Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyiagakan tenaga medis pada pelaksanaan Retret Pemprov Sulbar yang berlangsung di Markas Korem 142/Tatag, Mamuju. Kesiapsiagaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh peserta dalam kondisi sehat selama mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat 18 Juli 2025 hingga Ahad, 20 Juli 2025. Retret yang memasuki hari kedua pada Sabtu (19/7/2025) ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan visi dan misi kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat terkait lainnya. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Nursyamsi Rahim, mengatakan bahwa dukungan tenaga medis di lokasi retret merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan kesehatan peserta selama kegiatan berlangsung. “Kami ingin memastikan seluruh peserta dalam kondisi prima, sehingga bisa mengikuti retret ini secara maksimal. Dinas Kesehatan menyiapkan tim kesehatan yang bertugas di lokasi untuk memberikan pertolongan pertama maupun konsultasi medis jika diperlukan,” ujar Nursyamsi saat ditemui di lokasi kegiatan. Ia juga menekankan bahwa retret ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat sinergi antarjajaran pemerintah daerah, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang di gagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. “Kami harap retret ini menjadi katalisator bagi percepatan pembangunan daerah. Kesehatan para peserta tentu menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini,” ujarnya. Pelaksanaan retret yang digelar secara intensif ini bertujuan mengonsolidasikan program kerja lintas sektor, sekaligus menyelaraskan langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah dengan mendampingi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan dan Penginputan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Mamasa untuk periode 2025–2029. Pendampingan ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen Bapperida Sulbar dalam mensinergikan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, serta Misi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) dengan rencana pembangunan lima tahunan di Kabupaten Mamasa. Bimtek diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa di Edelweis Tondok Bakaru, pada Sabtu 19 Juli 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bappedalitbang Mamasa, Aslansyah Burhanuddin. Hadir sebagai peserta adalah seluruh pejabat fungsional perencana dari lingkup perangkat daerah Mamasa. Sebagai bentuk pendampingan, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, mengutus Tim Fungsional Perencana untuk memberikan arahan teknis terkait penyusunan Renstra PD dan proses inputnya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Arahan ini disampaikan langsung oleh Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya. “Kami menjelaskan secara rinci bagaimana menyusun Renstra tahun 2025–2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Renstra PD harus disusun secara terkoordinasi dan simultan dengan RPJMD serta diinput melalui SIPD,” ungkap Angga. Bimtek ini menjadi langkah penting dalam memastikan penyusunan dokumen perencanaan daerah berjalan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan serta terintegrasi. Naskah : Bapperida Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Senin 21 Juli 2025. Kegiatan yang mendukung visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM) dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang berintegritas dan profesional, diselenggarakan atas kolaborasi antara Inspektorat Daerah dan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Sulbar. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat, Zuelherizal, Inspektur Pembantu Wilayah I, Irianto Masseno, serta para asesor dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan asesor Pemda lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan Bimtek diawali dengan penyampaian materi teknis oleh Tim BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang membahas konsep dasar SPIP terintegrasi, indikator penilaian, serta strategi peningkatan maturitas SPIP di lingkungan pemerintah daerah. Setelah sesi materi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan teknis pembuatan akun SPIP OPD secara langsung oleh Tim BPKP. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh asesor memahami sistem serta mekanisme pengisian penilaian mandiri SPIP secara digital. Dalam sambutannya, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir menyampaikan pentingnya sinergi dalam mendorong peningkatan maturitas SPIP yang terintegrasi dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan pelaporan keuangan. “Kegiatan ini merupakan momentum penting bagi kita semua untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menilai serta memperkuat tata kelola pemerintahan. Harapan kami, para asesor mampu menjadi penggerak utama dalam memastikan implementasi SPIP yang efektif dan berkelanjutan di masing-masing OPD,” ujar M. Natsir. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat, Zulherizal, dalam arahannya menekankan bahwa maturitas SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. “SPIP terintegrasi merupakan instrumen strategis untuk mengidentifikasi risiko dan meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Kami mengapresiasi komitmen Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat…

Mamuju - Gerakan Pangan Murah (GPM) atau Pasar Murah terusa digalakkan Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar bekerjasama Bulog dan Bank Indonesia (BI) Sulbar, dilaksanakan di taman karema Mamuju yang merupakan tindak lanjut arahan Bapanas serta Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, Senin 21 Juli 2025. Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan sesuai arahan dari Bapanas dan perintah bapak Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga (SDK-JSM), bahwa masih tetap melaksanakan pasar murah seacara masif yaitu dua kali dalam seminggu. "Memamg sekarang beras di Pasaran sedikit menagalamin penurunan," kata Waris. Apalagi, penyaluran beras SPHP dari Bulog bisa mentabilkan harga beras yang ada di pasar. "Beras SPHP ini juga sudah disebar di 6 kabupaten. Untuk Bulog Polman membawahi Polman Majene dan majene, sedangkan Mamuju membawahi, Mateng dan Pasangkayu," ungkapnya. Sementara itu, pasar murah ini disediakan beras sinar madina dari distributor itu sekitar 2 ton dan dari Bulog 1 ton. "Kemudian telur tadi ini tidak sampai stengah jam sudah habis. Selain itu kita juga siapkan ayam potong serta bahan pokok lainnya," bebernya. Adapun, harga bahan pokok yang dijual di pasar murah semuanya dibawah harga pasaran dari 20 sampai 30 persen. "Setip pasar murah itu 30 sampai 50 dos minyak kita dari bulog itu dibeli oleh masyarakat termasuk terigu dan gula. Pada hari ini juga kami sampaikan bahwa telah disalurkan bantuan pangan," ujarnya. Lanjut Waris, minggu kemarin di Kabupaten Majene wilayahi oleh pinca Bulog Polman sudah menyalurkan. "Inilah harapan kita bahwa dengan adanya penyaluran beras SPHP sampai bulan desember kemudian bantuan pangan sampai juli, itu masyarakat bisa merasakan bahwa keberadaan pemerintah dalam hal perpanjangan tangan nya ada bulog itu bisa menstabilkan harga yang ada dipasar," tandasnya. (Rls)

Polman - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80 ribu kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia, Senin, 21 Juli 2025. Di Sulawesi Barat, peluncuran ini turut disaksikan oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), melalui sambungan zoom meeting dari Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Peluncuran KKMP Sidodadi ini juga dihadiri Kepala Pusat Pelatihan SDM Desa dan Daerah Tertinggal, Dr. Dicky Yosepial, Bupati dan Wakil Bupati Polman, H. Samsul Mahmud dan Hj. Andi Nursami Masdar, Pejabat Pemprov Sulbar, Forkompimda, Kepala BPdan tamu undangan lainnya. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menyambut baik hadirnya koperasi berbasis desa dan kelurahan tersebut. Ia menilai, Koperasi Merah Putih merupakan langkah nyata pemerintah dalam menggerakkan ekonomi rakyat dari akar rumput. "Tinggal size (skala) kegiatan ekonominya yang harus perbesar, baik itu beras, gas. Pupuk masih kecil, kalau nanti nya manajemen nya semakin bagus, saya yakin koperasi ini akan bisa melayani bukan hanya untuk lingkup kelurahan tapi bisa melayani satu kecamatan sesungguhnya, tapikan koperasi-koperasi lain juga ada di kelurahan," kata Gubernur Suhardi Duka. SDK sapaan akrabnya mengungkapkan, sebanyak 648 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulbar sudah siap untuk beroperasi setelah dilaunching serentak oleh Presiden Prabowo. Gubernur Sulbar dan Enam Bupati di Sulbar akan melakukan pembinaan serta pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan koperasi di masing-masing. "Saya monitoring ya. Satu dua bulan saya akan turun melihat koperasi mana yang sudah berjalan dengan baik," ungkapnya. Anggota DPR RI periode 2019-2024 itu meyakini koperasi Merah Putih yang ada di Sulbar tidak akan mendapatkan hambatan dalam pelaksanaannya. Apalagi dari segi ekonomi. Hanya manajemen koperasinya saja yang perlu dikelola dengan baik. Apalagi, di era sekarang ini, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dengan menggunakan sistem online. Olehnya dibutuhkan pengurus Koperasi yang menguasai bidang Information Technology (IT) atau Teknologi Informasi. "Supaya semua koperasi bisa me-manage, baik pesanan,…

Mamuju — Serah terima jabatan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar digelar, menandai dimulainya kepemimpinan baru di bawah Pelaksana Tugas (Plt) Kadis, yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Dalam sambutannya, Plt Kadis Kominfopers Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menyatakan siap melanjutkan estafet kepemimpinan dan menindaklanjuti sejumlah arahan strategis dari Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga khususnya dalam hal transformasi birokrasi dan percepatan digitalisasi pelayanan publik. “Arahan Pak Gubernur sangat jelas saat penandatanganan pakta integritas: birokrasi harus berubah, pelayanan publik harus lebih cepat dan berkualitas. Diskominfopers punya peran sentral dalam transformasi ini,” tegasnya. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya digitalisasi di seluruh aspek pemerintahan sebagai fondasi untuk mewujudkan visi Sulbar Maju dan Sejahtera, sejalan dengan misi strategis Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga. “Kami akan fokus pada tiga pilar utama: percepatan digitalisasi (aptika & persandian), penguatan branding dan komunikasi publik (IKP, KIP & KPID), serta pemanfaatan data analitik (statistik & aptika) untuk mendukung kebijakan berbasis data,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan akan segera melakukan pemetaan program di masing-masing bidang, serta memperkuat kolaborasi bersama mitra strategis, seperti Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Pada momen serah terima jabatan tersebut, apresiasi mendalam juga disampaikan kepada Mustari Mula selaku Kadis Kominfo sebelumnya, atas berbagai capaian dan prestasi yang telah ditorehkan sejak tahun 2020. “Pak Mustari adalah figur yang sederhana, bersahaja, dan menjadi teladan bagi kami semua. Banyak prestasi yang telah diraih dan menjadi pijakan penting untuk terus kami lanjutkan,” ujarnya. Ia pun berharap Mustari Mula dapat terus menjadi pembimbing dan sumber masukan bagi Dinas Kominfopers Sulbar meski kini menjalankan tugas di tempat baru. Di akhir sambutan, Plt Kadis menegaskan bahwa tugas ini adalah amanah yang akan dijalankannya dengan penuh dedikasi, seraya menunggu penunjukan pejabat…

Jakarta, 20 Juli 2025 - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, Senin, 21 Juli 2025. Kopdes Merah Putih termasuk Asta Cita ke-6 Presiden untuk menggerakkan ekonomi lokal sehingga pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari tingkat desa/kelurahan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, Kopdes Merah Putih merupakan satu dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo. Trisula pengentasan kemiskinan diluncurkan sepanjang Juli 2025. “Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” kata Hasan, Minggu (20/7). Ketiga senjata itu terwujud masing-masing dalam Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Tiga program ini merupakan upaya dan komitmen serius pemerintah untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang nyata, bukan sekadar seremoni. Kopdes Merah Putih diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres dikeluarkan dan berlaku pada 27 Maret 2025. Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan 2 badan dilibatkan untuk menyukseskan program Kopdes Merah Putih, termasuk para Gubernur, Walikota/Bupati dan Kepala Desa. Kemiskinan merupakan sumber ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar utama seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Berdasarkan data BPS (2025) jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57%. Bahkan, 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem. Persoalan kemiskinan menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, karena kemiskinan akan berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Adita Irawati mengatakan, kelembagaan 80.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan pada Senin, 21 Juli 2025, di mana 103 nya menjadi mock up atau model percontohan ke depan. Kisah sukses…

Mamuju - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat (Sulbar) dan Korem 142 menjalin kerja sama strategis dalam program pengembangan budidaya ikan nila melalui kegiatan pembenihan dan pembesaran di kolam inisiasi milik Korem 142, yang terletak di Mamuju, Sulbar. Kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap Panca Daya yang dicanangkan oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan penguatan pangan. Program ini juga sejalan dengan visi nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi potensi perikanan. Program ini dimulai dengan pembuatan kolam budidaya secara gotong royong oleh tim teknis dari DKP Sulbar bersama personel TNI. Setelah kolam siap digunakan, dilakukan penebaran sekitar 1.500 benih dan 100 indukan ikan nila unggul hasil seleksi dari Balai Benih Ikan Poniang. Kolaborasi antara DKP Sulbar dan Korem 142 ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan air tawar, namun juga memberikan edukasi kepada anggota TNI dan masyarakat sekitar. Edukasi meliputi manajemen budidaya ikan, pengelolaan kualitas air, hingga pencegahan penyakit pada ikan. Lebih dari sekadar peningkatan produksi, program ini menjadi langkah nyata dalam mendukung ketahanan pangan lokal. Selain itu, model kerja sama ini diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi lintas sektor yang efektif, yang dapat direplikasi di wilayah lain untuk pengembangan sektor perikanan maupun pemanfaatan aset institusi secara optimal. (Rls)

Mamuju - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amalia Fitri bersama Wakil Ketua DPRD St. Suraidah Suhardi, Munandar Wijaya, Abdul Halim dan sejumlah anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat turut menghadiri penutupan kegiatan Retret Pemprov Sulbar, Minggu, 20 Juli 2025. Kegiatan dilaksanakan di Aula Andi Depu, Markas Komando Resor Militer (Korem) 142/Tatag ini juga dihadiri Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), dan jajaran Forkopimda. Retret yang diikuti oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tiga hari (18-20 Juli 2025) ini, merupakan bagian dari upaya Pemprov Sulbar dalam melakukan evaluasi dan refleksi kinerja, sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga guna menghadapi tantangan pembangunan daerah secara lebih terstruktur dan menyeluruh. Kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD Sulbar ini menjadi wujud sinergi dan komitmen kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan retret yang diinisiasi oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk pengembangan diri, baik itu secara mental, fisik maupun spiritual. "Mudah-mudahan setelah kegiatan retret ini kerja sama antara mitra kerja eksekutif dan DPRD bisa lebih baik lagi," harapnya. Kegiatan di akhiri dengan penyerahan cendramata kepada Bupati se-Sulbar dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Mohammad Ali Chandra, bersama Kepala Bidang (Kabid) Anggaran dan Bina Kabupaten Murdanil, sekaligus Plt. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Tapemkesra) Setda Sulbar, turut menjadi peserta aktif dalam rangkaian kegiatan Retret Pemprov Sulbar di Makorem 142/Tatag Mamuju. Dalam sesi pagi pada Sabtu, 19 Juli 2025, para peserta menerima materi Pelatihan Peraturan Baris Berbaris (PBB) yang dibawakan langsung oleh personel dari Korem 142/Tatag Mamuju. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kedisiplinan, kekompakan, serta ketangguhan mental seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulbar. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyambut baik metode pelatihan PBB tersebut sebagai sarana penyegaran dan penanaman kembali nilai-nilai dasar kepemimpinan dan kerja sama. "PBB bukan sekadar baris-berbaris, tetapi simbol ketegasan, koordinasi, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk diterapkan dalam mengelola organisasi pemerintahan secara solid dan profesional,” ucap Chandra. Sementara itu, Kabid Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Murdanil menambahkan bahwa semangat kebersamaan yang dibangun lewat latihan fisik seperti ini menciptakan energi positif bagi birokrasi. "Kami semua satu barisan. PBB hari ini mengajarkan bahwa untuk maju bersama, kita harus seirama dalam langkah dan visi,” tutur Murdanil. Tak hanya itu, kebersamaan dan kekompakan dengan para peserta pun terjalin dengan baik dan harmonis sepanjang kegiatan. Semangat saling mendukung dan membangun komunikasi yang hangat antarperangkat daerah semakin terasa selama retret berlangsung. Pada malam harinya, seluruh peserta retret mengikuti acara Api Unggun yang digelar di Makorem 142/Tatag Mamuju, dipersembahkan oleh anak-anak Pramuka Sulawesi Barat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang tampak membaur bersama jajaran OPD dalam suasana keakraban dan kekeluargaan. Api unggun menyala sebagai simbol semangat, harapan, dan persatuan. Dengan iringan nyanyian Pramuka dan suasana hangat di bawah langit Mamuju, acara ini menjadi momen reflektif dan inspiratif bagi…