MAMUJU -Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 – 2045 secara daring, Rabu (14/8/2024). Mewakili Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Hasanuddin hadir memimpin rapat bersama para kepala bidang dan pejabat fungsional lingkup Bapperida Sulbar, serta diikuti secara Daring oleh Kepala Bappedalitbang Mateng Litha Febriani bersama perangkat daerah lainnya, baik dari Sulbar maupun Mateng. Dalam kesempatan ini, Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar mengingatkan kembali ketentuan penetapan RPJPD Kabupaten, sebagaimana amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman RPJPD Tahun 2025 – 2045. “Sebagaimana yang diamanahkan dalam Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024, Bupati bersama DPRD Kabupaten/Kota membahas dan menyetujui bersama Ranperda yang telah diselaraskan dengan RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW. Kemudian setelah ditetapkan dalam Perda, salinannya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, paling lambat satu minggu setelah perda tersebut ditetapkan.” kata Hasanuddin. Setelah melakukan berbagai tahapan, dalam evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Kepala Bappedalitbang Mateng memaparkan ringkasan eksekutif dari Ranperda RPJPD Tahun 2025 – 2045 yang telah mereka susun. “RPJPD kami sudah rumuskan di dalam visi. Visi ini sudah kami lewati seluruh tahapan perencanaan sampai di akhir evaluasi hari ini. Akhirnya kami merumuskan visi kami itu Mamuju Tengah Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agropolitan,” sebut Litha Febriani. Dalam evaluasi tersebut, Pemerintah Sulbar memberikan berbagai masukan dan koreksi terkait sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Tujuannya untuk penyempurnaan Ranperda RPJPD nantinya.(rls)

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama rombongan akan melakukan penebaran kepiting bakau di dua titik yakni di Desa Bambu dan Sumare, Kabupaten Mamuju, Kamis 16 Agustus 2024. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Suyuti Marzuki mengatakan persiapan dalam pelepasan kepiting sudah disiapkan. "Sudah dua hari kami membuat penangkaran sederhana di Sumare. Dimana Insyaallah akan menjadi tempat pelepasan kepiting bakau oleh Pj. Gubernur , Bahtiar," kata Suyuti. Ia menambahkan jajaran DKP dikomandoi Kepala Bidang Perikanan Budidaya Roswati P untuk bersama-sama membuat penangkaran kepiting bakau yang berbahan baku dari bambu. Apalagi, ini merupakan gagasan Pj Gubernur dan ditindaklanjuti oleh DKP usai study karya inovasi bersama sejumlah Kepala OPD dengan berkunjung ke beberapa daerah di Sulwesi Selatan, termasuk ke Kabupaten Bone yang dikenal sebagai penghasil bibit kepiting bakau yang berkualitas. Bahkan, kata Suyuti berbagai kegiatan dilakukan mendukung program kerja Pj Gubernur dalam melestarikan wilayah pesisir. Mulai, melakukan penurunan bakal rumah ikan berupa ban bekas, bangkai kendaraan roda dua dan buis beton di beberapa titik di sepanjang teluk Mamuju. Selain itu, upaya pelestarian wilayah pesisir, pula telah dilaksanakan oleh Kadis yang pernah berkiprah di KKP RI ini, dengan mengumpulkan dan menanam ribuan bibit mangrove. "Tentu, kami akan terus berusaha agar kegiatan serupa dapat kami laksanakan di semua kabupaten pesisir di Sulawesi Barat, mudah-mudahan kita bisa mendapat anggaran yang memadai," tandasnya.(rls)

Mamuju–Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan inspeksi kesiapan daya listrik di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, menjelang pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2024. Inspeksi ini dilakukan oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Qamaruddin Kamil bersama stafnya, pada Jumat, 16 Agustus 2024. Fokus utama inspeksi adalah memastikan kesiapan Box ATS (Automatic Transfer Switch) dan penerangan di lokasi acara. Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra, telah memberikan arahan agar segala persiapan teknis berjalan lancar demi memastikan upacara kemerdekaan berlangsung dengan khidmat dan meriah. Upacara pengibaran bendera merah putih yang akan berlangsung pada 17 Agustus 2024 akan dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Acara ini akan melibatkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), serta partisipasi dari unsur TNI, Polri, dan masyarakat sekitar. Anjungan Pantai Manakarra dipilih sebagai lokasi upacara karena dianggap representatif dan memiliki kapasitas yang lebih luas. Hal ini memungkinkan lebih banyak peserta dan penonton untuk hadir, menegaskan perayaan kemerdekaan sebagai momen kebersamaan seluruh masyarakat Sulbar. Perayaan ini diharapkan menjadi simbol semangat kemerdekaan dan persatuan di tengah masyarakat. Penulis : Dinas ESDM Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar, Kamis,15 Agustus 2024. Rapat ini bertujuan untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024. Digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim. Hadir Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, anggota Banggar DPRD Sulbar dan perwakilan dari TAPD Sulbar. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim mengatakan, melalui rapat tersebut diharapkan tercipta kesepakatan dan sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan anggaran yang tepat untuk pembangunan Sulbar di masa yang akan datang. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan rapat koordinasi (rakor) dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Kamis, 15 Agustus 2024, bertempat di Ruang Kerja Komisi II DPRD Sulbar. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sudirman didampingi Wakil Ketua Komisi II, Firman Argo Waskito. Hadir Anggota Komisi II yakni Rayu, Megawati, Mulyadi Bintaha, Arsyad Saggap, Andi Muhammad Qusyairy. Hadir pula, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di antaranya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulbar, BPKPD Sulbar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulbar, Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Dinas Pariwisata Sulbar, Dinas Perkebunan Sulbar, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Dinas Perindag Koperasi dan UKM Sulbar, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar dan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Sulbar. Dalam sambutannya, Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sudirman menekankan pentingnya sinkronisasi antara program-program prioritas pemerintah daerah dengan alokasi anggaran yang tersedia. Rakor ini merupakan bagian dari upaya DPRD Sulbar untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa setiap anggaran yang disetujui dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Olehnya itu, pada rakor tersebut setiap OPD memberikan pemaparan terkait usulan perubahan anggaran dan program yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2024. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju–Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja (raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2024, Kamis 15 Agustus 2024, bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sulbar. Dalam raker tersebut membahas perubahan kebijakan anggaran yang diusulkan serta penyesuaian program prioritas untuk sisa tahun anggaran 2024. Raker dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Sulbar Sukri Umar, didampingi Sekretaris Komisi III, Taufiq Agus, serta Anggota DPRD Komisi III lainnya. Adapun OPD mitra kerja Komisi III diantaranya, Dinas PUPR Sulbar, Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Dinas ESDM Sulbar, Dinas Perumahan dan Permukiman Sulbar, Bapperida Sulbar dan Dinas Perhubungan Sulbar. Ketua Komisi III DPRD Sulbar Sukri Umar, dalam kesempatan itu menekankan pentingnya penyesuaian anggaran tersebut untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program prioritas yang sedang berjalan. Dalam raker tersebut, masing-masing OPD memaparkan progres terkait program kerja dan usulan perubahan anggaran dan program yang menjadi prioritas dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2024. Diskusi berlangsung konstruktif dengan berbagai masukan dari anggota DPRD Sulbar terkait pengalokasian anggaran, efektivitas program, dan potensi hambatan yang mungkin muncul. Raker di akhiri dengan kesepakatan bahwa Komisi III DPRD Sulbar dan OPD mitra kerja akan terus berkoordinasi dalam penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2024, agar penyusunan anggaran dapat berjalan sesuai jadwal dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Sebanyak 13 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXI resmi diserahkan untuk bertugas di berbagai kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar). Acara serah terima ini berlangsung pada Kamis, 15 Agustus 2024, di Ruang Rapat Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar. Acara ini merupakan tindak lanjut dari Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 800.1.2.5/3703/SJ serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 330 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan IPDN. Acara serah terima ini dihadiri oleh Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mirwan, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majene, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamasa, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasangkayu. Dari 13 lulusan IPDN, berdasarkan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 330 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Lulusan IPDN, sebanyak 6 orang ditempatkan di Pemerintah Kabupaten se-Sulbar, serta 7 orang ditempatkan di Pemerintah Provinsi Sulbar. Dalam sambutannya, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menyatakan bahwa acara serah terima ini merupakan langkah awal yang sangat penting bagi para lulusan IPDN. "Kami berharap para lulusan IPDN dapat menjadi ASN yang berdedikasi tinggi dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulbar," ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mirwan menyampaikan harapannya agar para lulusan IPDN dapat menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan berdedikasi tinggi. "Dengan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh di IPDN, saya yakin mereka mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah," ucapnya. Acara serah terima ini diharapkan dapat menjadi awal yang…

MAMUJU -- Rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) RI ke 79 tingkat provinsi Sulawesi Barat berbeda dari rangkaian tahun sebelumnya. Termasuk berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. HUT 2024 kali ini, Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menggagas tema "Merdeka dari Kemiskinan". Hal ini dikemukakan Bahtiar menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI yang akan berlangsung di Anjungan Manakarra Mamuju. Pada kesempatan tersebut Pj Bahtiar menilai bahwa untuk merdeka dari kemiskinan maka Sulbar harus memanfaatkan potensi alam yang melimpah. Menurut Dirjen Kemendagri tersebut, Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi ang memiliki potensi sumber daya alam yang besar terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikana serta peternaka. Wilayah ini juga strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. "Harapan dan masa depan telah nampak di depan mata dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadiran IKN adalah salah satu entry poin bagi Sulbar untuk maju dan mensejahtrerakan rakyatnya" tandas Bahtiar. Maka dari itu lanjut Bahtiar penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau dan peternakan adalah konsep yang paling nyata dan tepat bagi Sulbar agar rakyatnya merdeka dari kemiskinan. Salah satu agenda rangkaian HUT Kemerdekaan RI Sulbar adalah menebar bibit kepiting bakau. Program ekonomi biru ini disebut sebut Bahtiar akan menjadi daya tarik baru bagi nelayan. Untuk itu pihaknya akan memulai menebar benih kepiting bakau yang dia beli sendiri dari Kabupaten Bone. "Sore ini semarak HUT RI ke 79 kita akan lepas kepiting di bakau mangrove desa Bambu dan desa Sumare Mamuju" kata Bahtiar, Jum'at (16/8/2024). Kepiting bakau tersebut diangkut dari Bone dan Wajo menggunakan dana pribadi Pj Bahtiar agar kelak empat bulan ke depan nelayan di sekitar bakau manggrove akan memanfaatkan atau memanennya. Menurut Bahtiar, siklus nelayan di Sulbar hanya bisa mencari ikan di tengah laut selama delapan bulan namun jika memasuki musim angin barat tiba maka nelayan nelayan…

Mamuju --PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin didampingi PJ Ketua TP.PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar, bersama sejumlah pejabat Forkopimda Sulbar menghadiri Malam Ramah Tamah dan Pisah Sambut Danrem 142/Taroada Tarogau dari Brigjen TNI Deni Rejeki Kepada Kolonel INF. Hartono, di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Kamis (15/08/2024). Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyampaikan, kehadiran Danrem 142 Tatag di Sulbar sangat membantu pemerintahan provinsi Sulbar. Menurutnya, cara kerja TNI di Sulbar harus dicontoh, begitupun kebersamaan dengan Pejabat lama Deni Rejeki, sejak menjabat Danrem telah menjalankan tugas melampaui panggilan tugas. "Kami sangat terbantu jadi saya bangga dengan kebersamaan TNI dan Forkopimda lainnya di Sulbar," ucap Bahtiar. Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan sistem tata negara yang dianut di Indonesia. Yakni pembagian kekuasaan. Sehingga, di pusat, Presiden selain kepala negara juga sekaligus kepala pemerintahan maka pada titik tertentu demi kepentingan rakyat sehingga pimpinan legislatif, yudikatif akan berinteraksi presiden selaku kepala negara untuk memutuskan kebijakan demi kebaikan negara. "Hal ini lah yang dipertajam lagi ke level daerah. Inilah membedakan di negara-negara lain. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Jadi saya disini wakilnya pimpinan pimanna di pusat," kata Bahtiar. Sehingga dalam menjalankan tugas daerah, koordinasi antar seluruh Forkopimda mulai dari provinsi, kabupaten hingga level kecamatan harus terbangun dengan baik.. "Ini yang harus kita rawat, seluruh penyelenggara negara harus berada pada frekuensi dan pemahaman yang sama. Untuk itu, dia mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru Danrem 142/Tatag serta keluarga. Bahtiar berharap kedepan dalam menjalankan pemerintahan di Provinsi Sulbar sangat diharapkan dukungan dari Korem 142 Tatag bersama forkopimda lainnya. "Inilah peluang kita menambah sahabat. Kita saling mendukung dan menguatkan," ungkapnya. Pejabat lama Danrem 142/Tatag Deni Rejeki berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam mendukung tugas tugas Korem 142/Tatag di provinsi Sulawesi Barat. Dia juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dengan Pj Gubernur Bahtiar. Meskipun baru tiga bulan bersama di…

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, telah mengukuhkan sebanyak 63 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat provinsi yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun di Anjungan Pantai Manakarra Mamuju, Sabtu, 17 Agustus 2024 mendatang. Pengukuhan Paskibraka tingkat Provinsi Sulbar itu berlangsung di lantai III gedung Kantor Gubernur Sulbar yang dihadiri Forkopimda dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, Kamis, 15 Agustus 2024. Bahtiar Baharuddin pun mengucapkan selamat kepada para Paskibraka tingkat Provinsi Sulbar yang berasal dari enam kabupaten se Sulbar yang telah terpilih dan diberi amanah setelah melalui proses seleksi. "Kita sudah mengukuhkan Paskibraka tingkat Provinsi Sulbar. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang terpilih dan diberi amanah oleh negara," kata Bahtiar Baharuddin, saat diwawancarai wartawan usai melakukan upacara pengukuhan. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu mengungkapkan, bendera merah putih sebagai lambang negara tidak sekadar dikibarkan. Sehingga, dirinya meminta keseriusan Paskibraka tingkat Provinsi Sulbar untuk betul-betul menjalankan tugas sebagaimana sumpah yang telah diucapkan. "Ini bendera kita ini, kita tidak hanya sekadar mengibarkan. Merah putih ini adalah simbol pemersatu bangsa. Dan ulang tahun kali ini, ulang tahun yang spesial, karena kita ulang tahun ke-79 dan tahun pertama ibu kota pemerintah kita berpindah dari Jakarta ke IKN," ungkapnya. Bahtiar Baharuddin pun menjelaskan, peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun ini menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. "Jadi, benar-benar ini menjadi momentum yang baik untuk memperkuat kembali rasa kebangsaan kita dan persatuan kita. Sulbar bagian integral dari NKRI, maka siapapun masyarakat dan penyelenggara negara di wilayah Sulbar wajib hukumnya untuk memperkuat persatuan masyarakat Sulbar dan memperkuat persatuan Indonesia dan kita mengecam dan pasti akan lawan semua, siapapun orang-orang kalau memperkeruh dan membuat negara ini menjadi berantakan," pungkas Bahtiar Baharuddin. Ia pun berharap, upacara bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79…