Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat langkah nyata menuju eliminasi Tuberkulosis (TBC) dengan melibatkan seluruh unsur layanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Pertemuan Public Private Mix (PPM) yang berlangsung di Hotel Marannu, Mamuju, mulai 13 hingga 15 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola program TBC kabupaten, rumah sakit, klinik swasta, organisasi profesi, dan lembaga mitra. Pertemuan tersebut juga dirangkaikan dengan evaluasi capaian program penanggulangan TBC tahun 2025, sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas layanan deteksi serta pengobatan TBC di Sulawesi Barat. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa kegiatan PPM menjadi wadah penting dalam menyatukan langkah seluruh penyedia layanan kesehatan agar penemuan dan penanganan kasus TBC dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terlaporkan secara terintegrasi. “Eliminasi TBC hanya dapat dicapai dengan kolaborasi. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus menjadi satu kesatuan sistem yang saling melengkapi. Melalui PPM, kita ingin memastikan tidak ada satu pun pasien TBC yang terlewat dari layanan,” ujar dr. Nursyamsi. Ia juga menegaskan, upaya penanggulangan TBC memiliki kaitan erat dengan Misi ke-3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yaitu “Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter”. “Kesehatan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Masyarakat yang terbebas dari TBC akan menjadi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing. Karena itu, penanganan TBC bukan hanya urusan medis, tetapi bagian dari strategi besar membangun SDM unggul Sulawesi Barat,” pungkasnya. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi juga menyoroti pentingnya Active Case Finding (penemuan kasus aktif), peningkatan cakupan pengobatan, serta penguatan jejaring rujukan antar fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten/kota. “Kami ingin membangun sistem kesehatan yang tanggap, transparan, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara fasilitas pemerintah dan swasta adalah kunci untuk mempercepat eliminasi TBC di Sulawesi Barat,” tegas dr.…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Public Private Mix (PPM) dan evaluasi capaian program TBC yang berlangsung di Hotel Marannu Mamuju pada 13–15 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi forum penting bagi tenaga kesehatan, jejaring rumah sakit pemerintah dan swasta, serta mitra pembangunan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan eliminasi TBC di Sulawesi Barat. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa penanggulangan TBC bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata, tetapi merupakan gerakan bersama untuk membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. “Upaya penanggulangan TBC memiliki kaitan erat dengan misi ke-3 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter, sebagaimana yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga,” ungkap dr. Nursyamsi. Ia menegaskan, ke depan, Sulawesi Barat akan memperkuat inovasi berbasis komunitas dan memperluas akses layanan diagnostik modern seperti TCM (Truenat/CBNAAT) hingga ke kabupaten terpencil. “TBC bukan sekadar penyakit menular, tetapi tantangan sosial dan ekonomi. Dengan dukungan semua pihak mulai pemerintah, swasta, komunitas, dan media kita bisa percepat eliminasi TBC di Sulawesi Barat,” ujarnya. “Melalui kolaborasi lintas sektor, kita ingin memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat Sulawesi Barat yang kehilangan kesempatan hidup sehat akibat TBC. Ini bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” tambahnya. Selama Januari hingga Oktober 2025, capaian pengendalian TBC di Sulawesi Barat menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Dashboard SITB per 12 Oktober 2025: • Treatment Coverage (TC) TBC sensitif obat mencapai di atas 80%, mendekati target nasional 90%. • Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) mencapai 89%, meningkat dibanding tahun sebelumnya. • Kolaborasi TBC–HIV juga memperlihatkan kemajuan signifikan dengan lebih dari 95% pasien TBC telah diperiksa status HIV-nya, dan mayoritas pasien positif telah…

Kendari - Kabar membanggakan datang dari arena Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) Nasional ke-28 yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Syahruddin, kafilah perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), berhasil menembus tiga besar klasemen sementara pada cabang Tilawah Anak-Anak Putra. Syahruddin tampil di Panggung Utama STQH, Selasa 14 Oktober 2025, pukul 07.30 waktu setempat. Ia didampingi oleh pelatih, KH. Hasan Basri, Kabag Kesra Pemkesra Sulbar, Faisal dan Darwis serta Rusli pendamping kafilah Sulbar di Kendari. Berdasarkan data resmi LPTQ Nasional yang dapat diakses melalui laman lptqnasional.org, dari total 20 peserta perwakilan provinsi yang sudah tampil, Syahruddin berhasil mengantongi nilai 92,6 poin, menempatkannya pada posisi tiga besar sementara di tingkat nasional. Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pencapaian tersebut. Murdanil menambahkan, capaian ini menjadi buah dari kerja keras dan pembinaan yang konsisten dari seluruh pihak, termasuk dukungan penuh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga. “Alhamdulillah, Syahruddin menunjukkan potensi luar biasa. Peluangnya untuk masuk final sangat terbuka. Kita terus berdoa dan memantau perkembangan hasil resmi dari dewan hakim,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa partisipasi Sulbar dalam STQH Nasional 2025 ini bukan hanya ajang kompetisi, melainkan wujud nyata komitmen daerah dalam membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadist di tengah masyarakat. (Rls)

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pengembangan ekonomi biru berbasis teknologi terbarukan. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, saat menerima audiensi Tim Periset Program Katalisator Kemitraan Berdikari di Kantor Bapperida Sulbar, Selasa, 14 Oktober 2025. Audiensi tersebut melibatkan kolaborasi lintas perguruan tinggi dan mitra lokal, antara lain Politeknik Bosowa, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Politeknik Indonesia, Politeknik Dewantara, serta mitra dari Sulawesi Barat seperti Desa Orobatu, Bumdes Mandiri Orobatu, dan SMKN 1 Rangas Mamuju. Dalam kesempatan itu, Tim Riset yang diketuai oleh Dewi Andriani dari Politeknik Bosowa Makassar mempresentasikan hasil penelitian berjudul “Peningkatan Kualitas Tangkapan melalui Inovasi Solar Cell Freezer Box Terapung dan Pengolahan Produk Perikanan Berkelanjutan.” Dewi menjelaskan, inovasi tersebut lahir sebagai solusi atas tantangan nelayan pesisir yang selama ini masih bergantung pada box sterofoam dan es balok dalam menjaga kesegaran ikan. “Dengan freezer box terapung berbasis solar cell, ikan dapat diawetkan langsung di atas kapal tanpa ketergantungan pada es balok,” jelas Dewi. Prototipe yang dikembangkan memiliki kapasitas hingga 300 liter dengan sistem panel surya terintegrasi antara kapal dan darat. Selain itu, tim juga mengembangkan rumah pengasapan vertikal ramah lingkungan yang memanfaatkan energi surya untuk mengolah asap. Produk ikan asap yang dihasilkan bahkan mampu bertahan hingga tiga bulan, atau satu tahun bila dikemas vakum dan disimpan dalam freezer. Dewi menambahkan, inovasi ini memberikan dampak nyata, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, teknologi ini: Mengurangi kerugian pasca-tangkap, mendorong pemberdayaan masyarakat melalui produk olahan ikan, meningkatkan kepercayaan diri masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Sementara dalam jangka panjang, riset ini diharapkan dapat membentuk ekosistem perikanan terpadu berbasis teknologi ramah lingkungan, memperkuat kelembagaan nelayan, serta mendorong transformasi pola pikir masyarakat pesisir agar lebih terbuka terhadap inovasi. Melalui audiensi ini, tim…

Mamuju - Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi meluncurkan program pemberian makan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat serta penanganan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan pencegahan stunting. Kegiatan launching tersebut menjadi langkah nyata Pemerintah Provinsi Sulbar dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil KEK dan balita berisiko stunting. Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Abdul Waris Bestari dalam sambutannya menegaskan, persoalan gizi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. "Pemberian makan dengan pola B2SA akan memberikan asupan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Selain itu, bahan pangan yang digunakan diharapkan berasal dari produk lokal agar turut menggerakkan ekonomi petani kita," ujar Abdul Waris Bestari, Selasa, 14 Oktober 2025. Ia menjelaskan, pangan lokal Sulbar memiliki potensi besar sebagai sumber gizi yang murah, mudah didapat, dan kaya manfaat. Bahan pangan seperti singkong, jagung, pisang, ikan laut, daun kelor, serta berbagai umbi-umbian lokal dapat diolah menjadi menu sehat untuk ibu hamil dan anak-anak. "Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa pangan lokal Sulbar mampu menjadi solusi gizi yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan," ungkapnya. Program B2SA ini juga sejalan dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur, Salim S Mengga dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan produktif melalui peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Abdul Waris Bestari menyampaikan, Dinas Ketapang Sulbar akan terus bersinergi bersama TP PKK Sulbar, Dinas Kesehatan, dan tim PASTI PADU agar program ini tidak hanya berhenti di tahap peluncuran, melainkan menjadi gerakan berkelanjutan di seluruh kabupaten dan desa. "Kami berharap kesadaran akan pentingnya perbaikan gizi tumbuh dari rumah tangga. Mulai dari memanfaatkan bahan pangan lokal yang kita miliki, hingga membangun kebiasaan makan yang lebih sehat," tutur Abdul Waris Bestari. Di akhir sambutannya, Abdul…

Mamuju - Sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memenuhi kebutuhan darah dan memperkuat layanan kesehatan masyarakat, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Transfusi Darah (Labkesda-TD) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Donor Darah di Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Selasa (14/10). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Perkarantinaan dan Pemeriksaan Kesehatan, yang diikuti oleh pegawai Balai Karantina, mitra kerja, serta masyarakat sekitar. Total 73 calon pendonor mendaftarkan diri, namun setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, 36 orang dinyatakan gagal seleksi dan 37 orang berhasil mendonorkan darahnya, menghasilkan total 36 kantong darah. Kepala UPTD Labkesda-TD Provinsi Sulawesi Barat, Hadra Pasamula, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan darah di wilayah Sulawesi Barat. “Donor darah bukan hanya kegiatan sosial, tetapi juga bentuk nyata kepedulian kita terhadap sesama. Selain menyelamatkan nyawa orang lain, donor darah secara rutin juga memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh pendonor,” ujar Hadra. Ia menambahkan, kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkala di berbagai instansi dan daerah, sebagai bagian dari gerakan Sulbar Peduli dan Sehat. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa kegiatan donor darah merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat ketersediaan darah dan meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di daerah. “Kegiatan seperti ini sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. Donor darah adalah bentuk nyata kolaborasi kemanusiaan yang harus terus kita hidupkan di setiap lini,” tegas dr. Nursyamsi. Ia juga mengapresiasi kolaborasi UPTD Labkesda-TD dengan Balai Karantina, yang menjadi contoh nyata sinergi antarlembaga dalam mendukung pelayanan publik yang sehat, humanis, dan berkelanjutan. “Kami berharap ke depan semakin banyak instansi dan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Setetes…

Mamuju — Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Swandy, menjadi narasumber dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Mamuju 96 MHz dan 100,2 MHz, dengan tema “Risiko Bencana Hidrometeorologi”, pada Selasa 14 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana yang dipicu oleh kondisi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, banjir, dan tanah longsor. Dalam dialog tersebut, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Swandy menyampaikan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap perubahan cuaca yang semakin dinamis akhir-akhir ini. “BPBD Sulbar terus mengimbau masyarakat agar aktif memantau informasi cuaca dari BMKG dan segera melapor ke pihak terkait jika terjadi potensi bencana di sekitar wilayah masing-masing. Kesiapsiagaan masyarakat adalah kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” ujarnya. Swandy menambahkan, BPBD Sulbar melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terus melakukan edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat, sekolah, dan pemerintah desa, termasuk melalui media massa seperti RRI. Di tempat terpisah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, memberikan apresiasi atas langkah komunikatif yang dilakukan melalui dialog publik. “Upaya edukasi kebencanaan melalui media merupakan bagian penting dari strategi pengurangan risiko bencana. Kami berharap masyarakat semakin sadar dan siap menghadapi potensi bencana, terutama di musim hujan saat ini,” jelas Yasir Fattah. Kegiatan ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar seluruh jajaran pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi, komunikasi publik, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi kapan saja. Dengan adanya kegiatan seperti ini, BPBD Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas masyarakat dan memastikan upaya mitigasi serta respons cepat terhadap bencana dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyambut positif ajakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk menangani persoalan sampah secara masif dan berkelanjutan. Ajakan tersebut dinilai sejalan dengan semangat DLH Sulbar untuk memperkuat pengelolaan sampah di tingkat daerah, baik dari sisi sistem, kebijakan, maupun partisipasi masyarakat. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, mengatakan bahwa arahan Wamen PUPR menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengelola sampah. “Kami sangat mengapresiasi ajakan dari Wamen PUPR. Ini sejalan dengan upaya DLH Sulbar dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih teratur, efisien, dan partisipatif. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem agar lebih berdampak bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Zulkifli, Selasa 14 Oktober 2025. Sebagai tindak lanjut, DLH Sulbar akan mempertimbangkan penerapan sistem pengangkutan sampah terjadwal berdasarkan jenisnya, seperti yang disampaikan oleh Wamen PUPR. Misalnya, pengambilan sampah organik setiap Senin dan Kamis, sampah plastik atau anorganik setiap Selasa dan Jumat, serta sampah residu setiap Rabu. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memilah sampah sejak dari rumah sekaligus mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, DLH Sulbar juga akan menggandeng TP PKK di berbagai kabupaten untuk menggerakkan kampanye gaya hidup minim sampah. Program ini akan disertai dengan tips praktis dan video edukatif lokal agar pesan ramah lingkungan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Melalui langkah ini, DLH Sulbar berkomitmen mendukung kebijakan nasional dan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, untuk mewujudkan daerah yang bersih, lestari, dan berkelanjutan. “Perubahan perilaku masyarakat adalah kunci untuk mengukur progres pengelolaan sampah satu tempat/daerah. Dengan dukungan TP PKK dan masyarakat, kita yakin gerakan minim sampah dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari warga Sulbar,” tambahnya. Naskah : DLH Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyikapi keluhan masyarakat terkait tumpukan sampah di bahu jalan poros Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, yang menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. DLH Sulbar menyampaikan keprihatinan sekaligus komitmen untuk turut berperan dalam mencari solusi bersama pemerintah daerah setempat. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, mengatakan bahwa persoalan sampah di kawasan publik seperti jalan poros provinsi tidak hanya menjadi tanggung jawab kabupaten, tetapi juga memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat. “Kami memahami keresahan warga. Masalah sampah di bahu jalan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan masih perlu diperkuat, terutama dalam hal perencanaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. DLH Sulbar siap memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten untuk memperbaikinya,” ujar Zulkifli, Selasa 14 Oktober 2025. Sebagai langkah strategis, DLH Sulbar akan mendorong penyusunan dan penerapan kebijakan pengelolaan sampah terpadu di tingkat kabupaten, termasuk di Mamuju Tengah. Dukungan tersebut akan dilakukan melalui fasilitasi teknis, asistensi penyusunan kebijakan daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur lingkungan hidup agar pengelolaan sampah di lapangan lebih terarah dan berkelanjutan. Selain pendekatan kebijakan, DLH Sulbar juga akan menggencarkan program edukasi dan kampanye perubahan perilaku masyarakat lintas kabupaten. Edukasi ini akan menekankan pentingnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga, sehingga masyarakat tidak lagi menjadikan bahu jalan atau area publik sebagai tempat pembuangan sementara. “Perubahan harus dimulai dari kesadaran masyarakat. Kami akan melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, komunitas, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya bersih di Sulbar,” tambahnya. Langkah ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kebersihan, memperbaiki sistem pengelolaan sampah, serta menumbuhkan kesadaran lingkungan di tengah masyarakat. DLH Sulbar menegaskan bahwa menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat, diharapkan masalah sampah seperti…

Mamuju - Seiring upaya peningkatan kualitas layanan publik, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Senin, 13 Oktober 2025. PEKPPP dilaksanakan sesuai lokus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan layanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Mamuju. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini juga merupakan harapan besar Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Dengan menyambangi Bagian Organisasi Setda Mamuju, kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Evaluasi Pelayanan Publik (Yanlik), Subuki, yang juga Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, didampingi Analis Kebijakan, Tresiya dan Baharuddin. Pada kesempatan itu, Subuki menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya agar Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemkab Mamuju dapat meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ‘’Hari ini (Senin, 13 Oktober red.) kami dari Biro Organisasi menyambangi Tim Evaluasi Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda Mamuju, selaku Tim Verifikasi atas hasil evaluasi pelayanan publik dari Bagian Organisasi Kabupaten Mamuju, dengan harapan IPP tahun ini bisa meningkat,’’ terang Subuki. Ia menambahkan, koordinasi antara Biro Organisasi Setda Sulbar dengan Tim Evaluasi Pelayanan Publik Pemkab Mamuju dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terpadu, membahas temuan dan rekomendasi perbaikan, serta menyelaraskan strategi agar lebih efektif dan efisien. ‘’Dengan koordinasi ini, kami harapkan ada penyamaan persepsi dan memastikan adanya perbaikan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat,’’ tambahnya. Sementara, Kabag Organisasi Setda Mamuju, Ridho Achmadi mengungkapkan suka duka lokus evaluasi pelayanan publik khususnya di Disdikpora Kabupaten Mamuju yang baru pertama kali dilakukan evaluasi pelayanan publik. Ridho Achmadi berharap dengan gedung baru, Disdikpora dapat memberikan perbaikan pelayanan publik dengan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. ‘’Gedung baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, mendorong…