Mamuju — Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan melakukan koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Sulbar terkait keluhan warga Lingkungan Sampoang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju tentang kondisi lampu jalan yang mati di sepanjang Jl. Lingkar Bandara Tampa Padang. Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan masyarakat dan akan memerintahkan Bidang LLAJ untuk menindaklanjutinya. “Kami sudah menerima informasi dari warga terkait lampu jalan yang tidak berfungsi di lokasi itu," ujar Amir, saat dikonfirmasi pada Senin (20/10/2025). Amir menegaskan, Dinas Perhubungan Sulbar siap bangun komunikasi dengan pihak BPTD demi mempercepat perbaikan lampu jalan yang rusak. "Tentu kami akan berkoordinasi dengan BPTD karena jalan tersebut merupakan kewenangan mereka karena ini jalan nasional," tegas Amir. Upaya ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, sesuai dengan misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga. Menurut Amir, peran aktif masyarakat dalam menyampaikan keluhan sangat penting agar pemerintah bisa segera merespons permasalahan infrastruktur yang ada di daerah. “Kami harap persoalan ini bisa segera ditangani agar tidak membahayakan pengguna jalan, terutama di malam hari dan juga masyarakat harus memperhatikan kondisi kendaraan sebelum keluar dari rumah," tambahnya. Warga sekitar sebelumnya mengeluhkan kondisi jalan yang gelap akibat tidak berfungsinya lampu penerangan, yang dinilai rawan kecelakaan dan tindak kriminal. Naskah : Dishub Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Senin 20 Oktober 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi serta monitoring terkait kepatuhan pajak kendaraan dinas maupun pribadi di lingkungan Dinsos Sulbar, serta memberikan himbauan penggunaan plat nomor kendaraan dengan kode DC. Rombongan BPKPD Sulbar diterima langsung oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinsos Sulbar, Andi Yakub, didampingi Kasubag Keuangan dan Petugas Aset. Pertemuan ini berlangsung di ruang pertemuan Dinsos Sulbar dan berlangsung dalam suasana penuh keterbukaan dan koordinatif. Dalam arahannya, pihak BPKPD Sulbar menekankan pentingnya penertiban administrasi kendaraan dinas, termasuk kepatuhan terhadap pembayaran pajak kendaraan, baik milik instansi maupun pribadi yang digunakan. Selain itu, penggunaan plat DC yang merupakan identitas kendaraan di Sulbar juga menjadi fokus pembahasan. “Kami menghimbau agar seluruh kendaraan dinas maupun pribadi di lingkup Pemprov Sulbar, termasuk di Dinsos, menggunakan plat DC sesuai peruntukannya. Hal ini bagian dari upaya penertiban administrasi, efisiensi anggaran, serta bentuk keteladanan bagi masyarakat,” ujar perwakilan BPKPD dalam pertemuan tersebut. Dinsos Sulbar menyambut baik arahan dan masukan dari BPKPD dan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil kunjungan ini, termasuk melakukan pendataan ulang aset kendaraan dan memastikan kewajiban pajak dipenuhi tepat waktu. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen mendukung misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Kadinsos Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinsos Sulbar, Andi Yaku mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi perhatian dan arahan dari BPKPD. "Ini menjadi pengingat penting bagi kami untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan aset, khususnya kendaraan dinas. Langkah awal yang akan kami ambil adalah melakukan pendataan ulang seluruh kendaraan operasional, baik dinas maupun yang dipinjam pakaikan kepada pegawai," ujarnya Selain pendataan aset, Dinsos juga memastikan bahwa seluruh…

Mamuju - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) terus berupaya memperkuat layanan rujukan kesehatan di seluruh Indonesia melalui program SIHREN (Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network). Program ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk penanganan penyakit utama seperti kanker, penyakit jantung, stroke, uronefrologi, serta obstetri dan ginekologi (KJSU KIA). Salah satu fokus utama program SIHREN adalah pemenuhan alat kesehatan yang mendukung layanan prioritas tersebut. Kemenkes RI menekankan bahwa setiap rumah sakit perlu melakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh agar alat kesehatan yang diberikan benar-benar sesuai dengan jenis layanan yang diselenggarakan. Selain penyediaan alat kesehatan, komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kunci keberhasilan. Di Provinsi Sulawesi Barat, misalnya, pengusulan alat layanan stroke masih menghadapi kendala karena belum tersedianya dokter spesialis bedah saraf. Sebagai solusi, Kemenkes RI mengingatkan adanya peluang pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), sebagaimana diatur dalam Perpres No. 31 Tahun 2019 dan Permenkes No. 36 Tahun 2019. Program ini memungkinkan daerah memperoleh tenaga spesialis dengan dukungan penuh dari Kemenkes, mulai dari proses rekrutmen, penempatan, pembinaan, hingga pemberian tunjangan. Pemerintah daerah berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program ini, antara lain dengan memastikan kesiapan infrastruktur, sarana-prasarana, peralatan medis, obat-obatan, serta dukungan insentif dan jasa medik sesuai kemampuan daerah. Proses pengusulan dilakukan langsung oleh rumah sakit melalui laman resmi pgds.kemkes.go.id sesuai mekanisme yang berlaku. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, dalam keterangannya, Senin 20 Oktober 2025, menyatakan dalam konteks Sulawesi Barat, RSUD Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat memanfaatkan program PGDS ini untuk mengatasi keterbatasan tenaga dokter spesialis bedah saraf, khususnya dalam pelayanan pasien stroke. Kabar baiknya, saat ini telah ada satu dokter asal RSUD Provinsi Sulawesi Barat, dr. Muh. Firdaus Burhan, yang tengah menempuh pendidikan spesialis bedah saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga melalui program beasiswa LPDP. "Diharapkan, pada…

Mamuju — Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan melakukan koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Sulbar terkait keluhan warga Lingkungan Sampoang, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju tentang kondisi lampu jalan yang mati di sepanjang Jl. Lingkar Bandara Tampa Padang. Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan masyarakat dan akan memerintahkan Bidang LLAJ untuk menindaklanjutinya. “Kami sudah menerima informasi dari warga terkait lampu jalan yang tidak berfungsi di lokasi itu," ujar Amir, saat dikonfirmasi pada Senin (20/10/2025). Amir menegaskan, Dinas Perhubungan Sulbar siap bangun komunikasi dengan pihak BPTD demi mempercepat perbaikan lampu jalan yang rusak. "Tentu kami akan berkoordinasi dengan BPTD karena jalan tersebut merupakan kewenangan mereka karena ini jalan nasional," tegas Amir. Upaya ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat, sesuai dengan misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga. Menurut Amir, peran aktif masyarakat dalam menyampaikan keluhan sangat penting agar pemerintah bisa segera merespons permasalahan infrastruktur yang ada di daerah. “Kami harap persoalan ini bisa segera ditangani agar tidak membahayakan pengguna jalan, terutama di malam hari dan juga masyarakat harus memperhatikan kondisi kendaraan sebelum keluar dari rumah," tambahnya. Warga sekitar sebelumnya mengeluhkan kondisi jalan yang gelap akibat tidak berfungsinya lampu penerangan, yang dinilai rawan kecelakaan dan tindak kriminal. Naskah : Dishub Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan dari tim Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulbar dalam rangka memperkuat sinergitas layanan informasi kebencanaan, Senin (20/10/2025). Kunjungan ini diterima oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Swandy. Dalam kesempatan tersebut, dibahas upaya optimalisasi kendaraan komunikasi mobile yang dimiliki BPBD Sulbar sebagai sarana penunjang penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat, terutama pada situasi darurat. Swandy menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan informasi bencana secara cepat dan akurat. “Kendaraan komunikasi mobile ini tidak hanya berfungsi saat bencana terjadi, tapi juga untuk edukasi dan penyebaran informasi kesiapsiagaan masyarakat. Kolaborasi dengan Kominfo akan memperkuat fungsi tersebut,” ujar Swandy. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas instansi ini. “Kami sangat mendukung inisiatif Kominfo untuk berkolaborasi dalam peningkatan sistem komunikasi kebencanaan. Layanan informasi yang cepat, tepat, dan terkoordinasi menjadi kunci dalam penanggulangan bencana,” pungkas Yasir Fattah. Ia menegaskan, langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergitas antarinstansi dalam membangun sistem tangguh bencana berbasis informasi digital. “layanan publik, termasuk di bidang kebencanaan, harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memperkuat kolaborasi antar lembaga,” tambahnya. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan penyebaran informasi kebencanaan di Sulbar dapat semakin cepat, luas, dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menerima informasi prakiraan cuaca harian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk wilayah Sulawesi Barat tanggal 21 Oktober 2025. Berdasarkan laporan BMKG, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan sebagai berikut: Pagi Hari: Umumnya berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat. Siang dan Sore Hari: Umumnya berpotensi hujan ringan, dan berpotensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Mamuju, Simboro), serta Kabupaten Mamuju Tengah (Karossa). Malam Hari: Umumnya berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sulawesi Barat. Dini Hari: Cerah berawan, namun berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 16–32°C dengan kelembapan udara 65–90%, serta angin bertiup dari arah Selatan hingga Barat Laut dengan kecepatan 2–18 km/jam. Adapun peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG adalah agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi akumulasi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang senin 20 Oktober 2025 “BPBD Sulbar terus memantau perkembangan kondisi cuaca melalui koordinasi dengan BMKG. Kami juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada, terutama di daerah rawan longsor dan aliran sungai yang berpotensi meluap akibat hujan,” ujar Yasir Fattah. Yasir Fattah menegaskan, langkah antisipasi ini sejalan dengan araham Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca ekstrem. “Kewaspadaan dan kesiapan di lapangan harus ditingkatkan. Koordinasi lintas instansi dan kesiapan peralatan tanggap darurat menjadi hal yang wajib diperkuat,” tambahnya. BPBD Sulbar juga mengimbau masyarakat agar selalu mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG dan melapor BPBD terdekat bila terjadi kondisi darurat…

Mamuju - Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, melakukan penguatan terhadap Tim Kehumasan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dalam pertemuan yang digelar di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi komunikasi publik dan transparansi informasi di sektor kesehatan daerah. Dalam arahannya, dr. Nursyamsi menekankan bahwa peran humas saat ini tidak hanya sebatas menyampaikan kegiatan, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan menggerakkan partisipasi masyarakat melalui informasi yang inspiratif dan berbasis data. “Humas bukan sekadar dokumentasi, tapi ujung tombak komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Setiap pesan yang kita sampaikan harus jelas, cepat, dan berdampak positif,” tegasnya. "Humas Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab strategis dalam menyebarkan informasi program, capaian, serta inovasi kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah," sambungnya. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarbidang agar setiap kegiatan dan capaian dapat terpublikasi secara menyeluruh dan menarik. “Kita ingin Humas menjadi garda depan yang menggambarkan wajah Dinas Kesehatan. Ceritakan kerja kita dengan bahasa yang menggugah, agar masyarakat tahu dan ikut mendukung,” ujarnya. Penguatan fungsi kehumasan ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, “Maju dan Sejahtera,” serta Panca Daya ke-3, yakni Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter, yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. “Melalui komunikasi publik yang baik, kita bisa memperkuat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan. Ini bagian dari membangun karakter masyarakat yang peduli dan sehat,” tambah dr. Nursyamsi. Dalam kesempatan itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan juga memberikan arahan teknis terkait peningkatan kualitas publikasi, pengelolaan media sosial, serta sinergi antar bidang dalam menyediakan data dan narasi yang valid. Ia berharap, Humas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ke depan dapat menjadi contoh bagi Dinas Kesehatan kabupaten dan Puskesmas se- Sulawesi Barat dalam mengelola komunikasi publik yang profesional, humanis, dan berdampak. “Kita ingin setiap kegiatan bukan hanya terdokumentasi, tapi…

Mamuju - Tim Verifikasi Penamaan Rupabumi dari Biro Pemkesra Setda. Provinsi Sulawesi Barat, bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju, melaksanakan survei lapangan terhadap penamaan rupabumi berupa pulau baru yang bernama Pulau Ngalo’. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, pada Senin (20/10). Survei ini dihadiri juga oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mamuju, Tim Verifikator Penamaan Rupabumi Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Mamuju, Camat Tapalang Barat, serta Kepala Desa Dungkait. Pulau Ngalo’, yang menjadi objek survei, berlokasi sekitar 500 meter dari bibir Pantai Tanjung Ngalo. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan nama rupabumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, yang bertujuan untuk memastikan keakuratan data, validitas unsur geografis, dan penetapan nama sesuai ketentuan yang berlaku. Survei lapangan ini dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Andi Desy Irmalasari, bersama Tim Verifikasi Penamaan Rupabumi Biro Pemkesra. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengamatan langsung, pendataan koordinat geografis, serta wawancara dengan masyarakat setempat guna memperoleh informasi faktual terkait asal-usul dan makna penamaan Pulau Ngalo’. Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. “Survei ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap unsur rupabumi yang diusulkan memiliki dasar yang jelas, baik secara geografis, historis, maupun sosial budaya. Hasil verifikasi lapangan ini nantinya akan menjadi bagian dari proses validasi dan penetapan resmi nama Pulau Ngalo’ dalam data rupabumi nasional,” jelas Desy. Sementara itu, di tempat terpisah, Plt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan tersebut. “Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mendukung tertib administrasi penamaan rupabumi. Penamaan setiap unsur geografis, termasuk Pulau Ngalo’, memiliki nilai penting tidak hanya dari sisi administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap identitas dan kearifan lokal masyarakat,” ujar…

Mamuju - Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Keuangan RI terkait percepatan realisasi belanja pemerintah daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Rakor tersebut digelar secara virtual (Zoom Meeting) dari Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 20 Oktober 2025. Dalam rakor tersebut, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia mengenai pentingnya mempercepat realisasi anggaran, terutama menjelang akhir tahun, agar dapat mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Gubernur Suhardi Duka mengungkapkan, berdasarkan paparan Menteri Keuangan, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional masih relatif rendah, yakni rata-rata baru mencapai 55 persen dan belum ada daerah yang mencapai 70 persen. Selain itu, isu yang menjadi perhatian nasional adalah masih adanya sejumlah pemerintah daerah yang menyimpan dana besar di rekening bank tanpa dibelanjakan secara optimal. “Ada beberapa provinsi dan kabupaten yang uang kasnya besar, bahkan mencapai angka Rp3,7 triliun. Pemerintah pusat menilai hal itu tidak efektif karena dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan, bukan disimpan terlalu lama di perbankan,” ujar Suhardi Duka. Ia menegaskan, kondisi tersebut berbeda dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang tergolong daerah dengan kemampuan fiskal terbatas dan tidak memiliki kebiasaan menahan dana di bank. “Kalau kita di Pemprov Sulbar hampir tidak ada uang yang disimpan di bank, kecuali Kas Daerah (Kasda). Kasda kita saat ini kurang lebih Rp60 miliar, dan akan digunakan untuk pembayaran gaji dan TPP pegawai,” jelasnya. Lebih lanjut, Suhardi Duka mengingatkan agar pemerintah daerah lain berhati-hati dalam mengelola dana publik, terutama yang masih menunda penyerapan anggaran. Ia menilai, penundaan belanja daerah dapat menghambat pembangunan dan berpotensi berdampak pada kebijakan fiskal pemerintah pusat, termasuk kemungkinan penarikan dana yang tidak terserap di akhir tahun anggaran. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka juga menyinggung soal pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat.…

Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, resmi menyerahkan surat tugas kepada sejumlah pejabat untuk mengisi posisi Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemprov Sulbar, pada Senin, 20 Oktober 2025. Dalam arahannya, Suhardi Duka menegaskan, penunjukan pejabat ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas roda pemerintahan, sekaligus memastikan efektivitas pengelolaan anggaran di tengah situasi fiskal yang menantang. "Hari ini saya menyerahkan surat Plh dan Plt kepada masing-masing pejabat. Ada yang diperpanjang, ada yang baru, dan ada juga yang tidak dilanjutkan," kata Suhardi Duka. Ia menjelaskan, keputusan tidak memperpanjang beberapa pejabat diambil dengan pertimbangan efisiensi dan fokus kerja. "Yang saya tidak lanjutkan adalah Pak Candra, karena beliau harus fokus menangani pendapatan dan efisiensi belanja agar kita tidak terlalu dalam defisitnya," ujarnya. Sementara itu, sejumlah pejabat lain mendapat perpanjangan masa tugas, maupun mendapatkan penugasan baru. "Yang saya perpanjang itu Ibu Rahma, kemudian Ridwan, Dinas Kesehatan, dan Biro Hukum. Untuk Dinas Pendidikan, saya menunjuk Pak Herdin sebagai Plt Kadis Pendidikan, karena tugasnya sangat bersentuhan dengan BKD yang juga beliau pimpin," ungkap Suhardi Duka. Selain itu, posisi Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar juga mengalami perubahan. "Kemudian Plh Sekda kosong. Sambil menunggu SK Sekda yang definitip, maka saya tunjuk Pak Junda sebagai Plh Sekda menggantikan Pak Herdin," pungkasnya. Suhardi Duka juga menyebut, pada 28 Oktober mendatang akan dilaksanakan retret Sekda se-Indonesia di IPDN, yang akan diikuti oleh Junda Maulana. "Maka, sekaligus akan diikuti oleh saudara Junda di IPDN selama kurang lebih empat hari," tutur Suhardi Duka. Berikut daftar pejabat yang menerima Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Sulbar: - Plh Sekda Sulbar, Junda Maulana - Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Herdin Ismail - Plt Kadis Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar - Plt Kadis Kesehatan Sulbar, Nursamsi - Plt Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nurahma Parampasi - Plh Kepala Biro Hukum Setda Sulbar,…