humassulbar

humassulbar

Pasangkayu - Setelah melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melakukan kegiatan yang sama di Pemkab Pasangkayu, 16 hingga 17 Oktober 2025. Kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan di kabupaten untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang dituangkan dalam Panca Daya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Di Kabupaten Pasangkayu, Tim Pelayanan Publik (Yanlik) Biro Organisasi yang dipimpin Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, didampingi Analis Kebijakan Tresiya dan Analis Kebijakan Bagian Organisasi Setda Pasangkayu Muhammad Yusuf melakukan pemantauan sekaligus pendampingan dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada lokus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil ) dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pasangkayu. Di Disdukcapil, tim diterima oleh Sekretaris Dinas Sriyanti Ilyas, sementara di Dispora di terima oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Sulaeman S. ‘’Pada pemantauan tim di 2 lokus evaluasi (Disdukcapil dan Dispora Pasangkayu) ditemukan bahwa kedua lokus layanan masyarakat ini belum tuntas mengisi Form F01 sebagai penilaian internal dengan menginput bukti dukung F01 yang akan menjadi acuan Tim Yanlik KemenPAN-RB yang akan hadir di Sulbar pada tgl 30 Oktober nanti,’’ terang Subuki. Sementara, Kabid Pemuda dan Olahraga Dispora Pasangkayu, Sulaeman menyampaikan bahwa proses penginputan formulir F01 dan F03 sedang dilaksanakan sembari juga menyiapkan bukti dukung yang diperlukan. ‘’Saat ini kami sementara melakukan penginputan formulir baik F01 dan F03, dan kami juga saat ini dalama proses menyiapkan bukti dukung yang dibutuhkan,’’ jelas Sulaeman. Naskah : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi dalam Rapat Pleno Finalisasi Penilaian Kinerja Stunting Kabupaten se-Sulawesi Barat Tahun 2024 yang digelar di Hotel Grand Putra, Mamuju, Juma, 17 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi memastikan evaluasi penurunan stunting berjalan objektif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Rapat pleno dibuka oleh Kepala Dinas P3AP2KB Sulbar, Darmawati Ansar, dan dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (PPM) Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin. Kegiatan ini dihadiri oleh para tim panelis yang juga tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Barat. Pleno ini menjadi tahapan akhir sebelum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang akan menetapkan hasil penilaian kinerja kabupaten dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Hasil penilaian ini nantinya juga akan dilaporkan secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari evaluasi nasional. Selama pleno berlangsung, seluruh tim penilai provinsi melakukan pembahasan mendalam terhadap hasil verifikasi data, dokumen pendukung, dan capaian masing-masing kabupaten. Dokumen yang diverifikasi mencakup laporan pelaksanaan intervensi gizi, berita acara rembuk stunting, hasil pengukuran status gizi balita, hingga bukti dukungan lintas sektor. Pimpinan sidang, Andi Almah Aliuddin, menegaskan bahwa sidang pleno ini merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Provinsi dalam memastikan penilaian dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kita ingin hasil penilaian ini tidak hanya bersifat administratif, tapi benar-benar menggambarkan kerja nyata di lapangan. Hasilnya nanti akan dituangkan dalam SK Gubernur dan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya. Rapat pleno menyepakati bahwa hasil akhir penilaian akan segera disusun dalam bentuk berita acara resmi, yang akan menjadi dasar penetapan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat dan pelaporan ke pemerintah pusat. Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa Penilaian Kinerja Stunting Kabupaten se-Sulawesi Barat merupakan bentuk nyata komitmen Gubernur Sulbar Suhardi…

Mamuju - Dinas Perkebunan Daerah (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Penutupan Pelatihan Smart Digital Leaders Program Digital Leadership Academy (DLA) dan Ekspos Hasil Pengukuran Kompetensi Digital Personil Sulbar. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat 17 Oktober 2025 di Gedung Graha Sandeq, peserta kegiatan DLA terdiri dari 48 orang yang merupakan kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar dan kabupaten se-Sulbar. Pelatihan dilaksanakan selama 12 Hari dengan mengangkat tema Kepemimpinan Digital Sektor Publik. Turut menjadi peserta dalam pelatihan itu adalah M. Faizal Thamrin, Plt. Kadis Perkebunan Sulbar. Pada tugas akhir berupa pembuatan rencana aksi, para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, dan kelompok Plt. Kadis Perkebunan Sulbar mendapatkan peringkat ke-3 dengan tema "Kebijakan Hilirisasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan". Plt. Kadis Perkebunan Sulbar, Muh. Faizal Thamrin, mengungkapkan keantusiasannya mengikuti kegiatan ini sebagai peningkatan kemampuan digital seiring perkembangan era digitalisasi di sektor pemerintahan selaku pelayan publik "Kegiatan ini sangat menarik, sebagai bentuk peningkatan kapasitas kami dalam memberikan pelayan publik berbasis digital," ungkap Faizal. Selain penutupan pelatihan DLA, dilakukan pula penayangan video hasil pengukuran kompetensi digital personil Pemprov Sulbar. Pengukuran kompetensi ini merupakan yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi se-Indonesia dan 98,8 % personil Pemprov Sulbar mengikuti kompetensi ini, nilai yang dicapai adalah skala 2,76 dari nilai 4 dan masuk ke dalam kategori baik. Dirumuskan pula beberapa rekomendasi sesuai hasil pengukuran kompetensi tersebut. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) sangat mengapresiasi pelatihan dan pengukuran kompetensi ini. "Pengukuran kompetensi digital ASN, Non-ASN, dan PPPK Sulbar sangat penting untuk mengetahui seberapa paham personil-personil kita dalam kecakapan digital untuk bersaing dengan masyarakat nasional dan global," ungkap SDK sekaligus menutup kegiatan dengan resmi. Naskah : Disbun Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Pengembangan pariwisata Sulawesi Barat (Sulbar) melalui promosi wisata halal dianggap sebagai alternatif untuk mendorong peningkatan kunjungan ke daerah ini. Diharapkan, Sulbar yang kaya akan potensi wisata budaya dan alamnya, melalui konsep pariwisata syariah dapat menambah keragaman pilihan wisata dan menarik lebih banyak wisatawan dengan latar belakang yang berbeda. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat Asistensi Pembahasan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Ekonomi Syariah dan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi BPSDL tahun 2026 -2030 yang dilaksanakan Bapperida Sulbar, pada Jumat, 17 Oktober 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Sulbar dan dihadiri perwakilan dari Dinas Pariwisata (Dispar) Sulbar serta OPD terkait lainnya. Rapat sendiri dipimpin Kepala Bidang Riset Daerah Bapperida Sulbar, Muhammad Saleh didampingi sejumlah pejabat fungsional dan staf. Asmadi, Perencana Ahli Muda Dispar Sulbar mengatakan bahwa dalam rapat disepakati beberapa point terkait pariwisata halal. Di antara point yang dimaksud adalah rekomendasi promosi wisata halal di Sulbar, terutama di destinasi unggulan Sulbar yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar. "Promosi dan sosialisasi wisata halal ke para pelaku usaha pariwisata di tempat-tempat wisata unggulan Sulbar menjadi salah satu point rekomendasi," kata Asmadi. Lanjut, Perencana Dispar ini menjelaskan bahwa terdapat tiga rumusan sebagai catatan dalam rapat tersebut. "Ada tiga catatan, pertama mengenai dukungan program kegiatan terhadap intervensi rencana aksi pengembangan ekonomi syariah perlu dilengkapi beserta dengan target dan lokus. Yang kedua untuk mendukung kegiatan wisata yang ramah dan halal perlu dilakukan branding pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha pariwisata terutama di tempat-tempat wisata unggulan di Sulbar," jelas Asmadi. "Sementara point ketiga menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program dengan aktivitas event atau pameran seperti Gema Sulbar, Manakarra Fair, Sandeq Silumba, Pembuatan Vidio Promosi Pariwisata," tambahnya. Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai, mengungkapkan bahwa hasil pertemuan akan menjadi fokus Dispar dalam melaksanakan…

MAMUJU, – Deputi Bidang Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) menggelar Diskusi Pendalaman bertema “Dampak Strategis Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 terhadap Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara di Wilayah Mamuju dan Sekitarnya”, yang berlangsung hotel d'Maleo Mamuju, Sabtu (18/10/2025). Kegiatan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Geopolitik Wantannas RI, Begi Hersutanto, dan dihadiri unsur pemerintah daerah, akademisi, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan di sektor pertambangan. Turut hadir Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Sunusi. Dalam sambutannya, Begi Hersutanto menjelaskan bahwa Wantannas dibentuk untuk memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh, termasuk di sektor non-militer. Ia menegaskan bahwa Presiden RI memiliki tanggung jawab utama menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, sementara Wantannas berperan membantu merumuskan kebijakan strategis berbasis potensi daerah. “Wilayah Mamuju memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk logam dan komoditas strategis lainnya. Potensi ini harus dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek keamanan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Begi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga dapat muncul dari kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya tata kelola sumber daya. Sementara itu, Plt. Kepala Kesbangpol Sulbar, Sunusi, mengapresiasi pelaksanaan diskusi strategis tersebut. Ia menilai kehadiran Wantannas di Mamuju menjadi momentum penting memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. “Pemerintah provinsi memiliki peran penting menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan stabilitas keamanan. Hasil diskusi ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor agar pengelolaan pertambangan berjalan sesuai prinsip good governance,” ujarnya. Sunusi menambahkan, Kesbangpol akan mendukung kajian Wantannas dalam mengantisipasi potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di sektor pertambangan. Hal ini sejalan dengan arahan…

Kendari - Seusai mengikuti seluruh rangkaian babak penyisihan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) Nasional ke-28 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kafilah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi bertolak menuju daerah asal, Sabtu, 18 Oktober 2025. Kepulangan para kafilah dan rombongan difasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulbar melalui Bandara Haluoleo Kendari menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Namun, sebagian anggota kafilah dan pendamping masih tetap berada di Kota Kendari karena akan menghadiri malam penutupan STQH Nasional 2025, di mana salah satu peserta Sulbar, Syahruddin, berhasil meraih Juara Harapan II untuk cabang Tilawah Anak-Anak Putra. Setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin, beberapa peserta memilih tidak melanjutkan perjalanan ke Sulbar karena sedang menempuh pendidikan di Kota Makassar. Sementara itu, rombongan lainnya melanjutkan perjalanan menuju Mamuju melalui jalur darat menggunakan bus karena tidak ada jadwal penerbangan dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju bandara Tampa Padang Mamuju hari ini. Kepala Bagian Kesra Pemkesra Sulbar, Faisal yang ikut dalam rombongan kafilah, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh peserta dan pendamping yang telah berjuang membawa nama baik Sulbar di ajang nasional tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, pelatih, dan pendamping yang telah berjuang dengan semangat tinggi. Meski belum semua berhasil meraih juara, namun usaha dan dedikasi mereka menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sulawesi Barat,” ujar Faisal. Sementara itu, Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, menambahkan bahwa perjalanan panjang para kafilah selama pelaksanaan STQH menjadi pengalaman berharga yang akan menjadi modal untuk meningkatkan prestasi ke depan. “Kami bangga atas perjuangan mereka yang luar biasa. Pengalaman ini akan menjadi bekal penting untuk persiapan menghadapi ajang MTQ Nasional berikutnya,” tutur Murdanil. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan generasi Qur’ani di daerah. “Pemerintah Provinsi Sulbar akan terus mendukung program…

Mamuju — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menghadiri peluncuran maskot Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Catur ke-50 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Percasi ke-45 yang digelar oleh Pengprov Percasi Sulbar, Jumat, 17 Oktober 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan menjadi penanda kesiapan Sulbar menyambut event olahraga nasional tahun 2025. Maskot Kejurnas bertajuk “Ratu Malea” mengangkat simbol burung maleo, satwa endemik Sulawesi yang melambangkan kebijaksanaan, keuletan, dan semangat juang. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menilai pemilihan maskot tersebut bukan sekadar simbol olahraga, melainkan bagian dari strategi branding daerah untuk memperkuat identitas dan mempromosikan potensi unggulan Sulbar. “Ratu Malea bukan hanya ikon Kejurnas, tetapi juga representasi strategi branding daerah yang menggabungkan kekayaan hayati dan semangat kompetisi,” ujar Junda. Lebih lanjut, Junda menegaskan komitmen Bapperida Sulbar untuk terus berkolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung penyelenggaraan Kejurnas Catur ke-50. Ia menilai momentum ini penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. "Momentum ini penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kita dorong agar Kejurnas Catur menjadi ruang strategis bagi promosi daerah, penguatan ekonomi kreatif, dan peningkatan partisipasi publik,” tambahnya. Acara peluncuran turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Ketua KONI Sulbar Syamsul Samad, Plh Sekprov Herdin Ismail, Ketua DPRD Sulbar Amelia Aras, serta para tamu undangan dari berbagai unsur pemerintahan dan komunitas olahraga. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan bahwa catur bukan sekadar permainan, melainkan simbol strategi hidup yang mencerminkan cara berpikir kritis dan visioner. Ia mengapresiasi langkah berani Pengprov Percasi Sulbar dalam menyelenggarakan Kejurnas Catur ke-50 di tengah tantangan anggaran, dan menegaskan komitmen Pemprov untuk memberikan dukungan penuh. Pemprov Sulbar, melalui KONI, telah mengalokasikan dukungan dana untuk pelaksanaan event tersebut. Namun, Gubernur juga mengajak kalangan swasta dan pelaku usaha lokal untuk turut…

MAMUJU – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menghadiri penutupan rangkaian Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) yang digelar oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Sulbar bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta Tsinghua University, Tiongkok, Jumat, 17 Oktober 2025 di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Rujab Gubernur Sulbar. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, perwakilan BPSDM Komdigi RI Roslinda Niken Widya Astuti, dan Kepala BPSDM Komdigi Makassar Baso Saleh. Dalam sambutannya, Junda Maulana memberikan apresiasi atas terselenggaranya program DLA yang dinilainya strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan digital di lingkungan pemerintahan daerah. Ia menegaskan, transformasi digital harus diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan. “Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana kita merancang kebijakan berbasis data, mempercepat pelayanan publik, dan membangun sistem yang inklusif. Rencana aksi dari DLA ini jangan hanya berhenti sebagai produk pelatihan, tetapi harus menjadi masukan nyata dalam penyusunan perencanaan yang konkret dan relevan,” ujarnya. Salah satu inisiatif yang menjadi sorotan dalam kegiatan ini adalah “Satu Data Kemiskinan Sulawesi Barat” (SDK Sulbar), yang meraih peringkat pertama dari sembilan kelompok peserta. Program ini fokus pada digitalisasi data kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan, sejalan dengan agenda Bapperida Sulbar untuk memperkuat basis data perencanaan serta mendukung Visi dan Misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Lebih lanjut, Junda menegaskan komitmen Bapperida untuk memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah agar hasil pelatihan DLA dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan strategis dan evaluasi program prioritas. “Kami siap memfasilitasi melalui forum perencanaan dan penganggaran agar ide-ide strategis para peserta DLA bisa diwujudkan dalam bentuk program nyata yang berdampak bagi masyarakat,” tutupnya. Melalui dukungan aktif berbagai pihak, hasil dari Digital Leadership Academy diharapkan menjadi pijakan penting dalam membangun…

Mamuju - Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., menghadiri penutupan Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) yang digelar di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Sulbar. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung pencapaian Misi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Jumat, 17 Oktober 2025. Pelatihan DLA diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulbar bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta Tsinghua University, Tiongkok. Tujuan utama pelatihan ini adalah membekali para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan keterampilan kepemimpinan digital yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan transformasi digital di era pemerintahan modern. Kadinsos Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan menilai pelatihan tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data dan teknologi. "Pelatihan ini sangat relevan dengan misi besar Pemerintah Provinsi Sulbar, khususnya dalam memperkuat perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan berbasis data dan teknologi,” ujarnya. Menurutnya, penguasaan teknologi digital di kalangan pejabat dan ASN menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta memperluas akses masyarakat terhadap program-program sosial pemerintah. Pelatihan ini juga mendukung lima fokus utama Misi Panca Daya, yakni pembangunan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur daerah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan berakhirnya program pelatihan ini, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan digital di unit kerja masing-masing dan turut mempercepat terwujudnya visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. (Rls)

Jakarta - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga memastikan bahwa investor kelapa dalam yang difasilitasi oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) akan segera berkunjung ke Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Majene dalam waktu dekat. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Wakil Gubernur Sulbar, didampingi Bupati Polewali Mandar, dan Wakil Bupati Majene dengan pihak investor di Jakarta waktu lalu. Rencana kedatangan para investor tersebut akan difokuskan pada kegiatan sosialisasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus penentuan titik strategis pengembangan industri kelapa dalam di dua kabupaten tersebut. Selain itu, para investor juga berencana untuk membangun laboratorium pemeriksaan makanan dan minuman di Sulawesi Barat. Kehadiran laboratorium ini guna mempermudah proses sertifikasi mutu dan keamanan produk ekspor, khususnya hasil olahan kelapa dan produk turunan lainnya. Menurut pasangan Gubernur Sulbar Suhardi Duka ini, Polman dan Majene dipilih karena memiliki potensi kelapa yang sangat besar serta posisi geografis yang strategis di pesisir barat Sulawesi. Kedua wilayah ini dinilai ideal untuk menjadi pusat pengolahan dan pengembangan industri kelapa terpadu. “Setelah pertemuan di Jakarta, para investor menyatakan kesiapannya untuk turun langsung ke lapangan. Mereka akan melakukan sosialisasi di Polman dan Majene serta menentukan titik lokasi yang dinilai paling strategis untuk pengembangan industri kelapa dalam,” ujar Salim S Mengga, Jumat 17 Oktober 2025. Wakil Gubernur Sulbar menambahkan, kehadiran investor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. “Kita ingin investasi ini benar-benar berdampak bagi masyarakat. Sulbar memiliki potensi kelapa luar biasa, dan dengan dukungan IPB serta investor yang berpengalaman, kita optimis akan lahir industri baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani,” tambahnya. Selain meninjau lokasi, para investor juga akan berdiskusi dengan pemerintah kabupaten, pelaku usaha, serta kelompok petani untuk memetakan kebutuhan dan peluang kolaborasi dalam rantai pasok kelapa dalam. Lebih lanjut, Salim S Mengga berharap kehadiran para…