Mamuju–Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan ASN bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar mengadakan pertemuan untuk membahas rancangan perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur pendidikan. Pertemuan ini berlangsung pada Rabu, 24 Juli 2024, di Ruang Kepala BKD Sulbar. Hadir dalam pertemuan tersebut yakni Kepala Bidang Pengembangan ASN Rini Lukita Sari, Tim Perubahan Pergub dari BKD dan Biro Hukum. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai perubahan dalam poin-poin Pergub yang membutuhkan peninjauan kembali serta perbaikan terhadap aturan yang telah dirancang sebelumnya. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih baik untuk pengembangan kompetensi ASN di Sulbar, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menekankan pentingnya pertemuan itu sebagai langkah strategis dalam memastikan ASN memiliki kemampuan dan kompetensi yang diperlukan, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi. Sementara itu, Kabag. Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar, Afrizal menyampaikan, rapat tersebut adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, melalui pembaruan regulasi yang relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamasa -- PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin melakukan kunjungan silaturahmi dan berdialog langsung dengan masyarakat Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, di Kantor Camat Aralle, Rabu 24 Juli 2024. Bahkan di Aralle, Pj Bahtiar memilih menginap di rumah salah seorang warga Aralle demi memahami psikologi masyarakat. Kunjungan ke Kantor Camat Aralle sekaligus menyerahkan bantuan sosial serta bantuan pangan kepada masyarakat, sekaligus melakukan penanaman pohon. dilanjutkan dengan dialog dihadiri perwakilan pemerintah desa se Kecamatan Aralle, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat di Kecamatan Aralle. . Dihadapan warga, Bahtiar mengatakan, sengaja turun dan menginap di Aralle untuk mendengar langsung kendala dihadapi masyarakat dan memberi gambaran terkait kondisi daerah saat ini. Kata dia, kondisi APBD terbatas maka tidak mungkin membangun daerah dengan mengandalkan APBD. Sehingga untuk memutus mata rantai kemiskinan memerlukan alat dan metode yang benar, serta menyesuaikan menyesuaikan kondisi objektif masyarakat. "Cek APBD Sulbar, perencanaan yang dijalankan tahun ini itu tidak ada apa, saya sebagai Penjabat Gubernur kesulitan membantu masyarakat. Karena program kita sudah habis dan tidak fokus langsung kepada masyarakat. Bahkan saya bawa bibit bibit ini upaya mandiri tidak ada satu persen pun dari APBD," ucap Bahtiar. Namun, Bahtiar tak ingin kehabisan akal untuk membantu masyarakat tidak lagi berputar pada kondisinyang sama seperti sepuluh tahun sebelumnya, harus ada perubahan signifikan. "Tidak boleh lagi dibiarkan keadaan ini terus berulang dari tahun ketahun, dan APBD kita yang kecil ini harus fokus memutus mata rantai kemiskinan. Tahun berikutnya harus ada perubahan angka signifikan, kalau tidak artinya kita tidak fokus bekerja, kita merencanakan program tidak sesuai kebutuhan rakyat tetapi selerah pribadi pejabat pejabat..inilah model managmen pemerintahan yang sedang saya gerakkan , berkesusuaian dengan kebutuhan objektif masyarakat bawah bukan selerah kita orang per orang," kata Bahtiar. Solusi Bahtiar kepada masyarakat Aralle adalah pengembangan sektor pertanian dan budidaya perikanan menggunakan skema KUR. Hanya saja harus berskala besar sehingga…

MAMUJU—Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, Selasa, 22 Juli 2024. Rapat ini dipimpin oleh Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, Afrisal dan dihadiri oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Hukum, Staf Pelaksanan dan TATT Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar. Dalam rapat tersebut dibahas Ranperbup tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah. Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Setda Sulbar, Afrisal menyampaikan bahwa Rancangan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 81 Ayat (3) dan Pasal 82 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara, Analis Hukum Biro Hukum Setda Sulbar, Seniwati mengatakan, pihaknya telah mengkaji dan evaluasi rancangan tersebut, namun masih terdapat kendala terkait alasan perubahan serta isi dalam batang tubuh rancangan masih belum jelas, sementara pihak pemrakarsa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman belum memberikan penjelasan secara terperinci. Dari Rapat tersebut disimpulkan, untuk melakukan rapat fasilitasi Ranperbup tersebut dengan mengundang Pemkab Polman pada pekan mendatang. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Mamuju menyelenggarakan Sosialisasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Kamis, 25 Juli 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, yang dihadiri oleh sejumlah Civitas Akademika dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulbar. Acara diawali dengan pembukaan oleh MC Siti Nurulqalbi Aminullah, selanjutnya penyampaian sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju, Muh. Tahir. Kemudian, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi secara resmi. Selanjutnya, materi sosialisasi disampaikan oleh Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Mamuju, Nur Wahyunianti Dahri. Penyampaian materi ini dipandu oleh Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar Rini Lukita Sari, sebagai moderator. Program RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal (kursus, pelatihan, program pemberdayaan), pendidikan informal (kegiatan komunitas, organisasi), serta pengalaman kerja. Program ini memungkinkan individu untuk melanjutkan pendidikan formal (S1, S2, S3) yang relevan dengan program studi di perguruan tinggi tujuan. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju, Muh. Tahir menyampaikan, Program RPL ini memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh di luar jalur formal. “Hal ini penting untuk mendukung pengembangan kapasitas individu dan memfasilitasi mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," pungkasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, saat memberikan sambutan mengemukakan, Pemprov Sulbar sangat mendukung Program RPL ini karena dapat membantu ASN untuk memperoleh pengakuan atas kompetensi yang telah mereka capai. “Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulbar," ucapnya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, semakin banyak individu yang memanfaatkan Program RPL untuk melanjutkan pendidikan formal mereka dan berkontribusi lebih baik bagi perkembangan daerah. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamasa--Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy turut mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dalam kunjungannya ke SMA Negeri 1 Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulbar, Selasa 23 Juli 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan pendidikan dan kesehatan di wilayah Sulbar. Dalam kegiatan ini, Pj. Gubernur Bahtiar juga didampingi sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan, Dinkes Sulbar akan terus mendukung program-program kesehatan di sekolah-sekolah. "Kami akan terus berupaya memberikan layanan kesehatan terbaik bagi para siswa, termasuk program pemeriksaan kesehatan rutin dan edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat," kata Asran Masdy. Kunjungan ini disambut hangat oleh pihak sekolah dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Mambi. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih dan harapan besar agar kunjungan ini dapat membawa perubahan positif bagi sekolah mereka. Dalam kunjungannya, Pj. Gubernur Sulbar melakukan dialog dengan guru dan siswa untuk mendengarkan aspirasi dan masukan terkait program pembangunan di Sulbar. Dialog ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi SMA Negeri 1 Mambi untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka secara langsung kepada pemerintah. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamasa--Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy turut mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dalam kunjungan kerjanya ke Puskesmas Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulbar, Selasa 23 Juli 2024. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka peninjauan fasilitas kesehatan sekaligus penyerahan beberapa bibit pohon sukun kepada masyarakat setempat. Dalam kegiatan ini, Pj. Gubernur Bahtiar juga didampingi sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan, kunjungan itu merupakan upaya untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan di wilayah Sulbar terus mendapatkan perhatian dan peningkatan kualitas layanan. "Kami berharap, dengan adanya kunjungan ini, kita bisa lebih memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh puskesmas, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat," kata Asran Masdy. Selain meninjau Puskesmas Mambi, Pj. Gubernur Sulbar bersama rombongan juga menyerahkan bibit pohon sukun kepada masyarakat setempat. Penyerahan bibit pohon ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan serta memperkuat ekonomi lokal. Kunjungan ini di akhiri dengan peninjauan langsung kondisi puskesmas dan diskusi bersama tenaga medis setempat mengenai kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diberikan oleh pemerintah provinsi. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju—Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Sosialisasi mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) secara virtual melalui zoom meeting, Rabu 24 Juli 2024. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menambahkan pungutan tambahan atas PKB dan BBNKB atau yang disebut sebagai Opsen. Berdasarkan UU HKPD, Opsen diberlakukan untuk memperluas basis pajak daerah dan mengganti skema bagi hasil yang sebelumnya berlaku. Perlu diingat, Opsen hanya dapat dikenakan jika tarif pajak pusat lebih rendah dari tarif maksimal yang ditentukan oleh UU HKPD. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur tata cara pemungutan Opsen, lanjut mengenai pemungutan Opsen di daerah masing-masing. Adapun besaran tarif dari Opsen pajak, diantaranya Opsen PKB 66%, Opsen BBNKB 66%, dan Opsen MBLB 25%. Hal tersebut sebagaimana dikatakan Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo saat membuka Sosialisasi Opsen PKB, BBNKB dan MBLB secara virtual di ruang kerjanya. ‘’UU Nomor 1 Tahun 2022 itu mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pemberlakuan Opsen atas PKB dan BBNKB di 5 Januari 2025, dengan besaran tarif diantaranya Opsen PKB 66%, Opsen BBNKB 66% dan Opsen MBLB 25%,’’ujar Masriadi. Masriadi menjelaskan, Opsen PKB dan BBNKB merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. ‘’Dengan Opsen, pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan daerah masing-masing,’’ terangnya. Sosialisasi kebijakan kendaraan bermotor dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor PKB, BBNKB dan Opsen atas PKB/BBNKB tersebut, menghadirkan dua narasumber. Kedua narasumber yaitu Analis Keuangan…

Mamasa - Sejumlah akses darat yang memprihatinkan di Sulawesi Barat mendapat perhatian dari Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin. Bentuk perhatian Bahtiar yakni akan mendorong jalan desa tersebut menjadi program jalan inpres sehingga akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Seperti jalan ke Bonehau dan Kalumpang, Baruru dan Hahangan Kecamatan Aralle. Khusus akses darat di Dua desa di Kecamatan Aralle tepatnya di Desa Baruru dan Hahangan terungkap saat Pj Bahtiar mendengat curhatan dari Rusman Kepala Desa Baruru di aula kantor Kecamatan Aralle, Rabu (23/7/2024). Kepala Desa Baruru Rusman menyebutkan, jumlah penduduk di Baruru sekira 1.000 jiwa. Untuk mengakses desa ini butuh waktu hingga lima jam berjalan kaki sepanjang 20 kilometer. "Kami butuh perhatian, jalan ini berbatasan dengan Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju," kata Rusman. Rusman juga mengusulkan agar status jalan tersebut dialihkan agar menjadi tanggungan provinsi sebab menghubungkan dua kabupaten. Menanggapi hal itu PJ Gubernur Bahtiar Baharuddin meminta Kepala Dinas PUPR Sulbar untuk merumuskan formula terkait solusi untuk jalan tersebut. Kepala Dinas PUPR A.Rachmad sendiri mengaku akan memasukan anggaran pembangunan dua kawasan yakni Bonehau dan Kalumpang pada tahun 2025 mendatang sementara untuk desa Baruru dan Hahangan akan dikordinasikan dengan pemerintah setempat agar dapat dalam program nasional. "Akan kami kordinasikan sesuai arahan Pak Gubernur. Kalau Bonehau dan Kalumpang sudah kami siapkan 2025. Tetapi akan menggunakan skema program dari pusat" ungkap Rachmad. Selain akses darat, Rusman juga mengeluhkan akses komunikasi. Terkait jaringan dua desa yang telah disebutkan, Bahtiar sudah membangun komunikasi dengan Kemenkominfo dan PLN . "Saya sudah komunikasi Menkominfo, nanti mau bantu untuk bangun kembali BTS, karena kemrin sempat berhenti karena tersandung kasus. Jadi tolong usulannya segera dimasukkan ke dinas Kominfo provinsi, Paling plambat 31 Juli. Termasu sekolah dan Puskesmas," ungkapnya. (Rls) Pada kesempatan tersebut Camat Aralle Rahmat, Kecamatan Aralle terdiri dari 11 desa. Dua desa diantaranya belum terakses listrik dan jaringan Telkom, ditambah…

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam rangka Pembinaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar (Polman) pada tanggal 5-7 Juni 2024. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengatakan, pelaksnaaan kegiatan itu bertujuan untuk melaksanakan evaluasi kinerja pemerintah kabupaten dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting dan sebagai bahan perbaikan untuk melaksanakan 8 aksi konvergensi di tahun-tahun yang akan datang. "Inti dari kegiatan ini ada empat. Pertama mengukur tingkat kinerja pemerintah kabupaten dan desa dalam pelaksanaan 8 Aksi, kedua memastikan akuntanbilitas kinerja kabupaten dan desa yang sinergi dalam penurunan stunting, ketiga hasil peniaian kinerja didasari melalui hasil penginputan yang dilaporkan melalui Web Monitoring untuk dikonfirmasi dalam pelaksanaan penilaian kinerja oleh Tim Panelis, keempat review terhadap aksi yang telah dilaksanakan di Tahun 2023 pada pelaksanaan aksi 1-8 untuk lokus stunting Kabupaten Polman," kata Junda Maulana sekaligus Wakil Ketua I Tim Percepatan Penurunan Stunting Sulbar, saat dikonfimasi baru-baru ini. Junda mengapresiasi beberapa inovasi yang dilakukan Kabupaten Majene dan Polman dalam penurunan stunting. Pihaknya juga berharap pemerintah kabupaten lainnya memperhatikan pengelolaan data terkait 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting. Adapun hasil evaluasi peniilaian kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri RI untuk dilakukan evaluasi lanjutan. Dari data yang ada, 1 (satu) kabupaten mengalami peningkatan dan 5 (lima) kabupaten mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terdapat pada Kabupaten Polman (11,2%), Majene (10,1%), Mamuju (1%), Mamasa (1%), Mamuju Tegah (1%). Dan hanya 1 (satu) kabupaten yang mengalami kenaikan yaitu Pasangkayu (2,1%). Prevalensi stunting di Sulbar masih berada di tingkat yang cukup tinggi. Data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting di Sulbar sebesar 30,05 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Seperti diketahui, Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menitipkan empat hal yang perlu diperhatikan dalam…

Mamasa --Dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2024, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyerahkan vaksin polio di Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa, Rabu 24 Juli 2024. PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan, Pelaksanaan PIN Polio ini digelar serentak se Indonesia, mulai 23 sampai dengan 27 Juli 2024. Untuk itu pada kunjungan kerja di Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa telah mengunjungi Posyandu Uhailanu dalam rangka pemberian Vaksin Polio dilanjutkan peninjauan pelayanan di Puskesmas Aralle. "Kemarin kita ke Puskesmas Mambi dan sekarang di Aralle. Termasuk sekolah sekolah kita kunjungi, pelayanan kesehatan ini pelayanan dasar kepada masyarakat," kata Bahtiar, Rabu 24 Juli 2024. Diketahui, Pelaksanaan imunisasi polio lengkap sendiri telah dimasukkan ke dalam program vaksin nasional, yaitu vaksin polio secara tetes dan vaksin polio dengan suntikan. Sebagaimana harapan Kemenkes RI, masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan PIN Polio yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Juli 2024 di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal ini untuk memperkuat imunitas serta kekebalan polio tipe yang saat ini sangat rendah, juga sebagai upaya untuk memutus transmisi virus polio yang telah ada saat ini. Adapun untuk mendapatkan imunisasi polio dalam program PIN Polio 2024 ini, masyarakat dapat mendatangi secara langsung Posyandu, Puskesmas, Pos Pelayanan Imunisasi terdekat di masing-masing wilayah. Imunisasi ini juga diselenggarakan di beberapa sekolah. Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin langsung turun pantau pelaksanaan Pekana Imuninasi nasional (PIN) Polio 2023 di Posyandu Uhailanu , Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa, dan aktif menghimbau masyarakat menyukseskan PIN tgl 23 sampai 27 juli 2024. (Rls)