JAKARTA--Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mmserta sejumlah kepala OPD menghadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023, di Jakarta, Senin (8/7/2024) Turut mendampingi Kepala Inspektorat Pemprov Sulbar M.Natsir dan sejumlah kepala OPD. Disampaikan pelaporan APBN Pemerintah pusat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. "Kegiatan ini dibuka oleh presiden RI Joko Widodo dan dihadiri para Gubernur, sekaligus dilaksanakan seminar pengelolaan keuangan," ucap Natsir. Lanjut Natsir mengatakan, beberapa hal yang ditekankan pusat terkait pengelolaan APBN di daerah pertama terkait rekomendasi oleh BPK terhadap LKPD 2023. Catatan lainnya mengenai serapan terhadap APBN yang dikelola Pemda saat ini diharapkan dapat lebih optimal. "Ini dibutuhkan sinkronisasi terutama pada aspek perencanaan dan pelaksanaannya. Kita akan. Pantau aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya, diharapkan APBN di daerah sedapat mungkin terealisasi lebih cepat sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Natsir. Sementara, Ketua DPRD Sulbar St Suraidah Suhardi mengatakan, terkait LKPD 2023 Pemprov Sulbar juga telah meraih Opini WTP. Meskipun demikian menurutnya WTP ini bukan semata prestasi melainkan kewajiban bagi Pemda dalam pengelolaan keuangan di daerah. "Sebagai penyampaian bapak presiden, WTP ini bukan prestasi, tetapi kewajiban Pemda dalam pengelolaan keuangan di daerah," kata Suraidah. Terkait pengelolaan APBN di daerah, Suraidah berharap seluruh stakeholder terkait dan masyarakat bersama sama memberikan pengawasan terhadap pengelolaan APBN di daerah, sehingga apa yang diharapkan pemerintah pusat dan masyarakat itu betul-betul direalisasikan. "Kita harap juga agar pengelolaan APBN ini tepat waktu, tidak terkendala juknis dan aturan aturan, dan diharapkan pekerjaannya memenuhi peraturan perundang-undangan," ungkapnya. (Rls)

MAMUJU - Presiden Joko Widodo optimistis bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia. "Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli," kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN. Bahkan direncanakan Presiden Jokowi akan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN. Dengan demikian maka sebagian aktivitas pemerintahan pusat akan berjalan di IKN. Sekaitan dengan hal tersebut Sulawesi Barat sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) telah berbenah. Salah satunya dengan akan hadirnya layanan transpostasi jalur udara dari Balikpapan - Mamuju dan sebaliknya Mamuju ke Balikpapan. Hari ini Senin, 8 Juli 2024 Pemprov Sulbar telah mendapat surat tembusan dari Kementerian Perhubungan RI atas persetujuan pembukaan jalur Sulbar - Kaltim. Sebelumnya juga pihak PT Wings Air bermohon penambahan penerbangan sesuai permohonan slot time new rute dari Kementerian Perhubungan ke pihak maskapai. "Tentu atas arahan Pj Gubernur Bahtiar dan jajaran Pemprov berterimakasih atas bantuan serta support dari Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI terkait disetujuinya penambahab rute," kata Kepala Dinas Perhubungan Sulbar Maddereski Salatin, Senin 8 Juli 2024. Termasuk, dukungan dari jajaran pejabat Bandara Tampa Padang yang terus mensupport peningkatan pelayanan. "Jadi ada penambahan rute baru maskapai Wings Air Mamuju-Balikpapan yang akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2024 mendatang," kata Maddereski. Ia menambahkan sesuai arahan Pj Gubernur Dinas Perhubungan terus melakukan kordinasi demi kelancaran pelayanan penerbangan rute Mamuju-Balikpapan. Bahkan sampai hari ini layanan Mamuju ke Makassar dan sebaliknya telah melayani penerbangan empat kali sepekan. "Begitu juga ada penambahan penerbangan rute Mamuju-Makassar, dimana sudah 4 kali seminggu," tambahnya. Bahkan, akan dilakukan penerbangan setiap hari jika permintaan penumpang bertambah di Bandara Tampa Padang Mamuju. "Jadi setiap hari kalau bertambah permintaan penumpang. Kita ucapkan terimakasih ke Pemerintah pusat atas bantuannya termasuk pihak Bandara Tampa Padang Mamuju," tandasnya. Adapun,…

Jakarta--Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tak henti-hentinya mempromosikan Seni dan Kebudayaan Daerah Sulbar, kali ini penampilan Sendratari atau Tari Dramatik asal Suku Mandar Sulbar berhasil memukau penumpang pesawat, termasuk wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu (6/7/2024). Penampilan ini diutus oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, dalam hal ini Badan Penghubung Sulbar di Jakarta sebagai upaya dalam Promosi Kebudayaan Daerah. Delegasi Sulbar berjumlah 20 orang, terdiri dari tiga kelompok Penari dengan tiga Tema Sendratari atau Tari Dramatik. Saranyawa merupakan salah satu dari tiga tema Tari Daramatik yang ditampilkan oleh Sanggar Seni Tie-Tie asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar. "Kita diberikan kesempatan oleh pihak Angkasa Pura II Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk memperkenalkan Kebudayaan Daerah dan tentunya kita menyambut baik kesempatan ini dengan mengajak para pelaku seni di kabupaten lain untuk mempromosikan Kebudayaan dan Kesenian Daerah masing-masing," kata Kepala Badan Penghubung Sulbar, Hj. Gemilang Sukma Mutiara Maryani, di Terminal 3 Keberangkatan Bandara Internasional Soekarno Hatta saat mendampingi delegasi Sulbar. Penulis : Badan Penghubung Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Direktur Rumah Sakit Regional Sulbar dr Marintani Erna Dochri menanggapi pembangunan bunker linac yang mengalami kerusakan. Menurutnya, pembangunan tersebut masih dalam tahap pemeliharaan dan sudah disampaikan ke kontraktor yang menangani. "Sudah dilakukan pembenahan dari kemarin oleh pihak pelaksana karena memang masih dalam tahap pemeliharaan," kata dr Erna, Senin 8 Juli 2024. Apalagi, pembangunannya menggunakan APBN sebesar 19,4 miliar dengan anggaran tahun 2023. Saat ini, kasus tersebut menjadi perhatian Kejati Sulbar yang masuk dalam pendampingan pembangunan bunker linac RS Regional Sulbar. Kadis Kominfo Sulbar sekaligus juru bicara Pemprov Mustari Mula menyampaikan menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. "Kita menghargai proses hukum yang sedang berjalan," ucapnya. Sementara itu mengenai rubuhnya plafon RS Regional tersebut pihak kontraktor telah melakukan perbaikan. Lampu-lampu plafon yang sebelumnya bergelantungan telah terpasang kembali dengan rapi, direkatkan pada besi-besi penyangga. Plafon yang sempat rubuh telah dirapikan kembali dan terlihat bersih. (Rls)

Mamuju--Dalam rangka penguatan fungsi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di wilayah Regional 8, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bersama Labkesmas Tier 4 Regional 8 yang terdiri dari Balai Besar Labkesmas Makassar, Balai Labkesmas Makassar, dan Balai Labkesmas Donggala sebagai pengampu, melakukan supervisi dan bimbingan teknis (bimtek) di beberapa Labkesmas di wilayah Sulawesi Barat (Sulbar). Kegiatan ini dilaksanakan di Labkesmas Provinsi Sulbar, Labkesmas Polewali Mandar, serta Labkesmas di Puskesmas Binanga dan Puskesmas Matakali. Sebelumnya, tim telah melakukan koordinasi dengan Dinkes Sulbar, Dinas Kesehatan Mamuju, dan Dinas Kesehatan Polewali Mandar. Supervisi dan bimtek ini dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 4 Juli 2024, dengan tujuan sebagai berikut: - Melakukan supervisi, bimtek, dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Labkesmas Tier 3, 2, dan 1. - Melihat kondisi sarana, prasarana, alat, dan ketenagaan di masing-masing Labkesmas. - Melakukan bimtek untuk melihat kemampuan dan mutu pemeriksaan, terutama parameter mikrobiologi, parasitologi, pengujian lingkungan, pengujian vektor, serta binatang pembawa penyakit. - Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Labkesmas Provinsi/Kabupaten dalam penyelenggaraan Labkesmas di setiap tingkatan. Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy menyampaikan Labkesmas memiliki peran penting dalam pelaksanaan transformasi kesehatan di Sulbar. “Penguatan fungsi Labkesmas tidak hanya memastikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kapabilitas dalam pengujian dan diagnosa, yang sangat penting dalam pengendalian penyakit dan pemeliharaan kesehatan lingkungan,” kata Asran Masdy. Asran Masdy menuturkan, dengan adanya supervisi dan bimtek tersebut diharapkan dapat meningkatkan standar operasional dan mutu pelayanan di setiap tingkatan Labkesmas, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju–Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Dinkes Sulbar) melakukan asistensi teknis penguatan imunisasi rutin di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Puskesmas Rangas dan Puskesmas Binanga, Kamis 04 Juli 2024. Kegiatan ini dilakukan oleh dr. Dyan Sawitri dan Ruth Tabitha dari Kemenkes RI, serta Emilda Yulinda, Yogi Prayogi dan Muslimin dari Dinkes Sulbar. Imunisasi diketahui sebagai salah satu bentuk intervensi perlindungan sekaligus pencegahan penyakit yang paling efektif dan efisien. Jutaan anak di dunia telah terselamatkan dari bahaya kesakitan, kematian, dan kecacatan khususnya akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Perlindungan yang diberikan tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat dan komunitas, atau yang disebut dengan herd immunity. Berdasarkan data Aplikasi Sehat Indonesia Ku (ASIK) per Juni 2024, capaian indikator bayi usia 0-11 bulan yang mencapai Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) untuk Kabupaten Mamuju sebesar 15,44 persen, Puskesmas Rangas sebesar 3,01 persen, dan Puskesmas Binanga sebesar 20,83 persen. Adapun capaian IDL berdasarkan laporan manual hingga bulan Mei 2024 untuk Kabupaten Mamuju sebesar 20,5 persen, Puskesmas Rangas sebesar 28,1 persen, dan Puskesmas Binanga sebesar 17,1 persen. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak bayi yang telah diberikan imunisasi tetapi belum dilaporkan dalam Aplikasi Sehat Indonesia Ku (ASIK). Rendahnya capaian ini dapat berdampak pada munculnya kasus-kasus PD3I, sehingga sangat diperlukan dukungan dari semua pihak untuk membantu dalam pelaksanaan imunisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, juga dibahas persiapan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024. Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy, memberikan arahan penting terkait persiapan pelaksanaan PIN Polio yang akan dilaksanakan pada 23 Juli 2024. Dalam arahannya, Ia menekankan pentingnya persiapan maksimal agar dapat mencapai target imunisasi minimal sebesar 95 persen. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) Darman Ardi mewakili pimpinan DPRD Sulbar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Provinsi Sulbar di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Kamis, 04 Juli 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua Umum Desa Bersatu Muh. Asri Anas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulbar Yakub F. Solon, Forkopimda Sulbar, para Asisten Pemprov Sulbar serta para kepala desa Se-Sulbar dan undangan lainnya. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh PMD Sulbar, tujuannya untuk mensinergikan program atau kegiatan pembangunan di daerah dan desa dalam rangka mendukung program-program prioritas pemerintah pusat. Anggota Komisi III DPRD Sulbar, Darman Ardi menekankan pentingnya rakor dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kegiatan itu bukan hanya forum untuk bertukar informasi, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mensinergikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang ada di Sulbar. “Sehingga dalam mendukung program-program prioritas pemerintah pusat, kami berkomitmen untuk terus bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Darman, usai menghadiri kegiatan itu. Selain itu, lanjutnya, juga akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Sulbar. “Melalui kolaborasi yang erat dan komunikasi yang terbuka, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh warga provinsi ini,” pungkasnya. Sebelumnya dalam rakor, Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pemerintah desa di Sulbar. Ia mengatakan, sebetulnya delapan agenda prioritas itu bukanlah hal baru, melainkan program yang sudah ada namun dibuat lebih sistematis. “Saya mengabstraksikan, struktur, mesistemasikan agar dimudahkan memahami apa yang harus dikerjakan pemerintahan hari ini. Kurang lebih delapan prioritas itu supaya kita fokus,” kata Bahtiar. Bahtiar menyampaikan, dirinya hanya akan memimpin Sulbar dalam beberapa bulan, dengan waktu terbatas, sumber daya terbatas dan keuangan terbatas sehingga menurutnya peran kepala desa sangat penting melakukan…

Mateng--Sekretariat Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu terkait pengelolaan data dan informasi, jaminan kesehatan, serta pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan pada tanggal 4-6 Juli 2024 di Mamuju Tengah (Mateng). Kegiatan monev ini diterima oleh Sekretaris Dinkes Mateng, Ince Sahrul Tahir, di Kantor Dinkes Mateng. Monev bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program-program kesehatan di wilayah tersebut dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Sementara, dalam kegiatan diseminasi hasil monev yang diadakan di Sapo Kopi, Jumat, 05 Juli 2024 Sekretaris Dinkes Sulbar, Mahdiana, menyampaikan bahwa perlu adanya perhatian bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengakselerasi layanan kesehatan yang lebih baik lagi di Mateng. Olehnya itu, Mahdiana menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi tantangan kesehatan yang ada. Secara terpisah, Kadinkes Sulbar, Asran Masdy, menyampaikan pelaksanaan monev tersebut adalah salah satu fungsi penting provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. “Monev ini memastikan bahwa program kesehatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Asran Masdy. Kegiatan monev ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Mateng, serta memperkuat koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan dalam menjalankan program kesehatan. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Yusuf Tahir angkat bicara soal penggantian dirinya dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Sulbar baru-baru ini. Sekretaris Badan Kesbangpol Sulbar itu mengungkapkan, langkah yang dilakukan oleh Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, sudah sesuai dengan aturan yang ada. "Artinya bahwa penggantian pejabat Plt Kepala Badan Kesbangpol itu merupakan sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan itu hal yang biasa, karena memang ketentuannya sesuai dengan peraturan BKN bahwa perpanjangan pelaksana tugas itu ada batasannya," kata Yusuf Tahir, Senin, 8 Juli 2024. Menurutnya, langkah yang diambil Bahtiar Baharuddin sudah tepat, untuk menjaga legitimasi kebijakan dan tugas-tugas pelayanan yang bakal dilakukan Badan Kesbangpol Sulbar kedepannya. "Dan saya kira, apa yang dilakukan pimpinan itu adalah langkah administrasi yang sudah tepat dalam rangka menjaga legitimasi kebijakan-kebijakan dan tugas-tugas pelayanan di Kesbangpol Sulbar di masa yang akan datang," ungkapnya. Yusuf Tahir bahkan terlihat menerima keputusan yang diambil Bahtiar Baharuddin. Hal itu ditandai dengan silaturahmi yang dilakukan antara Plt Kepala Badan Kesbangpol Sulbar yang baru, Herdin Ismail dengan seluruh jajaran Badan Kesbangpol Sulbar baru-baru ini. "Pada pagi hari ini, kami bersilaturahmi dengan seluruh jajaran Badan Kesbangpol Sulbar dengan bapak Plt Badan Kesbangpol Sulbar, Herdin Ismail. Saya pribadi dan seluruh jajaran Badan Kesbangpol Sulbar sangat mengapresiasi apa yang menjadi keputusan Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin dalam rangka melanjutkan tugas-tugas pelayanan di Kesbangpol secara administratif," pungkas Yusuf Tahir. Ia pun mengaku, akan memberikan dukungan penuh terhadap tugas-tugas yang diemban Herdin Ismail, hingga adanya pejabat definitif Kepala Badan Kesbangpol Sulbar. "Jadi, kami dari seluruh jajaran Kesbangpol Sulbar ini, mulai hari ini, saya selaku sekretaris yang pernah diamanahkan sebagai Plt Kepala Badan Kesbangpol Sulbar akan memberikan dukungan penuh terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Plt Kepala Badan Kesbangpol di masa yang akan datang sampai ada pejabat difinitif yang dilantik oleh pimpinan," tuturnya. (Rls)

MAKASSAR - Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris menjadi Mentor Pada Seminar Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XII tahun 2024 Puslatbang KMP LAN Makassar, Senin, 8 Juli 2024. Nama Peserta PKN Tingkat II, Andi Farid Amri Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat dengan Judul Proper "Sulbar Bertekat" (Sulawesi Barat Berdayakan Tenaga Kerja Difabel), dan Habibi Aziz Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Barat dengan Judul Proper "Portal Investasi". "Saya sangat bahagia karena hari ini kita bisa melakukan perubahan perencanaan itu, baik yang dilakukan Kadis PTSP maupun dilakukan Kadisnaker," kata Idris. Ia menambahkan dua issu ini menarik dan perlu dikembangkan di Sulbar kedepan demi kemajuan daerah. "Berkaitan portal administrasi menjadi salah satu hal yang harus penuhi dan dukung," tambahnya. Makanya, dirinya sebagai mentor akan terus memberikan dukungan dan support kepada di Kadis tersebut demi kemajuan. "Sekali lagi saya sampaikan syukur Alhamdulillah kita sudah melewati salah satu bagian perubahan dengan baik," tandasnya.(rls)