Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda yang juga Koordinator Pusdalops BPBD Sulbar, Inaldy LS Silang, melaksanakan kegiatan Roll Call ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Selasa 21 Oktober 2025. Roll Call ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, sinkronisasi data, serta peningkatan kapasitas dalam sistem informasi kebencanaan antara BPBD Provinsi dan BNPB. Dalam pelaksanaannya, Roll Call tersebut menjadi sarana evaluasi dan pembaruan sistem pelaporan serta kesiapsiagaan personil dalam mendukung operasional Pusdalops di daerah. Koordinator Pusdalops BPBD Sulbar Inaldy LS Silang menyampaikan bahwa kegiatan Roll Call ini penting untuk memastikan sistem informasi kebencanaan di daerah tetap terintegrasi dengan baik bersama BNPB RI. “Roll Call ini menjadi ajang konsolidasi teknis antara pusat dan daerah agar pelaporan kejadian bencana, data harian, maupun sistem komunikasi tanggap darurat bisa berjalan cepat, akurat, dan terstandar nasional,” ujar Inaldy. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan kesiapsiagaan personil Pusdalops dalam menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja. “Langkah ini sejalan dengan komitmen BPBD Sulbar untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kebencanaan. Dengan koordinasi yang baik bersama BNPB, kita dapat memperkuat sistem komando dan pengendalian tanggap darurat di wilayah Sulbar,” kata Yasir Fattah. Roll Call ini juga dilaksanakan sesuai arahan dan petunjuk Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya sinergitas antara BPBD dan BNPB dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan terpadu. BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan personil melalui berbagai kegiatan koordinasi, pelatihan, serta pembaruan sistem operasional dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di wilayah Sulbar. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti kegiatan Coaching Klinik Pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Selasa 21 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan teknis kepada perangkat daerah dalam penyusunan dan penyampaian LPPD yang akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada awal Januari 2026. BPBD Sulbar dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Analis Perencanaan BPBD Sulbar, Nurdin, yang turut melakukan koordinasi dan konsultasi teknis guna memastikan data dan capaian kinerja urusan penanggulangan bencana dapat tersusun secara akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analis Perencanaan BPBD Sulbar, Nurdin, menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah, termasuk dalam aspek perencanaan dan penganggaran bidang kebencanaan. “Melalui coaching klinik ini, kami dapat memastikan penyusunan data dan laporan kinerja BPBD sesuai indikator dan pedoman dari Kemendagri, sehingga dapat mendukung peningkatan nilai LPPD Provinsi Sulbar,” ujar Nurdin. Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menekankan pentingnya akurasi dan transparansi dalam penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. “LPPD bukan hanya laporan administratif, tetapi juga cerminan kinerja dan komitmen kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. BPBD Sulbar akan terus berupaya menyajikan data dan capaian kinerja yang valid, sesuai arahan Pemprov Sulbar dan Kemendagri,” ujar Yasir Fattah. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menegaskan agar setiap perangkat daerah meningkatkan kualitas pelaporan kinerja melalui sinergi, ketelitian, dan komitmen bersama demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang lebih profesional. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan menghadiri Rapat Awal Tim Pengukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) lingkup kabupaten se-Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Radiogram Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.15.3/3918/BSKDN tanggal 26 September 2025, tentang Percepatan Penginputan dan Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 pada tahap penginputan Tahun 2025. Rapat tersebut digelar pada Senin, 20 Oktober 2025, bertempat di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing kabupaten di Sulbar. Dari pihak BPKPD Sulbar, hadir Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, bersama Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Gaffar, serta staf teknis, Mas’ad. Hadir memimpin rapat, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Musra Awaluddin, bersama Kepala Bidang PPEPD, Hasanuddin, yang menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam proses penginputan data IPKD. “Agenda utama rapat adalah percepatan penginputan IPKD tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 20–26 Oktober 2025, dengan tahapan validasi pada 22–26 Oktober 2025,” ungkap Musra Awaluddin. Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan seluruh kabupaten di Sulbar mampu melakukan penginputan dan pengukuran IPKD secara tepat waktu dan berkualitas. “Capaian IPKD bukan sekadar angka penilaian, tetapi gambaran nyata dari sejauh mana tata kelola keuangan daerah kita dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel. BPKPD Sulbar siap berkolaborasi dengan seluruh pemerintah kabupaten agar nilai IPKD Sulbar semakin meningkat,” ungkapnya. Ia menegaskan, langkah ini sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas di seluruh wilayah Sulbar. Melalui rapat awal ini, diharapkan koordinasi antar kabupaten semakin solid dalam mempercepat proses penginputan data dan pemenuhan indikator IPKD, sehingga hasil pengukuran…

Mamuju - Dalam rangka memperkuat peran daerah dalam agenda nasional terkait ketahanan pangan dan gizi, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi secara virtual dalam Rapat Koordinasi Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL), Senin, 20 Februari 2025. Forum strategis ini diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pangan Nasional, untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem pangan dan gizi yang tangguh dan berketahanan iklim. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Sulbar, Aksan, bersama tim perencana fungsional dan staf bidang PSDA, hadir mewakili instansinya dalam forum yang membahas integrasi kebijakan pangan dan gizi ke dalam dokumen perencanaan daerah secara operasional dan kontekstual. “RAD-PGBPSDL merupakan dokumen terpadu yang menggabungkan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL). Dokumen ini menjadi pedoman daerah dalam merancang kebijakan pangan dan gizi yang sesuai dengan potensi lokal, sekaligus responsif terhadap tantangan perubahan iklim,” jelas Aksan. Ia menambahkan bahwa sesuai arahan narasumber dalam forum tersebut, penyusunan RAD-PGBPSDL tidak mengubah RPJMD, melainkan memperkuatnya dengan menurunkan arah kebijakan ke dalam program dan kegiatan yang lebih terukur dan kontekstual di daerah. Sebagai instrumen sinkronisasi dan advokasi lintas sektor, RAD-PGBPSDL berfungsi menajamkan program pangan dan gizi dalam RPJMD dan Renstra OPD, serta menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja OPD. Implementasi dokumen ini juga diharapkan sejalan dengan gerakan nasional dan rencana aksi lainnya untuk membangun sistem pangan dan gizi yang tangguh terhadap perubahan iklim. Partisipasi aktif Bapperida Sulbar dalam forum nasional ini mencerminkan komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis potensi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi ketahanan daerah. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa integrasi kebijakan pangan dan pengelolaan sumber…

Mamuju – Semangat berapi-api terus berkobar di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Pada Senin 20 Oktober 2025, para ASN dan Non ASN BPKPD Sulbar kembali turun ke lapangan menggelar aksi nyata bertajuk “Kobarkan Semangat Taat Pajak!” melalui kegiatan penertiban kendaraan bermotor dan aksi tempel stiker ajakan bayar pajak kendaraan di wilayah Sulbar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama BPKPD Sulbar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sulbar dalam rangka pendampingan penegakan Peraturan Daerah. Fokus penertiban meliputi kendaraan dinas dan kendaraan pribadi ASN yang telah jatuh tempo pembayaran pajak serta kendaraan berplat non DC di lingkup Pemprov Sulbar. Dengan penuh semangat, tim BPKPD menyusuri OPD demi OPD, tak kenal panas maupun hujan, sebagai garda terdepan dalam penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Gerakan ini menjadi bukti komitmen nyata dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari sektor PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, menyampaikan bahwa aksi ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun. "Kami akan terus bergerak hingga mengunjungi seluruh OPD di Sulbar sampai dengan 31 Desember 2025 nanti. Masyarakat juga kini dapat lebih mudah mengecek status pajak kendaraannya sebelum membayar di Samsat terdekat melalui website resmi milik BPKPD Sulbar,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi ke-5 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. "Gerakan penertiban pajak ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membangun kesadaran dan keteladanan ASN dalam menunaikan kewajiban pajak kendaraan. ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam taat pajak,” tegasnya. Dengan semangat yang tak pernah padam, BPKPD Sulbar bersama Satpol PP terus menggaungkan pentingnya…

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat sinergi dengan Inspektorat Sulbar dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan rapat monitoring capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di ruang rapat kantor BPKPD Sulbar, Senin (20/10/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman, didampingi Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, serta dihadiri oleh seluruh pejabat eselon IV bidang pendapatan daerah dan staf bidang Barang Milik Daerah (BMD). Dari pihak Inspektorat Sulbar, hadir Hasrul selaku perwakilan tim monitoring MCP. Dalam pertemuan itu, dibahas progres capaian MCP Sulbar yang hingga saat ini masih berada di angka 37,3%. BPKPD Sulbar menjadi salah satu instansi yang memegang peran penting dalam beberapa area intervensi, yakni pengelolaan anggaran, BMD, serta optimalisasi pajak daerah. Adapun tenggat waktu pengisian dan pemenuhan eviden MCP tahun 2025 ditetapkan hingga 30 November 2025. “Pengisian form MCP ini terus kita maksimalkan agar hasil capaian Sulbar dapat meningkat signifikan. Kami berkomitmen mendukung penuh proses verifikasi dan validasi data sesuai ketentuan KPK,” ujar Nuruddin Rahman. Dalam kesempatan yang sama, tim Inspektorat Sulbar menyoroti dinamika capaian MCP di tingkat kabupaten. Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dengan kepemimpinan baru menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan capaian MCP, sementara Pasangkayu yang biasanya berada di posisi atas tahun ini mengalami penurunan. KPK melalui mekanisme MCP menilai bahwa pemenuhan eviden menjadi dasar dalam pemberian catatan dan rekomendasi kepada kepala daerah di delapan area intervensi utama. Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa langkah sinergis ini merupakan bagian dari implementasi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. “BPKPD siap menjadi bagian dari upaya kolektif menuju pemerintahan daerah…

Mamuju - Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara kolaboratif dan berkelanjutan sebagai solusi menghadapi kompleksitas pembangunan serta keterbatasan fiskal daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka Pertemuan Rutin Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Barat, yang digelar di Ruang Rapat Bapperida, Senin, 20 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyaluran dana Result Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund Output 2 melalui Yayasan Sulawesi Cipta Forum (SCF). "Sulbar harus mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki, termasuk hutan lindung yang mendominasi wilayah kita, sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Junda Maulana, yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja REDD+. Ia menekankan bahwa skema perdagangan karbon dapat menjadi salah satu terobosan fiskal bagi daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Menurutnya, potensi kawasan hutan Sulbar yang luas dapat dioptimalkan bukan hanya sebagai penyerap emisi karbon, tetapi juga sebagai sumber pendapatan daerah berbasis lingkungan. Pertemuan Pokja ini merupakan bagian dari program “Kolaborasi Para Pihak untuk Optimalisasi Hutan dan Lahan yang Berkontribusi terhadap Penurunan Emisi dan Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan di Sulawesi Barat.” Program ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian penyaluran dana RBP REDD+ periode 2024–2027 antara Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan SCF selaku lembaga perantara. Junda Maulana juga mengungkapkan bahwa audiensi bersama SCF dan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, telah dilakukan untuk membahas peluang implementasi perdagangan karbon di tingkat daerah. “Kami mendorong Tim Pokja bersama SCF untuk segera menyusun proposal pendanaan dan skema pembiayaan berbasis karbon, lalu mempresentasikannya kepada Bapak Gubernur. Bapperida akan terus mengawal dan mendukung penuh inisiatif ini,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Program Manager SCF, Abdul Syukur Ahmad, memaparkan laporan realisasi dana dan progres pelaksanaan program hingga September 2025. Dari total dana sebesar Rp12,68 miliar, telah masuk Rp5,9 miliar dan terealisasi Rp3,95 miliar, dengan rincian 9 dari 28 aktivitas telah…

Mamuju - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan Aplikasi Web Monitoring milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang bertujuan memperkuat pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting di daerah. Kegiatan ini digelar di Aula Kantor Bapperida Sulbar pada Selasa, 21 Oktober 2025. Bimtek tersebut diikuti oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Sosial Sulbar. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan percepatan penurunan angka stunting di Bumi Tanah Malaqbi’. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur melalui staf yang mewakili, Nasran, menyampaikan bahwa partisipasi Dinsos dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial. “Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam menangani keluarga rentan. Melalui aplikasi ini, kita bisa memantau dan melaporkan pelaksanaan aksi stunting secara lebih terintegrasi, efektif, dan akuntabel,” ujar Nasran. Aplikasi Web Monitoring Kemendagri ini dirancang untuk memantau secara daring pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting yang dijalankan pemerintah daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil. Dengan adanya sistem ini, koordinasi antar-OPD diharapkan menjadi lebih efisien dan transparan, sehingga setiap intervensi — baik spesifik maupun sensitif — dapat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan dalam menurunkan prevalensi stunting di Sulawesi Barat. (Rls)

Mamuju — Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut hadir dalam kegiatan Persiapan Pelaksanaan Asistensi dan Verifikasi Rencana Strategis (Renstra) OPD, yang diselenggarakan oleh Bapperida Sulbar pada Senin, 20 Oktober 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar. Dalam kegiatan tersebut, Dinsos Sulbar diwakili oleh Staf Perencana, Hans Morgan, yang berpartisipasi aktif dalam pembahasan rancangan struktur kinerja tahun 2025–2029. Rancangan ini merupakan bagian penting dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta penyesuaian Renstra masing-masing OPD di lingkungan Pemprov Sulbar. Pembahasan difokuskan pada penyelarasan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja antara RPJMD Provinsi dan dokumen Renstra OPD, agar setiap perangkat daerah memiliki arah dan target kerja yang sinergis dan terukur dalam lima tahun ke depan. Kadinsos Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Staf Perencana Dinsos Sulbar, Hans Morgan mengatakan, kegiatan ini sangat penting untuk menyamakan persepsi antar-OPD, agar dokumen Renstra yang disusun tidak hanya selaras secara administratif, tetapi juga secara substansi dan implementatif. "Harapannya, setiap perangkat daerah, termasuk Dinsos Sulbar, dapat menetapkan arah kebijakan dan target kinerja yang lebih fokus dan terukur, untuk mewujudkan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, yaitu Sulbar Maju dan Sejahtera" ungkapnya. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima laporan resmi dari BMKG Wilayah IV Makassar tentang Peringatan Dini Cuaca dan Iklim Provinsi Sulbar Periode Dasarian III Oktober 2025. Laporan tersebut berisi tinjauan kondisi iklim global, regional, serta prospek cuaca di wilayah Sulbar yang dapat menjadi dasar langkah antisipatif terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Berdasarkan data BMKG, indeks ENSO saat ini berada pada kondisi Netral (-0,5) dan diprediksi akan tetap netral hingga awal tahun 2026. Sementara itu, kondisi IOD (Indian Ocean Dipole) cenderung Negatif (-1,5) dan diperkirakan bertahan hingga Desember 2025 sebelum beralih kembali ke fase Netral. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi pola curah hujan di wilayah Indonesia, termasuk di Sulbar, yang dapat mengalami peningkatan intensitas hujan di beberapa daerah pada periode dasarian. Hingga Dasarian II Oktober 2025, dari total 14 Zona Musim (ZOM) di Sulbar, tercatat: ZOM telah memasuki musim hujan, yaitu: ZOM 1: Kabupaten Pasangkayu ZOM 11: Sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene bagian barat, dan sebagian kecil Kabupaten Mamasa bagian selatan. Sementara ZOM 12, 13, dan 14 masih berada pada kondisi musim kemarau. Prakiraan Cuaca 10 Harian: Tanggal 21–23 Oktober 2025: Potensi hujan sedang hingga lebat berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene (Malunda, Ulumanda, Tubo, Tammerodo), Kabupaten Mamuju (Kalukku, Sampaga, Papalang, Tommo, Kalumpang, Bonehau), Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Tanggal 24–26 Oktober 2025: Potensi hujan sedang hingga lebat tidak terjadi secara signifikan di berbagai wilayah. tanggal 27–31 Oktober 2025: Potensi hujan sedang hingga lebat tidak terdeteksi di sebagian besar wilayah Sulbar. Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi: Untuk periode Dasarian III Oktober 2025 (21–31 Oktober 2025), BMKG mengeluarkan peringatan dini curah hujan tinggi dengan kategori Siaga di beberapa wilayah. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan dampak ikutan, seperti genangan, longsor, serta terganggunya…