MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) merespons keresahan warga Mamuju terkait krisis air bersih yang disalurkan PDAM Tirta Manakarra. Ia mengungkapkan, pasokan air bersih terganggu karena infrastruktur milik PDAM rusak akibat banjir. Untuk itu, Pemprov Sulbar akan turun tangan dengan bantuan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). “Nanti saya kasih anggaran BTT untuk penanganan, supaya segera tertangani persoalan air bersih di Kota Mamuju ini,” kata SDK saat menghadiri Musrenbang tingkat kabupaten untuk penyusunan RKPD 2026 di Aula Kantor Bupati Mamuju, Kamis , 17 April 2025 Persoalan air bersih ini ramai dibicarakan di media sosial dan langsung ditanggapi oleh orang nomor satu di Sulbar itu. “Saya lihat di media sosial banyak macam-macam isu dan lain sebagainya. Ibu, bupati sudah jawab. Dan memang tidak semudah menurunkan anggaran. Tapi hal-hal yang seperti itu itu adalah diskresi,” kata SDK. SDK juga menjelaskan, keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten menjadi alasan Pemprov ikut turun tangan. “Bupati kan terbatas dananya, jadi kita bantu dari provinsi dengan anggaran BTT. Karena itu akibat bencana kemarin,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menyambut baik dukungan dari Pemprov. Ia menjelaskan bahwa kerusakan jaringan PDAM sudah terjadi sejak gempa beberapa tahun lalu, dan makin parah setelah bencana terbaru. “Dan itu masalahnya tidak sesimpel yang kita lihat, jadi berdasarkan laporan mereka bahwa sumber air dari PDAM itu memang dari gempa-gempa itu sudah banyak yang kerusakan, hampir sebagian besar rusak karena memang satu faktor usia dan faktor gempa kemarin,” ucap Sutinah. Menurutnya, perbaikan memang sudah dilakukan bertahap selama masa pemerintahannya, namun bencana kembali merusak sumber air utama yang menyuplai kebutuhan warga kota. “Ternyata kemarin karena bencana lagi sehingga intak atau sumber air yang memang mensuplai untuk khusus kebutuhan kota itu rusak berat. Dan itu tidak serta merta membutuhkan 2-3 bulan, tapi membutuhkan waktu yang lama,” lanjutnya. Ia juga menyebut, proses perbaikan…

Mamuju – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Herdin Ismail, menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA se-Kabupaten Mamuju. Kamis, 17 April 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Kalukku tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Standar Satuan Harga (SSH), serta Sosialisasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Dalam sambutannya, Herdin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum MKKS ini. Ia menilai, musyawarah kepala sekolah merupakan langkah tepat untuk mempercepat sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan, khususnya di tingkat SMA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Herdin menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. "Forum seperti ini harus menjadi contoh bagi MKKS lainnya. Dengan adanya komunikasi yang intensif, persoalan di lapangan dapat teridentifikasi dan terselesaikan dengan cepat. Ini juga menjadi cara untuk menjaga soliditas dan kualitas kinerja para kepala sekolah," ujar Herdin. Herdin juga mengapresiasi sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dalam forum tersebut, antara lain, sinergi dengan kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi guru dalam menjalankan tugas mengajar. Peningkatan Kinerja Guru PPPK untuk memastikan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat berkontribusi maksimal dalam peningkatan mutu pendidikan. Serta pembahasan penggunaan dana BOS secara transparan dan akuntabel untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah. Herdin menegaskan bahwa Pemprov Sulbar siap mendukung penuh upaya peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui penguatan peran MKKS sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antarkepala sekolah. "Kami berharap, dengan sinergi yang baik antara sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah, Sulbar dapat melahirkan generasi yang kompeten dan berakhlak mulia," pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Herdin Ismail, menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA se-Kabupaten Mamuju. Kamis, 17 April 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Kalukku tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Standar Satuan Harga (SSH), serta Sosialisasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Dalam sambutannya, Herdin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum MKKS ini. Ia menilai, musyawarah kepala sekolah merupakan langkah tepat untuk mempercepat sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan, khususnya di tingkat SMA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Herdin menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. "Forum seperti ini harus menjadi contoh bagi MKKS lainnya. Dengan adanya komunikasi yang intensif, persoalan di lapangan dapat teridentifikasi dan terselesaikan dengan cepat. Ini juga menjadi cara untuk menjaga soliditas dan kualitas kinerja para kepala sekolah," ujar Herdin. Herdin juga mengapresiasi sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dalam forum tersebut, antara lain, sinergi dengan kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi guru dalam menjalankan tugas mengajar. Peningkatan Kinerja Guru PPPK untuk memastikan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat berkontribusi maksimal dalam peningkatan mutu pendidikan. Serta pembahasan penggunaan dana BOS secara transparan dan akuntabel untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah. Herdin menegaskan bahwa Pemprov Sulbar siap mendukung penuh upaya peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui penguatan peran MKKS sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antarkepala sekolah. "Kami berharap, dengan sinergi yang baik antara sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah, Sulbar dapat melahirkan generasi yang kompeten dan berakhlak mulia," pungkasnya. (Rls)

Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Pendampingan Pengisian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara virtual selama dua hari, yaitu Rabu-Kamis (16-17 April 2025). Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka untuk mempercepat penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar Tahun 2025 – 2029. Menurut Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, Hasanuddin, pendampingan ini penting untuk memudahkan tahapan pelaksanaan evaluasi Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kami informasikan bahwa saat ini Ranwal RPJMD sudah selesai dan harapannya nanti Senin (21/4/2025) akan dilakukan evaluasi atau asistensi oleh Kemendagri. Namun ini tidak bisa dilakukan apabila Renstra Perangkat Daerah belum dilakukan penginputan dalam SIPD," ungkap Hasanuddin saat membuka acara. Kegiatan yang diikuti seluruh perangkat daerah ini menghadirkan 2 (dua) narasumber dari Kemendagri, yaitu Analis Kebijakan Ahli Muda Wilayah III, M. Samsulrizal Muttaqien, dan Pranata Komputer Ahli Muda, Harry Irawan yang menyampaikan teknis pengisian aplikasi. Dari hasil evaluasi SIPD, Analis Kebijakan Ahli Muda itu menyebut Renstra Perangkat Daerah Sulbar belum terinput semua, begitupun dengan e-walidata. Sementara itu, Renstra menjadi syarat pelaksanaan Konsultasi Ranwal RPJMD. “Renstra ini sebagai persyaratan untuk dilakukannya Konsultasi Ranwal RPJMD. Renstra OPD agar terinput semuanya dalam SIPD," kata Samsulrizal. Penggunaan SIPD ini dimaksudkan untuk memudahkan evaluasi dan memastikan keselarasan RPJMD dengan Renstra. “Kami menggunakan SIPD untuk mengecek tujuan, sasaran, sampai outcomenya, output bahkan sub outputnya," tambahnya. Di akhir, seluruh perangkat daerah dibagi dalam 4 (empat) ruang untuk mendapat pengarahan dan pendampingan pengisian data sektoral dan Renstra Perangkat Daerah pada SIPD. Secara terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana berharap pelaksanaan pendampingan ini dapat memudahkan seluruh perangkat daerah untuk mengisi data yang tepat dan selaras di SIPD, dan mempercepat proses evaluasi Ranwal RPJMD di Kemendagri. Penulis : Bapperida…

Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2025, Kamis 17 April 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menyusun arah kebijakan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor BPKPD Sulbar ini dihadiri oleh Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad, Kepala Bidang Barang Milik Daerah, A. Bisyri, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman, Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, A. Kustia Hatta, perencana ahli muda, Ibnu Munandar, para pejabat eselon IV, serta perwakilan dari Bidang terkait. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menekankan pentingnya Renstra sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam jangka menengah. “Renstra bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi menjadi kompas arah kebijakan dan program prioritas kita lima tahun ke depan, khususnya dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga,” ujar Masriadi. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai isu strategis yang akan menjadi fokus utama BPKPD ke depan, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur. Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi antarbidang untuk menyelaraskan indikator kinerja, sasaran strategis, dan program-program unggulan yang akan dituangkan dalam dokumen Renstra BPKPD Tahun Anggaran 2025-2029. Dengan dilaksanakannya rapat ini, diharapkan dokumen Renstra yang disusun dapat menjawab tantangan pengelolaan keuangan daerah secara adaptif dan berorientasi hasil, serta mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penulis : BPKPD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menunjukkan langkah proaktif dalam memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Reviu Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah. Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar, pada Rabu, 16 April 2025. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar ini merupakan implementasi nyata dalam menindaklanjuti program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga, dalam mewujudkan visi "Sulbar Maju dan Sejahtera," khususnya dalam pilar tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi. Rakor bertujuan untuk menyelaraskan dan memperbarui peta proses bisnis di setiap perangkat daerah, agar sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku. Kegiatan ini tidak hanya membahas aspek umum, tetapi juga fokus pada detail teknis yang krusial dalam penyusunan peta proses bisnis. Agenda utama mencakup pembahasan Surat Keputusan (SK) Penetapan Probis Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025, instrumen penentuan proses dalam bentuk tabel, peta proses, peta sub-proses, instrumen penentuan peta lintas fungsi, dan peta lintas fungsi (cross-functional map). Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah yang memiliki keahlian dalam penyusunan Peta Proses Bisnis. Diskusi intensif dilakukan untuk memastikan penyesuaian dan pembaruan peta proses bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 19 Tahun 2018. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Biro Organisasi Setda Sulbar dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar pada 18 Desember 2024. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pentingnya indikator peta proses bisnis sebagai bagian integral dari evaluasi SPBE di lingkungan perangkat daerah. Selain itu, indikator probis juga menjadi poin penting dalam penilaian SPBE tahun 2025. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menekankan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung pelaksanaan SPBE. Menurutnya, penyusunan dan reviu peta proses bisnis bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi fondasi penting…

Mamuju - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Live Testing Katalog Elektronik Versi 6 atau yang dikenal dengan sebutan Katalog INAPROC, pada Senin, 14 April 2025 melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya akselerasi transformasi digital pengadaan barang/jasa, sesuai dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka-Salim S. Mengga, yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Sebanyak 41 Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sulbar, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten, serta perwakilan dari Bank Sulselbar se-Sulbar turut hadir dalam kegiatan ini. Live Testing menghadirkan dua narasumber utama, yakni Febri Kamalisa Rachman dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Ongky dari PT. Telkom Indonesia, yang membawakan materi seputar alur transaksi elektronik mulai dari tahapan belanja hingga proses pembayaran dalam sistem Katalog Elektronik versi terbaru. Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan daerah dalam mendukung sistem pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. “Katalog Elektronik Versi 6 ini membawa berbagai pembaruan penting, khususnya dalam hal kecepatan layanan, kemudahan akses, dan sistem pembayaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Live Testing ini penting untuk memastikan seluruh pihak memahami proses yang akan diterapkan ke depan,” jelas Yamin. Selama sesi Live Testing, peserta diperlihatkan secara riil tahapan proses belanja hingga mekanisme pembayaran melalui sistem mitra perbankan. Selain itu, sesi tanya jawab turut digelar untuk mengakomodir berbagai pertanyaan dari peserta yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dan instansi pendukung dapat lebih siap dan memahami mekanisme kerja Katalog Elektronik Versi 6, sekaligus menjadi langkah awal dalam pelaksanaan pengadaan secara digital yang lebih akuntabel di wilayah Sulbar. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), berkomitmen mempercepat pembangunan jalan Bonehau-Kalumpang dengan melibatkan pemerintah pusat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Mamuju 2026, Kamis, 17 April 2025. Gubernur mengungkapkan, dirinya telah menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) namun tertunda karena sang menteri sedang umroh. "Saya bilang, kalau Menteri PUPR sudah siap, saya akan datang. Bupati Mamuju juga bisa ikut untuk koordinasi," ujar SDK. Selain itu, Gubernur SDK menegaskan bahwa Pemprov Sulbar siap mendukung pembangunan Mamuju, termasuk mengalokasikan anggaran Rp50 miliar pada 2026. Namun, penempatan dana tersebut akan didiskusikan lebih lanjut dengan Pemkab Mamuju. Bupati Mamuju Sutinah Suhardi mengapresiasi langkah Gubernur SDK, menyebut komitmen ini sebagai bentuk sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten. (Rls)

Mamuju — Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dalam hal ini Perancang Peraturan Perundang-undangan Ince Muh. Ishak dan Arfani Syakur, menghadiri rapat dalam rangka Tindak Lanjut Penandatangan Pernyataan Kehendak Kerja Sama Luar Negeri antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dengan Kaikoukai Healt Care Corporation, di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Sulbar, Selasa, 15 April 2025. Rapat dipimpin Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto. Kegiatan ini juga dihadiri dari beberapa perangkat daerah terkait lainnya, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja. Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama (MoU) yang akan dilaksanakan antara Pemprov Sulbar dan Kaikoukai Healt Care Corporation asal Jepang ini, merupakan sebuah kesempatan yang baik bagi masyarakat Sulbar, dalam hal meningkatkan kesempatan kerja dari maraknya angka pengangguran di Sulbar. "Selain itu, juga akan menjadi wadah transfer ilmu dan teknologi bagi Sulbar setelah para tenaga kerja berhasil melaksanakan kontrak atau pemagangan kerja di luar negeri," ujar Arianto. Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Sulbar, Arfani Syakur, mengatakan agar perjanjian kerja sama ini dapat cepat dilaksanakan mengingat LoI (Letter of Intent) memiliki batas waktu, diharapkan Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja sebagai perangkat daerah yang berwenang secara teknis dalam hal ini, untuk segera merampungkan dan menyelesaikan draf rencana kerja sama. "Ini merupakan salah satu dokumen inti dari perjanjian kerja sama ini dan diagendakan kembali untuk dibahas," ujar Arfani. "Setelah merumuskan dan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan, selanjutnya akan dihadapkan kepada Gubernur Sulbar Suhardi Duka, untuk mendapatkan masukan dan petunjuk atas usulan program tersebut," tambahnya. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menghadiri Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamuju tahun 2026 di Aula Lt. 3 kantor Bupati Mamuju, Kamis, 17 April 2025. Dalam Musrenbang itu, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi meminta Gubernur Sulbar, Suhardi Duka untuk lebih memperhatikan kabupaten Mamuju utamanya dalam pembangunan infrastruktur jalan dan ketahanan pangan. Pembangunan Infrastruktur jalan Bonehau-Kalumpang serta beberapa ruas-ruas jalan untuk mendukung ketahanan pangan menjadi permintaan Bupati Sutina kepada Gubernur Sulbar. Menjawab hal tersebut, Gubernur, Suhardi Duka menyampaikan bahwa di APBD tahun 2025, pemerintah Provinsi mengucurkan anggaran hampir 50 miliar untuk Kabupaten Mamuju. "Saya ingin sampaikan kepada Bupati, untuk tahun 2025 ini ada 18 miliar untuk (ruas jalan) Tapalang Barat, kemudian ada 5 miliar di Simboro, 15 miliar untuk kakao. Ada BPJS juga. Mobil sampah kita juga kasi," kata Gubernur Sulbar. Bupati Mamuju periode 2005-2015 itu juga berjanji ditahun 2026 mendatang, akan kembali mengalokasikan anggaran minimal 50 miliar untuk Kabupaten Mamuju. "Sebagaimana janji saya, tinggal kita harus diskusikan mau ditempatkan dimana 50 miliar itu. Mau di infrastruktur semua, Bisa. Tapi saya harus mempertanyakan apakah APBD kabupaten Mamuju menyentuh Sektor ini. Karan ada juga saya punya misi di sektor-sektor lain. Jadi nanti kita diskusikan," ungkapnya. Anggota DPR RI periode 2019-2024 itu juga memastikan akan tetap memperhatikan agar ruas jalan Bonehau-Kalumpang dapat ditingkatkan. Katanya pembangunan jalan Bonehau-Kalumpang juga perlu di Intervensi Pemerintah pusat. SDK sapaan akrabnya menyampaikan, bahwa di Jakarta kemarin, ia telah membuat janji dengan Menteri PU untuk bertemu. Hanya saja pertemuan itu terpaksa tertunda sebab, Menteri PU mendapatkan izin melaksanakan umroh. "Staf nya menyampaikan ke saya untuk dijadwalkan ulang. Saya bilang saya tidak, kau yang jadwal ulang, kalau sudah siap menterinya saya datang. Jadi kalau Bupati mau ikut, kita ikutkan untuk ketemu dengan menteri PU," ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur SDK menyampaikan keseriusannya untuk betul-betul memperhatikan serta membantu…