Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka memaparkan potensi besar lahan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) di wilayah transmigrasi. Totalnya mencapai 195.822 hektare, tersebar di enam kabupaten se-Sulbar. Namun dari jumlah itu, hanya sekitar 24.000 hektare yang memiliki potensi langsung untuk dikembangkan. Hal itu disampaikan Suhardi Duka dalam Rapat Koordinasi Tematik Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2025 bersama dengan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Acara ini dihadiri Forkopimda Sulbar serta para bupati dan wakil bupati dari seluruh kabupaten di provinsi. Rakor digelar di Ballroom Maleo, Mamuju. Jumat 18 Juli 2025. Salah satu wilayah dengan luasan terbesar ada di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Kawasan ini memiliki 47.086 hektare lahan, dengan potensi pengembangan 7.344 hektare. Potensi produk unggulan kakao dan peternakan. Di Kabupaten Mamasa, kawasan Mambi dan Mehalaan tercatat punya luasan 31.150 hektare. Dari total itu, 3.500 hektare punya potensi pengembangan sektor kakao, kopi, hortikultura, dan peternakan. Sementara kawasan Tubbi Taramanuq di Polewali Mandar memiliki 24.947 hektare lahan. Sebanyak 4.000 hektare dinilai siap dikembangkan untuk sektor kakao, kopi, hortikultura, dan peternakan. Wilayah Kalukku di Kabupaten Mamuju juga masuk daftar. Dari total 25.688 hektare, sebanyak 3.000 hektare menjadi potensi untuk pengembangan kakao dan peternakan. Kawasan Sarudu, Baras di Pasangkayu seluas 36.902 hektare punya potensi 3.500 hektare. Potensi yang dapat dikembangkan adalah perikanan dan peternakan. Terakhir di Ulumanda, Majene, terdapat 30.049 hektare lahan transmigrasi. Potensi pengembangan sebesar 3.000 hektare, pengembangan sektor kakao, kopi, hortikultura, dan peternakan. Sulbar surplus sumber daya alam dan lahan pertanian, namun minim modal dan tenaga ahli lini bisnis tersertifikasi sebagai leader. Selain itu, Suhardi Duka menuturkan, sejak 1981 hingga 2024, Sulbar telah membangun 81 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang tersebar di enam kabupaten. Total sebanyak 24.787 kepala keluarga telah ditempatkan. Jumlah jiwa yang menghuni kawasan transmigrasi itu mencapai 98.929 orang. Terbesar berada di Kabupaten Mamuju Tengah dengan 11.230 KK dan 43.638…

Mamuju — Pimpinan dan staf Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan selamat dan sukses kepada Bujaeramy Hassan, yang resmi dilantik sebagai Kepala Dinas ESDM Sulbar oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK). Pelantikan ini berlangsung dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar, yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat pagi (18/7/2025). Bujaeramy Hassan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar. Kini, ia dipercaya mengemban amanah baru sebagai nahkoda Dinas ESDM Sulbar, menggantikan Mohammad Ali Chandra, yang turut dilantik dalam kesempatan yang sama sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar. Dalam sambutannya, Gubernur SDK menyampaikan selamat kepada 15 pejabat yang dilantik. Ia menegaskan bahwa pelantikan tersebut didasarkan pada penilaian objektif dan subjektif yang matang. SDK berharap agar para pejabat yang baru saja dilantik dapat segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. "Saya ingin sampaikan, laksanakan tugas dengan baik, segera menyesuaikan," tegas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Pimpinan dan seluruh staf Dinas ESDM Sulbar menyampaikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Bujaeramy Hassan. Harapan besar dititipkan ia dapat melanjutkan berbagai program strategis yang telah berjalan dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral. "Kami segenap keluarga besar Dinas ESDM Sulbar mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Bujaeramy Hassan sebagai Kepala Dinas ESDM Sulbar. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, Dinas ESDM semakin solid, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ucap Plt. Sekretaris Dinas ESDM Sulbar, Abdi Yansya Hijrah, mewakili seluruh ASN dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap. Di sisi lain, apresiasi dan ucapan terima kasih mendalam juga disampaikan kepada Mohammad Ali Chandra atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Sulbar selama 1,5 tahun terakhir. “Bapak Mohammad Ali Chandra telah memberikan banyak kontribusi, mulai dari mendorong pemerataan akses listrik di…

Mamuju - Menyusul pelantikan pejabat eselon II oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan retret yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai 18 hingga 20 Juli 2025, bertempat di Markas Komando Resor Militer (Makorem) 142 Tatag, Mamuju. Retret ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat solidaritas, integritas, dan sinergitas antar pejabat, sekaligus menjadi ruang refleksi untuk menyusun strategi percepatan pembangunan daerah. Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar turut mengambil peran penting dengan memfasilitasi layanan kesehatan bagi seluruh peserta. Dalam rangka memastikan kondisi kesehatan para pejabat sebelum mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, dilakukan pemeriksaan kesehatan awal di Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. "Tes kesehatan sedang berjalan. Semua pejabat yang memiliki risiko kesehatan tertentu akan mendapat perlakuan khusus. Pemeriksaan ini penting agar perlakuan selama retret bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta," ujar Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, Jumat 18 Juli 2025. Dinkes Sulbar juga menyiapkan satu unit ambulans VIP lengkap, tenaga medis terdiri dari satu dokter umum dan dua perawat, serta paket obat-obatan yang siaga selama kegiatan berlangsung di Makorem. Nursyamsi Rahim menjelaskan, pemeriksaan kesehatan merupakan bagian dari prosedur wajib sebelum kegiatan dimulai. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov Sulbar untuk menjadikan retret ini tidak hanya sebagai ajang penyegaran mental, tetapi juga menjaga kebugaran fisik para peserta. Dinkes Sulbar menyatakan kesiapannya dalam mendukung penuh pelaksanaan retret, sebagai bagian dari kontribusi mewujudkan visi Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, Farid Asyhadi, mewakili Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur Sulbar, Kamis 17 Juli 2025. Dalam forum yang membahas strategi percepatan pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting tersebut, Farid menegaskan bahwa program-program kelistrikan yang dilaksanakan Dinas ESDM memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya di desa-desa terpencil yang belum dijangkau jaringan listrik PLN. "Biasanya desa atau dusun yang belum berlistrik disebabkan oleh sulitnya akses ke wilayah tersebut. Ironisnya, justru di sanalah banyak masyarakat miskin ekstrem tinggal. Maka dari itu, program kelistrikan menjadi sangat relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan dan stunting," ujar Farid. Ia menjelaskan bahwa inisiatif seperti program listrik gratis serta pembangunan pembangkit listrik skala mikro seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) merupakan bentuk intervensi nyata yang memberikan efek berantai terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. "Ketika masyarakat miskin memiliki akses listrik, mereka bisa memulai usaha produktif untuk menambah pendapatan. Selain itu, orang tua bisa menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya. Dampaknya, stunting dapat dicegah dari hulunya," tambahnya. Farid juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data P3KE (Peta Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dari Kemenko PMK tahun 2022, masih terdapat lebih dari 27.000 warga miskin ekstrem di Sulawesi Barat yang belum menikmati akses listrik dari PLN. Sebagian di antaranya hanya mengandalkan sambungan listrik dari tetangga, menggunakan genset, atau memasang sistem PLTS mandiri—bahkan tidak sedikit yang hidup tanpa listrik sama sekali. "Kondisi ini merupakan keadaan darurat yang perlu segera dijawab melalui kebijakan afirmatif," tegas Farid. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Dinas ESDM Sulbar telah mengintervensi 16 desa dari total 45 desa Penanganan Stunting Terpadu (PASTI PADU) melalui program listrik gratis sejak tahun 2019 hingga 2025. Untuk tahun 2026 mendatang,…

Mamuju — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan silaturahmi dari pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulbar di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar, Rabu 16 Juli 2025. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba), Ilham, mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra. Pertemuan ini menjadi forum diskusi terbuka yang membahas penyelenggaraan kegiatan pertambangan di wilayah Sulawesi Barat, khususnya pada sektor mineral bukan logam dan batuan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dalam pemaparannya, Ilham menjelaskan bahwa Dinas ESDM Sulbar memiliki mandat strategis dalam pengawasan, perizinan, dan evaluasi izin usaha pertambangan (IUP), serta memastikan setiap kegiatan pertambangan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. "Dinas ESDM Sulbar bertanggung jawab atas pengawasan, perizinan, serta evaluasi izin usaha pertambangan, khususnya di sektor mineral bukan logam dan batuan. Kami berharap masyarakat dan organisasi seperti HMI dapat berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan pertambangan agar tetap berjalan sesuai aturan serta mendukung kelestarian lingkungan,” ungkap Ilham. Diskusi berlangsung konstruktif, dengan berbagai pandangan dan masukan dari pengurus HMI Sulbar mengenai pentingnya pelibatan publik dalam pengawasan sektor pertambangan. Dalam kesempatan itu, Ilham menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menciptakan industri pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. "Kami sangat mengapresiasi inisiatif HMI untuk berdialog dan berbagi pemahaman terkait pengelolaan pertambangan di Sulawesi Barat. Sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk kemajuan pertambangan yang bertanggung jawab,” tambahnya. Lebih dari itu, pertemuan ini juga menjadi ajang tukar informasi mengenai dinamika dan tantangan di lapangan dalam pengelolaan pertambangan, termasuk soal regulasi, aspek teknis, dan dampak sosial-lingkungan yang seringkali memerlukan pengawasan kolektif. Kegiatan ini menegaskan komitmen Dinas ESDM Sulbar dalam mendorong keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan praktik pertambangan yang menjunjung tinggi keberlanjutan. Selaras dengan hal tersebut, kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi Panca Daya dalam visi-misi…

Mamuju — Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Qamaruddin Kamil, mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar Mohammad Ali Chandra, melakukan pertemuan strategis dengan Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, di ruang kerja Bupati Mamuju, Kamis 17 Juli 2025. Pertemuan ini membahas percepatan elektrifikasi desa-desa terpencil dan dukungan terhadap program sekolah digital di Kabupaten Mamuju. Turut hadir dalam pertemuan ini Manager PT PLN UP2K Sulbar, Izbet Alighorky, Manager PT PLN UP3 Mamuju, M. Fauzan, dan Senior Technician Pengendalian Listrik Perdesaan PT PLN UP2K Sulbar, Muhammad Djajadi. Tim Dinas ESDM Sulbar juga didampingi oleh pejabat fungsional inspektur ketenagalistrikan Farid Asyhadi, teknisi Syamsu Alam, staf ketenagalistrikan Suratmin Amir, serta Kepala Desa Botteng, Muh. Natsir. Dalam pemaparannya, Manager PLN UP2K Sulbar, Izbet Alighorky, menyampaikan bahwa hingga pertengahan 2025, masih terdapat 11 desa di Kabupaten Mamuju yang belum terlistriki, yang tersebar di beberapa kecamatan: Kecamatan Tapalang: Desa Bela dan Kopeang Kecamatan Kalumpang: Desa Siraun, Salumakki, Sandapang, Makkaliki, Batu Makkada, dan Lasa’ Kecamatan Mamuju: Desa Pulau Karampuang Kecamatan Bala-Balakang: Desa Bala-Balakang dan Bala-Balakang Timur “Kami berharap bantuan dari Ibu Bupati agar para kepala desa dan camat segera meng-update data wilayah mereka yang belum terjangkau listrik PLN agar kami bisa menyusun perencanaan teknis dan administratif secara akurat,” ujar Izbet. Sementara itu, Manager PLN UP3 Mamuju, M. Fauzan, menambahkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi dukungan Bupati Mamuju dalam program elektrifikasi 31 sekolah digital yang merupakan bagian dari Program Sekolah Digital Presiden Prabowo. “Saat ini sudah ada 14 sekolah yang terlistriki melalui bantuan sosial PLN. Sisanya kami harapkan bisa disinergikan melalui APBD Kabupaten Mamuju,” katanya. Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja PLN dan Dinas ESDM Sulbar yang terus berupaya mengatasi persoalan listrik di daerah terpencil. “Kami sangat berterima kasih atas kerja keras PLN dalam menghadirkan listrik ke desa-desa, meskipun tantangannya…

Mamuju- Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 146, angka ini jauh di atas rata-rata nasional, mencerminkan tingkat kesejahteraan petani yang cukup baik, dan tingginya NTP banyak ditopang sektor pertanian di kawasan transmigrasi. Hal itu Ia sampaikan Suhardi Duka saat Rapat Koordinasi Tematik Ketransmigrasian 2025 bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Ballroom Maleo, Mamuju. Jumat 18 Juli 2025. "Yang menggembirakan di Sulawesi Barat NTP petani itu 146 yang jauh di atas NTP nasional. Jadi kalau sesungguhnya lihat petani di Sulawesi Barat itu cukup sejahtera dengan NTP 146, tapi itu ditopang oleh petani pekebun, utamanya di sektor sawit," kata Suhardi Duka. Perkebunan sawit di Sulbar banyak berada di Mamuju Tengah dan Pasangkayu, dua daerah ini merupakan sentra transmigrasi. "Pak Menteri tadi sempat wawancara dengan salah satu penghuni transmigrasi yang telah bermukim di Kabupaten Mamuju Tengah, dia sudah haji, dan sudah bisa mendapatkan 15 juta per bulan. Saya kira ini wujud bahwa kesejahteraan petani treansmigrasi di Sulawesi barat cukup baik," tutur Suhardi Duka. Menurut SDK, keberhasilan sekaligus menunjukkan bahwa transmigrasi berdampak besar terhadap ekonomi warga. Dengan demikian, Suhardi Duka yakin transmigrasi bisa jadi jalan keluar dari kemiskinan yang masih membayangi Sulbar. Saat ini, angka kemiskinan di Sulbar Kata SDK masih di atas 10 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Meski begitu, ia mengungkap, partisipasi masyarakat lokal dalam program transmigrasi sejak dimulai pada tahun 1981 masih sangat kecil. Sebagian besar peserta berasal dari luar Sulbar. "Pola transmigrasi yang lalu 80 perse itu adalah Jawa, Bali, Lombok, dan Sunda. 20 persen adalah APBDT. APBDT ini meliputi orang-orang yang berada di Sulawesi Selatan jadi kita kebagian di daerah asal itu paling kebagian 10–20 kk, karena APBDT nya diambil dari Makassar, Bone di Sulawesi Selatan, sehingga itu, kesempatan kami untuk ikut transmigrasi di masa yang lalu itu sangat sangat kecil,"…

Mamuju – Suasana haru menyelimuti jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) saat Kepala BPKPD, Masriadi Nadi Atjo, menyampaikan arahan terakhirnya sebelum resmi berpindah tugas. Pengarahan disampaikan di ruang kerja kepala BPKPD Sulbar, Jumat 18 Juli 2025. Menahkodai BPKPD Sulbar sejak 22 Januari 2024 hingga 18 Juli 2025, Masriadi Nadi Atjo, dikenal sebagai sosok pemimpin yang religius, jujur, dan penuh dedikasi. Di bawah kepemimpinannya, berbagai inovasi dan langkah penguatan tata kelola keuangan daerah berhasil dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dalam arahannya, Masriadi Nadi Atjo menyampaikan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pegawai untuk terus menjaga semangat integritas, bekerja dengan ikhlas, dan mengutamakan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. "Kita semua hanyalah pelayan. Jabatan adalah amanah, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap langkah dalam pengabdian,” ujar Masriadi dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan, profesionalisme, dan niat baik dalam setiap tugas, seraya mengingatkan bahwa kejujuran dan kedisiplinan adalah fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Arahan terakhir ini sejalan dengan semangat yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Nilai-nilai kepemimpinan Masriadi mencerminkan upaya nyata dalam mendukung visi misi tersebut melalui pembinaan aparatur yang berintegritas dan bertanggung jawab. Meskipun akan bertugas di tempat yang baru, Masriadi menegaskan bahwa hati dan doanya akan tetap bersama keluarga besar BPKPD Sulbar. “Berpindah tugas tak berarti berpindah hati. Saya bangga pernah menjadi bagian dari lembaga ini dan akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua,” tuturnya. Diketahui, mulai tanggal 18 Juli 2025 ini, Masriadi Nadi Atjo menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Prov Sulbar. Keluarga besar BPKPD Sulbar menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas segala kontribusi…

Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menunjuk Muhammad Ridwan Djafar sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat. Penunjukan resmi tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Perintah Tugas oleh Gubernur Suhardi Duka, pada acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sulbar, di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 18 Juli 2025. Penunjukan Muhammad Ridwan Djafar untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar pasca dilakukannya rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sulbar. Dalam rotasi tersebut, pejabat sebelumnya Mustari Mula dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar. Muhammad Ridwan Djafar dipercaya mengemban tugas tersebut sembari tetap menjalankan peran sebagai Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) pada Dinas Kominfo SP Sulbar. Plt. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. "Saya berkomitmen menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, termasuk menjaga stabilitas kerja dan melanjutkan program dan kegiatan Dinas Kominfo SP Sulbar, dalam mendukung visi dan misi Bapak Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga," tegasnya. Ridwan Djafar menyampaikan apresiasi yang setinggi- tingginya kepada Mustari Mula atas kepemimpinannya selama ini di Dinas Kominfo SP Sulbar. "Di bawah kepemimpinan Bapak Mustari Mula, berbagai kemajuan berhasil dicapai dan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan di sektor komunikasi dan informasi di Sulbar," kata Ridwan Djafar. Olehnya, atas nama pribadi dan jajaran Dinas Kominfo SP Sulbar, Ridwan Djafar juga menyampaikan terima kasih atas segala kebaikan dan arahan pejabat lama selama ini. "Selamat kepada Bapak Mustari Mula, selamat menjalankan tugas baru sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar. Semoga senantiasa diberi kesehatan, kesuksesan dan keberkahan bersama keluarga, Aamiin," ucapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar, Mustari Mula menyampaikan dukungannya…

Mamuju - Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) melantik Arianto sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat, prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama berlangsung di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 18 Juli 2025. Dalam prosesi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi serta penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel. Sambutan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka menyampaikan harapannya agar pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi. Arianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sulbar, menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan. Ia berkomitmen untuk memperkuat sinergi antara sekretariat dan seluruh unsur DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal. Dengan dilantiknya Arianto sebagai Sekretaris DPRD Sulbar, diharapkan terbangun koordinasi yang lebih solid dan profesional antar perangkat daerah, khususnya dalam mendukung fungsi-fungsi strategis lembaga legislatif demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Provinsi Sulawesi Barat. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar