Mamuju — Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama BPJS Kesehatan menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Data Peserta PBPU Pemda sebagai bagian dari upaya memperkuat ketepatan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Kegiatan ini berlangsung Rabu 09 Juli 2025, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy. Pertemuan ini dihadiri oleh BPJS Kesehatan Cabang Mamuju dan BPJS Kesehatan Cabang Polewali Mandar, serta unsur lintas sektor dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Inspektorat, Dinas Sosial, dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat. Rekonsiliasi peserta PBPU Pemda ini adalah bagian dari Quick Wins Sulbar Sehat yang digagas oleh Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Salim S. Mengga (SDK-JSM), yang menjadi instrumen penting dalam optimalisasi Universal Health Coverage (UHC). Pemutakhiran data yang akurat adalah fondasi untuk memastikan bahwa setiap warga yang membutuhkan jaminan kesehatan benar-benar terlayani. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menekankan bahwa kegiatan rekonsiliasi ini sangat penting dilakukan secara berkala, mengingat dinamika status kepesertaan di lapangan. “Kita perlu memastikan data peserta selalu mutakhir, karena tidak sedikit kasus peserta yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, atau mengalami perubahan status lainnya, namun masih tercatat aktif dalam sistem. Bahkan, sering kali bayi baru lahir belum langsung terdata dengan baik, padahal sangat penting untuk segera didaftarkan agar memperoleh jaminan layanan kesehatan sejak dini,” jelasnya. Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan menyampaikan komitmen untuk terus mendukung proses rekonsiliasi sebagai bagian dari pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada tercapainya UHC di Provinsi Sulawesi Barat. Selain pemutakhiran data, agenda ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menghadapi tantangan implementasi program JKN, termasuk pengaktifan kembali peserta nonaktif dan pengendalian tagihan iuran yang seringkali dipengaruhi oleh keterlambatan pelaporan atau pergerakan data lintas sektor.…

Mamuju – Dalam upaya mempercepat pemerataan akses energi di daerah pedesaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pemantauan langsung atas usulan penambahan jaringan listrik di Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Rabu 9 Juli 2025. Pemantauan ini dilakukan oleh Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, Farid Asyhadi, bersama staf Bidang Ketenagalistrikan, Suratmin Amir, sebagai bagian dari tindak lanjut usulan masyarakat dan pemerintah desa setempat. Program percepatan ini juga sejalan dengan visi Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya pada misi membangun infrastruktur yang merata dan berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Desa Botteng merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, serta pariwisata lokal, namun masih terdapat dusun-dusun yang belum teraliri listrik PLN. Kondisi ini mendorong Dinas ESDM Sulbar untuk mempercepat proses pengusulan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur ketenagalistrikan di desa tersebut. “Kami berupaya memastikan bahwa permohonan ini dapat segera diproses dan mendapatkan rekomendasi dari Bupati Mamuju, Ibu Sitti Sutinah Suhardi, agar penambahan jaringan listrik PLN di Desa Botteng dapat segera direalisasikan,” ujar Farid Asyhadi. Dalam kunjungan tersebut, tim ESDM Sulbar juga melakukan pertemuan dengan Kepala Desa Botteng, Muh. Natsir, guna melengkapi dokumen permohonan serta membahas langkah teknis lanjutan. “Kami sangat menyambut baik kehadiran tim dari Dinas ESDM. Semoga dengan dukungan pemerintah daerah dan PLN, masyarakat kami di dusun-dusun yang belum menikmati listrik bisa segera merasakannya,” tutur Natsir. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan dari Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra, yang menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap usulan jaringan listrik desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. “Kami terus berkomitmen menghadirkan energi berkeadilan dan mendukung tumbuhnya pusat-pusat ekonomi berbasis desa melalui infrastruktur kelistrikan,” kata Chandra, secara terpisah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan PT PLN, Desa Botteng…

MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Jawaban Gubernur Sulbar terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sulselbar, Rabu (9/7/2025). Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya didampingi Abdul Halim. Hadir, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), para anggota dewan dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Dalam sambutannya, Munandar Wijaya menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan ranperda tersebut agar dapat menghasilkan regulasi yang berpihak pada kepentingan dan kemajuan daerah. “Kami berharap proses legislasi ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mampu mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat,” kata Munandar. Jawaban Gubernur disampaikan oleh Asisten III Setda Sulbar, Amujib. Dalam penjelasannya, ia menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan, masukan, dan catatan dari fraksi-fraksi DPRD. “Kami mencatat dan menghargai setiap masukan yang telah disampaikan. Pada intinya, semua bertujuan untuk memastikan bahwa penyertaan modal ini memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan, meskipun tidak ada jaminan absolut terhadap hasil investasi publik, pemerintah akan selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tata kelola profesional dalam setiap kebijakan investasi yang dilakukan. “Kami berkomitmen untuk melaksanakan investasi daerah secara bertanggung jawab dan transparan, agar dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik,” tambah Amujib. Naskah : Humas DPRD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Dalam rangka peningkatkan kualitas pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2025 dan partisipasi dalam Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendampingi Operator dan Inovator dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Coaching Clinic Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2025 sejak Senin, 7 Juli 2025 di Ruang Rapat Bidang Riset dan Inovasi Daerah (Rida) Bapperida Sulbar. Pendampingan ini dijadwalkan hingga Selasa 15 Juli, dengan mengundang sekitar 6 (enam) OPD per hari, secara bergiliran sesuai jadwal. Selain memfasilitasi pelaporan inovasi, Bapperida juga mendorong OPD untuk berinovasi sebagai wujud dukungan terhadap Visi Sulawesi Barat 2025 – 2029 yang dicanangkan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Rida Bapperida Sulbar, Muh. Saleh, IID Sulbar terus mengalami peningkatan dan ditargetkan menjadi provinsi yang Sangat Inovatif di tahun 2027. “Kita targetkan Sulawesi Barat terus berinovasi dan ini menjadi salah satu target yang tertuang dalam RPJMD. Jika tahun 2023, Sulbar dikategorikan sebagai provinsi yang “Kurang Inovatif,” di Tahun 2024 sudah meningkat menjadi “Inovatif”. Targetnya di Tahun 2027 sudah menjadi salah satu provinsi yang “Sangat Inovatif," kata Saleh, Rabu (9/7/2025). Hal ini pun disambut baik oleh OPD lingkup Pemerintah Sulbar. “Dari pendampingan selama tiga hari, ternyata semua OPD sangat antusias untuk melaporkan inovasi – inovasinya. Salah satunya Dinas Pertanian yang rencananya tahun ini akan melaporkan tiga inovasinya," ungkap Saleh. Selain menjelaskan teknis terkait sistem pelaporan dan kriteria inovasi dalam pelaporan IID, melalui kesempatan coaching clinic ini, Bapperida Sulbar juga mengingatkan tentang penilaian IID merupakan variabel indeks penyelenggaraan pemerintah daerah terkait penetapan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah. “Meski Pelaporan IID ini merupakan bagian dari Innovation Government Award, kita juga mendorong OPD untuk melaporkan inovasi sebagai kewajiban pemerintah daerah karena…

Pasangkayu – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasangkayu dalam rangka meninjau langsung lokasi yang direncanakan sebagai Kawasan Industri Pasangkayu (KIPAS), pada Kamis 10 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Asisten I Kabupaten Pasangkayu Muhammad Abdu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten pasangkayu, anggota DPRD Pasangkayu Ryan Ramadhan, serta perwakilan investor. "Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kesiapan lokasi kawasan industri. Ini penting untuk percepatan pembangunan ekonomi di wilayah kita," ungkap Gubernur Sulbar, Suhardi Duka saat diwawancarai di sela-sela kegiatan. Ia menegaskan bahwa pengembangan kawasan industri menjadi bagian strategis dalam mendorong kemajuan Kabupaten Pasangkayu dan Sulawesi Barat secara keseluruhan. Sementara itu, Asisten I Muhammad Abdu menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menyiapkan berbagai dokumen pendukung yang akan diusulkan ke kementerian terkait guna mempercepat penetapan wilayah tersebut sebagai kawasan industri. "Kami siap menyambut masuknya investasi. Dokumen-dokumen pendukung sudah kami siapkan untuk segera diusulkan ke pusat. Harapannya, kawasan industri ini segera ditetapkan dan bisa beroperasi," ujar Abdu. Pemerintah daerah berharap agar seluruh persyaratan untuk realisasi kawasan industri dapat segera dipenuhi, sehingga kegiatan industri dapat berjalan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. "Jika kawasan ini sudah beroperasi, tentu akan memberikan manfaat besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya. (Rls)

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong percepatan penerbitan sertifikat halal, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Sertifikasi Halal yang digelar di Hotel Maleo, Mamuju, Kamis, 10 Juli 2025. Rakor tersebut turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Direktur Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Muhammad Jalaludin. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga menyampaikan, Pemerintah berupaya membangun ekosistem industri dan perdagangan yang berkualitas serta bernuansa religius di Sulbar. Hal itu juga telah tertuang dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Maka dari itu kegiatan fasilitas ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan spiritual kita dalam menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen khususnya umat Islam dan sebagainya," ucap Wagub Salim S Mengga. Pasangan Gubernur Suhardi Duka itu juga menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan fasilitasi sertifikasi halal ini. Dia berharap melalui rapat ini akan lahir rekomendasi kebijakan, sinergi antar instansi serta peningkatan literasi halal di kalangan pelaku usaha khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. "Perlu kami tegaskan bawah Pemerintah Provinsi Sulbar akan terus mendorong percepatan sertifikasi halal melalui program-program pendampingan, kemudahan regulasi hingga bantuan pembiayaan. Kami ingin memastikan bahwa produk-produk lokal Sulawesi Barat mampu bersaing secara nasional maupun global, tanpa mengenyampingkan nilai-nilai syariah," ungkapnya. Olehnya itu, dia mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam mendukung terhidupnya Sulbar yang maju san sejahtera dengan semangat halal sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas daerah. "Produk halal ini sangat penting buat kita di tengah-tengah maraknya perdagangan. Bahkan produk halal ini juga bukan hanya berlaku pada bidang di pemotongan hewan atau makanan baik makanan-makanan sehari-hari maupun yang kemasan, terutama yang berasal dari luar ini juga perlu kita awasi," ujar Wagub Salim. Dia menambahkan, dibeberapa…

Mamuju — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat pembahasan dokumen teknis dari PT Kumala Naga Nusantara sebagai bagian dari proses penerbitan rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kamis 10 Juli 2025. Kegiatan ini bagian dari upaya Pemprov Sulbar melalui Dinas ESDM Sulbar dalam mendukung pengelolaan pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Rapat di ruang serbaguna Kantor Dinas ESDM Sulbar ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra. PT Kumala Naga Nusantara mengajukan permohonan IUP untuk kegiatan pertambangan batuan andesit yang berlokasi di Desa Salupangkang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Rapat ini turut dihadiri oleh pejabat fungsional Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sulbar, pejabat fungsional inspektur pertambangan dari Kementerian ESDM, serta perwakilan manajemen perusahaan. Dalam arahannya, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra menegaskan pentingnya tahapan ini sebagai instrumen pengendali dalam penyelenggaraan usaha pertambangan yang berkelanjutan. “Pembahasan dokumen teknis ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, aman, dan berwawasan lingkungan,” ujar Chandra. Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk implementasi Misi Kelima dari Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. “Kami berharap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat ini dapat menjadi landasan kuat bagi penerbitan IUP yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Mamuju Tengah,” tambahnya. Naskah : Dinas ESDM Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Langkah ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi. Sebagai tindak lanjut, Bapperida Sulbar bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Usulan Inpres Jalan Daerah Tahun 2025. Rapat tersebut dilaksanakan secara virtual bersama seluruh pemerintah kabupaten se-Sulbar pada Selasa, 8 Juli 2025. Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir, yang mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana dalam rapat itu, menegaskan bahwa pengusulan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga, dalam rangka mewujudkan konektivitas antarwilayah guna mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Sebagaimana arahan Gubernur Sulbar, pembangunan infrastruktur ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita dan Panca Daya Pembangunan, khususnya pada Misi Pertama dan Misi Keempat,” ujar Darwis. Untuk mendukung proses perencanaan dan pemrograman secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel, pemerintah menggunakan Aplikasi SiTIA (Sinergitas, Transparansi, Integrasi, Akuntabel) milik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Pemerintah Provinsi Sulbar berharap, melalui instrumen Inpres ini, aksesibilitas antardaerah di wilayah Sulbar dapat meningkat secara signifikan sehingga mampu menunjang ketahanan pangan, energi, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Adapun hasil kesepakatan rapat tersebut sebagai berikut: 1. Penyelesaian Usulan dalam 4 Bulan Seluruh usulan ruas jalan dan jembatan diupayakan dapat ditangani secara efektif dalam waktu empat bulan. 2. Penginputan Melalui SiTIA Pemerintah kabupaten melalui Dinas PUPR masing-masing diminta segera menginput usulan ke dalam Aplikasi SiTIA milik Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. 3. Konsolidasi Usulan Forum Bupati Seluruh usulan diselaraskan dengan hasil musyawarah Forum Bupati se-Sulbar guna memastikan kesesuaian kebutuhan dan prioritas daerah. 4. Batas Waktu Penyampaian Kelengkapan Usulan: 9–12 Juli 2025 Setiap kabupaten wajib menyampaikan…

Mamuju - Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah dalam urusan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pendistribusian Blangko KTP elektronik (KTP-el). Blangko tersebut diterima dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tanggal 3 Juli 2025 dan telah didistribusikan ke lima kabupaten di wilayah Sulbar. Adapun jumlah total blangko KTP-el sebanyak 7 Outer (28 Inner Pack) atau 14.000 Keping. Rincian distribusi blangko KTP-el sebagai berikut: Kabupaten Mamuju: 2,5 outer (10 inner pack) atau 5.000 keping. Kabupaten Mamasa: 1 outer (4 inner pack) atau 2.000 keping Kabupaten Mamuju Tengah: 1 outer (4 inner pack) atau 2.000 keping. Kabupaten Majene: 1 outer (4 inner pack) atau 2.000 keping. Kabupaten Pasangkayu: 1,5 outer (6 inner pack) atau 3.000 keping. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap ketersediaan blanko KTP-el di seluruh kabupaten/kota di Sulbar. Disdukcapil Sulbar berharap, distribusi ini mampu menunjang proses pencetakan Print Ready Record (PRR) yang tengah berlangsung serta memenuhi kebutuhan pelayanan harian selama beberapa bulan ke depan. Dalam keterangannya, Kamis 10 Juli 2025, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dafduk) Disdukcapil Sulbar, Achmad Ibrahim, mangatakan pelaksanaan pendistribusian blangko KTP-el ke kabupaten merupakan komitmen Disdukcapil provinsi untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pelayanan Adminduk di kabupaten. "Langkah ini sekaligus mendukung terlaksananya misi Bapak Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas," ucapnya. Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulbar menunjukkan komitmennya dalam memastikan pelayanan Adminduk tetap berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Naskah : Disdukcapil Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Wisnu Hasta Praja, mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Sulbar. Pelatihan yang dimulai pada Senin, 7 Juli 2025 ini merupakan bagian dari penguatan kompetensi dan pengembangan kapasitas pejabat administrator di lingkungan Pemprov Sulbar. Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga 25 Oktober 2025, dengan metode Blended Learning, yakni perpaduan antara pembelajaran klasikal secara tatap muka di Kampus BPSDM Sulbar, Kalukku, Mamuju, dan pembelajaran nonklasikal secara daring dari tempat kedudukan masing-masing peserta. "Kami sudah memulai pembelajaran sejak Senin 7 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPSDM Sulbar sesuai pedoman dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan saya sangat antusias mengikuti setiap tahapan pelatihannya," ujar Wisnu Hasta Praja, Selasa 8 Juli 2025. Pelatihan ini mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 433/K.1/PDP.07/2024. Wisnu menyebut, pelatihan ini merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka membentuk kepemimpinan birokrasi yang responsif dan siap menghadapi tantangan pelayanan publik, sejalan dengan visi “Panca Daya” Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, dalam membangun SDM unggul dan berkarakter. "Pelatihan ini bukan sekadar kewajiban struktural, tetapi kesempatan strategis untuk memperkuat pola pikir kepemimpinan, terlebih dalam merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan yang relevan dengan tugas dan fungsi kami di bidang geologi dan air tanah," tambah Wisnu. Selama pelatihan berlangsung, para peserta dibebaskan dari tugas-tugas rutin di kantor agar dapat fokus menyelesaikan rangkaian pembelajaran serta menyusun dan melaksanakan proyek perubahan. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyambut baik keikutsertaan Wisnu dalam pelatihan ini dan turut memberikan dukungan penuh sebagai mentor. "Kami memberikan izin penuh kepada Pak Wisnu untuk mengikuti pelatihan…