Mamuju - Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Barat (Kadispar Sulbar), Bau Akram Dai turut mendampingi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), ketika menerima kunjungan Panitia Pelaksana Festival Mamuju 2025, di Ruang Kerja Gubernur Sulbar, pada Senin, 13 Oktober 2025. Di hadapan Gubernur SDK, Sulbar Harmony sebagai pelaksana memaparkan rencana kegiatan yang akan digelar pada 29 Oktober hingga 7 November 2025, di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju. Mereka menyampaikan berbagai item kegiatan yang telah disiapkan termasuk festival UMKM, wahana bermain, hiburan rakyat, live musik, karaoke, serta gelaran tarian tradisional. Gubernur SDK sendiri menyambut baik rencana Festival Mamuju 2025. Kepada panitia, SDK meminta agar pelaku UMKM diberi ruang mempromosikan dan memasarkan produk-produknya. "Alhamdulilah Bapak Gubernur sangat merespon rencana kegiatan ini. Beliau berpesan agar festival nantinya juga memberi ruang besar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM terutama lokal Sulbar untuk memasarkan produk-produk mereka," kata Ketua Tim, Airil Pare. Sementara itu, Kadis Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai mengatakan respon positif dari Gubernur SDK menjadi bukti besarnya perhatian pemerintah terhadap keterlibatan masyarakat dalam memajukan ekonomi lokal. Menurutnya, untuk memajukan ekonomi lokal memang memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat. "Bapak Gubernur SDK tentu mensupport penuh aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan yang disponsori anak-anak muda, yang mampu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Bahkan tadi di pertemuan, beliau menyatakan akan hadir membuka kegiatannya," ujar Bau Akram. Kadis Pariwisata berharap Festival Mamuju 2025 nantinya mampu mengulang sukses kegiatan yang sama yang dilaksanakan sebelumnya. Item kegiatan yang direncanakan dapat menyedot jumlah wisatawan untuk datang ke Sulbar, khusunya ke Mamuju, sehingga berpengaruh signifikan pada pergerakan ekonomi masyarakat. "Saya liat item kegiatannya cukup padat, pertunjukan seni, pameran ekonomi kreatif dan UMKM semuanya diharapkan mampu menarik banyak pengunjung, baik wisatawan lokal maupun dari luar Sulbar," tutur Bau Akram. Festival Mamuju 2025 sendiri akan mengusung tema “Celebrate Local, Experience…

Polman - Gubernur Sulbar Suhardi Duka meresmikan kantor PDAM Tipalayo Polman bersama Wakil Bupati Andi Nursami Masdar dan Ketua Komisi 1 DRD Sulbar Syamsul Samad, Selasa 14 Oktober 2025. Hadir juga mendampingi para Kepala Dinas Provinsi, Tenaga Ahli Gubernur, Wakapolres Polman, perwakilan Dandim Polman, dan jajaran Pemkab Polman. "Salah satu muka pemerintah adalah PDAM, kalau airnya lancar maka yang dipuji Bupati dan Wakil Bupati. Kalau airnya macet pasti kenna Bupati dan Wabupnya," kata Suhardi Duka. Sehingga, jika profesi sebagai pelayan publik seperti guru tulus mengajar generasi, begitu juga tenaga medis dan termasuk seluruh jajaran PDAM. "Jadi berbanggalah anda bekerja sebagai profesi yang bisa masuk surga dengan melayani masyarakat," tambahnya. Apalagi, ada inovasinya seperti memberlakukan layanan digital kepada pelanggannya dan bisa jadi contoh. Dimana pelanggan tidak membayar secara manual, namun menggunakan meteran air. "Ini bisa jadi contoh bagi PDAM lain karena menutup kebocoran dan sekaligus menciptakan efesiensi. Hanya memang dengan penduduk Polman yang besar dengan aset Rp 40 miliar ditambah debit air dikelola kecil belum memberikan layanan maksimal dan belum maksimal," tambahnya. Olehnya itu, akan diusahakan sungai-sungai yang bisa ditarik airnya dengan berbagai petani. Bisa juga bekerjasama dengan Kabupaten Majene. "Kita akan bicarakan penyertaan modalnya, kalau bisnisnya bagus kenapa tidak. Jadi bisa diberikan sepanjang ada kepastian dividen," ujarnya. Direktur PDAM Polman Muhammad Fadli menyampaikan terimakasih atas kehadiran Gubernur bersama rombongan, termasuk Wakil Bupati dalam peresmian kantor PDAM Polman. "Alhamdulillah peresmian kantor kami sudah selesai. Tadi juga kami diskusi sama pak Gubernur dan merespon baik soal penambahan debit air," ucapnya. Rencananya, akan menyasar wilayah Polman dua diantaranya Kecamatan Balanipa, Campalagian dan Tinambung. Selain itu, pada acara tersebut PDAM Polman menyerahkan hadiah kepada tiga pelanggan yang tidak pernah menunggak. (Rls)

Mamuju — Menyikapi intensitas hujan deras yang terjadi di Kota Mamuju dan sekitarnya pada Selasa 14 Oktober 2025, sejak pukul 11.00 hingga 13.00 WITA, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, memberikan instruksi langsung kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Sulbar untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan monitoring lapangan. Instruksi ini dikeluarkan guna mengantisipasi potensi genangan air, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya yang dapat terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi di beberapa titik wilayah Mamuju. Dalam arahannya, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan informasi dalam penanganan potensi bencana. “Saya instruksikan kepada seluruh personel TRC BPBD Sulbar untuk siaga di lapangan, melakukan pemantauan di titik-titik rawan banjir dan longsor, serta memastikan seluruh peralatan darurat dalam kondisi siap digunakan,” ujarnya. Yasir Fattah juga menyampaikan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan agar seluruh jajaran pemerintah daerah tetap waspada dan responsif terhadap perubahan kondisi cuaca ekstrem. “Sesuai arahan Bapak Gubernur, seluruh unsur pemerintah harus bergerak cepat dan tanggap terhadap kondisi cuaca ekstrem. Koordinasi dengan BMKG, pemerintah kabupaten, dan masyarakat harus terus ditingkatkan,” tegasnya. BPBD Sulbar terus memantau perkembangan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Tampa Padang Mamuju, serta membuka kanal komunikasi 24 jam melalui Pusdalops BPBD Sulbar untuk menerima laporan masyarakat terkait kondisi di lapangan. BPBD mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor, serta segera melapor jika terjadi tanda-tanda bencana di wilayah masing-masing. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

JAKARTA — Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam bidang pembangunan keagamaan, pendidikan Islam, serta pembinaan kehidupan beragama di Sulawesi Barat. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Wakil Gubernur Sulbar diterima langsung oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar di kantor Kemenag RI, Jakarta, Selasa(14/10/2025). Keduanya membahas berbagai isu strategis, termasuk peningkatan kualitas madrasah, penguatan peran penyuluh agama, serta kolaborasi dalam program moderasi beragama di wilayah Sulawesi Barat. Pasangan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka ini menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung program Kementerian Agama, terutama dalam menjaga kerukunan umat beragama dan memperluas akses pendidikan berbasis nilai keislaman. “Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan mendapatkan layanan keagamaan dan pendidikan yang merata, sesuai visi pembangunan daerah yang berkeadilan,” ujar Wagub. Ia juga menambahkan, sinergi ini diharapkan tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak masyarakat. “Kami percaya, pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagaimana membangun manusia yang beriman, berakhlak, dan cinta tanah air,” tambahnya. Sementara itu, Menteri Agama menyambut baik langkah proaktif Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia berharap sinergi ini dapat mempercepat realisasi program-program strategis nasional di bidang keagamaan. (rls)

Mamasa — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menugaskan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Inaldy L.S. Silang, sebagai tenaga ahli dalam Pelaksanaan Workshop II Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Mamasa. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, dan dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Mamasa, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa. Workshop berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Mamasa, Selasa, 14 Oktober 2025. Melalui workshop ini, para peserta membahas penguatan data dan analisis risiko terhadap potensi ancaman bencana di wilayah Mamasa, termasuk longsor, banjir, dan gempa bumi. Dokumen KRB diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kebencanaan. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “BPBD Sulbar mendukung penuh penyusunan dokumen KRB sebagai dasar kebijakan mitigasi dan perencanaan pembangunan di daerah. Tenaga ahli yang kami tugaskan diharapkan dapat memberikan kontribusi teknis agar hasil dokumen benar-benar komprehensif dan berbasis data lapangan,” ujar Yasir Fattah. Ia menegaskan, langkah ini merupakan implementasi dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana. “Sesuai instruksi Bapak Gubernur, BPBD Sulbar akan terus memperkuat koordinasi dan asistensi kepada kabupaten dalam penyusunan dokumen kebencanaan. Tujuannya agar setiap daerah memiliki peta risiko yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan,” tambahnya. Dengan tersusunnya Dokumen KRB Kabupaten Mamasa, diharapkan pemerintah daerah memiliki panduan strategis dalam pengurangan risiko bencana serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Dhany Sadry, menghadiri rapat pembahasan rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat. Rapat tersebut membahas penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan (PENJA) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Selasa (14/10). Kegiatan ini difasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat dan turut dihadiri oleh perwakilan dari KPU Provinsi Sulawesi Barat. Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Dalam rapat tersebut, para peserta membahas berbagai aspek kerja sama, termasuk mekanisme pelaksanaan sosialisasi, peran masing-masing pihak, serta rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik pelajar sejak dini. Sementara itu, ditempat terpisah Plt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, dalam keterangannya secara terpisah menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar mendukung penuh inisiatif KPU dalam memperluas pendidikan pemilih di kalangan pelajar. “Melalui kerja sama ini, kita berharap generasi muda di Sulawesi Barat tidak hanya melek politik, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi,” ujar Murdanil. Rencana penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemprov Sulbar dan KPU Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah.(rls)

Mamuju - Salah satu hal penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata di Sulawesi Barat (Sulbar) adalah ketersediaan informasi yang akurat dan terkini tentang destinasi wisata, fasilitas, dan layanan pariwisata. Data dan informasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui layanan digital sebelum wisatawan merencanakan perjalanannya ke Sulbar. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sulbar, Bau Akram Dai, menanggapi rapat yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola SPBE Dispar Sulbar, pada Senin, 13 Oktober 2025. Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Dispar Sulbar tersebut dihadiri pejabat adminstrator, sejumlah pejabat fungsional dan staf lingkup Dispar Sulbar. Pertemuan fokus membahas upaya pengoptimalan aplikasi SIMARASA (Sistem Pemasaran Pariwisata) yang sudah cukup lama tidak bisa diakses. Menurut Bau Akram, SIMARASA menjadi layanan penyebaran informasi pemasaran pariwisata, baik informasi terkait data sektoral, aksebilitas dan amenitas. Apalagi penggunaan layanan digital menjadi komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S Mengga mendorong digitalisasi di lingkup Pemprov Sulbar sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pariwista, Imelda Adhi Yanti mengungkapkan bahwa aplikasi ini merupakan produk Bidang Destinasi, sementara pemanfaatannya diserahkan ke Bidang Pemasaran. "Seluruh proses mulai dari perencanaan, analisis, desain, pengembangan, pengujian sampai peluncuran dilakukan destinasi yang pemanfaatannya di Bidang Pemasaran. Beberapa kendala dalam pemeliharaan menjadikan aplikasinya sulit untuk dimanfaatkan secara optimal," ucap Imelda. "Dalam rapat semua sepakat untuk difungsikan kembali, dirunut dan diurai semua kendalanya dan dicarikan solusinya. Beberapa konten atau fitur lainnya bisa ditambahkan untuk penyempurnaan aplikasi" lanjutnya. Diketahui, SIMARASA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Dispar Sulbar yang menyediakan berbagai informasi pariwisata Sulbar. Namun pemanfaatannya tidak maksimal sehingga memerlukan perbaikan untuk dapat diakses kembali. Diharapkan nantinya, SIMARASA akan memudahkan masyarakat dan wisatawan dapat mengakses berbagai data dan informasi tentang destinasi wisata unggulan Sulbar, fasilitas dan pelayanan pariwisata yang tersedia, juga informasi tentang acara dan event pariwisata, serta tips dan rekomendasi…

Mamuju - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) Tahun 2025–2029. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar dan berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, pada Selasa, 14 Oktober 2025. BPBD Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Arnida, yang didampingi oleh pejabat fungsional BPBD Sulbar. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, turut mengikuti jalannya rapat secara virtual melalui Zoom Meeting. Dalam keterangannya, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam memastikan arah kebijakan penanggulangan bencana di Sulbar memiliki dasar hukum yang kuat, terarah, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional. “Ranpergub ini akan menjadi pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, baik dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya. Yasir Fattah menegaskan, penyusunan RPB Daerah Tahun 2025–2029 sejalan dengan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya integrasi program penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah. “Arahan Bapak Gubernur bahwa penanggulangan bencana bukan hanya urusan BPBD, melainkan urusan bersama lintas sektor. Karena itu, regulasi ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat,” pungkasnya. BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam proses penyusunan dan penyempurnaan RPB Daerah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu memperkuat ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat Sulbar terhadap berbagai potensi bencana. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan melaksanakan sertifikasi benih di beberapa Kabupaten di Sulbar, yaitu Mamuju, Mamuju Tengah, Majene dan Polewali Mandar pada tahun berjalan 2025. Sepanjang bulan Februari hingga pertengahan Oktober 2025, UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan telah mensertifikasi benih sejumlah 193.963 batang, dengan rincian benih kakao sebanyak 119.359 batang dan benih kelapa sawit sebanyak 74.604 batang pada beberapa penangkar yang ada di Sulbar. Sertifikasi benih bertujuan untuk menjaga kemurnian varietas, mencegah peredaran benih palsu, dan memberikan jaminan mutu kepada konsumen. Kegiatan ini selaras dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka - Salim S. Mengga, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ditemuai pada Selasa, 14 Oktober 2025, Kepala Seksi Sertifikasi, Pengujian dan Akreditasi Mutu Benih, Yandri Nofiar mengungkapkan bahwa kegiatan sertifikasi ini dilakukan untuk memastikan benih yang beredar di Sulbar memiliki kualitas tinggi dan memenuhi standar yang ditetapkan. "Sertifikasi benih bertujuan untuk memastikan bahwa benih yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan memenuhi standar yang ditetapkan," ungkap Yandri. Naskah : Disbun Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Majene - Dalam upaya mendukung peremajaan tanaman kakao dan ketersediaan benih tanaman kakao, Dinas Perkebunan (Disbun) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan identifikasi pada kebun-kebun masyarakat di tiga kabupaten di wilayah Sulbar, yaitu Mamasa, Polewali Mandar dan Majene. Identifikasi dilakukan pada kebun-kebun masyarakat yang cukup potensial untuk menjadi kebun sumber benih tanaman kakao, baik sebagai sumber benih batang bawah maupun untuk sumber benih entris yang berasal dari klon-klon yang terdaftar dan tertelusur dengan baik. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat hingga Minggu (10-12 Oktober 2025). Disamping dilakukan identifikasi kebun calon sumber benih, dilakukan juga pemeriksaan lapangan dan teknis pada lokasi pembibitan calon panangkar yang cukup antusias dalam berpartisipasi pada penyediaan bibit kakao untuk peremajaan di tahun 2026, dimana kebutuhan benih kakao diperkirakan lebih dari 2 juta bibit kakao sambung pucuk. Kebutuhan benih yang sangat besar ini yang mendorong penangkar untuk ikut serta dalam program peremajaan kakao. Kegiatan ini selaras dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka - Salim S. Mengga, dalam upaya membangun Infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Disbun Sulbar, diantaranya : 1. Monitoring penyaluran benih dan ketersediaan calon kebun sumber benih di Mamasa. 2. Pemeriksaan lokasi calon penangkar di Desa Riso, Kecamatan Tapango, Polman, dalam rangka penerbitan rekomendasi ijin produksi benih. 3. Pemeriksaan lokasi calon penangkar di Desa Ulidang, Majene, dalam rangka penerbitan rekomendasi ijin produksi benih kakao dan juga pemeriksaan kebun calon sumber benih. Kepala UPTD BPSPMBP Fadlullah, yang juga selaku Pengawas Peredaran Benih Pekebunan di Sulbar, mengungkapkan bahwa kegiatan identifikasi lapangan ini merupakan bentuk dukungan kepada masyarakat khususnya penangkar lokal agar mampu menyediakan benih untuk wilayah Sulbar. "Identifikasi lapangan ini bentuk dukungan kami kepada masyarakat, khususnya penangkar lokal agar mampu memproduksi benih sendiri," ungkap Fadlullah. Naskah : Disbun Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar