JAKARTA — Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, terus memaksimalkan agenda kerjanya di Jakarta dengan membangun komunikasi intensif bersama sejumlah kementerian. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus memastikan program prioritas Sulbar tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Dalam beberapa hari terakhir, pasangan Gubernur Sulbar Suhardi Duka ini terus aktif melakukan audiensi dengan pejabat tinggi di berbagai instansi, di antaranya Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), PT PLN, dan Kantor Pusat Bea Cukai. Pembahasan difokuskan pada dukungan pendanaan, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi masyarakat. “Kita hadir di Jakarta bukan hanya untuk koordinasi biasa, tapi memperjuangkan agar program strategis daerah tidak terhambat oleh efisiensi anggaran. Komunikasi ini penting agar setiap kebijakan daerah tetap sinkron dengan arah pembangunan nasional,” ujar Salim S Mengga usai melakukan pertemuan di salah satu kementerian, Rabu (17/10/2025). Menurutnya, tekanan fiskal pasca efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam membangun kolaborasi lintas sektor. Komunikasi langsung dengan pemerintah pusat menjadi strategi penting untuk memastikan dukungan terhadap keberlanjutan program pembangunan di daerah. “Di tengah efisiensi anggaran, kita tidak boleh pasif. Justru ini saatnya memperkuat jaringan dan mencari solusi bersama agar pembangunan tetap berjalan,” tegasnya. Salim juga menekankan pentingnya dukungan teknis dari kementerian dalam mengoptimalkan potensi lokal, khususnya di sektor infrastruktur, pertanian, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia berharap komunikasi intens yang dibangun di Jakarta dapat memperkuat sinergi pusat dan daerah, sehingga masyarakat Sulawesi Barat dapat segera merasakan manfaat nyata dari program pembangunan yang berkelanjutan. (rls)

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian, Andi Yakub menghadiri Rapat Laporan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat di Aula Kantor Diknas Sulbar, Kamis, 16 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB tahun pelajaran 2025 serta membahas langkah tindak lanjut guna meningkatkan transparansi dan efektivitas sistem penerimaan siswa di masa mendatang. Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat struktural Dinas Pendidikan, panitia pelaksana SPMB, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Sosial Sulbar. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur melalui Andi Yakub, menegaskan dukungan penuh Dinsos terhadap pelaksanaan SPMB yang transparan dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti dalam visi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga. “Kami di Dinas Sosial memandang bahwa keberhasilan pendidikan, termasuk melalui proses seleksi SPMB yang baik, merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial. Karena itu, koordinasi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk terus diperkuat,” ujar Andi Yakub mewakili Kadinsos. Dalam rapat tersebut, panitia memaparkan laporan pelaksanaan SPMB, mulai dari data jumlah pendaftar, mekanisme seleksi, hasil akhir, hingga kendala teknis yang dihadapi. Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai masukan dari peserta rapat, termasuk usulan untuk memperluas sosialisasi SPMB ke wilayah terpencil agar seluruh calon peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama. Kehadiran Dinas Sosial dalam rapat tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pembangunan SDM, sekalipun di luar ranah pendidikan formal. Dinsos Sulbar menilai bahwa pendidikan yang merata dan inklusif memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Rapat evaluasi SPMB ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perbaikan sistem penerimaan siswa baru yang lebih efisien, adil, dan partisipatif, serta memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.…

Bandung - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat komitmen dalam menjamin kelancaran program imunisasi rutin di seluruh wilayah. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, melakukan koordinasi langsung dengan PT Bio Farma (Persero) di Bandung, Jawa Barat, Kamis 16 Oktober 2025. Sebagaimana diketahui, PT Bio Farma (Persero) merupakan penyedia vaksin nasional. Dalam pertemuan membahas secara mendalam mengenai ketersediaan stok vaksin, jadwal distribusi, serta mekanisme pelaporan dan penggunaan vaksin di tingkat provinsi maupun kabupaten, guna memastikan pelayanan imunisasi tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Langkah ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, melalui penguatan layanan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan unggul. “Imunisasi adalah salah satu pilar utama dalam pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Karena itu, kami memastikan ketersediaan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan tetap aman dan terdistribusi tepat waktu,” ujar dr. Nursyamsi. Dalam pertemuan tersebut, PT Bio Farma memberikan pemaparan terkait kondisi stok vaksin secara nasional serta jadwal distribusi ke Provinsi Sulawesi Barat. Kedua pihak juga menyepakati mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi kendala distribusi atau potensi kekosongan stok di kabupaten dan puskesmas. Selain memperkuat sinergi antarinstansi, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memastikan rantai pasok vaksin berjalan optimal mulai dari tingkat provinsi hingga ke fasilitas layanan kesehatan di desa dan kelurahan. “Kami berharap koordinasi yang intensif ini dapat menjaga kelancaran pelaksanaan imunisasi rutin di Sulbar, meningkatkan cakupan imunisasi, dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari imunisasi dasar,” tambah dr. Nursyamsi. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen melakukan pemantauan berkala terhadap stok dan penggunaan vaksin, serta melaporkan perkembangan kepada Kementerian Kesehatan RI dan PT Bio Farma. Dengan langkah kolaboratif ini, Pemprov Sulbar memastikan setiap anak…

Mamuju — Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Sulbar, yang dilaksanakan pada Kamis, 16 Oktober 2025, bertempat di Ruang Sriti, Hotel d’Maleo, Mamuju. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulbar, dan dihadiri oleh anggota Kominda serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam kesempatan tersebut, mewakili Kadinsos Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham Halik, memaparkan progres penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan alternatif yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu di Sulbar. "Seperti diketahui, Sekolah Rakyat yang telah dilaunching oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka pada Agustus 2025 lalu merupakan sekolah berasrama yang 100 persen gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin," ujarnya. Ia juga menyampaikan berbagai capaian dan tantangan dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan di Sulbar. Pemaparan tersebut mendapat apresiasi dari peserta rapat, mengingat pentingnya sinergi antara lembaga intelijen, instansi pemerintahan, dan OPD dalam menciptakan stabilitas sosial dan mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah. Rapat ini diharapkan menjadi forum koordinasi strategis yang mampu merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjaga keamanan daerah sekaligus mendukung pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat Sulbar. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Arnida, mengikuti rapat daring Koordinasi Pendistribusian Bantuan Logistik dan Peralatan Penguatan Kelembagaan Tahun Anggaran 2025, yang diselenggarakan oleh Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB RI, Jumat 17 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana pendistribusian bantuan logistik dan peralatan kepada BPBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, agar pelaksanaannya berjalan efektif, tepat sasaran, dan mendukung penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di tahun mendatang. Dalam rapat tersebut, Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB RI, Yus Rizal menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam perencanaan dan penyaluran bantuan, termasuk pemutakhiran data kebutuhan logistik daerah serta kesiapan gudang penyimpanan di tiap BPBD. Menanggapi kegiatan tersebut, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa BPBD Sulbar siap menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut dengan melakukan konsolidasi internal dan memastikan kesiapan daerah dalam menerima serta menyalurkan bantuan logistik dan peralatan secara optimal. “Kami berkomitmen untuk memperkuat sistem logistik kebencanaan di Sulbar agar penanganan darurat dapat lebih cepat, terarah, dan sesuai dengan standar BNPB,” tegas Yasir Fattah. Sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, BPBD Sulbar terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta meningkatkan kesiapan sumber daya dan sarana prasarana kebencanaan di wilayah provinsi. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju -- Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statisitik Pemprov Sulbar akhirnya menyelesaikan rangkaian kegiatan Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA). Selesainya Pelatihan DLA ditandai dengan cermoni penutupan oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Roslinda Niken Widya Astuti mewakili Kepala BPSDM Komdigi RI, dan Kepala BPSDM Komdigi Makassar Baso Saleh. Gubernur Sulbar Suhardi Duka mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan Kementerian Komdigi RI. Kegiatan ini sebagai upaya mengejar ketertinggalan pada bidang Pengembangan SDM. Menurutnya dengan SDM pejabat yang baik, maka akan menciptakan pelayanan yang baik pula. "Kalau SDM pejabatnya bagus tentu juga akan mampu menciptakan pelayanan baik pula. dengan demikian kita fokus untuk meningkatkan kemampuan digitalisasi, karena ini adalah suatu keniscayaan mengikuti perkembangan zaman" ucap Suhardi, pada Penutupan Smart Digital Leader Program Digital Leadership Academy (DLA) di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Rujab Gubernur Sulbar, Jumat 17 Oktober 2025. Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar Muhammad Ridwan Djafar, menyampaikan kegiatan ini merupakan kerjasama Pemprov Sulbar dengan Kementerian Komdigi RI serta Tsinghua University Cina dalam upaya meningkatkan kemampuan digital di level pejabat eselon II lingkup Pemda. Peserta yang dilibatkan terdiri dari pejabat eselon II Pemprov Sulbar dan Enam pemerintah kabupaten se Sulbar. Dilaksanakan sejak 6 Oktober secara daring kemudian dilanjutkan secara luring 16-17 Oktober 2025. Ridwan berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga hasil yang diperoleh dari pelatihan ini, dapat menjadi bekal dalam mendorong tranformasi digital dalam lingkup birokrasi, baik pemprov maupun enam kabupaten, khususnya dalam mendukung misi panca daya Sulbar Maju dan Sejahtera. "Hari ini dilaksanakan penutupan oleh pak gubernur, seperti yang diharapkan, ada sembilan kelompok dalam pelaksanaan pelatihan ini dan membuat rencana aksi, tentu rencana aksi ini sebagaimana disampaikan tadi dari BPPSDM Kementerian Komdigi, hasil yang sudah dikerjakan dapat menjadi pertimbangan kedepan untuk diimplementasikan dalam mendukung misi panca daya gubernur dan wakil gubernur," ujar Ridwan. Roslinda Niken Widya Astuti…

Mamuju — Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pengecekan rutin terhadap peralatan yang terpasang pada kendaraan komunikasi mobile. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan fungsi seluruh perangkat komunikasi dalam mendukung operasi tanggap darurat bencana di wilayah Sulbar. Seperti yang dilakukan pada Jumat 17 Oktober 2025, pengecekan mencakup sistem radio komunikasi, perangkat antena, sumber daya listrik cadangan, serta konektivitas jaringan antarposko. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan BPBD Sulbar dalam menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa kegiatan pengecekan tersebut merupakan bagian dari evaluasi kesiapan operasional peralatan logistik dan komunikasi. “Kendaraan komunikasi mobile adalah salah satu sarana vital dalam sistem komando tanggap darurat. Dengan pengecekan rutin ini, kami memastikan semua perangkat dalam kondisi optimal sehingga dapat digunakan kapan saja saat dibutuhkan,” ujar Yasir Fattah. Ia menegaskan, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya kesiapan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan bencana di setiap lini. “Arahan Bapak Gubernur memastikan kesiapsiagaan tidak hanya pada personel, tetapi juga pada seluruh peralatan pendukung agar respon bencana dapat berjalan cepat dan efektif,” tambahnya. Dengan pengecekan berkala ini, BPBD Sulbar berharap seluruh sistem komunikasi dapat berfungsi maksimal dalam mendukung koordinasi lintas instansi saat terjadi situasi darurat di lapangan. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bersama program INEY (Investing in Nutrition and Early Years) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi efektivitas peran kader posyandu di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis 16 Oktober 2025. Kegiatan ini menggandeng konsultan dari FKM Universitas Indonesia dan didampingi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat serta Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju. Tim turun langsung ke empat desa di wilayah kerja Puskesmas Tapalang Barat dan Botteng, melakukan wawancara mendalam, FGD, dan observasi langsung kegiatan kader. Evaluasi juga mencakup penilaian keterampilan dasar kader, seperti pengukuran, penimbangan, plotting hasil, dan kunjungan rumah. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh Kemenkes dan INEY. Ia berharap hasil kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas layanan posyandu dan mendukung misi terwujudnya SDM Sulbar yang unggul dan berkarakter yang digalakkan oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam memperbaiki tata kelola dan mutu layanan posyandu di tingkat desa guna mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komite Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Apresiasi Kader dan Posyandu Bidang Kesehatan Berprestasi Tahun 2025, sebagai bentuk penghargaan kepada kader dan posyandu yang berperan aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Kegiatan apresiasi ini telah berlangsung sejak bulan Agustus 2025, diawali dengan proses pengumpulan dan pengiriman berkas peserta hingga akhir Agustus, kemudian dilanjutkan dengan tahapan verifikasi data dan pemaparan oleh masing-masing perwakilan provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 17 Oktober 2025 secara daring melalui Zoom Meeting. Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi dengan mengirimkan dua perwakilan, yakni Ana Wiji Astuti, Kader Posyandu Kuncup Mekar, Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Kader Posyandu Berprestasi Tahun 2025, dan Posyandu Asoka, Desa Salubarana, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sebagai Posyandu Berprestasi Tahun 2025. Kedua perwakilan tersebut melaksanakan pemaparan secara daring, didampingi oleh tim pendamping dari Dinas Kesehatan Kabupaten masing-masing serta Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Dalam sesi pemaparan, peserta menyampaikan presentasi PowerPoint dan video berdurasi 10 menit, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab selama 10 menit bersama para panelis yang terdiri dari lintas program dan lintas direktorat di Kementerian Kesehatan, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan sejumlah lembaga lintas sektor lainnya. Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Hj. Nursyamsi Rahim menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan nasional ini dan menegaskan komitmen provinsi dalam mendukung peningkatan kapasitas kader serta penguatan kelembagaan posyandu. “Kami menyambut baik kegiatan apresiasi kader dan posyandu berprestasi ini. Provinsi Sulawesi Barat sudah tiga tahun berturut-turut mengirimkan kader dan posyandu terbaiknya di ajang nasional ini. Alhamdulillah, dalam dua tahun terakhir, Sulawesi Barat berhasil meraih prestasi membanggakan, Posyandu Melati dari Kabupaten Majene meraih Juara II Posyandu Inovasi Tingkat Nasional pada tahun lalu, dan dua tahun sebelumnya Posyandu dari…

Mamuju --Kegiatan Seminar Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) berlangsung di Pemprov Sulbar, Jumat 17 Oktober 2025. Kegiatan Kolaborasi antara Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar, BPPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ini dilaksanakan serentak di tiga tempat yakni di Graha Sandeq, Ruang Teater dan Ruang Rapat Biro Umum Kantor Gubernur Sulbar. Pelatihan DLA ini melibatkan 50 pejabat eselon II, terdiri dari 24 pejabat Pemprov Sulbar dan 26 pejabat dari enam Pemkab se Sulbar. Setelah 9 hari pelatihan, para peserta dibekali kemampuan digitalisasi dari sejumlah pemateri, baik dari BPPSDM Kementerian Komdigi dan Tsinghua University Cina. Hari terakhir pelaksanaan Pelatihan DLA ini peserta terbagi dalam sejumlah kelompok untuk memaparkan hasil rencana aksi melalui kegiatan seminar. Plt Kepala Dinas Kominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menuturkan, Pelatihan DLA ini untuk menumbuhkan digital mindset di level pimpinan OPD guna mendorong transformasi digital dalam setiap pengambilan kebijakan. Berbagai materi digitalisasi diterima oleh peserta, terakhir melalui seminar, setiap kelompok memaparkan rencana aksi berdasarkan lima misi panca daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S Mengga. "Lima panca daya gubernur Sulbar ini ada, terkait ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, pembangunan SDM untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. infrastruktur dan penguatan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan dasar," terang Ridwan. Ridwan berharap dengan pelaksanaan Pelatihan DLA ini menjadi bekal bagi setiap pemangku kebijakan di level OPD, baik Pemprov dan Kabupaten untuk mendorong transformasi digital di provinsi Sulbar. (Rls)