Mamuju - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menjalani proses Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik atau dikenal sebagai Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI) pada Selasa, 13 Agustus 2024. Penilaian ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Penilaian yang dilakukan di DPMPTSP Sulbar ini bertujuan untuk mengukur beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek-aspek yang dinilai mencakup kompetensi para pelaksana pelayanan, pemenuhan standar pelayanan yang telah ditetapkan, persepsi masyarakat terhadap kemungkinan adanya maladministrasi, serta pengelolaan pengaduan yang masuk. Dengan melakukan penilaian ini, diharapkan pengukuran mutu pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih komprehensif. Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis menyatakan penilaian ini merupakan momen penting bagi DPMPTSP untuk introspeksi dan melihat sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami menyambut baik langkah Ombudsman ini karena sejalan dengan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya maladministrasi di lingkungan kami," kata Habibi. Habibi juga mengatakan, penilaian ini tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dari Ombudsman guna memperbaiki dan menyempurnakan standar pelayanan di DPMPTSP Sulbar. Selama proses penilaian, Ombudsman RI menitikberatkan perhatian pada empat elemen utama yang menjadi dasar dari pelayanan publik yang berkualitas: 1. Kompetensi Pelaksana: Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa para petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di DPMPTSP Sulbar memiliki kompetensi yang memadai untuk memberikan layanan yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Pemenuhan Standar Pelayanan: Ombudsman juga mengukur sejauhmana DPMPTSP Sulbar telah memenuhi standar pelayanan yang berlaku, termasuk transparansi prosedur, kejelasan waktu pelayanan, dan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. 3. Persepsi Maladministrasi: Selain itu, penilaian juga mencakup survei dan wawancara dengan masyarakat…

Mamuju--Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar telah mengadakan rapat terkait penyusunan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pencegahan risiko hukum dalam proses penyusunan dan pengelolaan anggaran. Rapat ini berlangsung Selasa 13 Agustus 2024, di Kantor DPRD Sulbar dan dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, antara lain Sekwan DPRD Sulbar Muh. Hamzih yang didampingi oleh Kabag Pengawasan dan Penganggaran, Irma Trisnawati. Hadir dari Kejati Sulbar, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kumedi dan Jaksa Penyidik Muh, Hijaz. Turut hadir, Plt. Karo Hukum Setda Sulbar Nuryani. dan perwakilan dari Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan Kejaksaan dalam hal pengawasan dan pencegahan potensi risiko hukum yang mungkin terjadi dalam pengelolaan anggaran di lingkungan DPRD Sulbar. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam penggunaan anggaran publik. Asdatun Kejati Sulbar, Kumedi menyampaikan, pertemuan itu membahas rancangan MoU terkait pencegahan atau mitigasi resiko hukum dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran dengan Sekretariat DPRD Sulbar termasuk pengelolaan aset, sehingga aset yang ada tidak dikuasai oleh pihak lain. "Nanti akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya, mungkin sudah ada tim teknis untuk merancang item-item yang menjadi poin kerja sama terkait persoalan hukum keperdataan dan tata usaha Negara. Kami tidak masuk pada program apa dan anggarannya, kami hanya akan memberikan pertimbangan hukum terhadap proses penyusunan dan tata kelola penganggaran agar tidak beresiko secara hukum,” ujar Kumedi. Di tempat yang sama, Sekwan DPRD Sulbar Muh. Hamzih mengapresiasi rencana kerja sama tersebut, terkait pendampingan untuk mencegah terjadinya resiko hukum dalam pengelolaan anggaran. "Untuk mencegah terjadinya masalah dan menimbulkan resiko hukum, maka kita butuh saran dan pertimbangan dari pihak Kejati agar anggaran yang ada terkelolah dengan baik, berjalan sesuai regulasi yang ada, dan…

MAMUJU -- Jelang penyelenggaraan event tahunan nasional yaitu Pameran Kriya Nusantara atau KriyaNusa 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus - 1 September 2024, di Hall A & Hall B, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. Terkait hal tersebut, Pj Ketua Dekranasda Sulbar Ny. Hj. Sofha Marwah Bahtiar di dampingi Wakil Ketua Dekranasda Sulbar Ny. Hj. Kartini Hanafi Idris dan sejumlah pengurus Dekranasda Sulbar lainnya mengadakan rapat persiapan di Ruang Rapat Rujab Gubernur Sulbar, Rabu 14 Agustus 2024. Pengadaan pameran KriyaNusa dilatarbelakangi keinginan untuk menjaga keberadaan dan kontinuitas produksi kriya khas Indonesia. Selain itu pameran ini juga bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar hasil produk industri kreatif Indonesia pada konsumen, baik dalam maupun di luar negeri. Selain melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dekranas dari Sabang sampai Merauke, sebagai sebuah pameran kolaborasi, KriyaNusa juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian, BUMN, dan individu-individu terkait. Produk kriya yang ditampilkan dalam pameran KriyaNusa semuanya berbahan dasar lokal yang original dan otentik dari Indonesia. "Pemaparan untuk rapat persiapan hari ini memang tidak menyeluruh yang di sampaikan, tapi untuk beberapa hari kedepan kita mengagendakan lagi di rapat selanjutnya untuk merampungkan segala rangkaian persiapannya terutama untuk produk-produk kerajinan apa saja yang akan kita bawa untuk dipasarkan tentunya dan juga konsep apa yang akan digunakan nantinya." jelas Sofha Lebih lanjut , Sofha mengharapkan keberadaan produk-produk buatan asli dari Sulbar memiliki impact (pengaruh) yang besar dan bisa di lirik di skala nasional maupun internasional. "Jadi kita tahu kejelasannya terkait akurasi produk-produk apa saja yang akan kita pamerkan di event tahunan ini nantinya dan yang seharusnya produk kita ini di Akurasi di provinsi dulu baru untuk selanjutnya pusat yang akan Akurasi lagi." ungkapnya Terkait agenda rapat persiapan selanjutnya Sofha juga sangat mengharapkan dekranasda kabupaten yang tidak aktif jangan hanya berdiam diri, setidaknya bisa turut melibatkan diri…

Mamuju–Sesi coaching terakhir untuk pengajuan inovasi Program Masilambi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Selasa 13 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Dinkes untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan inovasi dalam rangka menurunkan angka stunting di Sulbar. Itu juga sebagai tindak lanjut dari program prioritas Pj Bahtiar terhadap penurunan stunting. Masilambi adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan kesehatan ibu serta anak. Program ini mencakup edukasi mengenai nutrisi, pola makan sehat, serta akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. “Kami berharap melalui Program Masilambi ini, angka stunting di Sulbar dapat berkurang secara signifikan. Dengan kerja sama semua pihak dan dukungan dari masyarakat, kami optimis dapat mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” ujar drg. Asran Masdy, Kadis Kesehatan Sulbar. Program Masilambi diharapkan dapat menjadi model inovasi yang dapat diadopsi oleh daerah lain dalam upaya penanggulangan stunting. Dengan adanya sesi coaching ini, para peserta diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk mendukung keberhasilan program ini di berbagai daerah di Sulbar. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Dalam upaya memperkuat kolaborasi dan sinergi antar instansi Pemerintah Daerah serta meningkatkan pengelolaan data, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Walidata Tingkat Daerah yang berlangsung pada hari ini di Hotel Villa Bogor, Majene, Selasa 13 Agustus 2024. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kominfo Persandian dan Statistik se-Sulawesi Barat selaku Walidata yang bertugas mengumpulkan, memeriksa, mengelola dan menyebarluaskan data sektoral wilayah Sulawesi Barat. Acara ini bertujuan untuk memfasilitasi penguatan walidata dalam penyelenggaraan statistik sektoral untuk mendukung tercapainya satu data Indonesia, dengan sasaran memperkuat peran dan fungsi walidata tingkat daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan data statistik sektoral di daerah melalui kerjasama antar berbagai pihak dalam upaya pembangunan daerah yang berbasis data. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, Mustamin menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi yang baik antara para Walidata, bahwa kualitas data yang baik dan valid adalah kunci utama dalam memajukan pembangunan daerah. "Data yang akurat dan terpercaya menjadi dasar untuk perumusan kebijakan yang tepat dan efektif," kata Mustamin. Ia menggarisbawahi bahwa dalam konteks pembangunan daerah, keputusan yang diambil harus didasarkan pada informasi yang valid untuk mencapai hasil yang optimal dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. "Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam pengelolaan data, yaitu kekurangan SDM yang kompeten dalam pengelolaan data, Akurasi data menjadi isu krusial yang harus diatasi, perlunya peningkatan kolaborasi antar instansi dan pihak terkait," tambahnya. Selain itu, perlunya perbaikan dalam tata kelola data untuk memastikan bahwa data dikelola secara sistematis dan terintegrasi, sehingga dapat digunakan dengan maksimal dalam perencanaan pembangunan. Acara ini diisi dengan berbagai sesi diskusi yang melibatkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat Mustari Mula, S.Sos., M.AP., dengan memberikan pemaparan tentang Penguatan Peran Walidata dan Statistik Sektoral yang menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antar instansi dalam pengelolaan data untuk mendukung…

Balikpapan - Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin bersilaturahmi dengan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud di Balikpapan, Rabu 14 Agustus 2024. Sebelum silaturrahmi dengan Rahmad Masud, Pj Bahtiar telah menggelar pertemuan di Ibu Kota Nusantara (IKN) usao menghadiri Rakor kepala daerah bersama Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya Pj Bahtiar menginformasikan mulainya penerbangan Wings Air rute Mamuju-Balikpapan mulai tanggal 16 Agustus 2024. Sehingga, kerjasama dibutuhkan agar bisa menjadi peningkatan pembangunan baik untuk Sulbar maupun Kaltim. Khususnya pada sektor usaha maupun masyarakat Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa liburan di teluk mamuju termasuk wisata air. "Saya menghimbau seluruh pengusaha dan masyarakat Sulbar memanfaatkan kesempatan ini," kata Bahtiar. Ia menambahkan ekosistem ekonomi Sulbar harus terkoneksi dengan Kaltim dan seluruh Kalimantan. Sehingga melalui konektivitas udara antara Sulbar dengan pulau Kalimantan dapat terbuka terutama dengan kehadiran IKN di Pulau Kalimantan. "Ayo manfaatkan peluang ini segera. Siapa pengusaha cepat maka pasti jadi pemenang. Kota mamuju menjadi primadona wisata healing terdekat IKN," tambahnya. Apalagi, Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud yang merupakan putra Sulbar berkomitmen akan membantu dorong investasi ke Sulbar. "Jadi salah satu poin penting yang dibahas adalah kerjasama dalam memanfaatkan pembukaan rute penerbangan Mamuju - Balikpapan. Termasuk soal peningkatan perekonomian," tandasnya.(rls)

Majene--Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Mohammad Ali Chandra, mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, menghadiri acara Peresmian Listrik Desa di Sulbar tepatnya di Desa Banua Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Selasa 13 Agustus 2024. Peresmian Listrik Desa ini menandai energisasi 34 lokasi baru di Sulbar pada tahun 2024. Dalam sambutannya, Kadis ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra mengucapkan terima kasih kepada PT. PLN (Persero) atas dedikasinya dalam melaksanakan Program Pembangunan Listrik Desa. "Program ini merupakan upaya nyata dari pemerintah untuk mengembangkan akses listrik di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Indonesia. Hari ini, kita semua berkumpul untuk merayakan peresmian 34 lokasi yang telah dienergize oleh PT. PLN pada tahun 2024 di Sulbar," ujar Chandra. Melalui pembangunan jaringan listrik ini, PT. PLN telah memberikan akses listrik yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Sulbar, termasuk hingga ke pelosok desa dan dusun. "Langkah ini mencerminkan transformasi PLN dalam mengejar target rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik di sulbar," ucapnya. Melalui kesempatan itu, Chandra menegaskan bahwa pemerintah provinsi, melalui Dinas ESDM akan terus berkoordinasi dengan PT. PLN dan melaksanakan sejumlah program untuk mencapai target elektrifikasi 100 persen pada tahun 2025. "Sejalan dengan pencapaian rasio elektrifikasi tahun 2024 yang telah mendekati 100 persen dan rasio desa berlistrik sebesar 97,07 persen dari total 648 desa/kelurahan, masih tersisa 19 desa yang belum mendapatkan listrik dari PLN. Oleh karena itu, kami terus melakukan upaya untuk menjangkau dan menyediakan layanan listrik kepada seluruh masyarakat," jelasnya. Hadir dalam acara tersebut General Manager PT. PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Budiono, yang untuk pertama kalinya mengunjungi Sulbar. “Kehadiran Bapak Budiono merupakan suatu kehormatan bagi kami. Provinsi ini, meskipun telah memasuki usia 20 tahun, masih membutuhkan perhatian lebih dalam hal pembangunan dibandingkan dengan provinsi lain di…

Mamuju--Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam hal ini Kepala Bidang Ketenagalistrikan Qamaruddin Kamil bersama staf, melakukan inspeksi terhadap kesiapan instalasi listrik dan penerangan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Mamuju, yang berlokasi di Desa Pati'di, Kecamatan Simboro, Rabu 14 Agustus 2024. Inspeksi atau pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Upacara Malam Renungan Suci pada 16 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil menyatakan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan menindaklanjuti arahan dari Kepala Dinas ESDM Sulbar Moh. Ali Chandra untuk melakukan evaluasi terhadap jaringan listrik dan kelayakan instalasi penerangan, serta pengecekan ketersediaan sumber daya cadangan. "Kami ingin memastikan bahwa segala sesuatu berjalan lancar pada Malam Renungan Suci nanti, tanpa kendala teknis. Persiapan ini penting untuk menjaga kekhidmatan acara," ujarnya. Dengan segala persiapan yang dilakukan, diharapkan acara Malam Renungan Suci dapat berlangsung dengan khidmat dan memberikan penghormatan yang layak bagi para pahlawan bangsa. Penulis : Dinas ESDM Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris hadir pada acara hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) di Hotel Maleo, Rabu 14 Agustus 2024. Hadir juga seluruh Kepala BPS kabupaten, pejabat Pemprov dan Pemkab se-Sulbar. "Ini pekerjaan yang betul-betul harus menjadi perhatian karena berbicara soal data daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten," kata Idris. Ia menambahkan dari hasil yang ingi dicapai paling tidak mewarnai harapan masyarakat Sulbar. Karena kalau datanya tidak jelas bagaimana mau membangun daerah, sehingga dari data membangun bangsa. "Saya yakin kalau kita bergerak bersama maka sektoralnya ini bisa menjadi acuan membangun daerah. Ini juga harus didasari sebuah perencanaan yang kuat," tambahnya. Idris menyampaikan data sektoral ini menjadi bagian untuk melakukan perencanaan pembangunan semakin baik kedepan. "Kita harus bisa melangkah dari Kaltara yang baru lahir sebelum Sulbar terbentuk. Ini selalu saya katakan data ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam membangun," ujarnya. Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri mengungkapkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan beberapa hari di Bali bersama BPS pusat. "Ini penguatan BPS bersama Pemerintah daerah. Salah satu data transparansi dimana disitu ada data statistik tingkat desa," ucap Tina. Hasil EPSS ini untuk pembangunan daerah yang dimana menjadi penilaian reformasi di daerah. Statistik sektoral ini diselenggarakan kementerian atau instansi. "Pembagian statistik ini membuat Indonesia memiliki data beragam. Semoga dengan adanya data statistik tata kelola pembangunan semakin maju," tandasnya.(rls)

Mamuju--Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) Musra Awaluddin bersama Pejabat Fungsional dan Staf Sekretariat DPRD Sulbar menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dari Sekretariat DPRD Pasangkayu, Selasa, 13 Agustus 2024. Rombongan dari Sekretariat DPRD Pasangkayu yang hadir, yakni Kabag Umum dan Keuangan, Wasni, serta Staf Fatahillah, Hasmiah, Jusman, dan Abdul Rahim. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulbar. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pembekalan bagi Anggota DPRD Pasangkayu yang terpilih untuk masa jabatan 2024-2029. Pembahasan ini mencakup mengenai persiapan teknis dan materi pembekalan yang akan diberikan kepada para anggota dewan baru agar mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulbar, Musra Awaluddin mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas kunjungan dari Sekretariat DPRD Pasangkayu ke Sekretariat DPRD Sulbar. “Pertemuan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pengelolaan tugas-tugas kesekretariatan, khususnya dalam bidang persidangan,” ujarnya. Pihaknya berharap diskusi dan pertukaran ide yang terjadi selama kunjungan itu dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kedua belah pihak, serta memperkuat kerja sama antara DPRD Provinsi dan Kabupaten. “Sinergi seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di lingkungan DPRD demi kemajuan bersama,” pungkasnya. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar