Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat sinergi dengan Inspektorat Sulbar dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan rapat monitoring capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di ruang rapat kantor BPKPD Sulbar, Senin (20/10/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman, didampingi Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, serta dihadiri oleh seluruh pejabat eselon IV bidang pendapatan daerah dan staf bidang Barang Milik Daerah (BMD). Dari pihak Inspektorat Sulbar, hadir Hasrul selaku perwakilan tim monitoring MCP.
Dalam pertemuan itu, dibahas progres capaian MCP Sulbar yang hingga saat ini masih berada di angka 37,3%. BPKPD Sulbar menjadi salah satu instansi yang memegang peran penting dalam beberapa area intervensi, yakni pengelolaan anggaran, BMD, serta optimalisasi pajak daerah. Adapun tenggat waktu pengisian dan pemenuhan eviden MCP tahun 2025 ditetapkan hingga 30 November 2025.
“Pengisian form MCP ini terus kita maksimalkan agar hasil capaian Sulbar dapat meningkat signifikan. Kami berkomitmen mendukung penuh proses verifikasi dan validasi data sesuai ketentuan KPK,” ujar Nuruddin Rahman.
Dalam kesempatan yang sama, tim Inspektorat Sulbar menyoroti dinamika capaian MCP di tingkat kabupaten. Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dengan kepemimpinan baru menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan capaian MCP, sementara Pasangkayu yang biasanya berada di posisi atas tahun ini mengalami penurunan. KPK melalui mekanisme MCP menilai bahwa pemenuhan eviden menjadi dasar dalam pemberian catatan dan rekomendasi kepada kepala daerah di delapan area intervensi utama.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa langkah sinergis ini merupakan bagian dari implementasi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
“BPKPD siap menjadi bagian dari upaya kolektif menuju pemerintahan daerah yang lebih transparan dan berintegritas. Capaian MCP bukan sekadar angka, tapi cerminan komitmen kita bersama untuk membangun Sulbar yang lebih bersih dan terpercaya,” pungkasnya.
Naskah : BPKPD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
