Mamuju – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat koordinasi (rakor) yang membahas kepatuhan pajak kendaraan bermotor serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Rapat berlangsung di ruang Sekprov Sulbar pada Kamis 16 Oktober 2025 dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai instansi terkait. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, serta mendorong sinergi antarinstansi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi dan perpajakan daerah. Hal ini sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Amir A.dado menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan Samsat dalam mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor. "Kepatuhan pajak bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah," pungkasnya. Dishub Sulbar berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan, agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajibannya. Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor serta memperkuat tata kelola pelayanan publik di Sulbar. Naskah : Dishub Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU, --Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar bekerjasama BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI melaksanakan Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) serta melibatkan pemateri dari pusat dan Tsinghua University China. Pelatihan yang dilaksanakan selama 10 hari ini berlangsung sejak 6 Oktober 2025 secara online/daring. Pelatihan berlanjut dengan tatap muka secara langsung atau luring di Lantai II Gedung Graha Sandeq Komplek Rujab Gubernur Sulbar, Kamis, 16 Oktober 2025. Plt. Kadis Kominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengatakan, untuk pertemuan secara luring ini, peserta terbagi dalam beberapa kelompok dengan konsen terhadap Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga, baik itu terkait ekonomi inklusif. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, pembangunan SDM, infrastruktur dan penguatan Rafa kelola pemerintahan. "Masing masing kelompok akan didampingi langsung Pemateri dari BPSDM Komdigi, dan outpunya membuat rencana aksi, jadi bagaiman setiap sektor dalam panca daya terbangun pola digitalisasi," ucap Ridwan. Diharapkan pelatihan ini meningkatkan kompetensi manajemen digitalisasi disetiap kantor yang dipimpin, terbangun mindset digital agar setiap pekerjaan berjalan efektif dan efisien.. Lanjut Ridwan berterima kasih dan apresiasi terhadap seluruh peserta dengan antusiasj mengikuti pelatihan selama 8 hari terakhir. Hal ini menunjukkan komitmen untuk membangun mindset Digital mendukung visi Sulbar Maju dan Sejahtera. Selanjutnya, agenda pelatihan di hari ke 10 nantinya akan dilaksanakan seminar dengan menghadirkan pemateri Sichuan University. (Rls)

MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggandeng 17 perusahaan swasta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting di 17 desa dan kelurahan. Pendanaan program ini menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) dan sedekah dari perusahaan. Program ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara Pemprov Sulawesi Barat dengan mitra swasta di wilayah provinsi. Kegiatan digelar di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (16/10/2025). Kesepakatan tersebut mengatur program CSR pencegahan dan penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem terpadu di Sulawesi Barat untuk periode 2025–2030. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mengatakan program ini istimewa karena partisipasi swasta langsung mendukung kegiatan di lapangan. "Kegiatan ini adalah istimewa kita melibatkan partisipasi swasta di dalam penanganan miskin ekstrim dan stunting," ujar SDK. Setiap tahun, direncanakan ada 17 desa baru yang akan diintervensi. Program ini dijalankan melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Sulbar dan mitra swasta. Isi MoU mencakup tiga fokus utama: pengurangan beban masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan kantong kemiskinan. Pengurangan beban masyarakat meliputi bantuan sosial, beasiswa pendidikan, perlengkapan sekolah, bantuan listrik hemat, dan pasar murah. Peningkatan pendapatan dilakukan melalui bantuan usaha ekonomi produktif, dukungan benih perikanan, peternakan, perkebunan, pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM, dan program padat karya. Penurunan kantong kemiskinan mencakup pembangunan sarana air bersih, jamban keluarga, rehabilitasi rumah tidak layak huni, drainase, jalan rabat beton, dan usaha tani. Program ini menyasar 445 kepala keluarga kategori miskin ekstrem dan 19.664 individu kategori miskin (desil 1–4). Selain itu, terdapat 186 rumah tidak layak huni, 82 keluarga menerima jamban, 70 KK mendapat bantuan listrik hemat, dan 215 mendapatkan bantuan sanitasi serta air bersih. Balita yang menjadi fokus intervensi meliputi 814 balita stunting, 2.272 balita berat badan tidak naik, 641 balita underweight, dan 28 balita gizi kurang. Bantuan pendidikan dan perlengkapan sekolah diberikan untuk 6.418 anak dari keluarga miskin. SDK mengatakan, pembiayaan program ini sepenuhnya ditanggung perusahaan,…

Mamuju - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti kegiatan Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III Tahun 2025 Provinsi Sulbar, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Rabu, 15 Oktober 2025. Bertempat di Ruang Rapat BPKPD Sulbar, kegiatan diikuti oleh seluruh bendahara penerima PAD di setiap OPD lingkup Sulbar dan dibuka oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Daerah BPKPD Sulbar, Nuruddin Rachman. Dalam kesempatan itu, Nuruddin Rachman, menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk rekonsiliasi dan sinkronisasi data penerimaan PAD di sektor Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain (PLL) serta sumbangan pihak ketiga (SP3 ) pada periode Triwulan III Tahun 2025. Sementara, Bendahara Penerima PAD Dinas Perkebunan Sulbar Artha Meidawati mengungkapkan bahwa sejauh ini Dinas Perkebunan terus berupaya agar penerimaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan. "Dinas Perkebunan Sulbar telah berkomitmen akan memenuhi target penerimaan PAD yang telah ditetapkan," tegas Artha. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Pemprov Sulbar dapat mencapai target dalam hal penerimaan PAD sektor Penerimaan Retribusi Daerah, guna mewujudkan Misi Sulbar Maju dan Sejahtera, yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka - Salim S. Mengga. Naskah : Disbun Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD Insinerator Limbah B3 Medis berkolaborasi dengan PT Astra Pasangkayu melaksanakan kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di UPTD LB3 Medis Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Rabu (15/10/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari upaya penguatan kerja sama antara DLH Sulbar dan sektor swasta dalam pengangkutan serta pemusnahan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan lingkungan hidup. Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Sulbar. Dalam kegiatan tersebut, Tim UPTD LB3 Medis Sulbar bersama perwakilan PT Astra Pasangkayu melakukan koordinasi teknis, pengecekan fasilitas insinerator, serta peninjauan langsung proses pemusnahan limbah B3. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses berjalan aman, sesuai standar operasional, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kepala UPTD Insinerator Limbah B3 Medis Sulbar, Verawati Yusuf, menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Sulbar melalui DLH Sulbar dalam mendukung pengelolaan limbah industri dan medis yang bertanggung jawab. “Kami terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk sektor industri, agar pengelolaan limbah B3 dapat berjalan sesuai aturan dan prinsip keberlanjutan. Fasilitas insinerator ini kami kelola dengan standar keamanan tinggi demi menjaga kelestarian lingkungan,” ungkap Verawati. Sementara itu, perwakilan PT Astra Pasangkayu menyambut baik kerja sama ini dan berharap dapat terus berkolaborasi dengan DLH Sulbar dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah kerja perusahaan. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali, memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. “UPTD Insinerator Limbah B3 Medis terus kami dorong untuk menjadi pusat layanan pengelolaan limbah yang profesional, aman, dan berstandar lingkungan. Kolaborasi dengan pihak swasta seperti PT Astra merupakan langkah nyata menuju pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Zulkifli. Melalui kegiatan ini, DLH Sulbar berharap pengelolaan limbah B3, khususnya limbah medis dan industri, di…

Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Penetapan Isu Strategis Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Sulbar, Rabu 15 Oktober 2025. Bertempat di ruang rapat DLH Sulbar, rapat ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan RPPEG. Dokumen RPPEG berfungsi sebagai arah strategis dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara berkelanjutan di tingkat provinsi. Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat upaya pelestarian lingkungan hidup di daerah, sekaligus memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Rapat ini dibuka secara resmi sekaligus dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) DLH Sulbar, Alexander Bontong mewakili Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali. Dalam sambutannya, Alexander Bontong menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting dalam menyatukan pandangan lintas sektor untuk memastikan kebijakan perlindungan ekosistem gambut di Sulbar berjalan efektif dan berkelanjutan. “Melalui kegiatan ini kita harapkan lahir kesepahaman bersama terkait isu-isu strategis pengelolaan gambut di Sulbar, sehingga arah kebijakan yang disusun benar-benar mampu menjawab tantangan lapangan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Alexander. Kegiatan menghadirkan dua narasumber utama dari Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar). Narasumber pertama, Prof. Kaimuddin, selaku Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unsulbar, menyampaikan materinya secara virtual melalui Zoom Meeting. Dalam paparannya, Prof. Kaimuddin menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam penetapan isu strategis RPPEG, terutama untuk memastikan bahwa pengelolaan ekosistem gambut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Sementara itu, narasumber kedua, Ritabulan, dari Unsulbar yang juga merupakan Tim Penyusun RPPEG Provinsi Sulbar, menjelaskan secara rinci proses identifikasi isu strategis yang telah dilakukan di beberapa desa dalam Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) Kabupaten Pasangkayu. Ia menegaskan bahwa hasil dari proses ini akan menjadi dasar penting…

Mamuju - Dalam rangka memperkuat pengelolaan aset pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Barang Milik Daerah (BMD) melaksanakan kegiatan pendampingan pengelolaan BMD pada Sekretariat DPRD Sulbar, Rabu, 15 Oktober 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid BMD, A. Bisyri Noor, bersama tim teknis yang memberikan arahan serta asistensi terkait tata cara penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. A. Bisyri Noor menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BPKPD Sulbar dalam mendorong setiap perangkat daerah untuk lebih tertib administrasi dan memahami prosedur pengelolaan aset. “Pendampingan ini penting agar seluruh pengelolaan BMD dilakukan sesuai standar, mulai dari pencatatan, inventarisasi, hingga pelaporan. Dengan begitu, aset daerah dapat dikelola secara optimal dan terhindar dari potensi permasalahan administrasi,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Moh. Ali Chandra, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara BPKPD dan Sekretariat DPRD dalam menjaga tata kelola aset daerah. “Kami berkomitmen terus melakukan pembinaan dan pendampingan ke seluruh OPD agar pengelolaan aset daerah di Sulbar semakin tertib dan akuntabel. Aset daerah bukan hanya catatan administrasi, tetapi juga bagian penting dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya. Rapat ini dihadiri langsung oleh Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto bersama seluruh pengelola ASET di lingkup Sekretariat DPRD Sulbar. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan BMD di lingkup Sekretariat DPRD Sulbar dapat semakin baik, tertib, dan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas yang menjadi komitmen Pemprov Sulbar. Naskah : BPKPD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Kendari — Babak penyisihan ajang Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) Nasional ke-28 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), resmi memasuki hari terakhir, Kamis, 16 Oktober 2025. Pada babak penyisihan hari terakhir ini, lima kafilah delegasi Sulawesi Barat (Sulbar) yang difasilitasi Biro Pemkesra Setda Sulbar tampil di sejumlah cabang lomba yang dipertandingkan. Berikut daftar peserta yang berlaga hari ini: Khairil Hamid, cabang Hafalan Al-Qur’an 30 Juz Putra, tampil di Aula Kantor BPMP pukul 07.30 WITA, didampingi Rahimin dari Peyuluh Agama Islam Kemenag Mamuju dan Mariska dari Pemkesra Sulbar. Radiatan Mardia, cabang Hafalan 100 Hadist dengan Sanad Putri, tampil di Aula Kantor Dinas Pendidikan pukul 07.30 WITA, didampingi Resky Pratiwi dari Pemkesra Sulbar.. Sahab Mubarak HR, cabang Hafalan Al-Qur’an 5 Juz dan Tilawah Putra, tampil di Gedung IAIN Kendari pukul 13.00 WITA, didampingi Muslim Kamaruddin dari Pemkesra Sulbar. Mursydin Halid, cabang Hafalan Al-Qur’an 20 Juz Putra, tampil di Aula Kantor Inspektorat pukul 13.00 WITA, didampingi dari Kanwi Kemenag Sulbar Darwis. Maman Setiawan, cabang Tilawah Dewasa Putra, tampil di Panggung Utama STQH pukul 19.30 WITA, didampingi Burahim dari Pemkesra Sulbar. Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, menyampaikan bahwa seluruh peserta telah dipersiapkan secara maksimal sejak beberapa hari terakhir, baik dari segi teknis, mental, maupun spiritual. “Kita optimistis seluruh peserta dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik untuk mengharumkan nama Sulbar,” ujar Murdanil. Ia juga menegaskan, dukungan penuh diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, yang terus memantau perkembangan kafilah selama pelaksanaan STQH di Kendari. “Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur berpesan agar seluruh peserta tetap tenang, percaya diri, dan menjaga niat utama untuk syiar Al-Qur’an. Soal hasil, itu adalah bonus dari usaha dan doa bersama,” tambahnya. Selain itu, seluruh masyarakat Sulbar juga diimbau untuk memberikan doa dan dukungan kepada para peserta yang…

Mamuju - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rujukan terhadap seorang warga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) asal Kabupaten Mamuju Tengah ke Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar. Proses rujukan dilakukan pada Rabu 15 Oktober 2025, dengan pengawalan petugas dari Dinas Sosial. Rujukan ini juga melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk pihak rumah sakit, pemerintah daerah, serta dukungan dari aparat setempat. Sebelumnya, pasien telah menjalani perawatan sementara di Rumah Sakit Regional Sulbar sejak tanggal 13 Oktober 2025. Rujukan ini dilakukan setelah pasien dinyatakan memerlukan penanganan lanjutan dan rehabilitasi intensif yang hanya dapat diberikan di fasilitas kesehatan jiwa khusus. RSKD Dadi Makassar dipilih karena memiliki layanan dan tenaga medis yang kompeten dalam menangani pasien gangguan jiwa berat. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terhadap penyandang disabilitas mental, khususnya ODGJ yang tidak memiliki dukungan keluarga atau yang terlantar di masyarakat. "Pasien ini sebelumnya kami terima setelah adanya laporan masyarakat. Setelah dilakukan asesmen awal dan perawatan sementara di RS Regional, kami berkoordinasi dengan RSKD Dadi Makassar untuk penanganan lebih lanjut," ujar Abdul Wahab. “Kami berharap pasien dapat memperoleh perawatan terbaik dan nantinya bisa menjalani proses rehabilitasi secara menyeluruh,” lanjutnya. Dinas Sosial Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan maksimal bagi ODGJ di wilayah Sulbar, termasuk dengan menyediakan fasilitas, asesmen, dan rujukan ke rumah sakit jiwa bagi pasien-pasien yang membutuhkan perawatan intensif. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ, dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan serta menjamin hak-hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Abdul Wahab Hasan Sulur, bersama Sekretaris Dinas Sosial Sulbar Muhammad Nur Dajwi, turut menghadiri acara Pelantikan Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) dan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulbar masa bakti 2025–2030, yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 15 Oktober 2025. Dalam pelantikan tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka resmi dikukuhkan sebagai Ketua Mabida Gerakan Pramuka Sulbar. Sementara itu, St. Suraidah Suhardi dilantik sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sulbar periode 2025–2030. Pelantikan ini merupakan momentum penting dalam upaya memperkuat peran Gerakan Pramuka di Sulbar, khususnya dalam membina generasi muda yang berkarakter, tangguh, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat Pemprov Sulbar, unsur Forkopimda, perwakilan kwartir cabang kabupaten, serta tamu undangan dari berbagai instansi. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan penuh semangat kepramukaan. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya kepengurusan baru dan berharap Gerakan Pramuka terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam kegiatan sosial, kebencanaan, dan pembinaan pemuda. “Dinas Sosial siap bersinergi dengan Gerakan Pramuka dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk pelatihan relawan muda dan penguatan Pramuka Peduli,” ujarnya. Senada dengan itu, Sekretaris Dinas Sosial Sulbar, Muhammad Nur Dajwi, menambahkan bahwa kehadiran Pramuka di tengah masyarakat sangat penting, terutama dalam membangun kepedulian sosial sejak usia dini. Acara ditutup dengan foto bersama dan pemberian ucapan selamat kepada Mabida dan Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Sulbar yang baru dilantik. Diharapkan, kepengurusan ini mampu menjalankan program-program strategis yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar