MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka mengatakan akan membantu Pemerintah Kabupaten Majene untuk pemenuhan BPJS Kesehatan kepada ribuan masyarakat yang tidak tercover kedalam BPJS Kesehatan. Pernyataan itu disampaikan saat acara Syukuran dan Buka Puasa Bersama di Rujab Bupati Majene. Kamis , 13 Maret 2025 "Saya akan bantu Kabupaten Majene yang pertama, masyarakat yang tertutup BPJS, ada sekian ribu itu yang tertutup. Karena kemampuan keuangan belum maksimal. Saya yang akan membuka semua. Dengan demikian, seluruh masyarakat Majene sudah terpenuhi BPJS-nya," kata Gubernur Suhardi Duka Gubernur SDK juga mengatakan , inilah pentingnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Bupati Mamuju dua periode tersebut juga mengatakan, efesiensi anggaran yang dilakukan cukup untuk memberikan alokasi anggaran yang tepat untuk masyarakat "Setelah kita efisiensi justru bisa kita mengalokasikan kepada yang lebih bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat," jelasnya. (rls)

MAJENE - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga melaksanakan Safari ramadhan 1446 Hijriah di Masjid Raya Raudhatul Abidin Saleppa Kabupaten Majene, Kamis, 13 Maret 2025 Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga mengajak masyarakat Majene untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan adat istiadat di tanah mandar. Safari Ramadan yang dilaksanakan ini untuk meningkatkan silaturahim antara pemerintah dengan masyarakat. "Di bulan yang suci ini mari menata akhlaq kita agar pikiran kita jernih, supaya suci, menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang disekitar kita," ujar Salim S Mengga. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga juga menyampaikan, bahwa pemerintah provinsi saat ini berupaya memberikan perhatian lebih kepada masyarakat Sulbar. "Kita memiliki tujuan yang sama, yakni maju daerahnya, sejahtera masyarakatnya," ujar Salim S Mengga. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita telah menyiapkan langkah-langkah yang kita sebut Panca Daya atau lima kekuatan. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kedua, mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Ketiga, membangun infrastruktur, konektivitas, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta menfokuskan semua anggaran provinsi diturunkan ke kabupaten. Keempat, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Selain itu, Salim S Mengga berharap doa dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Sulawesi Barat,agar kami dapat selamat dalam mengemban amanah ini sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat lima tahun kedepan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan terus berupaya untuk menghadirkan kebijakan yang pro rakyat dan berbasis pada kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Dalam rangkaian kegiatan ini, rombongan Gubernur dan wakil gubernur Sulbar melakukan buka puasa bersama dengan Bupati dan wakil bupati Majene, serta membagikan 1000 paket sembako kepada masyarakat. Sementara itu, Bupati Majene Ahmad Sukri Tammalele, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Safari…

Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, menggelar safari Ramadan di Kabupaten Majene. Kegiatan ini diisi dengan buka puasa bersama di Rumah Jabatan Bupati Majene, Andi Sukri Tammalele, pada Kamis, 13 Maret 2025. Acara ini turut dihadiri Wakil Bupati Majene Andi Rita Mariani, Plh Sekprov Herdin Ismail, Ketua TP PKK Sulbar, Harsina Suhardi, Danrem 142/Tatag, Brigjen TNI Hartono, Kakanwil Sulbar Adnan Nota, dan undangan lain. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulbar menyerahkan bantuan 1.000 paket sembako kepada masyarakat Majene. Gubernur Suhardi Duka menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. "Selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Majene yang telah dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Mari kita syukuri amanah ini untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat Majene," ujar Gubernur Suhardi. Ia menambahkan, bantuan sembako ini diharapkan dapat menjadi amal ibadah bagi semua pihak. "Tahun 2025 ini, Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk berpuasa. Oleh karena itu, saat ini Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene merasakan dan berkomitmen untuk efisiensi anggaran sebagai wujud loyalitas kita kepada negara," jelasnya. Gubernur juga menegaskan bahwa Pemprov Sulbar siap melaksanakan seluruh instruksi Presiden bapak Prabowo Subianto. "Kami tidak akan tawar-menawar dalam menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah penanganan jalan rusak di Polman senilai Rp 1 miliar yang akan dikerjakan oleh Korem 142/Tatag," ungkapnya. Sementara itu, Danrem 142/Tatag, Brigadir Jenderal TNI Hartono, menyatakan kesiapan TNI untuk mendukung program Pemprov Sulbar. "Kami akan selalu membantu sesuai kemampuan. Sulbar masih memiliki banyak tantangan, mulai dari kemiskinan, stunting, hingga persoalan sampah," kata Hartono. Bupati Majene, Andi Sukri Tammalele, mengapresiasi kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bentuk syukur atas kemenangan dalam Pilkada 2024. "Kami berkomitmen menjalankan visi-misi selama lima tahun ke depan untuk membangun Majene yang lebih baik," tegasnya. Acara buka puasa bersama dan…

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 13 Maret 2025. Mengusung tema "Sinergi Penguatan Perekonomian melalui Ketahanan Pangan untuk Sulbar yang Maju dan Sejahtera," kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi Plh. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail. Turut hadir Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Bupati Mamasa Welem Sambolangi, Wakil Bupati Mamuju Tengah Askary, Sekda Pasangkayu, serta perwakilan Pemkab Majene dan Polman. Unsur Forkopimda Sulbar serta TPID Kabupaten se-Sulbar juga hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan bahwa inflasi memiliki dua sisi yang harus dikelola dengan bijak. "Jika kita terlalu ketat mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Namun, jika tidak dikontrol, daya beli masyarakat bisa terganggu," ujar Suhardi Duka. Menurutnya, pasar memiliki hukum sendiri yang tidak bisa diintervensi secara langsung, kecuali pemerintah mampu menguasai pasokan komoditas strategis. Oleh karena itu, sinergi antar-instansi menjadi kunci utama dalam mengendalikan inflasi, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi pangan. "Saya minta Dinas PU siaga dalam menjaga jalur distribusi. Jangan sampai ada longsor yang menghambat suplai bahan pangan. Jika distribusi terhambat, harga bisa naik dan inflasi meningkat," tegasnya. Ia juga menyoroti potensi permainan harga oleh pihak tertentu yang menguasai stok komoditas. "Kehadiran Kapolda, Kajati, dan Danrem sangat penting agar tidak ada yang bermain harga demi keuntungan pribadi," tambahnya. Gubernur mengungkapkan bahwa Sulbar memiliki stok beras yang cukup, dengan produksi yang stabil di beberapa daerah. "Polman sebagai lumbung pangan sudah panen, Mamuju juga. Harga gabah saat ini sekitar Rp7.000/kg, harga di penggilingan Rp12.200/kg, dan harga pasar stabil di kisaran Rp13.000/kg. Ini lebih rendah dibanding daerah lain yang mencapai Rp14.000 - 15.000/kg," paparnya. Namun, beberapa komoditas seperti bawang, cabai, dan telur masih mengalami defisit. Oleh karena itu,…

Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk peningkatan jalan poros Tabone-Nosu-Pana di Kabupaten Mamasa pada tahun 2025. Hal itu disampaikan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 13 Maret 2025. Acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, serta perwakilan pemerintah daerah lainnya. Gubernur Suhardi Duka menyarankan agar anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan ruas jalan dibandingkan pembangunan beton, agar cakupan perbaikannya lebih luas. "Tapi pilihannya sebenarnya kalau kita beton, itu hanya 3,5 kilometer. Lebih bagus kita peningkatan saja supaya bisa sampai 16 kilometer. Dinas PU desain ulang, masuk di peningkatan (jalan)," ujar Suhardi Duka, yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari peserta rapat. Menanggapi hal ini, Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Gubernur Sulbar atas kepedulian dan keprihatinan nya terhadap kondisi jalan Tabone-Nosu-Pana tersebut. "Syukur Alhamdulillah, ini adalah berkah bagi masyarakat Kabupaten Mamasa, khususnya Nosu-Pana. Kepedulian dan keprihatinan Pak Gubernur terhadap jalan provinsi ini akhirnya diwujudkan dalam alokasi anggaran Rp16 miliar," kata Welem. Menurutnya, jalan poros Tabone-Nosu-Pana memiliki panjang sekitar 35 kilometer dan sangat penting bagi mobilitas ekonomi serta sosial masyarakat di dua kecamatan tersebut. "Dengan program peningkatan jalan ini, setidaknya akses masyarakat Nosu ke Kecamatan Pana mulai terjawab tahun ini. Kami juga berharap di APBD Perubahan 2025 atau APBD tahun 2026, anggaran tambahan bisa dialokasikan agar jalan ini benar-benar tuntas," harapnya. (Rls)

Mamuju -- Gubernur Sulawesi Barat , Suhardi Duka, memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (13/3/2025). Mengangkat tema "Sinergi Penguatan Perekonomian melalui Ketahanan Pangan untuk Sulbar yang Maju dan Sejahtera," . Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Bupati Mamasa Welem Sambolangi, Wakil Bupati Mamuju Tengah Askary, Sekda Pasangkayu, Plh. Sekprov Sulbar, Herdin Ismail serta perwakilan Pemkab Majene dan Polman. Unsur Forkopimda Sulbar dan TPID Kabupaten se-Sulbar juga turut hadir. Usai pertemuan tersebut, Gubernur Suhardi Duka mengungkapkan , bahwa Sulbar mengalami deflasi di awal tahun 2025, salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang memberikan diskon 50 persen untuk tarif listrik. "Kita melihat data dari Bank Indonesia dan laporan para Bupati, ternyata di awal 2025 Sulbar mengalami deflasi. Ini mungkin juga karena adanya kebijakan pemerintah yang memberikan diskon tarif listrik 50 persen," ujarnya saat diwawancara awak media. Gubernur Sulbar Suhardi Duka juga memastikan bahwa stok pangan di Sulbar dalam kondisi aman. Hanya ada beberapa komoditas yang perlu mendapat perhatian lebih, seperti bawang merah, sedangkan bahan pokok lainnya masih cukup tersedia. "TPID kita sudah bekerja keras sehingga inflasi tetap terkendali. Tapi kita akan terus menjaga stok pangan dan memastikan neraca pangan kita dalam kondisi cukup baik," katanya. Gubernur SDK juga mengapresiasi upaya para bupati dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, salah satunya dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan pengelolaan pasar tradisional. "Saya mengapresiasi para bupati yang kreatif melakukan GPM dan juga menjaga pasar-pasar tradisional. Karena jika terlalu banyak intervensi, seperti menjual barang murah di pasar tradisional, pedagang bisa merasa dirugikan. Kita harus menjaga keseimbangan agar semua pihak tetap diuntungkan," pungkasnya. Melalui rapat ini, Pemprov Sulbar bersama TPID Kabupaten se-Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mengendalikan inflasi dan menjaga ketahanan pangan di wilayah…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Program BPJS Kesehatan PBPU Pemerintah Daerah (Peserta Bukan Penerima Upah yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah di Kelas III), di Ruang Kerja Gubernur Sulbar, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar pada Rabu, 12 Maret 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy, dan Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan bahwa optimalisasi layanan BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU Kelas III merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak. “Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung program BPJS Kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, agar mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai instansi dalam menyukseskan program itu. “Kita harus memastikan bahwa seluruh masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan ini benar-benar terdaftar dan memperoleh manfaat yang maksimal. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam pelaksanaannya,” pungkasnya. Rapat ini menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan dan pembiayaan program BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU Kelas III. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, diharapkan layanan kesehatan bagi masyarakat Sulbar dapat terus meningkat dan semakin merata. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen kuat dalam mengoptimalkan proses pemungutan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada Rabu, 12 Maret 2025. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong pemungutan pajak sebagai sumber pendapatan nasional. "Pajak yang menjadi pendapatan pusat juga harus didukung oleh pemerintah daerah agar pendapatan nasional meningkat. Selain itu, ada bagian dari pendapatan nasional yang akan dibagikan ke daerah. Ini juga perlu didorong agar pembagian ke daerah semakin besar," ujar SDK. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan Sulbar itu juga menekankan pentingnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. "Wajib pajak tidak boleh menghindar atau mengurangi tarif pajak. Bagi yang belum membayar, kesadarannya harus digugah agar segera memenuhi kewajibannya. Jika tidak, mereka akan dikenakan denda yang besar," tegasnya. Kepala Kantor Pratama Pajak Mamuju, Sulbar, La Ode Irfah Firdaus, menjelaskan bahwa PKS OP4D bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan daerah guna memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. "Terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah. Oleh karena itu, pengawasan bersama perlu diintensifkan," jelasnya. Ia menambahkan bahwa pemungutan pajak di Sulbar telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. La Ode Irfah Firdaus berharap, proses pemungutan pajak dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum. "Pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara semena-mena, melainkan harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Di sisi lain, kami berharap adanya kesadaran penuh dari seluruh wajib pajak, baik pusat maupun daerah, untuk berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, terjadi distribusi yang adil antara mereka yang berpenghasilan lebih dan yang membutuhkan," pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian (PusbinJFK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Kepegawaian (JFK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom, Rabu 12 Maret 2025. FGD ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan kebutuhan formasi JFK di wilayah Sulbar, sehingga dapat mendukung tata kelola kepegawaian yang lebih efektif dan profesional. Turut bergabung dalam diskusi ini perwakilan dari Biro Organisasi serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemprov Sulbar. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan perencanaan dan pengelolaan ASN di Sulbar dapat semakin optimal dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyampaikan bahwa kegiatan FGD itu merupakan langkah strategis dalam memastikan kebutuhan JFK di lingkungan Pemprov Sulbar dapat dipetakan secara akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. "Melalui FGD ini, kami ingin memastikan bahwa setiap jabatan fungsional di Sulbar dapat diisi oleh SDM yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Perencanaan yang matang akan membantu meningkatkan efektivitas kerja ASN dan kualitas pelayanan publik," ujar Bujaeramy. Ia menambahkan, sinergi antara BKD, BKN, serta instansi terkait sangat penting dalam menyusun kebijakan kepegawaian yang berbasis data dan analisis kebutuhan yang akurat. "Kami berharap hasil diskusi ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan manajemen ASN di Sulbar, sehingga setiap pegawai dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki," tutupnya. BKD Sulbar menegaskan bahwa hasil dari FGD ini akan menjadi dasar dalam perencanaan dan penataan jabatan fungsional, sehingga dapat meningkatkan kinerja ASN dalam mendukung pelayanan publik di Sulbar. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menerima kunjungan audiensi dari Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Sulbar, Kombes Pol dr Effri Susanto, pada Rabu, 12 Maret 2025. Pertemuan ini membahas program inovatif Dokpol Mitra Sekolah yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di lingkungan sekolah. Program yang digagas oleh Biddokkes Polda Sulbar fokus pada penanganan masalah stunting, peningkatan gizi, serta edukasi budaya belajar. Kombes Pol dr Effri Susanto menyatakan, program ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan kesehatan dan pendidikan di Sulbar. "Harapan kami, program ini dapat menjadi role model untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di lingkungan sekolah," ujar Effri Susanto. Ia juga mengungkapkan apresiasi terhadap dukungan Gubernur Sulbar yang berencana memperluas program ini ke tingkat SMP dan SMA. Saat ini, program tersebut baru diimplementasikan di SDN Padang Baka, Mamuju. Gubernur SDK menyatakan komitmennya untuk mendorong perluasan program ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. "Saya belum puas jika program ini hanya di tingkat SD. Kami akan mendorongnya hingga ke SMP dan SMA," tegas SDK. Gubernur SDK menilai program ini sebagai terobosan penting yang sejalan dengan visi pemerintah dalam mengatasi stunting dan meningkatkan sumber daya manusia. "Program ini merupakan langkah maju dan akan menjadi role model bagi sekolah-sekolah lain," ujarnya. Selain fokus pada penanganan stunting, program ini juga diharapkan dapat mengatasi masalah perkawinan usia dini dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. SDK menegaskan, program ini tidak hanya bertujuan menciptakan generasi yang cerdas, tetapi juga berkarakter kuat. "Kita mempersiapkan generasi yang tidak hanya menguasai sains dan teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang baik," tambah SDK. Ia optimis, dengan program ini, bonus demografi hingga 2045 dapat tercapai. Gubernur SDK juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dokkes Polda Sulbar atas partisipasinya dalam membantu pemerintah daerah mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. "Terima kasih atas dukungannya dalam menciptakan role…