MAMUJU - Dalam memperingati hari pangan nasional ke-80, Pemprov melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar bersama Distapang Kabupaten melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak, Kamis 16 Oktober 2025. GPM atau pasar murah ini dilaksanakan semua kabupaten, untuk wilayah Mamuju dipusatkan di Lapangan Ahmad Kirang. "GPM yang kita lakukan hari ini kita laksanakan serentak enam kabupaten dan provinsi. Ini dalam rangka hari pangan sedunia," kata Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari. Ia mengatakan pasar murah ini serentak seluruh Indonesia dan pusat juga melaksanakannya. Pasar murah ini dikerjasamakan dengan Dinas Ketapang Mamuju, BI, Bulog, Dinas Pertanian dan penjual Komuditas pangan. "Kita subsidi, kalau beras itu kurang lebih Rp 3 ribu per kilo, kemudian komuditas lain juga sama kurang lebih 20 persen. Tentunya kita pasarkan hari ini dibawa harga pasar," ungkapnya. Kegiatan ini sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, dimana menekankan salah satu upata menekan inflasi dilaksanakan GPM. "GPM itu salah satu upaya mengendalikan inflasi komuditas yang ada. Jadi bukan berarti setiap hari dilaksanakan, minimal kalau inflasi tinggi maka akan digencarkan dilaksanakan GPM atau pasar murah," ujarnya. "Alhamdulillah dukungan Pemprov terus diberikan melalui Dinas Ketapang gimana komuditas selalu stabil. Mendekatkan pasar ke masyarakat," tambahnya. Selain itu, pasar murah dilaksanakan Pemprov Sulbar ini akan menyasar daerah pinggiran kota. "Kita akan menyisir lagi kabupaten dan dipinggiran kota," tandasnyam.(*)

Mamuju Tengah — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) terus memperkuat peran dalam mendukung upaya ketahanan pangan daerah. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kegiatan monitoring pembangunan Bendungan Budong-Budong di Desa Salulebo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Bendungan Budong-Budong dirancang memberikan manfaat besar bagi masyarakat, meliputi pelayanan air irigasi seluas 3.047 hektar, penyediaan air baku 0,41 m³/detik, reduksi banjir hingga 330,87 m³/detik, serta potensi PLTMH sebesar 0,60 MW. Selain itu, bendungan ini juga diproyeksikan menjadi objek wisata air baru yang akan menambah nilai ekonomi kawasan. Kepala Bidang PSDA, Suriana Zain, menjelaskan bahwa Bendungan Budong-Budong menjadi salah satu proyek strategis yang menopang ketahanan pangan Sulbar. “Fokus kami adalah memastikan Sulbar menjadi daerah surplus pangan pada tahun 2027. Bendungan Budong-Budong merupakan salah satu infrastruktur kunci menuju ke sana,” ujar Suriana, Kamis 16 Oktober 2025. Suriana menyampaikan, berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015 tentang Status Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air, daerah irigasi dengan luas layanan antara 1.000 hingga 3.000 hektar berada dalam kewenangan provinsi. Karena itu, meskipun pembangunan Bendungan Budong-Budong dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, Dinas PUPR Sulbar tetap melakukan monitoring dan koordinasi teknis sebagai bentuk kolaborasi lintas lembaga. Lebih lanjut, Suriana memaparkan bahwa selain Bendungan Budong-Budong, terdapat sejumlah daerah irigasi lain yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan Sulbar. “Dari Kabupaten Polewali Mandar, ada Irigasi Lakejo dan Irigasi Tandung yang memberi kontribusi besar. Sedangkan Irigasi Maloso yang merupakan kewenangan Balai PUPR memberikan persentase kontribusi tertinggi dari kabupaten tersebut,” jelasnya. Setelah Polewali Mandar, Daerah Irigasi Papalang di Kabupaten Mamuju menjadi penyumbang tertinggi berikutnya dalam mendukung ketahanan pangan, disusul oleh Daerah Irigasi Bantalaka. Untuk wilayah Mamasa dan Majene, lanjut Suriana, keduanya juga berperan dalam menjaga ketersediaan air pertanian melalui Daerah Irigasi Mambi dan Aralle, meskipun untuk Kabupaten Majene tercatat…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong percepatan pelaksanaan dan pelaporan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Human Papillomavirus (HPV) di seluruh kabupaten. Berdasarkan laporan sementara tahun 2025, capaian imunisasi HPV untuk anak perempuan kelas 5 di tingkat provinsi baru mencapai 39,7%, sementara kelas 6 sebesar 21,2%, dan kelas 9 sebesar 22,9%. Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa capaian ini masih bersifat sementara karena beberapa puskesmas belum melaporkan hasil pelaksanaan secara lengkap. “Kami terus mendorong seluruh puskesmas di kabupaten untuk segera melengkapi pelaporan BIAS HPV. Program ini sangat penting untuk melindungi generasi muda, khususnya anak perempuan, dari risiko kanker leher rahim di masa mendatang,” kata dr. Nursyamsi, Kamis 16 Oktober 2025. Ia menegaskan, imunisasi HPV merupakan salah satu bentuk investasi kesehatan jangka panjang untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, sebagaimana dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. "Upaya ini bukan hanya tentang angka cakupan, tetapi tentang komitmen bersama untuk menyiapkan generasi Sulawesi Barat yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan," tambahnya. Muslimin, Pengelola Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyatakan bahwa Dinas Kesehatan terus memantau pelaksanaan imunisasi HPV di semua kabupaten serta memberikan pendampingan teknis bagi puskesmas agar pelaporan dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan kerja sama lintas sektor dan dukungan masyarakat, diharapkan capaian imunisasi HPV di Sulawesi Barat dapat terus meningkat sehingga perlindungan terhadap kesehatan remaja putri semakin optimal. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui kegiatan Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), BPKPD Sulbar fokus membenahi data penerimaan khususnya pada sektor Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain (PLL) untuk periode Triwulan III (Juli–September) Tahun 2025. Langkah ini juga menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Rapat berlangsung di Ruang Rapat BPKPD Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng No.1 Mamuju, Rabu 15 Oktober 2025, dipimpin oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman, didampingi Kasubid Retribusi Daerah, A. Nursyahdana, serta turut dihadiri Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Syamsul Arifin, dan jajaran staf teknis BPKPD Sulbar. Peserta rapat yang terdiri atas Pejabat Teknis Pengelola PAD, Bendahara Penerima, dan Kolektor PAD dari seluruh OPD Provinsi Sulbar, diminta membawa data realisasi Retribusi Daerah dan PLL Triwulan III Tahun 2025, termasuk copy blangko, STS, dan slip setoran penerimaan masing-masing OPD. Momentum ini menjadi sangat penting bagi evaluasi kinerja penerimaan daerah. Berdasarkan data sementara hingga 14 Oktober 2025, realisasi sektor Retribusi Daerah baru mencapai 64,48%. Angka ini menunjukkan bahwa masih diperlukan kerja keras dan sinergi lintas sektor untuk mendorong optimalisasi PAD hingga akhir tahun anggaran. "Ini merupakan cambuk keras bagi kita semua. Diperlukan upaya lebih giat dari seluruh OPD untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Penerimaan PAD bukan hanya soal angka, tetapi juga cerminan kinerja dan tanggung jawab kita terhadap pembangunan daerah,” kata Nuruddin Rahman. Melalui kegiatan ini, BPKPD Sulbar berharap terjadi kesamaan data antara bendahara penerima, kolektor PAD, dan sistem pengelolaan keuangan daerah, sehingga proses pelaporan dan perencanaan fiskal menjadi lebih akurat dan terukur. Sementara itu,…

Polman – Tim penilai Desa Antikorupsi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan ke Desa Batulaya, Kabupaten Polewali Mandar, pada Rabu (15/10/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari proses penilaian terhadap desa yang diusulkan sebagai desa percontohan antikorupsi. Ini juga merupakan atensi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas. Tim penilai terdiri atas perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi dan kabupaten, antara lain Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Bapperida, serta Biro Hukum. Kepala Dinas PMD Sulbar, Dr. Yakub F. Solon, menjelaskan bahwa penilaian ini bertujuan untuk menilai kelayakan Desa Batulaya sebagai calon desa percontohan antikorupsi di Sulawesi Barat. “Hari ini tim gabungan dari beberapa OPD melakukan penilaian kelayakan Desa Batulaya untuk ditetapkan sebagai desa percontohan antikorupsi,” ujar Yakub. Menurutnya, penilaian dilakukan melalui wawancara langsung dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, perangkat desa, serta pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Desa Batulaya memiliki sistem tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif," jelasnya. Yakub berharap, jika Desa Batulaya lolos sebagai desa percontohan, hal ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Sulbar dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sebagai informasi, Pemprov Sulbar telah menetapkan enam desa sebagai calon percontohan desa antikorupsi, yaitu: 1. Desa Tarailu (Kabupaten Mamuju) 2. Desa Salupangkang (Kabupaten Mamuju Tengah) 3. Desa Malei (Kabupaten Pasangkayu) 4. Desa Buntu Buda (Kabupaten Mamasa) 5. Desa Lalateedzong (Kabupaten Majene) 6. Desa Batulaya (Kabupaten Polewali Mandar) (Rls)

Mamuju - Plt. Karo Pemkesra Setprov Sulbar Murdanil, mengatakan, efisiensi anggaran tidak lantas menghentikan layanan dan bantuan pemerintah pada masyarakat. "Kita semua memahami bahwa kondisi fiskal Sulawesi Barat saat ini menghadapi tekanan yang cukup serius. Ruang fiskal kita menyempit karena berkurangnya dana transfer dari pusat dan kebijakan pengetatan anggaran nasional. Dalam situasi ini, pemerintah provinsi harus benar-benar berhati-dan bijak dalam menyusun prioritas," katanya, Rabu 15 Oktober 2025. Hal ini, menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dengan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Sulbar. "Langkah efisiensi bukan berarti kita berhenti membantu masyarakat. Namun kita perlu menyesuaikan skala prioritas, memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk hal-hal yang paling mendesak seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan penguatan ekonomi rakyat," kunci Murdanil. (Rls)

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) bekerjasama dengan Rumah Sakit Regional Sulbar memberikan penanganan sementara terhadap seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berasal dari Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). ODGJ tersebut sebelumnya ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan dan memerlukan penanganan medis serta rehabilitasi segera. Sebagai bentuk respon cepat, Dinsos Mateng bersama Dinsos Sulbar mengevakuasi yang bersangkutan dan merawatnya sementara di Rumah Sakit Regional Sulbar untuk mendapatkan penanganan awal. “Kami bergerak cepat setelah menerima laporan dari Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah. Saat ini pasien ODGJ sedang dalam proses observasi medis di RS Regional dan rencananya akan segera dirujuk ke Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi di Makassar untuk mendapatkan perawatan lanjutan,” ujar Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, Rabu 15 Oktober 2025. Penanganan ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi warga yang mengalami gangguan kejiwaan, khususnya mereka yang tidak memiliki keluarga atau berada dalam kondisi terlantar. Kepala Bidang Rehsos Dinsos Sulbar, Supiati Sahid, menambahkan penanganan ODGJ tersebut dilakukan sejak tanggal 13 Oktober 2025 dan koordinasi dengan rumah sakit rujukan di Makassar terus dilakukan untuk memastikan proses pemindahan berjalan lancar dan aman bagi pasien. "Diharapkan setelah mendapatkan perawatan di RSKD Dadi, pasien dapat menunjukkan perkembangan positif dan bisa diarahkan ke proses rehabilitasi sosial lebih lanjut," ucapnya. Dinsos Sulbar mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif melaporkan jika terdapat warga yang mengalami gangguan kejiwaan dan membutuhkan bantuan, agar bisa segera mendapatkan penanganan yang layak dan manusiawi. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Kadinsos Sulbar) Abdul Wahab Hasan Sulur menerima kunjungan koordinasi Tim Pasti Padu, Selasa 14 Oktober 2025. Kunjungan ini dalam rangka membahas sinergi program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayah Sulbar. Pertemuan digelar di Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Sulbar. Kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi program Pasti Padu (Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu) yang diinisiasi Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, guna mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem secara lintas sektor. Dalam sambutannya, Kadinsos Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan kemiskinan dan stunting yang saling berkaitan. “Kemiskinan ekstrem tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang terpadu, dengan intervensi sosial, ekonomi, dan kesehatan yang tepat sasaran. Dinas Sosial siap menjadi bagian aktif dalam Tim Pasti Padu untuk memperkuat upaya ini,” ujarnya. Pertemuan koordinasi ini juga menjadi ajang evaluasi atas pelaksanaan program-program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan, sekaligus membahas strategi integrasi data antar sektor agar intervensi yang diberikan tepat sasaran. Selain itu, turut dibahas pelaksanaan intervensi daerah prioritas, yang menjadi pilot project pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulbar. Tim Pasti Padu menyampaikan apresiasi atas dukungan Dinsos Sulbar dalam mendampingi keluarga miskin ekstrem, menyalurkan bantuan sosial, serta membina masyarakat melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Turut hadir dalam pertemuan ini Sekretaris Dinsos Sulbar, Muhammad Nur Dajwi, Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham Halik, dan Perencana Dinsos Sulbar, Masryang Syah R. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam memantau perkembangan kondisi cuaca di wilayah Sulbar. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG, prakiraan cuaca untuk hari Kamis, 16 Oktober 2025 adalah sebagai berikut: Pagi Hari: Cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Sulbar. Siang dan Sore Hari: Umumnya berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sulbar. Berpotensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Mamasa (Tabulahan, Mamasa, Tabang), Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Tommo), dan Kabupaten Mamuju Tengah (Tobadak, Topoyo). Malam Hari: Cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju (Simboro, Mamuju, Kalukku) dan Kabupaten Pasangkayu. Dini Hari: Cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa (Mamasa, Tabulahan, Tabang, Tawalian, Aralle, Buntumalangka), Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Adapun suhu udara berkisar antara 16 - 32°C, kelembapan udara 65 - 95%, dan kecepatan angin berkisar 2 - 30 km/jam dengan arah tenggara hingga barat. BMKG juga menyampaikan bahwa peringatan dini untuk cuaca ekstrem nihil di wilayah Sulbar. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa informasi prakiraan cuaca ini menjadi dasar bagi BPBD dalam mengambil langkah antisipatif di setiap kabupaten. “Kami terus memperkuat koordinasi dengan BMKG agar seluruh unsur kebencanaan di daerah dapat siaga lebih awal terhadap potensi perubahan cuaca. Meskipun tidak ada peringatan dini, masyarakat tetap diimbau waspada terutama terhadap potensi hujan di wilayah pegunungan dan pesisir,” ujar Yasir Fattah, Rabu 15 Oktober 2025. Yasir Fattah menegaskan, langkah-langkah kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang meminta BPBD untuk selalu berkoordinasi dengan instansi teknis dalam memantau cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi. “Bapak Gubernur menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui kesiapsiagaan dan penyebaran informasi dini kepada masyarakat,” ujarnya. BPBD Sulbar juga mengimbau masyarakat untuk terus memperbarui informasi cuaca…

Mamuju — Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti rapat sinkronisasi rencana penetapan jaringan trayek pelayaran perintis tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan, dan berlangsung selama empat hari, mulai 14 hingga 17 Oktober 2025. Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado, melalui Plt. Kabid Pelayaran, Arman, menjelaskan bahwa kapal perintis merupakan layanan pelayaran bersubsidi dari pemerintah, yang ditujukan untuk daerah atau pulau-pulau yang belum terlayani oleh kapal pelayaran komersial. “Untuk Sulbar sendiri, saat ini terdapat tiga trayek angkutan kapal perintis, yaitu trayek Mamuju–Kotabaru (Kaltim), Mamuju–Kepulauan Bala Balakang–Balikpapan, serta trayek Kotabaru–Majene–Tanjung Silopo Polman,” jelas Arman. Ia menekankan, program pelayaran perintis ini sejalan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga (SDK-JSM), yang menekankan pentingnya konektivitas antarwilayah, khususnya dalam menghubungkan Sulbar dengan Kalimantan Timur sebagai daerah Ibu Kota Negara (IKN). “Angkutan perintis sangat dibutuhkan masyarakat, terutama masyarakat di Kepulauan Bala Balakang, yang menghubungkan Ibu Kota Provinsi Sulbar dan Pulau Kalimantan,” kata Arman. Menurut Arman, sektor-sektor perikanan hingga pariwisata juga akan mengalami peningkatan seiring berjalannya layanan kapal perintis. Untuk tahun 2026, Pemprov Sulbar kembali mengusulkan agar trayek-trayek eksisting yang berjalan di tahun 2025 tetap dilanjutkan. “Sebagaimana komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar untuk terus meningkatkan konektivitas wilayah, maka melalui rapat sinkronisasi ini, Pemprov Sulbar ingin memastikan agar usulan trayek laut perintis tahun 2026 dapat terakomodir dan menjadi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan,” pungkasnya. Ia berharap, pelayanan angkutan laut—khususnya bagi warga di Kepulauan Bala Balakang, Kabupaten Mamuju dapat terus berlanjut demi menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Naskah : Dinas Perhubungan Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar