MAMASA - Sebanyak 168 Kepala Desa dan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) resmi dilantik oleh Pj Bupati Mamasa Dr. Muhammad Zain, di lapangan Basket Mamasa, Senin (15/7/2024). Pelantikan tersebut disaksikan oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin. Hadir dalam pelantikan serempak ini juga Kejari Mamasa, Kapolres Mamasa serta OPD Pemprov Sulbar. Dalam sambutannya Pj Bahtiar menekankan kepada para kepala desa dan BPD agar memperhatikan kondisi alam Mamasa dengan cara menciptakan program penghijauan jenis hortikultura serta memanfaatkan potensi dan kelebihan yang ada di Mamasa. Di hadapan seratusan lebih kepala desa Pj Bahtiar berpidato lebih dari satu jam. Mengawali sambutannya itu Bahtiar mengawali pertanyaan kepada para kades tentang kesejahtraan. Sebab lanjut Bahtiar, jika kepala desa dan BPD tidak sejahtera maka tentu akan berpengaruh kepada rakyatnya. "Kalau pak desa belum bahagia apalagi rakyatnya. Jika pak desa dan bu desa belum sejahtera maka jangan harap rakyat akan sejahtera. Itu berarti kita tidak mampu sejahtrakan rakyat nya" tandas Dirjen Kementerian Dalam Negeri tersebut. Untuk itulah Bahtiar mengajak para kades agar lebih memahami karakter wilayahnya di Kabupaten Mamasa ini. Meskipun kata dia Mamasa terbilang daerah rawan bencana longsor bukan berarti rakyat Mamasa menerima kenyataan begitu saja. Sambil mencontohkan Jepang yang tiada hari tanpa gempa tetapi negara tersebut mampu menguasai dunia. Menurutnya, Mamasa memiliki keindahan alam dan lahan yang sangat bagus untuk berkembang. Selain keindahan alam juga tanah nya dapat menjadi tempat tumbuhnya pohon yang akan menjadi lebih produktif. "Tanamlah pohon yang produktif. Selain dapat mempererat dan memperkokoh struktur tanah juga pohon tersebut dapat menjadi lahan penghasilan secara ekonomi" ujarnya. Seperti menanam pohon sukun, pohon mangga, durian, nanas California nangka madu serta jenis tanaman lainnya. "Tanamlah pohon di setiap halaman rumah anda. Para Kades agar membuat program menanam pohon hortikultura" pesannya. Sementara itu Pj Bupati Mamasa Muh.Zain berpesan bahwa di dalam jabatan kita ada martabat. Maka dibutuhkan kerja…

Mamuju–Dalam rangka percepatan pencapaian target realisasi investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melakukan langkah proaktif dengan melakukan pengawasan terpadu di enam kabupaten yang ada di Sulbar pada Periode Pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Kegiatan ini di mulai 1 Juli 2024 dan akan berlangsung hingga 20 Juli 2024. Dalam kegiatan ini, Tim dari DPMPTSP Sulbar yang dipimpin oleh Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Astiah berkolaborasi dengan DPMPTSP kabupaten melakukan kunjungan intensif. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau dan melakukan pengawasan terpadu terhadap pelaku usaha dalam pelaporan LKPM triwulan II untuk Non UMK dan Semester I untuk UMK tahun 2024. Selain itu, juga melakukan pembinaan langsung di lokasi proyek yang dikunjungi, untuk memastikan implementasi kebijakan dan prosedur terkait investasi berjalan sesuai rencana. “Dengan adanya kerja sama yang erat antara DPMPTSP Sulbar dan tim dari DPMPTSP kabupaten serta OPD terkait, kami yakin dapat meningkatkan kualitas dan jumlah investasi di Sulbar,” kata Astiah, Jumat 12 Juli 2024. Melalui pengawasan terpadu dan pembinaan langsung, pihaknya berharap dapat memberikan dorongan positif bagi para pelaku usaha untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Perkembangan inflasi Sulbar bulan ini masih relatif tidak terlalu tinggi dan bisa dikendalikan. Hal tersebut, disampaikan Sekprov Muhammad Idris usai mengikuti rapat koordinasi bersama Mendagri, Senin 15 Juli 2024. "Alhamdulillah inflasi Sulbar meskipun tidak masuk 10 besar, dia berada di urutan ke-12 tingkat pengendalian inflasi di Indonesi," kata Idris. Capaian ini, lanjut Idris berkat kerja keras tim pengendalian inflasi baik itu di Pemprov maupun Pemkab. Disebutkan, walaupun cenderung naik, tapi dipastikan kalau inflasi Sulbar masih terkendali dengan baik. Sesuai data BPS, untuk bulan Juni 2024, data yoy masih cangat terkendali di angka 2,32. Dari 38 Provinsi, Sulbar di posisi 13 terbaik. "Ini atas berkat kerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah dan pihak lain seperti BI, TPID, Dinas Ketapang, Biro Ekbang dan yang paling nyata adalah kerja- kerja lapangan Kabupaten Mamuju dan Kabupatsn Majene, serta dukungan dari Statistik Provinsi dan Kabupaten," kata Idris Masih kata Idris , Pemprov tentu merasa bersyukur mencapai prestasi itu, walaupun Sulbar pernah menduduki posisi 5 besar kurang lebih beberapa bulan. "Apa yang dihasilkan , itu berkat kerjasama teman-teman terutama pengendalian inflasi di kabupaten,"tutupnya. (Rls)

Pasangkayu--Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor UPTD KPH Pasangkayu, Minggu, 14 Juli 2024. Kunker dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Kunker tersebut dipimpin Wakil Ketua Panja DPRD Sulbar Andi Muslim Fattah. Hadir Anggota Panja yaitu Muhammad Hatta Kainang, H. Marigun Rasyid, H. Taufiq Agus, Rayu, Andi Muhammad Qusyairy dan Muhammad Rizal Saal. Hadir mendampingi beberapa Staf Sekretariat DPRD Sulbar. Kunker bertujuan untuk meninjau langsung kondisi maupun kebutuhan daerah, dan juga mengumpulkan masukan yang relevan mengenai penyusunan RPJPD tersebut. Kunker yang berlangsung di Kantor UPTD KPH Pasangkayu tersebut disambut hangat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Verawati, beserta Jajarannya di Ruang Rapat KPH Pasangkayu. Dalam pertemuan itu, mereka melakukan diskusi mendalam untuk memahami potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan jangka panjang dan juga mengenai kondisi kehutanan yang ada di wilayah kerja UPTD tersebut. Wakil Ketua Panja DPRD Sulbar, Andi Muslim Fattah, menyatakan ranperda tersebut akan menjadi petunjuk bagi calon-calon Kepala Daerah menyusun Visi Misi dalam RPJPD nantinya. RPJPD juga berkaitan dengan rencana Tata Ruang Wilayah, kemudian merujuk pada RPJPN dan RT/RW Provinsi. “Dan juga ingin mengetahui seperti apa yang diinginkan oleh Dinas Kehutanan khususnya yang ada di wilayah Pasangkayu, baik dari sisi rencana pengembangan, pengelolahan kehutanan dan juga pengembangan lainnya yang berkaitan dengar program kegiatan 20 tahun kedepan. Minimal kita akan mengcover di dalam RPJPD nanti dengan apa yang semestinya, serta memahami seperti apa kedepannya program yang dikembangkan untuk penanganan kehutanan,” kata Andi Muslim Fattah. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Hj. St. Suraidah Suhardi, menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Peringatan Hari Jadi Mamuju ke-484 tahun. Acara ini berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Mamuju pada Minggu, 14 Juli 2024. Rapat Paripurna ini juga dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Forkompinda Sulbar, Bupati Mamuju St. Sutinah Suhardi, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, serta undangan lainnya. Ditemui usai Rapat Paripurna, Ketua DPRD Sulbar, Hj. St. Suraidah Suhardi mengucapkan selamat atas ulang tahun Mamuju yang ke-484 tahun. “Semoga kedepan Mamuju semakin maju dan semakin keren di bawah kepemimpinan Ibu Bupati St. Sutinah Suhardi,” harap Suraidah. Pada momentum Hari Jadi Mamuju ini, Suraidah juga berharap, estafet pembangunan selalu berjalan di Kabupaten Mamuju, meskipun tahun ini merupakan tahun politik. "Saya berharap momentum ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk terus berkolaborasi dalam membangun Mamuju yang lebih maju dan sejahtera, dan tentunya Mamuju sebagai daerah yang terbuka siap berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada," katanya. Melalui kesempatan itu, tak lupa Ia juga mengajak awak media untuk berperan serta membangun melalui pemberitaan yang baik terhadap Kabupaten Mamuju. “Saya pun berharap agar teman-teman media berperan dengan memberitakan yang indah-indah untuk Mamuju, agar lebih banyak lagi orang yang datang berkunjung ke Mamuju,” tutupnya. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Polman--Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Lahan Bangunan UPTD Dinas Perkebunan Polman di Jl Poros Basseang, Kabupaten Polman, Minggu 14 Juli 2024. Selain di lokasi tersebut, Panja DPRD Sulbar juga kunker ke Pelabuhan Perikanan di Polman, tepatnya di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali. Kunker dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Tujuannya mendapatkan informasi penting untuk penyusunan ranperda tersebut. Panja DPRD Sulbar yang hadir dalam kunker tersebut, yakni H. Syahrir Hamdani, H Muhammad Jayadi, H Hasan Bado, H. Arief Daeng Mattemmu, H. Risbah Berlian Bachri, H. Husain Haenur, dan H. Hasanuddin. Di Kantor UPTD Perkebunan Polman, rombongan Panja DPRD Sulbar diterima langsung Kepala UPTD Dinas Perkebunan Polman, Rusdi dan Kepala Seksi Perbenihan Tanaman Perkebunan, Sabriani. Dalam pertemuan itu, Panja DPRD Sulbar, Syahril Hamdani mengatakan, kunjungan tersebut ingin mencocokkan data dari aset provinsi dengan kondisi lapangan. “Ternyata memang benar informasinya bahwa aset ini milik provinsi tetapi lokasinya itu masih milik pemda kabupaten. Inilah yang kita pikirkan karena pertimbangan jangka panjang,” kata Syahril Hamdani. “Kehadiran kita melakukan kunjungan pengawasan dari provinsi mencari tau posisi sebenarnya barang aset, dimana letak masalahnya, apakah pemda kabupaten yang belum menyerahkan ke provinsi seperti dalam undang-undang ataukah provinsi tidak pernah minta. Nantinya ini semua yang harus kita bawa ke ruang rapat untuk memperjelas posisi barang tersebut, kita akan mengambil tindakan meminta kepada pemerintah daerah sesuai dengan perintah undang-undang untuk segera diserahkan keprovinsi, itulah kuncinya,” lanjut Syahrir Hamdani. Syahrir Hamdani berharap status aset tersebut secepatnya bisa jelas agar provinsi segera mendorong penganggaran untuk merehabilitasi aset yang dimaksud. Usai di UPTD Dinas Perkebunan Polman, rombongan Panja DPRD Sulbar lanjut mengunjungi Pelabuhan Perikanan Polman. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kabid P2HP, I Melda Allolayuk. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Polman--Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2024, Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Minggu 14 Juli 2024. Kunker dipimpin langsung Ketua Panja DPRD Sulbar H. Sudirman. Hadir Anggota Panja, Daniel Pundu, Bonggalangi, Yulianti, Darman Ardi dan Ebsan. Kunker bertujuan untuk meninjau langsung kondisi dan kebutuhan daerah, serta mengumpulkan masukan yang relevan untuk penyusunan Ranperda BMD tersebut. Kunker di awali dengan peninjauan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Polewali. SMK ini dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan yang berfokus pada pengembangan Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen serta Bidang Keahlian lainnya. Rombongan Panja DPRD Sulbar diterima langsung Kepala SMK Negeri 1 Polewali Mustari dan para guru di sekolah tersebut. Dalam pertemuan itu, Panja DPRD Sulbar berdialog dengan pihak sekolah, guna untuk memahami tantangan yang dihadapi serta potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pengelolaan BMD. Ketua Panja DPRD Sulbar, H. Sudirman mengatakan, yang termaksud Aset yang ada di Polman adalah Aset Daerah. “Kami harapkan SMK Negeri 1 Polewali tetap mengelolanya agar dapat membuka lapangan kerja untuk siswa yang sudah tamat dan memperdayakan Aset yang ada, khususnya dengan beberapa usaha dan industri yang bermitra seperti Alfamart, Studio Foto, Bank Mini yang bekerjasama dengan beberapa Perbankan, Bank BSI, BRI, BTN, BNI dan Perusahaan,” kata Sudirman. Setelah meninjau SMK Negeri 1 Polewali, kunjungan dilanjutkan ke Lahan Perkebunan di Kelurahan Darma. Pada kesempatan ini, turut hadir Ketua DPRD Sulbar ST. Suraidah Suhardi dan Kepala UPTD Perkebunan bersama staf. Dalam kunjungan dilokasi itu, Sudirman mengatakan, yang perlu dipertegas bahwa Aset Perkebunan berlokasi di Kelurahan Darma di Jalan Poros Mamasa harus menjadi "Induk Lokal Sulbar". Aset lainnya yang tinjau adalah yang berlokasi di depan Kantor Polres Polman. Untuk aset tersebut, Sudirman berharap agar ditelurusi posisi Sertifikat Aset Tanah dan…

Polman--Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Minggu 14 Juli 2024. Kunker tersebut dikoordinir langsung Ketua Panja DPRD Sulbar Sukri. Hadir Anggota Panja, Firman Argo, H. Mulyadi Bintaha, Sabar Budiman, H. Kalma Katta, Ikhsan Syarif, M. Dalif Arsyad, H. Arsyad Saggaf, Andi Salehuddin, Megawati dan Fitriani. Dalam kegiatan itu, Panja DPRD Sulbar didampingi Kabag Persidangan, Musra Awaluddin, Pejabat Fungsional Sahrin Salatung dan Staf Sekretariat DPRD Sulbar lainnya. Kunker bertujuan untuk meninjau langsung kondisi dan kebutuhan daerah, serta mengumpulkan masukan yang relevan untuk penyusunan RPJPD tersebut. Kunjungan diawali dengan peninjauan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rea Timur. SMK ini dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri lokal. Rombongan Panja DPRD Sulbar diterima langsung oleh Kepala SMK Rea Timur Taufik dan para guru di sekolah tersebut. Dalam pertemuan itu, Panja DPRD Sulbar berdialog dengan pihak sekolah, yakni Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas SMK Rea Timur, guna untuk memahami tantangan yang dihadapi serta potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung RPJPD. Menurut Ketua Panja DPRD Sulbar Sukri, manajemen SMK Rea Timur harus dibuat modern agar sekolah itu menjadi kebanggaan Sulbar. “Kami harapkan SMK Rea Timur menjadi sekolah yang bisa menjadi laboratorium khusus untuk mencetak sumber daya yang bisa mengelola seluruh hasil-hasil produksi pertanian secara umum di Sulbar khususnya hortikultura, tanaman pangan, perikanan, kelautan, dan peternakan agar memiliki peran penting dalam hal produksi hasil pertanian,” kata Sukri. Setelah meninjau SMK Rea Timur, rombongan Panja DPRD Sulbar melanjutkan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Silopo. Pelabuhan ini merupakan salah satu titik vital dalam jaringan transportasi dan logistik di Polman. Panja DPRD Sulbar melihat potensi besar Pelabuhan Tanjung Silopo untuk menjadi pusat kegiatan…

MAMASA -- Kabupaten Mamasa diteguhkan sebagai kawasan Anggrek di Indonesia. Hal tersebut wajar sebab Kabupaten Mamasa memiliki 400 jenis anggrek dan setiap saat melahirkan varietas baru. Di daerah yang memiliki ketinggian 2000 kaki dari permukaan laut tersebut anggrek dapat hidup di mana pun. Bahkan hutan hutan dipenuhi anggrek.Termasuk terdapat jenis anggrek yanh tidak ditemui di negara lain, yakni amggrek trichosoa. Trichotosia Andreas memiliki bulu-bulu halus berwarna putih dan hijau sepanjang batangnya. Bahkan kehadiran Anggrek di Mamasa memaksa sejumlah pemuda membentuk berbagai komunitas anggrek. Melihat fenomena tersebut Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mendorong Pemda Mamasa dan masyarakat agar menjadilkan amggrel sebagai komuditas unggulan. "Harus skala industri dan besar. Jangan sekedar melakukan penangkaran saja. Harus skala industri agar dunia menatap Mamasa" jelas Bahtiar saat melaunching Gerakan Konservasi Anggrek Mamasa, Desa Toddongbakaru Kecamatan Mamasa, Senin (15/7/2024) . Pada saat melaunching gerakan konservasi anggrek, ikut pula hadir sejumlah komunitas pemuda yang selama ini hoby merawat anggrek di Mamasa. Mereka memperlihatkan kepada Pj Bantiar ratusan jenis tanaman anggrek yang dipelihara di penangkaran anggrek tersebut. Diantaranya jenis anggrek Phalaenopsis, anggrek Vanda, Jenis Araceae, dan Jenis tanaman Hoya. Para petani anggrek ini selama ini meraup keuntungan seratusan juta setiap tahun. Kepada komunitas tersebut Pj Bahtiar menyampaikan bahwa jangan sekedar hoby saja tetapi bagaimana caranya agar terbentuk sistem dalam skala bisnis atau industri. Maka dari itu pihaknya harus melibatkan pihak perbankan seperti KUR. "Saya sudah kontak OJK. Minta bantuan perbankan. Tidak akan bisa berkembang kalau selalu berharap bantuan dan uluran tangan. Harus skala usaha dan bisnis" tandas Pj Bahtiar. Sementara itu Andreas dari pihak komunitas Anggrek Mamasa menyambut gembira sebab Pj Bahtiar membukakan jalan bagi mereka untuk menjadikan anggrek sebagai komoditas bisnis di Mamasa melalui Gerakan Konservasi Anggrek Mamasa. Menurutnya, pikiran mereka akhirnya terbuka setelah diarahkan oleh Pj Bahtiar Baharuddin. "Mewakili teman teman saya mengucapkan terima kasih kepada…

MAMASA -- Di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat rupanya menyimpan tanaman anggrek yang tak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Bukan hanya itu, anggrek di kabupaten yang wilayannya di ketinggian 2000 kaki di atas permukaan laut tersebut memiliki ratusan jenis anggrek. Atas dasar inilah kemudian Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin akan mendorong pengembangan budidaya tanaman hias anggrek menjadi industri aggrek skala ekspor. "Didorong menjadi komoditi utama Kabupaten Mamasa. Mamasa didorong sebagai produsen kelas dunia. Karena potensinya sangat besar. Cocok ikilmnya sebagai daerah pegunungan" ujar Bahtiar, di Rujab Bupati Mamasa usai bertemu Andrea pengembang budidaya Anggrek Mamasa, Minggu malam (14/7/2024). Mantan Pj Gubernur Sulsel dan Kepri tersebut telah kali kedua mengunjungi Kabupaten Mamasa Minggu - Senin, 14 - 15 Juli 2024. Salah satu agenda nya selama di Mamasa, Pj Bahtiar akan Launching Rumah Anggrek Lokal dan Endemik Mamasa. "Saya dorong KUR dapat membiayai pengembangan budidadaya anggrek kabupaten Mamasa" ujarnya. Seperti diketahui di Mamasa terdapat endemik anggrek dari keluarga Trichotosia. Penemuan tersebut didapatkan oleh Andre pengelola wisata Sawo Tondok Bakaru di hutan Mamasa. Anggrek yang kemudian dinamakan “Trichotosia Andreas” Itu memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh anggrek lain yaitu bulu-bulu halus berwarna putih dan hijau sepanjang batangnya. "Anggrek ini sangat langka, mungkin juga satu-satunya trichotosia yang memiliki bulu-bulu di dunia, untuk varietasnya ini telah kami daftarkan ke BKSDA" ungkap Andre. Pengembangan Angrek Mamasa dimulai tahun 2017. Sejumlah pemuda di Desa Tondok Bakaru memulai budidaya tanaman anggrek andemik Mamasa, hal itu dilakukan guna mendorong perekonomian masyarakat di desa, pembudiyaan tanaman anggrek ini terus berkembang dari tahun ke tahun hingga semakin banyak warga dan pemuda di desa ini yang melakoni pekerjaan sebagai pembudidaya tanaman anggrek. Mengetahui hal tersebut, pada setiap kesempatan Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin akan mendorong potensi besar Mamasa tersebut sebagai menjadi daerah Tamam Anggrek Dunia. Bukan apanya kata Bahtiar bahwa di Mamasa…