Mamuju--Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama TAPD Sulbar melaksanakan rapat dalam rangka Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Rabu, 07 Agustus 2024. Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua DPRD, Abdul Rahim. Turut hadir Anggota Banggar serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di antaranya DLHK, Dinas Kehutanan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Koperindag, Pembahasan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa rencana anggaran tahun depan dapat mengakomodasi prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat secara optimal. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi menyampaikan bahwa rapat tersebut dilaksanakan untuk mencocokkan rincian data APBD Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2025, dimana PAD bagian retribusi mengalami penurunan sehingga penting untuk meluruskan bersama antara penarik PAD dengan Banggar itu sendiri. “Pada rapat hari ini (Rabu, 07 red.) masing-masing OPD diharapkan memaparkan target dan realisasinya selama tahun 2024 serta membuat proyeksi di tahun 2025,” kata Suraidah. Pihaknya berharap dari pertemuan itu ada kesimpulan yang dapat disepakati untuk menopang bagaimana APBD ini menjadi APBD yang bermanfaat bagi masyarakat. “Yang tentunya diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat juga,” ucap Suraidah. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Rapat Koordinasi (Rakor) Agen Kehumasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) berlangsung di Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 06 Agustus 2024. Rakor tersebut bertujuan membangun koordinasi serta memperkuat sinergitas antar Agen Kehumasan OPD dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Kegiatan itu dihadiri Agen Kehumasan OPD Lingkup Pemprov Sulbar, termasuk dari Dinas Pariwisata (Dispar). Kepada peserta diberikan materi terkait strategi komunikasi publik, pengelolaan informasi, serta cara efektif dalam menyebarkan berita terkait program dan kebijakan pemerintah. Juga ditekankan pentingnya membangun kolaborasi antar Agen Kehumasan dalam pengelolaan informasi. Kadispar Sulbar, Darmawati Ansar menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo SP Sulbar tersebut. Menurutnya, hal itu penting bagi penguatan kapasitas SDM kehumasan dalam pengelolaan informasi terutama terkait berbagai program kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Sulbar. Dia mengaku sejak awal sudah menyampaikan agar Agen Kehumasan Dispar Sulbar mengikuti kegiatan tersebut secara serius. “Sejak awal saya sudah menyampaikan agar kegiatan ini diikuti secara serius,” kata Darmawati. Kadispar Sulbar menekankan, peran pemberitaan melalui berbagai media menjadi kunci utama dalam mempromosikan Sulbar sebagai daerah kunjungna wisata yang menarik. “Apalagi bagi Dispar, informasi yang disampaikan ke publik melalui berbagai platform media, bukan hanya sekedar informasi bersifat pemberitaan namun sekaligus mempromosikan daerah ini ke luar sebagai destinasi wisata yang menarik,” ujarnya. “Pasti dibutuhkan kapasitas SDM yang baik dalam pengelolaan informasi semacam itu. Dan tentu saja perlu kolaborasi antar Agen Kehumasan dari semua OPD se-Sulbar. Dispar Sulbar membutuhkan kolaborasi itu,” tegasnya. Kegiatan sendiri berlangsung interaktif, didahului pemaparan materi dari Tim Tenaga Ahli Pj. Gubernur Sulbar kemudian dilanjutkan pada sesi diskusi dan tanya jawab. Penulis : Dispar Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju --Setelah menerima Duplikat bendera Merah Putih dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pekan lalu, Plt Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Sulbar menyerahkan kepada Pj Gubernur untuk diserahkan kepada Paskibraka Provinsi di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu 7 Agustus 2024. Turut hadir dalam kegiatan penyerahan duplikat bendera merah putih ini, Purna Paskibraka 2023, bersama dengan koordinator pelatih Paskibraka Provinsi dari TNI-Polri. Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan, penyerahan duplikat bendera ini menjadi simbol mempersatukan. Kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ini, dari berbagai bendera, organisasi, daerah kabupaten maupun provinsi, tetapi tidak bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Dan Hanya bendera merah putih yang bisa menyatukan rakyat Indonesia. "Yang bisa menyatukan hanya bendera merah ptuih, Makanya keberadaan bendera merah putih harus terjaga dengan baik karena ini menjadi simbol mempersatukan," kata Bahtiar. Kaban Kesbangpol Herdin menambahkan, seremoni penyerahan ini dilakukan sebagai wujud kesadaran untuk mempersiapkan pengibaran bendera pada upacara HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2024. "Ini menjadi tanggung jawab bersama dan kesungguhan hati mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa/kelurahan," kata Herdin. Penyerahan secara seremoni ini juga untuk menambah spirit kebangsaan terhadap nilai nilai juang kemerdekaan agar tetap terajaga dan dilakukan secara bersama-sama. Lanjut Herdin , Ia berharap peserta paskibraka dari enam kabupaten untuk mempersiapkan diri dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti latihan. "Harapan kita bersama pelaksanaan pengibaaran bendera merah putih bisa terlaksana dengan sukses, khidmat dan tidak ada kendala. Kuncinya, para peserta mengikuti segala perintah dan instruksi yang disampaikan pelatih," ucap Herdin. Herdin juga mengingatkan agar kondisi kesehatan peserta paskibraka harus tetap terjaga. "Kita punya tim kesehatan untuk terus memberi suplemen, untuk menjaga kesehatan peserta paskibraka," ungkapnya. (Rls)

YOGYAKARTA - Pemprov Sulawesi Barat meraih penghargaan atas capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Pemuda di Kulonprogo, Yogyakarta, Senin , 5- 7 Agustus 2024 Penghargaan tersebut diperoleh dari kategori Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Kepemudaan. Dalam kategori ini Sulbar berhasil meraih posisi Tertinggi ke-3 Tingkat Nasional, dengan nilai 55,00. Sementara Posisi pertama diraih oleh DI Yogyakarta dengan nilai 80,00 dan posisi ke-2 dengan nilai 60 diraih oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Penghargaan langsung diserahkan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora RI, Raden Isnanta kepada Pj Gubernur Sulbar H. Bahtiar Baharuddin diwakili Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Sulbar Safaruddin DM melalui Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Karnoto. Karnoto sangat bersyukur karena nilai domain ini masih tetap bertahan dari Nilai pelaporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun sebelumnya (2022). Sementara secara keseluruhan nilai IPP Sulawesi Barat mengalami kenaikan sebesar 2,17 dari 53,33 pada tahun 2022 menjadi 55,50 pada tahun 2023. Peningkatan nilai IPP ini disebabkan oleh naiknya domain kesehatan dan kesejahteraan dari 65 pada tahun 2022 menjadi 72,5 pada tahun 2023. Domain Pendidikan juga mengalami peningkatan dari 63,33 menjadi 66,67. Ketiga domain lainya mengalami stagnasi yaitu domain gender dan diskriminasi 43,33, domain partisipasi dan kepemimpinan 40 serta domain lapangan dan kesempatan kerja 55. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian rata-rata nasional terdapat dua domain yang lebih unggul. Pertama, domain kesehatan dan kesejahteraan dengan nilai 73, sedangkan capaian nilai nasional hanya 70 (selisih 3 poin). Kedua, domain lapangan dan kesempatan kerja lebih tinggi dengan nilai capaian 55, dibandingkan nilai nasional yaitu 45 (selisih 10 poin). Kemudian, domain pendidikan sebesar 67 lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional yaitu 70. Domain partisipasi dan kepemimpinan juga lebih rendah yaitu 40 sedangkan nasional yaitu 43. Selisih capaian domain gender dan diskriminasi dengan rata-rata nasional 53,33 dan Sulbar 43,33 mencapai…

MAMUJU – Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menerima audiensi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Peneliti BRIN dalam rangka membahas Potensi Sumber Daya Mineral dan Penyiapan Data Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Pendukung Pengembangan Logam Tanah Jarang di Provinsi Sulbar. Selasa, 06 Agustus 2024. Turut serta hadir, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Muhtar, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Amujib, sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar dan tamu undangan. Koordinator Penyelidikan Mineral dari Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Awaluddin mengatakan, kehadirannya di Sulbar menindaklanjuti surat Pj. Gubernur Bahtiar terkait potensi mineral logam di Sulbar. "Kita ingin melihat potensi mineral logam Sulbar, termasuk mengecek bahaya mineral radioaktif, makanya kita merespon dan melakukan audiensi dengan Pj. Gubernur," kata Awaluddin. Saat audiensi, Awaluddin melihat ada beberapa potensi unggulan Sulbar khususnya pada potensi mineral logam. "Untuk potensi mineral radioaktif, salah satu pemanfaatannya untuk pertanian," ungkapnya. Sementara itu, data dan informasi yang diberikan ini bisa menjadi penambah untuk kemajuan Sulbar. "Bisa menambah pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan," ujarnya. Ia berharap survey yang dilakukan ini dalam mendata tujuannya direkomendasikan menjadi lokasi baru perusahan mineral. "Dimana ini ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau ini diwujudkan perusahaan tentunya kami sangat senang karena menjadi tujuan bisa tercapai," tandasnya. (rls)

Jakarta--Plt. Kepala Biro (Karo) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Subuki bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulbar menyambangi Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin 05 Agustus 2024. Kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi terkait percepatan rencana pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam kunjungan itu, hadir Ketua Bapemperda DPRD Sulbar Syahrir Hamdani, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulbar Kalma Katta dan Anggota Bapemperda DPRD Sulbar Sukardy M. Noor. Turut hadir Kepala Inspektorat Sulbar Muh. Natsir, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulbar Agus Rauf dan Pejabat Fungsional Biro Hukum Setda Sulbar Syafruddin. Ketua Bapemperda DPRD Sulbar, Syahrir Hamdani menyampaikan bahwa rencana pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sementara berproses. ‘’Biro Organisasi bersama Biro Hukum sudah menyampaikan beberapa evidence, bahan administrasi yang kita butuhkan dan sudah diserahkan kepada Tim Sekretariat DPRD Provinsi,’’ ujarnya. Ia menambahkan, untuk proses Propemperda akan dilakukan penambahan dengan memasukan Ranperda Dinas Peternakan. Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulbar Kalma Katta dan Anggota Bapemperda DPRD Sulbar Sukardy M. Noor dalam kunjungan itu menyampaikan dukungannya sehingga Perda Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bisa tuntas sebelum masa anggota DPRD Sulbar periode 2019-2024 berakhir. Sementara itu, Tim Biro Hukum Kemendagri, Ina menyampaikan bahwa Propemperda tidak dapat dirubah tetapi bisa menambah Propemperda di luar Propemperda yang sudah ada. ‘’Berhubung Propemperda tidak boleh kita ubah, sehingga Dinas Peternakan ini harus dibuatkan Propemperda tambahan,’’ kata Ina. Plt. Karo Organisasi Setda Sulbar, Subuki menyampaikan bahwa dukungan administrasi yang dibutuhkan telah diserahkan ke DPRD Sulbar. ‘’Dokumen administrasi sudah kita serahkan, misalnya rekomendasi dari Kemendagri, ranperda dan penjelasan pokok-pokok pikiran pembentukan Dinas Peternakan, semua kita sampaikan melalui Komisi II DPRD Provinsi dan Sekwan,’’ ungkapnya. Penulis : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Ekspose dan Pembahasan mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin 05 Agustus 2024. Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor Sementara DPRD Sulbar, rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuria dan Abdul Rahim, dan dihadiri para Anggota DPRD Sulbar, serta jajaran pimpinan OPD terkait. Rapat ini bertujuan untuk membahas rancangan KUA dan PPAS yang merupakan landasan utama dalam penyusunan APBD tahun 2025. Pembahasan KUA dan PPAS ini sebagai dasar dalam penetapan anggaran yang akan menjadi acuan pembangunan daerah selama satu tahun ke depan. Rancangan KUA dan PPAS untuk tahun anggaran 2025 ini disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, pencapaian target-target pembangunan, serta kondisi keuangan daerah. Selama rapat berlangsung, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim mempertanyakan program-program prioritas yang telah ditetapkan. Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD 2025 yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi setuju bahwa apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim menjadi poin penting. "Apa yang menjadi harapan Pak Wakil Ketua untuk menjadi catatan," kata Suraidah. Rapat Ekspose dan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS ini merupakan bagian dari proses penyusunan APBD yang transparan dan akuntabel. DPRD Sulbar berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang merata. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju --Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar menjadikan produk UMKM lokal sebagai cindera mata yang diberikan kepada setiap tamu daerah. Seperti diperlihatkan saat menerima tim Studi Banding IKP Gorontalo kemarin, Kadiskominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya pemda dalam mempromosikan produk UMKM lokal sehingga dapat dikenal di daerah lain. "Dipilihnya produk produk UMKM Sulbar sebagai cendera mata atau oleh oleh kepada tamu, seperti peserta Studi Banding Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, ini sebagai upaya kita memperkenalkan produk UMKM kepada tamu tamu dinas dari luar Provinsi Sulbar, terutama produk yang khas dan spesifik misalnya Penja Krispi dan Kripik Daun Kelor serta produk UMKM lainya yang unik dan khas dari Sulawesi Barat," ucap Mustari. Diketahui kunjungan Tim Studi Banding IKP Gorontalo dipimpin langsung Ketua KIP Idris Kunte dan Komisioner Dedy Idji diterima oleh Kadiis Kominfo Mustari Mula dan Ketua KIP Sulbar. Ketua KIP Gorontalo Idris Kunte mengungkapkan kunjungan ke Sulbar untuk mengetahui struktur kelembagaan dan tata kelola Komisi Informasi Provinsi. Sulbar dipandang baik karena punya regulasi tentang kelembagaan dan tata kelola KIP. “Tata kelola KIP di Gorontalo selama ini baru diatur dengan SK Gubernur, belum ada regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur baik itu tentang komisinya maupun kesekretariatan. Anggarannya pun masih hibah, sementara di Sulbar dikelola oleh Dinas Kominfo. Nah ini yang ingin kami pelajari,” ucap Idris Kunte. (Rls)

Mamuju—Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Agen Kehumasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Selasa 06 Agustus 2024. Rakor dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap pengelola rilis kegiatan OPD (Agen Kehumasan) dalam penyebarluasan informasi kegiatan Pemprov Sulbar. Kegiatan ini belangsung di Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Rakor dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Mustari Mula didampingi Kabid IKP Dian Afrianty. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidangnya yakni Anno Suparno dan Ratu Saliha (Tenaga Ahli Khusus Gubernur Sulbar). Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar, Mustari Mula menekankan pentingnya peran Agen Kehumasan dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi tentang program dan kebijakan Pemprov Sulbar kepada masyarakat. “Saya berharap Agen Kehumasan lebih massif lagi dalam menciptakan branding Sulbar melalui pebuatan rilis kegiatan OPD setiap harinya,” kata Mustari Mula. Mustari Mula berharap, para peserta menyimak dengan baik materi yang disampaikan para narasumber, sehingga diharapkan ilmu yang didapat dalam rakor tersebut dapat diimplementasikan di OPD masing-masing. Sementara itu, Tenaga Ahli Khusus Gubernur Sulbar Anno Suparno dalam paparannya menyampaikan beberapa hal, diantaranya bagaimana membangun konektivitas Sulbar melalui media digital. Ia menekankan, membangun Sulbar tak lepas dari peran pola komunikasi digital, seiring berkembangnya teknologi digital saat ini. Menurutnya, daerah dan warga Sulbar sangat layak dan pantas untuk maju. Maka dari itu, konektivitas Sulbar melalui media digital harus dibuka seluas luasnya. Dikelolah secara profesional, berbasis data sehingga tercapai branding yang tepat tentang Sulbar. “Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu pengelolaan media digital berbasisi data,” pungkasnya. Dalam kesempatan itu, Anno mendorong pembentukan Media Center Sulbar. Ia pun menjelaskan beberapa fungsi dari Media Center, diantaranya pertama sebagai pusat pengelolaan komunikasi dan informasi berbasis digital, yang berbasis media mainstream dan media sosial. Kedua, pusat pengendali informasi dan komunikasi Pemprov Sulbar.…

Mamuju--Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Pelatihan Konseling Menyusui, Kegiatan ini akan berlangsung selama satu pekan penuh, di mulai dari tanggal 05 hingga 11 Agustus 2024. Bertempat di Grand Maleo Hotel, Mamuju, pelatihan ini diikuti oleh perwakilan dari puskesmas se-Sulbar. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy. Dalam sambutannya, Ia menekankan pentingnya konseling menyusui untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Sulbar. "Pelatihan ini bertujuan untuk membekali tenaga kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam memberikan konseling menyusui, sehingga dapat mendukung ibu-ibu menyusui dengan baik dan benar," ujar Asran Masdy. Asran Masdy menuturkan, pelatihan itu diharapkan dapat meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas dalam memberikan pelayanan konseling menyusui, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada peningkatan angka ASI eksklusif di Sulbar. "Kami berharap setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat di puskesmas masing-masing dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat," ucapnya. Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan materi dari berbagai narasumber yang berkompeten di bidangnya, seperti dokter spesialis anak, ahli gizi, dan konselor laktasi. Materi yang diberikan meliputi teknik menyusui yang benar, penanganan masalah menyusui, serta pentingnya ASI eksklusif bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Dinkes Sulbar terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui berbagai program dan pelatihan. Pelatihan Konseling Menyusui ini merupakan salah satu upaya nyata dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak di wilayah Sulbar. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar