POLMAN -- Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat , Salim S Mengga hadir dalam buka puasa bersama dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di Rumah Jabatan Bupati, Senin , 17 Maret 2025 Dalam kesempatan itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membagikan 1.000 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Gubernur bersama Wakil Gubernur membagikan paket sembako secara simbolis. Program ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Sulawesi Barat untuk meringankan beban ekonomi warga selama bulan ramadan. Setiap paket sembako berisi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan lainnya yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran ibadah puasa. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dalam sambutannya menyampaikan, sejumlah persoalan mengenai tunggakan BPJS kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2025 akan diambil alih provinsi. Tak hanya itu, untuk meningkatkan produksi kakao, pemerintah provinsi juga akan mengalokasikan anggaran sebanyak 15 miliar untuk kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, untuk mengatasi persoalan sampah di Polewali mandar, pemerintah provinsi juga akan menyumbangkan 4 unit mobil Amrol. "Empat unit mobil amrol ini sebagai oleh-oleh untuk Polewali Mandar," ujar Suhardi Duka. Selain itu, Gubernur SDK membeberkan sejumlah bantuan lainnya yang akan difokuskan di Polewali Mandar. Setelah buka puasa bersama, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat bersama Bupati Polman melaksanakan shalat tarawih berjamaah di mesjid syuhada Polewali. (Rls)

MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka (SDK) memberikan teguran secara lisan pada sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, terkait penggunaan anggaran. Teguran itu disampaikan SDK dalam rapat pimpinan pembahasan dan penyampaian kesimpulan akhir tentang evaluasi kinerja pembangunan serta penjelasan alokasi anggaran penyesuaian terhadap Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025, di Ballroom Andi Depu Senin, 17 Maret 2025. Kepala OPD yang mendapat teguran, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Pertanian, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). "Karena memang, seperti PMD mengalokasikan anggaran yang bukan kewenangannya. Itu jelas melanggar. Kemudian pertanian yang oleh Pak Pj Bahtiar merasa tidak loyal. Itu saya tegur," kata SDK. Sementara Disdikbud yang tidak dihadiri langsung kepala dinasnya dan menugaskan Sekretaris Dinas (Sekdis), mendapat teguran untuk tidak bermain-main dengan kebijakan. "Dengan demikian, ke depan, tidak ada lagi yang seperti itu. Kita harus on the track dengan aturan yang ada," ungkapnya. SDK pun meminta kepada seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar untuk loyal terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. "OPD dimana tugasnya kita harus berikan. Kemudian loyalitas pada tugas, bukan pada SDK, tapi pada pencapaian tujuan yang telah kita tentukan bersama. Itu yang kita harapkan," tutur SDK. (Rls)

MAMUJU - Pempov Sulawesi Barat menggelar rapat pimpinan pembahasan dan penyampaian kesimpulan akhir tentang evaluasi kinerja pembangunan serta penjelasan alokasi anggaran penyesuaian terhadap Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025. Rapat yang dipimpin Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) didampingi Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga dan Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Sulbar, Herdin Ismail, dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat eselon tiga. Pada kesempatan itu, SDK menyampaikan alokasi belanja prioritas yang tertuang dalam lima misi (panca daya) pembangunan Sulbar dibawah kepemimpinan SDK dan Salim S Mengga, sebesar Rp 299.786.976.119 dari hasil penghematan atau efisiensi. SDK mengungkapkan, pengelolaan anggaran harus dilakukan dan dimanfaatkan dengan baik seluruh OPD demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. "Kita dalam mengelola anggaran harus berpikir sejauh mana bisa dimanfaatkan dengan baik," kata SDK. Ia juga mengungkapkan, anggaran harus dijalankan sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi untuk menghindari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Inpres kita harus jalankan, karena kalau tidak, nantinya BPK akan mengaudit anggaran 2025 akan berpedoman pada Inpres. Jadi, kalau tidak sesuai, pasti akan menjadi temuan," ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Salim S Mengga menjelaskan, Inpres nomor 1 tahun 2025 yang bertujuan untuk melakukan efisiensi, tidak dimaksud untuk mengurangi anggaran, sehingga kemudian kita tidak bisa bekerja untuk melanjutkan pembangunan. "Karena itu saya berharap, tim yang sudah melakukan evaluasi kinerja yang ada, nantinya bisa untuk menyampaikan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbaiki, agar program kita ke depan bisa berjalan dengan baik," ujar Salim S Mengga. Ia pun berharap, progam-program ke depan betul-betul mampu menjawab tantangan pembangunan untuk mencapai visi maju dan sejahterah. "Saya sangat berharap, agar program kita ke depan, itu betul-betul mampu menjawab tantangan pembangunan, agar kita dapat mencapai visi maju dan sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan anggaran secara tepat guna," tuturnya. (Rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama Pemkab Mamuju menggelar peringatan malam Nuzulul Quran 1446 H /2025 M, di Masjid Raya Suada Mamuju. Minggu, 16 Maret 2025. Hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar , Suraidah Suhardi serta jajaran OPD Pemprov Sulbar, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi bersama Wakil Bupati Mamuju serta jajaran Pemkab Mamuju, dan unsur forkopimda Sulbar. Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi berterima kasih atas dukungan seluruh pihak sehingga pelaksanaan Nuzulul Quran dapat dilakukan di Masjid Raya Suada Mamuju. Terkhusus dukungan Gubernur Sulbar Suhardi Duka. "Kitab suci Alquran menjadi pedoman seluruh umat manusia. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini Mendapat limpahan Rahmat dari Allah SWT," ucap Sutinah. Gubernur Sulbar , Suhardi Duka memulai sambutannya dengan menceritakan kisah ketika Ummul Mukminin Aisyah ra, ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, ia menjawab: Akhlak beliau adalah Alquran. Berangkat dari kisah itulah, Gubernur Suhardi Duka mengharapkan Nuzulul Quran yang dilaksanakan ini agar senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, pedoman dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Sebagaimana tema Nuzulul Quran ini, yakni Aktualisasi nilai nilai Al Qur'an dalam mewujudkan Mamuju yang maju untuk Sulbar yang semakin sejahtera. "Alquran adalah sumber ilmu. Sumber etika, sumber segala nilai," ucap Suhardi Duka Momentum Nuzulul Quran ini juga untuk meyatukan kekuatan antara umara, ulama dan umat, demi mewujudkan target perubahan yang ingin dicapai. "Kalau ini bersatu tidak ada kendala untuk melakukan perubahan, untuk target-target yang ingin kita capai. Pada akhirnya daerah kita bisa menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Dan itu tergantung pada kita dalam mengimplementasikan nilai nilai Alquran, "ucap mantan Bupati Mamuju dua periode itu "Juga dengan tuntutan Alquran insyallah kita terhindar dari perbuatan tercela, olehnya itulah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya. Tidak lupa Gubernur Suhardi Duka juga mengajak seluruh masyarakat agar tetap saling mendoaka agar tidak tergelincir pada hal hal yang buruk dan tidak melakukan larangan larangan dalam Al…

Mamasa -- Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), bersama Wakil Gubernur, Salim S Mengga (JSM), melakukan safari ramadan di Masjid Agung Nurul Ikhsan Mambi, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, pada malam ke-15 Ramadhan, Jumat, 14 Maret 2025. Dalam kunjungannya, melaksanakan salat Isya dan tarawih bersama jamaah setempat, sekaligus menyampaikan refleksi kepemimpinannya serta tantangan pembangunan yang dihadapi Sulbar, khususnya Mamasa. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang juga merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024, menegaskan bahwa menjadi pemimpin bukanlah tugas mudah. Menurutnya, proses demokrasi yang panjang dan mahal, serta tanggung jawab besar dalam merealisasikan janji-janji kampanye, menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pemimpin. “Setelah terpilih, tugas pemimpin semakin berat karena harus merealisasikan apa yang telah dijanjikan. Apalagi, kondisi daerah kita belum ideal. Pertumbuhan ekonomi melambat, angka kemiskinan masih tinggi, banyak desa yang belum memiliki akses jalan layak, BPJS masih terseok-seok, bahkan di Mamasa, gaji ASN dan kepala desa masih banyak yang belum dibayar,” ujarnya. Gubernur SDK menekankan, bahwa semua persoalan tersebut adalah tanggung jawab bersama yang harus segera diselesaikan. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan dan bersatu dalam membangun daerah. “Kunci sukses dalam pemerintahan adalah sinergi antara pemimpin (umara), ulama, dan umat. Sekuat apa pun seorang pemimpin, jika tidak didampingi oleh ulama yang memberikan nasihat, ia bisa tergelincir. Begitu juga, jika umat tidak solid, pembangunan sulit terwujud,” jelasnya. Suhardi Duka berjanji akan menjalankan pemerintahan bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi. Salah satu target utama yang dicanangkan adalah menurunkan angka kemiskinan di Sulbar sebesar 1 persen setiap tahun. Saat ini, angka kemiskinan di Sulbar masih berada di kisaran 11 persen, sementara di Mamasa mencapai 16 persen, dengan sekitar 20 ribu penduduk masuk dalam kategori miskin ekstrem. “Ini adalah beban yang harus kita selesaikan bersama. Saya sudah mengarahkan seluruh daya dan kekuatan untuk fokus pada masalah mendasar ini,”…

Mamuju - Audiensi dan Penandatanganan Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dengan Medicines Sans Frointieres (MSF) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berlangsung di Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 13 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat upaya mitigasi bencana di wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 160,08 pada tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Sulbar merupakan daerah dengan tingkat bahaya dan kerentanan bencana yang tinggi. Oleh karena itu, kapasitas pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi bencana menjadi kunci dalam menurunkan tingkat risiko tersebut. Dalam kegiatan itu, berbagai pihak hadir untuk membahas langkah-langkah strategis guna membangun sistem mitigasi yang lebih baik melalui perencanaan holistik serta penerapan manajemen bencana yang komprehensif. Pemprov Sulbar berkolaborasi dengan organisasi kemanusiaan internasional MSF atau Dokter Lintas Batas. Kedatangan MSF menjadi momen penting dalam penguatan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program Capacity Building E-Hub. Pemprov Sulbar menyampaikan apresiasi kepada MSF yang telah memilih daerah ini sebagai lokus program penguatan kapasitas penanganan bencana. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah nyata dalam menurunkan indeks risiko bencana di Sulbar. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kemenkes RI melalui Pusat Krisis Kesehatan yang telah menjalin perjanjian kerja sama dengan MSF dan menetapkan Sulbar sebagai bagian dari wilayah mitra. Tim Penilai Ormas Asing (TPOA) juga turut berperan dalam memastikan kerja sama ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. "Atas nama Pemprov Sulbar, menyampaikan sangat mengapresiasi kehadiran MSF dan dukungan dari Kemenkes dalam upaya meningkatkan kapasitas penanganan bencana di Sulbar," kata Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy. Asran Masdy menekankan, kolaborasi itu merupakan langkah strategis yang akan membantu Sulbar dalam membangun sistem mitigasi yang lebih tangguh. "Dengan adanya program Capacity Building E-Hub, kami berharap tenaga kesehatan dan masyarakat dapat lebih siap…

Mamasa – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, menggelar safari ramadan di Masjid Agung Nurul Ikhsan Mambi, Kecamatan Mambi, 1Kabupaten Mamasa, Jumat, 14 Maret 2025. Kegiatan ini dirangkaikan dengan buka puasa bersama serta penyaluran 750 paket bantuan Ramadan untuk masyarakat dari tiga kecamatan, yakni Mambi, Aralle, dan Rantebulahan Timur. Wakil Bupati Mamasa, Sudirman, mengungkapkan bahwa kondisi Mamasa saat ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam pelayanan kesehatan. Salah satu perhatian utama adalah Rumah Sakit Kondosapata yang masih belum dapat beroperasi secara optimal. “Alhamdulillah, untuk pelayanan BPJS Kesehatan, Pak Gubernur sudah berbaik hati mengambil alih 50 persen dari total 21 ribu peserta yang BPJS PBI nya tidak aktif. Ini sangat membantu masyarakat Mamasa,” ujar Sudirman di sambut tepuk tangan meriah dari masyarakat yang hadir. Selain itu, Pemprov Sulbar juga akan membantu penyediaan dokter spesialis untuk RS Kondosapata, termasuk insentif bagi tenaga medisnya. Gubernur berencana bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk menempatkan dokter di rumah sakit tersebut. Sementara itu, Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan di Mamasa, termasuk keterlambatan gaji pegawai dan kepala desa. “Saya akan ambil alih sebagian masalah-masalah itu, termasuk BPJS. Yang penting ada kemauan dari pemerintah kabupaten untuk membayar sebagian, dan saya akan selesaikan sisanya,” kata Suhardi. Untuk infrastruktur, Pemprov Sulbar telah mengalokasikan Rp18 miliar untuk perbaikan jalan Mambi-Urekan, alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pengembangan kopi. Selain itu, jalur Urekan-Ulumanda dan Matangnga-Mehalaan-Mambi juga menjadi prioritas perbaikan tapi bertahap. Suhardi Duka mengajak seluruh elemen masyarakat Mamasa untuk bersatu dan mendukung pemerintahan WS-HADIR agar pembangunan di Mamasa dapat berjalan lancar. “Jangan ada lagi sekat-sekat pasca-Pilkada. Mari kita satukan persepsi dan bersama-sama menyelesaikan persoalan di Mamasa,” pungkasnya. (Rls)

MAMUJU - Pengendalian inflasi daerah terus digalakkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulbar. Salah satu langkah yang dilakukan, yakni dengan melibatkan para Da'i yang ada di seluruh wilayah provinsi ke 33 di Indonesia ini dalam progam Da'i Peduli Inflasi. Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Sulbar, Herdin Ismail mengungkapkan, program Da'i Peduli Inflasi adalah sebuah langka yang sangat tepat, karena bisa lebih cepat ke akar rumput. "Ulama itu memiliki peran yang strategis dan tidak bisa dimainkan perannya oleh komponen lain, karena ulama itu tidak punya jenjang hirarki perbedaan kasta. Tapi seorang ulama semua bisa masuk," kata Herdin Ismail, saat menghadiri Training of Trainers (ToT) Dai Peduli Inflasi Sulbar, Jumat, 14 Maret 2025. Ia juga mengungkapkan, jika ingin menangani inflasi secar tuntas, tidak boleh meninggalkan cara-cara yang syariat, yakni tidak semata-mata berorientasi terkait profit, tapi juga adalah kemaslahatan. "Inflasi ini hanya bisa tertangani kalau kita melakukan secara kolaborasi dan sinergitas. Semuanya harus bergerak, harus bergerak goverment nya, ulamanya, kemudian komponen terkait dan juga harus bergerak masyarakat yang senantiasa mendoakan. Saya kira, gerakan ini tidak boleh berhenti," ujarnya. Herdin Ismail pun meminta, pihak BI Perwakilan Sulbar untuk memberikan perhatian khusus bagi para Da'i yang sukses dalam program Dai Peduli Inflasi itu. "Saya kira, teman-teman BI harus mulai memperhatikan para Dai dengan memberikan apresiasi bagi para Dai yang berhasil dalam gerakan ini, misalnya umroh," pungkas Herdin Ismail. Kepala Perwakilan BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho menjelaskan, program Dai Peduli Inflasi merupakan inisiatif BI Perwakilan Sulbar dalam penanganan inflasi daerah. "Kami melihat dan kami menginisiasi program Dai Peduli Inflasi. Artinya, kami memandang Dai ini tentu punya peran yang spesial, punya peran yang strategis di masyarakat, apalagi di ramadan dan idulfitri," ungkap Eka Putra Budi Nugroho. Namun, kata dia, tentunya tidak hanya sebatas ramadan dan idulfitri. Menurutnya, Dai dilibatkan dalam…

MAMUJU – Menjelang Hari Raya Idul fitri 1446 Hijriah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemantauan langsung terhadap ketersediaan stok dan harga pangan di Pasar Regional Kabupaten Mamuju, Jumat, 14 Maret 2025. Pemantauan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), didampingi Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, serta sejumlah anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Gubernur SDK menyempatkan diri berbincang dengan para pedagang untuk memastikan ketersediaan stok pangan, terutama menjelang Lebaran. "Hari ini, kami turun ke pasar untuk mengecek langsung kondisi stok pangan di Sulbar. Alhamdulillah, stok pangan seperti ayam dan bahan pokok lainnya cukup tersedia hingga Lebaran," ujar Gubernur SDK. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa harga pangan relatif stabil, tanpa adanya lonjakan signifikan. "Harga ayam, misalnya, tetap berkisar di Rp 75 ribu per ekor dengan berat sekitar 3 kilogram. Begitu juga dengan cabai, meskipun harganya masih tinggi, yaitu Rp 75 ribu per kilogram, stoknya cukup tersedia. Kondisi ini sebenarnya terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa daerah harga cabai sudah mencapai Rp 90 ribu per kilogram," jelasnya. Selain itu, ketersediaan ikan di pasar juga terjamin berkat kondisi cuaca yang mendukung aktivitas nelayan. "Stok ikan laut dan air tawar seperti nila, udang, dan bandeng juga cukup tersedia. Cuaca yang baik memungkinkan nelayan untuk melaut dengan lancar," tambah Gubernur SDK. Pemantauan ini juga menjadi momen untuk mengevaluasi dampak Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digagas pemerintah daerah. Menurut Gubernur SDK, para pedagang mengaku terbantu dengan adanya GPM, karena program ini berhasil mengontrol harga dari distributor. "GPM ini win-win solution. Pedagang tidak merasa terbebani, dan harga tetap stabil. Kami hanya mengingatkan agar GPM tidak terlalu sering dilakukan, kecuali saat harga sedang naik," ujarnya. Dengan stok pangan yang aman dan harga yang stabil, masyarakat Sulbar dapat menyambut Lebaran dengan tenang tanpa khawatir akan kelangkaan atau kenaikan harga yang signifikan. (Rls)

MAJENE -- Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) mengikuti safari Ramadan di Kabupaten Majene, Kamis , 13 Maret 2025. Kegiatan ini diawali dengan buka puasa bersama dan pembagian 1.000 paket sembako untuk masyarakat di Rumah Jabatan Bupati Majene. Setelah itu, SDK dan rombongan melanjutkan salat tarawih di Masjid Agung Ilaikal Masir. Hadir dalam kegiatan ini , Wakil Bupati Majene Andi Rita Mariani, Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Hartono, mantan Bupati Majene, Kalma Katta. Dalam kesempatan itu, Brigjen Hartono mengingatkan pentingnya menjalankan kewajiban sebagai hamba, terutama di bulan suci Ramadhan. "Mari kita bersatu dan berjuang mengangkat nama baik Sulbar. Apalagi di bulan ramadan yang penuh berkah ini, kita dukung pemerintah dalam membangun daerah," ujarnya. SDK: Pilkada Selesai, Saatnya Bersatu Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka- menyampaikan, bahwa momen politik (Pilkada) sudah berlalu dan mengajak masyarakat kembali bersatu. "Itu alamiah, pada suatu waktu kita bisa berbeda. Dalam masjid ini, kita semua hamba Allah SWT. Saya berterima kasih kepada masyarakat Majene yang telah memberikan amanah kepada kami, SDK-JSM," kata SDK. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan hanya bisa dicapai jika semua elemen bersatu. "Kita semua satu kesatuan. Daerah akan berkembang kalau kita bersatu. Ingin sejahtera dan makmur tidak lain adalah rahmat Allah SWT," tuturnya. SDK juga menyoroti kondisi ekonomi Sulbar yang masih tertinggal dibanding daerah lain. "Dalam pendekatan ekonomi makro, rata-rata kita peringkat dua atau tiga terbawah, di bawah NTT dan Papua. Tapi sebagai pemimpin, saya optimis dua-tiga tahun ke depan hambatan-hambatan itu bisa kita lalui dan mengangkat derajat daerah ini. Kita kurangi kemiskinan di Sulbar," ungkapnya. *Target Hilangkan Kemiskinan Ekstrem* SDK memaparkan bahwa saat ini jumlah penduduk miskin di Sulbar sekitar 20 ribu jiwa atau 1,4 persen dari total penduduk. Tahun ini, Pemprov Sulbar akan mengintervensi sekitar 10 ribu penduduk miskin ekstrem. "Dari 20 ribu, kami intervensi 10 ribu atau setengahnya. Dua tahun kemudian, kita…