Mamuju–Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Rapat Penilaian Andal, RKL/RPL Rencana Pembangunan Terminal Khusus di Desa Lebani, Kecamatan Tappalang Barat, Kabupaten Mamuju, Sulbar oleh PT. Tambang Bantuan Andesit. Rapat diselenggarakan Selasa, 09 Juli 2024, bertempat di Grand Maleo Hotel & Convention, Jl.Yos Sudarso No 51 Mamuju, Sulbar, dimulai Pukul 09.00 Wita – Selesai. Kegiatan di awali dengan sambutan atau pengantar oleh Direktur PT. Tambang Batuan Andesit Arman Supriadi, selanjutnya dibuka oleh Kepala DLH Sulbar H. Zulkifli Manggazali. Rapat Penilaian Andal, RKL/RPL Rencana Pembangunan Terminal Khusus dipimpin Kabid Penataan dan Penaatan PPLH, Andi Alffianti. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memverifikasi saran dan masukan KPA dan Tim Teknis KPA Kabupaten Mamuju terhadap Dokumen Andal dan RKL/RPL dari pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan Rencana Pembangunan Terminal Khusus. Selain itu, untuk melakukan Penilaian Dokumen Andal, RKL/RPL Rencana Pembangunan Terminal Khusus dengan berpedoman pada Kerangka Acuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan perkembangan pembangunan, sektor pertambangan batuan menjadi salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan. Dalam sambutannya, Kepala DLH Sulbar, H. Zulkifli Manggazali mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dinyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdapak terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL. “Rencana Pembangunan Terminal Khusus oleh PT. Tambang Batuan Andesit ini, merupakan kegiatan yang wajib menyusun Amdal dan telah dilakukan Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan oleh Tim Teknis pada tanggal 4 Maret 2024,” kata Zulkifli. Zulkifli menjelaskan, Pembangunan Terminal Khusus ini merupakan salah satu fasilitas penunjang dari kegiatan penambangan batuan yang dilakukan oleh PT. Tambang Batuan Andesit. “Namun demikian, hendaknya setiap aktifitas kegiatan wajib memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup khususnya ekosistem yang terlindungi pada area-area tertentu khususnya pada ekosistem perairan,” ucapnya. Untuk itu, Zulkifli menegaskan, diperlukan analisis dan kajian mendalam untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pembangunan…

Majene--Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menggelar Jalan Sehat dan Penanaman Pohon di Kabupaten Majene, Sabtu pagi (6/7/2024). Jalan sehat dimulai di depan Villa Bogor menuju ke Pantai Rangas Assamalewuang Majene. Dalam kegiatan itu, Pj. Gubernur Sulbar tidak lupa menyapa masyarakat Majene. Hadir mendampingi Pj. Gubernur Sulbar dalam kegiatan tersebut antara lain Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Sekda Majene Ardiansyah dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekdis Perkim) Sulbar Amrin juga terlihat hadir dalam rombongan mewakili Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin yang berhalangan hadir. Sekdis Perkim Sulbar, Amrin menyampaikan, rombongan Pemprov Sulbar yang dipimpin Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin akan melakukan dua agenda yaitu jalan sehat dan penanaman pohon. “Setelah jalan santai akan dilanjutkan dengan penanaman pohon,” kata Amrin, saat ditemui usai jalan sehat. Amrin juga menyampaikan, dalam kegiatan itu Pj. Gubernur Bahtiar menyampaikan bahwa dua agenda tersebut merupakan upaya membangun silaturahim sekaligus membahas beberapa hal terkait pembangunan daerah. Ia menambahkan, terkait penanaman pohon, tujuannya memberi edukasi ke masyarakat agar menanam pohon menjadi kebiasaan setiap hari. “Kita sebagai pelayan masyarakat harus memberi contoh yang baik, seperti apa yang telah disampaikan Bapak Pj. Gubernur Bahtiar Baharuddin bahwa kemungkinan 30 tahun kedepan akan terjadi krisis iklim yang bisa mengakibatkan kelaparan. Untuk itu, sejak dini mari membiasakan diri untuk menanam pohon, jadikan menanam pohon sebagai suatu kebiasaan,” tutup Amrin. Penulis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Tim Percepatan Penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan ke Puskesmas Topore di Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Senin 08 Juli 2024. Puskesmas Topore merupakan salah satu puskesmas yang telah menerapkan ILP di Sulbar. Kunjungan ini juga didampingi oleh Tim ILP Dinkes Mamuju dan diterima langsung oleh Kepala Puskesmas Topore beserta tim puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan ILP berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di puskesmas. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sulbar, Muh. Ihwan, bersama dengan Tim ILP Dinkes Sulbar, memberikan penguatan terkait implementasi ILP sebagai bagian dari transformasi pelayanan kesehatan primer di Puskesmas Topore. Muh. Ihwan mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh Tim Puskesmas Topore dalam mewujudkan penerapan ILP. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk terus mendukung dan mengembangkan inovasi-inovasi yang berdampak positif bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Sulbar. “Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut Dinkes Sulbar sebagai pembina pelaksanaan ILP di puskesmas, pustu dan posyandu,” ungkapnya. Secara terpisah, Kadinkes Sulbar, Asran Masdy, dalam pernyataannya, menegaskan pentingnya transformasi pelayanan kesehatan primer di Sulbar. "Upaya transformasi pelayanan kesehatan primer melalui penerapan ILP di puskesmas-puskesmas adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Dengan ILP, kita dapat memastikan bahwa setiap puskesmas memberikan layanan yang sesuai standar dan kebutuhan masyarakat. Kami berharap semua puskesmas di Sulbar dapat segera menerapkan ILP dengan baik," ujar Asran Masdy. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen dan kerja sama antara Dinkes dan puskesmas-puskesmas di Sulbar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asran Masdy, turut hadir dalam acara Sosialisasi Peluang Kerja Tenaga Kesehatan di Jepang yang diselenggarakan oleh Kaikoukai Healthcare Group Jepang melalui Zoom pada Senin, 8 Juli 2024, di Aula Marasa Corner. Kadinkes Sulbar, Asran Masdy menyampaikan, Kaikoukai Healthcare Group Jepang kembali memperkuat kerja sama dengan Pemprov Sulbar dalam sektor tenaga kerja kesehatan. Ia menekankan, hal itu adalah kesempatan emas yang harus disambut baik oleh semua elemen masyarakat Sulbar, terutama para perawat dan bidan. "Kesempatan ini tidak akan datang dua kali, jadi mari kita manfaatkan peluang emas ini dengan sebaik-baiknya," ajak Asran. Ia juga menyebutkan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan di Jepang mencapai 38.000 per tahun, dan jumlah ini masih jauh dari terpenuhi. Oleh karena itu, sosialisasi ini ditujukan kepada mahasiswa, alumni, serta lulusan D3 dan S1 Keperawatan yang berusia di bawah 35 tahun untuk bersiap mengambil peluang ini. Asran menambahkan, siswa-siswi SMA yang berminat bekerja di Jepang juga memiliki kesempatan untuk mengikuti program itu. "Ini adalah kesempatan luar biasa. Kami mendorong agar anak-anak kita yang memiliki keterampilan ini dapat mengikuti program tersebut," ujarnya. Dalam kegiatan itu, pihak Kaikoukai Healthcare Group Jepang menjelaskan bahwa tenaga kerja perawat Jepang yang dibutuhkan harus memiliki tiga hal utama, yaitu keterampilan kesehatan, kemampuan berbahasa Jepang, dan kemauan yang kuat. Mereka juga menawarkan kursus bahasa Jepang secara gratis. Pemprov Sulbar mengapresiasi kerja sama ini dan berharap Dinkes serta Disnaker dapat berkontribusi langsung. "Diharapkan pada tahun 2025, sudah ada yang berangkat ke Jepang setelah mengikuti ujian keterampilan bahasa Jepang," tutupnya. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

PASANGKAYU - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Suyuti Marzuki meninjau lahan 1.000 hektare di Kabupaten Pasangkayu, Selasa 9 Juli 2024. Hal ini, sesuai arahan Pj Gubernur Bahtiar dalam pengembangan sektor perikanan di Sulbar. "Tadi saya cek langsung di lapangan hamparan tambak lebih 1.000 hektare di Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu," kata Suyuti. Ia menambahka areal tambak ini akan diusulkan ke investor besar sektor kelautan perikanan Sekar Laut. "Sekar Laut perusahaan yang telah sukses puluhan tahun dengan banyak anak perusahaan. Nantinya kawasan luas ini menjadi hamparan rantai produksi udang vanamae," tambahnya. Sehingga, akan meningkatkan ekspor hasil perikanan Sulbar dengan tetap menghidupkan koperasi yang saling menguntungkan antara perusahaan, koperasi dan tenaga kerja. "Jadi kita mendorong budidaya secara massal, apalagi perusahaan Sekar Laut ini sudah berhasil di beberapa Provinsi di Indonesia," ungkapnya. Suyuti membeberkan bahwa sudah menemui pemilik hamparan tambak tersebut yang berada di pinggir laut. "Ini sangat memungkinkan, pemiliknya juga siap menjual lahannya. Kita sudah janjian juga sama investor akan datang ke Sulbar," bebernya. Nantinya, lanjut Suyuti akan dilihat model kerjasama yang dibangun investor bersama pemerintah daerah. "Beberapa rencana lalu sempat gagal akibat kurang pendalaman problem yang dialami misalnya kerjasamanya terlalu ribet dan mana juga status lahan. Jadi niat kita ini semoga bisa jalan dengan baik," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar menerima aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Gubernur, Selasa 9 Juli 2024. Hadir, menerima aksi mahasiswa diantaranya Kepala Kesbangpol Sulbar Herdin Ismail, Kadis Sosial Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur dan sejumlah pejabat lainnya. "Segala aspirasi yang disampaikan mahasiswa sudah kita terima," kata Herdin. Ia menambahkan beberapa tuntutan mahasiswa akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulbar. "Tuntutan mahasiswa telah kami terima dan tentunya pemprov akan mendalami. Inspektorat akan melakukan pemeriksaan," tambahnya. Senada, Jubir Pemprov Sulbar Mustari Mula menyampaikan aksi yang dilakukan mahasiswa akan direspon. Dimana akan diminta perwakilan mahasiswa dialog bersama Sekprov Muhammad Idris besok Rabu 10 Juli 2024. "Rencananya akan diterima langsung Sekprov dan Kepala Inspektorat perwakilan mahasiswa," ungkapnya. Selain itu, dia menghormati aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di kantor Pemprov Sulbar.(rls)

Mamuju—Dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini, Senin 08 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) dan Eksekutif sepakat untuk menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Atas kesepakatan bersama tersebut. Sekretaris DPRD (Sekwan), Muhammad Hamzih mengucapkan rasa syukur. "Ini adalah momen yang sangat penting bagi kita semua. Saya sangat bersyukur bahwa DPRD dan Eksekutif memiliki pandangan yang sama dalam rapat paripurna tadi, yang mana Eksekutif dan DPRD menyepakati tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan akan dibahas lebih lanjut ditingkat Komisi-Komisi,” kata Hamzih, saat ditemui usai rapat paripurna. Menurutnya, kesepakatan itu menjadi catatan bahwa Eksekutif dan DPRD terjadi kesamaan pandangan. Artinya tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan kebuntuan dalam proses tersebut. Ia menambahkan, dalam rapat paripurna ada beberapa yang ditanggapi dan menjadi masukan dari DPRD terkait ranperda tersebut. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Sulbar H. Abdul Rahim didampingi Wakil Ketua II H. Abdul Halim. Hadir Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib mewakili Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Turut hadir beberapa Anggota DPRD Sulbar dan beberapa Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dalam rapat yang dilaksanakan di Ruang Paripurna Sementara DPRD Sulbar itu membahas secara rinci Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 oleh perwakilan setiap komisi dihadapan pimpinan dan peserta rapat. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk pelaksanaan anggaran di tahun-tahun berikutnya, serta memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penulis: DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Hamzih, menerima kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Sulbar di ruang kerjanya, Senin 08 Juli 2024. Pertemuan ini diadakan dalam rangka memberikan apresiasi atas terwujudnya pembukaan rute penerbangan Mamuju-Balikpapan (MMJ-BPN) dan Mamuju-Makassar (MMJ-MKS). Dalam pertemuan tersebut, Sekwan Muhammad Hamzih menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas persetujuan Kementerian Perhubungan RI yang telah membuka jalur penerbangan baru ini. "Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Kementerian Perhubungan. Pembukaan rute penerbangan ini adalah langkah besar yang akan membawa dampak positif bagi mobilitas, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Sulbar," ujar Hamzih. Hamzih menekankan, langkah itu merupakan bagian dari upaya terus-menerus untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan di Sulbar. "Kami berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan-kebijakan yang proaktif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar," tegasnya. Sementara, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abd. Halim, juga menyampaikan apresiasinya atas upaya semua pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan pembukaan rute penerbangan itu. “Dengan adanya rute langsung MMJ-BPN dan peningkatan frekuensi MMJ-MKS, kita berharap akan ada peningkatan konektivitas yang signifikan. Ini akan mendukung berbagai sektor, termasuk perdagangan, pariwisata, dan investasi," katanya. Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Sulbar lainnya, Syahrir Hamdani, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Kami berharap pembukaan rute ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan, baik untuk keperluan bisnis, pendidikan, maupun kesehatan,” ucapnya. “Ini adalah contoh nyata bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," sambungnya. Seperti diketahui, Pemprov Sulbar telah menerima surat tembusan dari Kementerian Perhubungan RI yang mengkonfirmasi persetujuan pembukaan jalur Sulbar-Kaltim. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah menyetujui penerbangan Mamuju-Makassar-Mamuju (MMJ-MKS-MMJ) hingga empat kali sepekan. Jika terjadi peningkatan jumlah penumpang, frekuensi penerbangan akan ditingkatkan menjadi setiap hari. Masyarakat Sulbar diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas penerbangan ini dengan baik, dan…

Mamuju--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan apresiasi yang tinggi atas terwujudnya rute penerbangan baru yang menghubungkan Mamuju-Balikpapan (MMJ-BPN) dan Mamuju-Makassar (MMJ-MKS). Langkah ini dinilai sangat strategis dalam mendukung mobilitas dan konektivitas antar wilayah, khususnya antara Sulbar dan Kalimantan Timur (Kaltim), serta memperkuat hubungan antara Mamuju dan Makassar. Berdasarkan keterangan yang diterima dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Senin 08 Juli 2024, Kementerian Perhubungan RI telah memberikan persetujuan resmi untuk pembukaan jalur penerbangan ini. Selain pembukaan rute MMJ-BPN, Kementerian Perhubungan juga telah menyetujui peningkatan frekuensi penerbangan Mamuju-Makassar-Mamuju (MMJ-MKS-MMJ) menjadi empat kali dalam sepekan. Jika terjadi peningkatan jumlah penumpang, maka rute ini akan dilayani setiap hari, memberikan fleksibilitas dan kenyamanan lebih bagi para penumpang. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim mengatakan, pembukaan rute penerbangan tersebut adalah langkah positif dalam mendukung perkembangan ekonomi dan pariwisata di Sulbar. "Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dan responsif dari Kementerian Perhubungan yang telah memberikan persetujuan ini. Peningkatan konektivitas udara akan membuka peluang baru bagi investasi, perdagangan, dan pariwisata, serta memperkuat hubungan sosial dan budaya antar daerah," kata Abdul Rahim. Sementara itu, Anggota DPRD Sulbar, Hatta Kainang mengatakan, dengan adanya rute penerbangan langsung itu diharapkan akan ada percepatan pembangunan di berbagai sektor. "Transportasi yang lancar adalah kunci utama dalam pembangunan daerah. Dengan rute baru ini, masyarakat Sulbar akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi di wilayah-wilayah tersebut," ujarnya. Pembukaan rute penerbangan ini juga diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam peningkatan arus penumpang dan barang, serta memperkuat daya saing regional Sulbar. Dengan konektivitas yang semakin baik, Sulbar dapat lebih terintegrasi dalam jaringan ekonomi nasional dan internasional. DPRD Sulbar berharap masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik fasilitas penerbangan ini dan bersama-sama menjaga keberlangsungannya demi kemajuan bersama. Penulis: DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja dengan mitra kerja terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Pertemuan ini diadakan di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, Senin, 08 Juli 2024. Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulbar H. Sudirman, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulbar Firman Argo Waskito dan Megawati. Adapun mitra kerja yang hadir, diantaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulbar, Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Sulbar, Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sulbar, Dinas Kehutanan Sulbar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Sulbar, Dinas Perkebunan Sulbar, Dinas Perikanan dan Kelautan Sulbar serta Dinas Pariwisata Sulbar. Rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mendiskusikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. Adapun beberapa agenda yang dibahas dalam rapat ini meliputi pemaparan laporan keuangan, pembahasan temuan dan rekomendasi. Ketua Komisi II DPRD Sulbar, H. Sudirman menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja atas kehadirannya dan berpartisipasi aktif dalam rapat itu. Sudirman mengungkapkan, pelaksanaan APBD Tahun 2023 berjalan sesuai dengan perencanaan karena capaian realisasi anggaran kurang lebih 97 persen. “Ini merupakan salah satu keberhasilan mitra kerja kami, dimana yang direncanakan itu hampir 100 persen. Olehnya itu, kami sangat mengapresiasi itu,” kata Sudirman. Ia menambahkan, adapun catatan-catatan yang diberikan oleh Komisi II DPRD Sulbar akan menjadi rekomendasi untuk memperbaiki lebih lanjut. Penulis: DPRD Sulbar Editor : humassulbar