa kepercayaan dan kehormatan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta kecintaan terhadap tanah air. Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail, menyampaikan apresiasi atas pelantikan pengurus DPD IKAL Sulbar dan menaruh harapan besar terhadap kontribusi IKAL dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di daerah. “Kami sangat mengapresiasi pelantikan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat jejaring alumni Lemhannas di Sulbar. Semoga para pengurus yang baru saja dilantik dapat menjadi motor penggerak dalam membumikan nilai-nilai wawasan kebangsaan, mempererat sinergi lintas sektor, dan mengawal pembangunan daerah dalam bingkai NKRI,” ujar Herdin. Herdin menegaskan bahwa kehadiran IKAL dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan, keadilan sosial, dan integritas birokrasi. Naskah : BKD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dalam rangka Bakti Kesehatan Klinik Terapung Polda Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Kesehatan Sulbar bekerjasama dengan Direktorat Polairud Polda Sulbar melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan, Jumat, 25 Juli 2025. Bertempat di Markas Unit SAR Direktorat Polairud Polda Sulbar (eks Dermaga Sandeq), pemeriksaan kesehatan menyasar personel Polri, TNI, dan masyarakat dari Pulau Karampuang. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi cek gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah. Sebanyak 37 orang tercatat mengikuti pemeriksaan, dengan antusiasme tinggi dari masyarakat dan aparat yang hadir. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya skrining kesehatan guna mendeteksi secara dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) serta mendukung Panca Daya ketiga Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni Membangun SDM yang Unggul dan Berkarakter. "Kami terus berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan yang merata, termasuk kepada masyarakat pulau-pulau terluar seperti Karampuang. Ini bagian dari strategi pemerataan layanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Sulbar," ujar dr. Nursyamsi. Sementara itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melalui Quick Wins Sulbar Sehat, terus mendorong transformasi layanan kesehatan melalui perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penguatan layanan ibu dan anak, percepatan penanganan stunting, serta peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat sinergi antarinstansi, namun juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan masyarakat Sulbar yang sehat, maju, dan sejahtera. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekprov Sulbar Herdin Ismail, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, melantik 11 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Sulbar, Jumat, 25 Juli 2025. Pelantikan yang berlangsung secara efisien ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam mempercepat proses birokrasi tanpa harus menunggu pengumpulan pejabat dalam jumlah besar. Gubernur SDK memilih metode pelantikan secara parsial untuk menjaga efektivitas dan kelancaran pelayanan publik. "Pak Gubernur (Suhardi Duka) memilih metode pelantikan yang tidak harus mengumpulkan banyak orang sekaligus. Ini dilakukan agar kebutuhan pelantikan dapat terpenuhi dengan segera dan tidak menunda pekerjaan," jelas Herdin Ismail usai pelantikan. Dari 11 pejabat fungsional yang dilantik, empat di antaranya berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar, dan tujuh lainnya dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar. Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja instansi teknis dalam memberikan layanan kepada masyarakat serta mempercepat realisasi program-program strategis Pemprov Sulbar. Naskah : BKD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan lanjutan rapat kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (PT. Bank Sulselbar). Digelar di ruang rapat Komisi I DPRD Sulbar, Jum'at, 25 Juli 2025, rapat ini dipimpin oleh M. Khalil Qibran (Sekretaris), turut dihadiri oleh Ketua Syamsul Samad, Wakil Ketua Sabar Budiman dan anggota Panja, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta pihak terkait lainnya termasuk direksi keuangan PT. Bank Sulselbar. Pembahasan Ranperda ini sebagai bagian dari komitmen DPRD untuk memperkuat struktur permodalan daerah melalui investasi strategis, salah satunya pada sektor perbankan daerah yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, juga sebagai dukungan nyata terhadap program prioritas “Panca Daya” yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, terutama dalam aspek memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Ketua Panja Syamsul Samad, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyertaan modal pada PT. Bank Sulselbar merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga keuangan milik daerah agar mampu meningkatkan pelayanan, daya saing, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Melalui penyertaan modal ini, kita ingin memastikan bahwa kehadiran Bank Sulselbar semakin kuat dan memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat Sulbar, khususnya dalam akses terhadap layanan keuangan dan permodalan," ujarnya. Pembahasan akan dilanjutkan dalam rapat kerja berikutnya untuk menyempurnakan draft materi muatan Ranperda sebelum dibawa ke tahap pembahasan lebih lanjut. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar