Mamuju - Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya posyandu terus digencarkan. Salah satunya melalui pembagian spanduk ajakan “Ayo ke Posyandu” yang diserahkan secara langsung oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Muh Ihwan, Selasa 21 Oktober 2025. Dalam kegiatan tersebut, dr. Ihwan menegaskan bahwa posyandu bukan hanya tempat penimbangan balita, melainkan juga pusat layanan kesehatan masyarakat yang berperan penting dalam pemantauan tumbuh kembang anak, pencegahan stunting, serta pelayanan kesehatan ke seluruh siklus kehidupan. “Melalui spanduk ini, kami ingin mengingatkan masyarakat agar lebih aktif datang ke posyandu. Posyandu hadir bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk ibu hamil, menyusui, remaja hingga lansia. Semakin rutin masyarakat berkunjung, semakin mudah kita mencegah berbagai masalah kesehatan sejak dini,” ungkapnya. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan bersama untuk memperkuat peran Posyandu sebagai pusat informasi, pelayanan dasar, dan edukasi kesehatan masyarakat. “Posyandu adalah garda terdepan dalam pencegahan stunting, peningkatan gizi anak, dan kesehatan ibu. Melalui kegiatan ini, kami berharap partisipasi masyarakat meningkat dan Posyandu kembali menjadi tempat yang hidup dan aktif,” tuturnya. Pembagian spanduk “Ayo ke Posyandu” dilakukan di beberapa titik strategis seperti kantor desa, sekolah, dan fasilitas umum. Diharapkan, pesan sederhana namun kuat ini dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk lebih rutin datang ke Posyandu. Gerakan ini juga menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S Mengga yaitu Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera melalui penguatan layanan dasar dan promosi kesehatan berbasis masyarakat. Gerakan “Ayo ke Posyandu” diharapkan dapat menjadi langkah nyata menuju masyarakat Sulawesi Barat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bersama Kementerian Kesehatan RI melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) di RSUD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (21/10/2025). Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Panca Daya ke-3: Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter, sebagaimana digagas oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga. “Peningkatan mutu layanan rumah sakit, termasuk melalui program PGDS adalah langkah nyata dalam memperkuat kualitas SDM kesehatan agar masyarakat Sulawesi Barat mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan bermutu,” ujar dr. Nursyamsi. Monev ini dihadiri oleh Tim Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dipimpin oleh dr. Gregorius Ben Prajogi, yang juga merupakan Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia (PORI), serta dr. Nila Mulyani dan tim pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan lanjutan. Tim didampingi oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju. Dalam kegiatan ini membahas berbagai isu strategis, termasuk penempatan dokter spesialis onkologi radiasi, kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan, serta evaluasi implementasi Program KJSU KIA (Kesehatan Jiwa, Stunting, dan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak). Saat ini, RSUD Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu rumah sakit yang menampung peserta PGDS, yakni dr. Fajar Senoaji, dokter spesialis onkologi radiasi yang bertugas sejak 1 Februari 2025 hingga 31 Januari 2026. Dari hasil kunjungan lapangan, tim menemukan bahwa proses verifikasi BAPETEN masih berlangsung, bunker radiasi telah memenuhi standar, namun beberapa gedung pendukung memerlukan perbaikan. Selain itu, kalibrasi alat utama sedang berjalan, dan izin operasional dari Kementerian Kesehatan serta kredensialing dari BPJS Kesehatan masih dalam proses. Rekomendasi yang diberikan menjadi dasar penting untuk mempercepat kesiapan layanan onkologi radiasi di RSUD…

MAMUJU - Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan 1.000 ekor ayam KUB dan sarana pendukung kepada KWT Pammase di Kelurahan Bebanga Mamuju, 21 Oktober 2025. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Waris Bestari bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi dan Kabid. Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan, Nugroho Hamid. Bantuan ayam KUB adalah upaya Distapang Sulbar dalam mendukung misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Khususnya misi pertama mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta misi ketiga membangun sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abd. Waris Besrari mengatakan bahwa bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, khususnya daging ayam dan telur serta sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. "Kelurahan Bebanga menjadi lokus pemberian bantuan karena kelurahan ini mempunyai kasus stunting dan penduduk miskin cukup tinggi," kata Waris. Sedangkan, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi sangat mendukung pemberian bantuan ayam KUB ini karena sejalan dengan program prioritas pemerintah Provinsi Sulbar. "Saya sangat mengapresiasi pemberian bantuan ini, karena langsung diberikan kepada kelompok masyarakat, khususnya ibu-ibu," ungkap Suraidah. Bantuan kepada KWT ini adalah program Gerakan Sayang Halaman Rumah (Gersaharum). Salah satu program inovatif Distapang sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan halaman rumah untuk kegiatan produktif. "Program pemberian bantuan ini sebenarnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat," ujar Nugroho Hamid Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. "Diharapkan masyarakat dapat memaksimalkan fungsi halaman rumahnya untuk menghasilkan pangan yang bernilai ekonomis, sebagian bisa dikonsumsi dan sebagian bisa di jual untuk menambah penghasilan keluarga," sambungnya. Ketua KWT Pammase, St. Hudura, merasa sangat senang dan bersyukur dengan adanya bantuan ini, dan berjanji akan merawat serta mengembangkan ayam ini agar dapat beranak Pinak. "Kami bersyukur sekali dengan bantuan ini, terima kasih pak Gubernur atas bantuannya" tutupnya.(rls)

Mamuju – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Nursyamsi Rahim, menerima kunjungan kerja dari BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Selasa 21 Oktober 2025. Kunjungan ini dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah provinsi. Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat. Dalam pertemuan, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis, salah satunya adalah pelaksanaan rekonsiliasi data dan pembayaran iuran PBPU Pemda secara rutin, sebagai bagian dari penguatan tata kelola kepesertaan JKN. Dalam sambutannya, Nursyamsi Rahim menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlangsungan Program JKN di Sulawesi Barat. “Rekonsiliasi rutin bukan sekadar kegiatan administratif, tapi bagian penting dari penguatan tata kelola dan bentuk nyata komitmen Pemda terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” ujarnya. Nursyamsi menjelaskan, di tengah tekanan fiskal daerah akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga tetap berkomitmen untuk memprioritaskan layanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. "Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yaitu Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama," ujarnya. Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan Mamuju menyampaikan apresiasi atas dukungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang secara aktif mendorong percepatan dan akurasi data kepesertaan JKN. Forum rekonsiliasi ini dipandang strategis untuk menyelaraskan data, memastikan ketepatan iuran, serta mengevaluasi efektivitas pemanfaatan layanan JKN bagi peserta PBPU Pemda. Kolaborasi ini menjadi cerminan semangat bersama antara Pemda dan BPJS Kesehatan untuk menghadirkan layanan jaminan kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan fiskal. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan pengecekan rutin terhadap Command Centre sebagai pusat kendali informasi kebencanaan di wilayah Sulbar. Pengecekan ini bertujuan memastikan kesiapan sistem, perangkat komunikasi, serta jaringan data dalam mendukung pelaksanaan operasi penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Penata Penanggulangan Bencana sekaligus Koordinator Pusdalops BPBD Sulbar, Inaldy L.S. Silang, dalam keterangannya, Selasa 21 Oktober 2025, menjelaskan bahwa pengecekan berkala ini merupakan bagian dari upaya menjaga keandalan sistem pemantauan dan respons dini terhadap potensi bencana di daerah. “Kami memastikan seluruh perangkat dan sistem monitoring berjalan optimal, baik untuk mendukung pemantauan kondisi cuaca, aktivitas gempa bumi, maupun laporan kejadian bencana di seluruh kabupaten. Kesiapsiagaan informasi menjadi hal utama dalam memperkuat sistem tanggap darurat,” ujar Inaldy. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa pengecekan Command Centre merupakan bentuk komitmen BPBD Sulbar dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana berbasis teknologi informasi. “Kami terus mendorong agar Pusdalops bekerja secara optimal sebagai pusat koordinasi dan komunikasi dalam setiap penanganan bencana. Kecepatan informasi menentukan kecepatan tindakan di lapangan,” jelas Yasir Fattah. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi potensi bencana. “Gubernur mengarahkan agar sistem pengendalian dan pemantauan bencana di Sulbar harus selalu siaga dan terhubung secara real time dengan pusat dan kabupaten, demi keselamatan dan pelayanan cepat kepada masyarakat,” tambahnya. Melalui pengecekan ini, BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan kesiapan personel dan sistem teknologi informasi dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Sulbar. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar rapat persiapan Peresmian Komunitas Mitra Tambang, yang berlangsung di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar, Selasa (21/10/2025). Rapat dipimpin Sekretaris Dinas ESDM Sulbar, Alexander Arruanpasau. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Ilham, para Pejabat Fungsional Dinas ESDM Sulbar, staf Bidang Minerba, serta sejumlah pengusaha tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang beroperasi di wilayah Sulbar. Dalam arahannya, Sekretaris Dinas ESDM Sulbar, Alexander Arruanpasau, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun sektor pertambangan yang inklusif dan berkelanjutan. “Komunitas Mitra Tambang diharapkan menjadi wadah kolaboratif untuk memperkuat implementasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang,” ujarnya. Rapat tersebut juga membahas berbagai aspek teknis dan non-teknis terkait pelaksanaan acara Peresmian Komunitas Mitra Tambang, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Kamis, 23 Oktober 2025, di Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bimbingan Teknis (Bimtek) Mitra Tambang yang telah dilaksanakan sebelumnya, serta menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong implementasi PPM yang berdampak langsung bagi masyarakat sekitar tambang. Kegiatan ini juga sejalan dengan visi dan misi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam menurunkan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertambangan yang produktif dan berkeadilan. Melalui pembentukan dan peresmian Komunitas Mitra Tambang ini, diharapkan tercipta ekosistem pertambangan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran sektor ESDM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Naskah : Dinas ESDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Kabar membanggakan bagi dunia kepariwisataan Sulawesi Barat (Sulbar) di mana tiga event dari Sulbar berhasil lolos seleksi awal Karisma Event Nusantara (KEN) 2026. Event tersebut adalah Mandar Culture Festival, Sandeq Silumba, dan Manakarra Fair. Ketiga event tersebut dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui seleksi administrasi dan konten pada tanggal 2-3 Oktober 2025, di Jakarta. Pernyataan lolosnya event-event tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sulbar, Bau Akram Dai di Ruang Kerjanya, pada Selasa, 21 Oktober 2025. "Pencapaian yang membanggakan bagi dunia pariwisata Sulbar. Oleh Kementarian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI) event yang kita laksanakan diakui memenuhi standar dan kriteria yang dipersyaratkan pada seleksi administrasi dan konten," kata Bau Akram. Menurutnya, persiapan untuk kurasi selanjutnya perlu dimaksimalkan dalam melakukan pendampingan bagi penyelenggara. Ia berharap agar ketiga event mampu bersaing dan tetap masuk KEN 2026. Bagi Kadispar Sulbar, event mampu menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus promosi wisata Sulbar. Hal tersebut sejalan dengan program Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya, Salim S Mengga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. "Pendampingan bagi penyelenggaraan event akan kita maksimalkan. Mandar Culture Festival penyelenggaranya Dispar Polewali Mandar, sementara Manakarra Fair dilaksanakan oleh Dispar Mamuju, dan untuk Sandeq Silumba oleh Dispar Sulbar. Kita harap ketiganya dapat dipresentase dengan baik sehingga menjadi bagian dari event nasional di KEN 2026," tutur Bau Akram. Disampaikan pula oleh Kadispar Sulbar bahwa secara teknis seluruh proses pendampingan akan dilakukan oleh Bidang Pemasaran Dispar Sulbar. Koordinasi dan komunikasi dengan kabupaten telah dilakukan sejak hasil seleksi awal disampaikan oleh Kemenpar RI. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dispar Sulbar, Abdi Yansya Hijrah mengatakan bahwa Sulbar sebenarnya mengajukan 11 event pada pendaftaran awal, namun ada tiga event yang tidak mengirimkan formulirnya. Ia juga mengaku berusaha sebaik mungkin melakukan persiapan untuk tahap selanjutnya. "Seleksi administrasi dan konten telah dilewati dengan baik. Tahap berikutnya adalah kurasi di…

Mamuju - Dalam rangka memperkuat upaya deteksi dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Sosialisasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) yang digelar oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK) Kementerian Kesehatan RI, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan melibatkan seluruh petugas surveilans di tingkat nasional, termasuk program terkait seperti Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan. Sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan aman, sehat, dan responsif terhadap potensi risiko kesehatan masyarakat. Dalam arahannya, pihak Direktorat SKK menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk: 1. Meningkatkan pemahaman petugas tentang fungsi dan mekanisme pelaporan SKDR dalam mendeteksi potensi KLB. 2. Menjamin setiap kejadian penyakit potensial KLB yang berkaitan dengan konsumsi makanan bergizi gratis dapat dilaporkan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. 3. Mendorong kolaborasi lintas program seperti surveilans, kesling, promkes, dan laboratorium kesehatan. 4. Menetapkan mekanisme verifikasi dan respon cepat bila ditemukan gejala atau kejadian luar biasa di lapangan. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka kewaspadaan dini harus diperkuat dalam pelaksanaan MBG. “Program MBG merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat. Namun, keberhasilannya juga bergantung pada kesiapan kita dalam mengantisipasi risiko kesehatan yang mungkin timbul. Melalui penguatan SKDR, kita memastikan bahwa setiap potensi KLB bisa terdeteksi lebih cepat dan tertangani secara tepat,” ujar dr. Nursyamsi. Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan sistem ini. Dengan sinergi antara petugas surveilans, promkes, kesling, dan labkes, diharapkan pelaksanaan program MBG dapat berjalan aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan. Melalui sosialisasi ini, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat fungsi deteksi dini dan respon cepat di lapangan. Beberapa manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain: • Risiko terjadinya KLB akibat…

Mamuju — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tim dan capaian indikator. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berbasis digital di lingkungan Dinas PUPR Sulbar. Evaluasi ini juga memperjelas kontribusi nyata Dinas PUPR Sulbar dalam mendukung visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, yang berorientasi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berintegritas. Rapat evaluasi digelar pada Selasa 21 Oktober 2025, dipimpin oleh Firman Juang Mallarangeng, yang pada kesempatan tersebut mewakili pimpinan terkait sistem pembangunan berbasis elektronik. Dalam rapat ini, tim SPBE melakukan peninjauan terhadap berbagai indikator penting, mulai dari pemantauan pemaketan, penilaian kinerja individu Dinas PUPR Sulbar, hingga pengembangan layanan inovasi seperti SiPemimpin. Selain itu, integrasi data dan layanan digital juga menjadi sorotan utama untuk memperkuat konektivitas antar sistem di lingkungan kerja Dinas PUPR Sulbar. Elaboroji dan simtaru, tak lepas dalam pembahasan kali ini. Firman Juang menyampaikan bahwa evaluasi ini penting dilakukan secara berkala agar seluruh unit kerja memahami posisi capaian masing-masing indikator. “Kita tidak hanya mengejar nilai semata, tetapi memastikan sistem yang kita bangun benar-benar memberi manfaat, mempermudah pelayanan publik, serta memperkuat koordinasi antar bidang,” ungkapnya. Sementara, Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, mengapresiasi langkah tim dalam mempercepat perbaikan dan konsolidasi pelaksanaan SPBE. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas bidang agar transformasi digital di lingkungan Dinas PUPR dapat berjalan optimal. “Implementasi SPBE harus menjadi budaya kerja baru. Setiap pegawai perlu berperan aktif agar sistem yang dibangun benar-benar memberikan dampak pada peningkatan layanan publik,” ujarnya. Melalui evaluasi ini, Dinas PUPR Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE dan memastikan setiap kegiatan memiliki arah yang jelas dalam mendukung agenda digitalisasi pemerintahan. Naskah : Dinas…

MAMUJU - Gubernur Sulbar Suhardi Duka hadiri acara lokal akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional 800.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Marasa Corner Kantor Gubernur, Selasa 21 Oktober 2025. Kegiatan ini serentak seluruh Indonesia yang dipusatkan di Provinsi Jawa Timur dengan dihadiri para Menteri. Program ini menjadi atensi langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada pelaku UMKM seluruh Indonesia. "Memang ini fasilitas istimewah bagi UMKM, dimana awalnya KUR 6 persen menjadi 3 persen saat ini," kata Gubernur Suhardi Duka. Ia mengatakan KUR 3 persen ini merupakan subsidi bunga yang besar sekali diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM. "Tinggal masyarakat menggunakan dan memanfaatkan dengan baik, karena kalau Rp 100 juta kebawah itu tampa agunan. Nanti Rp 100 juta ke atas baru ada agunan," ungkapnya. Dengan demikian, jika ini dimanfaatkan sebaik mungkin maka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. "Jadi walaupun ada penghematan atau pemotongan, tapi sektor ini bergerak inshaAllah pertumbuhan ekonomi akan ada. Komitmen utamanya karena tadinya kamu menghutang dan bayar pasti Bank percaya, maka tadinya kecil bisa menjadi besar selama komitmen dijaga," ujarnya. Sementara itu, pelaku UMKM Mustafa menyampaikan program KUR ini sangat membantu pelaku usaha kecil yang ada di daerah. "Karena dengan bunga yang rendah kita bisa menjadikan KUR sebagai salah satu modal usaha. Apalagi kayak saya usaha ayam petelur sangat membantu sekali," ucapnya. Sehingga, dengan adanya bantuan KUR ini bisa semakin meningkat lagi usahanya, dengan pengajuan pinjaman Rp 100 juta. "Saya harap program seperti ini semakin digencarkan sehingga pengusaha kecil bisa terus berkembang," tandasnya. Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan Pegadaian wilayah Sulawesi, Plh Sekprov Sulbar Junda Maulana, Anggota DPRD Sulbar dan tamu undangan lainnya.(rls)