MAMUJU - Gubernur Sulbar Suhardi Duka hadiri acara lokal akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional 800.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Marasa Corner Kantor Gubernur, Selasa 21 Oktober 2025. Kegiatan ini serentak seluruh Indonesia yang dipusatkan di Provinsi Jawa Timur dengan dihadiri para Menteri. Program ini menjadi atensi langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada pelaku UMKM seluruh Indonesia. "Memang ini fasilitas istimewah bagi UMKM, dimana awalnya KUR 6 persen menjadi 3 persen saat ini," kata Gubernur Suhardi Duka. Ia mengatakan KUR 3 persen ini merupakan subsidi bunga yang besar sekali diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM. "Tinggal masyarakat menggunakan dan memanfaatkan dengan baik, karena kalau Rp 100 juta kebawah itu tampa agunan. Nanti Rp 100 juta ke atas baru ada agunan," ungkapnya. Dengan demikian, jika ini dimanfaatkan sebaik mungkin maka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. "Jadi walaupun ada penghematan atau pemotongan, tapi sektor ini bergerak inshaAllah pertumbuhan ekonomi akan ada. Komitmen utamanya karena tadinya kamu menghutang dan bayar pasti Bank percaya, maka tadinya kecil bisa menjadi besar selama komitmen dijaga," ujarnya. Sementara itu, pelaku UMKM Mustafa menyampaikan program KUR ini sangat membantu pelaku usaha kecil yang ada di daerah. "Karena dengan bunga yang rendah kita bisa menjadikan KUR sebagai salah satu modal usaha. Apalagi kayak saya usaha ayam petelur sangat membantu sekali," ucapnya. Sehingga, dengan adanya bantuan KUR ini bisa semakin meningkat lagi usahanya, dengan pengajuan pinjaman Rp 100 juta. "Saya harap program seperti ini semakin digencarkan sehingga pengusaha kecil bisa terus berkembang," tandasnya. Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan Pegadaian wilayah Sulawesi, Plh Sekprov Sulbar Junda Maulana, Anggota DPRD Sulbar dan tamu undangan lainnya.(rls)

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Tim Pendamping Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Sulbar, dalam rangka evaluasi dokumen SPBE BPBD Sulbar Tahun 2025. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah, bersama sejumlah pejabat fungsional dan staf teknis terkait. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pusdalops BPBD Sulbar, Selasa 21 Oktober 2025. Dalam kesempatan tersebut, tim dari Diskominfo SP Sulbar melakukan pendampingan serta penilaian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen SPBE, yang menjadi bagian penting dalam penerapan tata kelola pemerintahan digital di lingkungan Pemprov Sulbar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnidah, menyampaikan apresiasinya atas pendampingan yang diberikan oleh tim dari Diskominfo SP Sulbar. “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami di BPBD Sulbar untuk memastikan bahwa dokumen SPBE yang disusun sesuai dengan standar dan arahan pemerintah. Harapannya, penerapan SPBE dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan kebencanaan kepada masyarakat,” ujar Arnidah. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, dalam keterangannya menegaskan pentingnya sinergi antara BPBD dan Diskominfo SP dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital. “SPBE merupakan bagian dari transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan transparan. BPBD Sulbar berkomitmen memperkuat sistem digital, terutama dalam hal pengelolaan data bencana dan layanan informasi kebencanaan,” tutur Yasir Fattah. Kegiatan evaluasi ini juga sejalan dengan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya penerapan SPBE secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah. “Gubernur menegaskan agar setiap OPD memperkuat komitmen implementasi SPBE sebagai bagian dari reformasi birokrasi digital di Sulbar,” tambahnya. Melalui kegiatan ini, BPBD Sulbar berupaya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi, sistem informasi, dan pelayanan kebencanaan berbasis teknologi menuju pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif di era digital. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI bertahap mengumumkan hasil seleksi Program Magang Nasional di sejumlah daerah. Berdasarkan data yang diterima per 21 Oktober, 115 peserta dari 600 pendaftar di wilayah Sulbar kini sudah menerima hasil pengumuman dan dinyatakan layak mengisi kuota di sejumlah perusahaan. Beberapa peserta diantaranya sudah mulai menjalankan program pemagangan di perusahaan di Sulbar. Diketahui saat ini masih terdapat 38 kuota yang belum terisi dikarenakan beberapa perusahaan tidak mendapatkan calon peserta magang yang sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan minimal yang ditentukan oleh perusahaan selaku penyelenggara magang. Untuk itu, dengan pertimbangan bahwa masih ada perusahaan yang belum menyelesaikan seleksi peserta, maka proses seleksi masih terus berlanjut hingga dan pengumuman akhir pada 22 Oktober 2205. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar, Andi Farid Amri mengatakan, program ini memberi manfaat besar bagi daerah. Menurutnya program ini tidak hanya membuka kesempatan bagi lulusan sarjana dan diploma untuk memperoleh pengalaman kerja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perusahaan mitra dan perekonomian daerah. Serta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan tenaga kerja muda yang kompeten, produktif, dan siap bersaing di dunia kerja. Olehnya, menurut Kadisnaker, program magang nasional ini selaras dengan panca daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S Mengga dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. “Program ini menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Lulusan perguruan tinggi bisa langsung mengenal dunia kerja profesional, sementara perusahaan mendapat kesempatan membina calon tenaga kerja potensial,” ujar Farid. Bagi peserta lulusan sarjana dan diploma, program ini menjadi sarana untuk mengasah keterampilan kerja dan memahami budaya profesional di berbagai sektor usaha, mulai dari industri, perbankan, media, hingga UMKM. Peserta juga mendapatkan uang saku sesuai UMK, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pendampingan profesional, serta sertifikat resmi setelah menyelesaikan masa magang. "Dengan bekal tersebut, para peserta diharapkan lebih siap memasuki…

Mamuju - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat penting di Ruang Rapat Sekretaris Provinsi Sulbar, Selasa (21/10). Rapat tersebut dipimpin oleh Plh. Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD Sulbar. Ini menjadi rapat perdana TAPD di bawah kepemimpinan Junda sejak dirinya resmi dilantik sebagai Pelaksana Harian Sekprov pada awal pekan ini. Dalam rapat tersebut, TAPD membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan pengelolaan fiskal daerah dan arah kebijakan pembangunan Sulawesi Barat. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi efisiensi anggaran, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dan 2026, serta persiapan rapat penjelasan dengan DPRD Sulbar terkait Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pembatasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025. Selain itu, TAPD juga mematangkan agenda koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulbar yang dijadwalkan berlangsung pada keesokan harinya, serta membahas berbagai hal penting lainnya terkait pelaksanaan kebijakan keuangan daerah agar lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Plt. Karo Pemkesra Setda Prov. Sulbar, Murdanil, yang ikut memberikan masukan dalam pembahasan arah kebijakan anggaran. Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Dalam keterangannya, Murdanil menyampaikan bahwa rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. “Melalui rapat ini, kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah daerah memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Efisiensi dan transparansi menjadi kunci agar kebijakan fiskal ke depan dapat berjalan lebih tepat sasaran,” ujar Murdanil. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung arah kebijakan yang telah disusun oleh TAPD dan disepakati bersama DPRD. “Kita berharap pembahasan ini menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta mempercepat pencapaian target pembangunan Sulawesi Barat tahun 2025–2026,” tambahnya.…

MAMUJU - Pemprov melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau Pasar murah di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Selasa 21 Oktober 2025. Masyarakat setempat sangat antusias ikuti pasar murah, mereka sangat terbantu dengan adanya GPM. Kegiatan ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam menjaga inflasi. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan pasar murah bentuk intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga pangan melalui penjualan langsung komoditas pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. "GPM juga bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah, dapat mengakses pangan pokok dengan mudah dan terjangkau," kata Waris. Selain itu, GPM juga menjadi wadah untuk mendorong partisipasi aktif pelaku usaha lokal, seperti distributor pangan dan Bulog, dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan di daerah. "Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan kegiatan ini tidak hanya mampu menekan inflasi pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan di tingkat regional," ungkapnya. Melalui Gerakan Pangan Murah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses pangan pokok. "Kegiatan ini juga sejalan dengan program nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan," tambahnya. Selain itu, kegiatan GPM meliputi Beras Premium, Beras Medium, Minyak Goreng, Telur Ayam, Daging Ayam, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit, Cabai Keriting, Cabai Besar, Gula Pasir, Tepung Terigu, dan Aneka Sayuran. "Ada subsidi yang disiapkan Pemprov Sulbar dari 20 sampai 30 persen dari harga yang di pasar," ujarnya. Salah satu warga Nurmia menyampaikan terimakasih kepada Pemprov Sulbar telah melaksanakan kegiatan GPM. "Kita sangat terbantu sekali, semoga kegiatan ini terus dilaksanakan setiap minggunya," tandasnya.(rls)

Mamuju, --Setelah menerima SK sebagai Plh. Sekda Provinsi Sulbar, Junda Maulana mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung program prioritas Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S Mengga. Junda mengatakan, Jabatan Plh ini adalah amanah untuk bisa membantu gubernur dan wagub dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk itu dia mengharapkan dukungan seluruh OPD serta sinergi seluruh OPD dalam rangka mensinkronkan tujuan pembangunan. Junda juga menyampaikan bahwa jabatan Plh tentu memiliki batasan-batasan, sehingga mengharapkan dukungan berbagai elemen agar tugas Plh sekda provinsi ini bisa dijalankan dengan baik. "Termasuk dalam menyikapi kondisi daerah kita berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan menyangkut masalah fiskal," ujar Junda. Untuk itu juga Junda kembali menekankan, agar setiap OPD betul-betul melakukan langkah-langkah efisiensi dengan memastikan anggaran yang dialokasikan untuk setiap program betul betul berdampak langsung ke masyarakat dan tepat sasaran. (Rls)

Mamuju - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat dalam rangka penilaian potensi maladministrasi di lingkungan Dinsos Sulbar, khususnya pada aspek pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat, Selasa, 21 Oktober 2025. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Dinsos Sulbar untuk terus memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi, sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak pada masyarakat. Tim Ombudsman diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Sosial Sulbar, Muhammad Nur Dajwi didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Supiati Sahid, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Surdin serta Kasubag Umum dan Kepegawaian Andi Yakub bersama sejumlah pejabat dan staf teknis terkait. Dalam sambutannya, Muhammad Nur Dajwi yang mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan penilaian oleh Ombudsman sebagai bentuk evaluasi terhadap kualitas layanan publik di sektor sosial. “Kami menyambut baik kedatangan Ombudsman untuk melakukan penilaian dan wawancara maladministrasi. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat dan memperbaiki mutu pelayanan kami ke depan,” ujar Muhammad Nur Dajwi. Ia juga mengingatkan seluruh pejabat dan staf yang menjadi responden agar memberikan data dan informasi secara akurat dan transparan. Menurutnya, hasil penilaian ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola pelayanan sosial di Sulawesi Barat. “Kami berharap semua responden dapat menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hasil dari penilaian ini akan menjadi dasar bagi kami untuk memperkuat sistem pengaduan dan meningkatkan kualitas layanan publik,” tambahnya. Sementara itu, perwakilan dari Ombudsman RI Perwakilan Sulbar menyampaikan bahwa Dinas Sosial merupakan salah satu instansi yang menjadi sampel penilaian nasional, mengingat perannya yang strategis dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat rentan. “Sektor sosial sangat dekat dengan masyarakat, sehingga kami perlu memastikan sistem pelayanan dan pengaduan…

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali menggelar rapat koordinasi penting dalam rangka mematangkan strategi pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulbar. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekprov Sulbar, Selasa (21/10), dipimpin oleh Plh. Sekprov Sulbar, Junda Maulana, yang juga merupakan Ketua TAPD Sulbar. Sejak dilantik sebagai Pelaksana Harian Sekprov pada awal pekan ini, rapat tersebut menjadi rapat perdana TAPD di bawah kepemimpinannya. Dalam rapat tersebut, TAPD membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi fokus utama dalam pengelolaan fiskal daerah, antara lain: 1. Efisiensi Anggaran, sebagai langkah awal menata kembali prioritas belanja agar lebih efektif dan berdampak langsung pada pelayanan publik; 2. Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025 dan 2026, guna memastikan arah kebijakan fiskal sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah; 3. Persiapan rapat penjelasan dengan DPRD Provinsi Sulbar terkait Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pembatasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan yang Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025; 4. Rapat persiapan agenda koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulbar yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya, serta pembahasan penting lainnya terkait pelaksanaan kebijakan keuangan daerah. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menegaskan pentingnya peran TAPD dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. "Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita sebagai pengelola keuangan dan pendapatan daerah. Efisiensi dan ketepatan arah kebijakan fiskal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas APBD dan keberlanjutan pembangunan,” ujarnya. Rapat TAPD ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan BPKPD Sulbar,…

Mamuju — Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) saat ini tengah melakukan proses verifikasi dan validasi proposal bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perorangan tahun anggaran 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Proses verifikasi dan validasi ini dilakukan secara menyeluruh, mencakup pemeriksaan administrasi berupa kelengkapan dokumen, identitas pemohon, serta pembuktian status kesejahteraan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya mereka yang berada pada Desil 1 hingga Desil 5 (DTSEN). Selain kelengkapan dokumen, tim verifikator juga melakukan pemeriksaan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proposal yang diajukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang diusulkan realistis, rasional, dan sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. “Validasi ini penting untuk menjaga integritas program. Kami ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima dan tidak disalahgunakan,” ujar Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, Selasa 21 Oktober 2025. Setelah melalui proses validasi, proposal yang memenuhi syarat dan dinyatakan layak akan direkomendasikan untuk disetujui. Sementara itu, proposal yang belum memenuhi kriteria kelayakan akan direkomendasikan untuk ditolak atau dikembalikan untuk perbaikan. Melalui proses seleksi ketat ini, Dinsos Sulbar berharap bantuan sosial berbasis pemberdayaan ekonomi seperti KUBE dan UEP dapat menjadi solusi nyata dalam mengurangi angka kemiskinan dan mendorong kemandirian masyarakat miskin di Sulbar untuk mewujudkan Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang diwakili Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Fakir Miskin, Idham Halik, menghadiri kegiatan Sosialisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sementara Kesejahteraan Rakyat, yang digelar Kementerian Sosial Republik Indonesia secara daring, Selasa 21 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis dan kebijakan terkait pelaksanaan BLT Sementara Kesejahteraan Rakyat, sebagai langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat rentan, khususnya yang terdampak dinamika ekonomi nasional dan global. Keikutsertaan Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham Halik, dalam kegiatan ini atas arahan Kadinsos Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur. Idham Halik menyampaikan, pihaknya siap mendukung pelaksanaan program ini secara maksimal di wilayah Sulbar. Ia menegaskan bahwa seluruh potensi SDM sosial, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pendamping PKH, serta Taruna Siaga Bencana, akan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan sosialisasi maupun pendampingan penerima manfaat. “Kami akan memaksimalkan peran seluruh SDM sosial di lapangan untuk memastikan informasi terkait BLT ini sampai kepada masyarakat dengan benar. Tidak hanya sosialisasi, mereka juga akan mendampingi proses distribusi dan pelaporan,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota di Sulbar untuk segera melakukan proses verifikasi dan validasi (verivali) terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) khususnya pada desil 1 sampai 4, agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi terkini masyarakat. “Verivali DTKS menjadi kunci. Kami harap kabupaten/kota bisa mempercepat proses ini agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa segera mendapatkan haknya,” tambahnya. Dinsos Sulbar menyatakan siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan program bantuan ini demi mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat kurang mampu di Sulbar, untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar