Mamuju - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, melantik sebanyak 39 pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Jumat, 10 Oktober 2025. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar untuk melakukan penyegaran birokrasi dan meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Suhardi Duka menjelaskan bahwa pejabat yang dilantik kali ini sebagian besar merupakan Pelaksana Harian (Plh) yang kini telah diresmikan melalui proses pelantikan resmi. “Yang dilantik ini adalah mereka yang kita Plh-kan selama ini. Jadi, ada Plh banyak yang kita resmikan dengan pelantikan,” ujar Suhardi Duka. Ia menambahkan, masih terdapat beberapa pejabat Plh yang belum dilantik karena masih dalam proses penilaian dan evaluasi, sementara sebagian lainnya mengalami mutasi jabatan untuk memperkuat dinamika organisasi. “Ada juga yang mutasi. Jadi, semuanya kita harapkan untuk mendinamisasi aparat, agar kinerja naik dan pelayanan semakin baik,” ungkapnya. Suhardi Duka berharap, pelantikan ini dapat menjadi momentum penyegaran dan peningkatan produktivitas kerja di seluruh satuan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar. “Semoga dengan pelantikan ini ada penyegaran, kinerjanya menjadi meningkat, kemudian produktivitas dan peningkatan layanan menjadi baik,” pungkas Suhardi Duka. Terkait dengan evaluasi jabatan, Ia menyebut, sebagian pejabat yang baru dilantik akan dievaluasi setelah satu tahun masa kontrak untuk memastikan efektivitas dan capaian kinerja. “Ada yang satu tahun kontraknya. Kalau tidak terjadi perubahan, bisa berubah kembali,” tuturnya. Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (Rls)

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sulbar, Muhammad Ilham Borahima, Jumat (10/10/2025). Kunjungannya disambut langsung oleh Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, didampingi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arnidah. Pertemuan di Ruang Kerja Kalaksa BPBD Sulbar ini dalam rangka Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dalam layanan lingkup tugas BPBD Sulbar. Melalui kerja sama ini, BPBD Sulbar akan memanfaatkan data kependudukan dari Disdukcapil untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, terutama dalam bidang penanggulangan bencana. Akses terhadap data kependudukan akan mempercepat proses identifikasi korban bencana, penyaluran bantuan, dan pendataan warga terdampak secara lebih akurat dan terverifikasi. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem manajemen kebencanaan berbasis data. “Dengan adanya integrasi data kependudukan dari Disdukcapil, proses pelayanan kebencanaan akan menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan. Ini selaras dengan arahan Bapak Gubernur Sulbar Suhardi Duka, agar setiap OPD mengedepankan kolaborasi lintas sektor berbasis digitalisasi dan data akurat,” ujarnya. Yasir Fattah menambahkan, sinergi antara BPBD dan Disdukcapil akan menjadi model kerja sama data lintas perangkat daerah yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat bencana. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Majene - Dalam upaya memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, Tim Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Orientasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dirangkaikan dengan pembagian spanduk ajakan “Ayo ke Posyandu”, Kamis 9 Oktober 2025. Kegiatan yang berlangsung di wilayah kerja Puskesmas Pamboang Kabupten Majene ini diikuti oleh para kader kesehatan, tokoh masyarakat, serta sasaran Posyandu Melati 3 yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan Posyandu. Gerakan ini juga menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga yaitu “Mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”. Melalui penguatan layanan dasar dan promosi kesehatan berbasis masyarakat, gerakan “Ayo ke Posyandu” diharapkan dapat menjadi langkah nyata menuju masyarakat Sulawesi Barat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Menurut Rendy Rivaldi, Adminkes Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya PHBS serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan Posyandu. “Melalui orientasi PHBS ini, kita ingin menumbuhkan kesadaran bahwa kesehatan dimulai dari perilaku. Sedangkan pembagian spanduk ‘Ayo ke Posyandu’ menjadi salah satu bentuk ajakan visual agar masyarakat terus teringat pentingnya datang ke Posyandu setiap bulan,” ujarnya. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapat pembekalan mengenai 10 indikator PHBS rumah tangga, termasuk pentingnya cuci tangan pakai sabun, konsumsi gizi seimbang, serta pemanfaatan fasilitas kesehatan dasar. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan bersama untuk memperkuat peran Posyandu sebagai pusat informasi, pelayanan dasar, dan edukasi kesehatan masyarakat. “Posyandu adalah garda terdepan dalam pencegahan stunting, peningkatan gizi anak, dan kesehatan ibu. Melalui kegiatan ini, kami berharap partisipasi masyarakat meningkat dan Posyandu kembali menjadi tempat yang hidup dan aktif,” tuturnya. Pembagian spanduk “Ayo ke Posyandu” dilakukan di beberapa titik strategis seperti kantor desa, sekolah,…

Mamuju — Kantor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam waktu dekat akan segera difungsikan. Pusdalops yang menjadi pusat kendali informasi dan koordinasi penanggulangan bencana ini diharapkan mampu memperkuat sistem kesiapsiagaan, mitigasi, serta respon cepat terhadap berbagai potensi bencana di wilayah Sulbar. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menjelaskan bahwa pengoperasian Kantor Pusdalops PB menjadi langkah penting dalam memperkuat peran BPBD sebagai garda terdepan penanganan kebencanaan. “Dengan segera difungsikannya Kantor Pusdalops, kami dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data, pemantauan situasi lapangan, serta penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat secara cepat dan akurat. Ini juga akan menjadi pusat koordinasi antara BPBD kabupaten, serta instansi terkait lainnya,” ujar Yasir Fattah, Jumat 10 Oktober 2025. Lanjut, Yasir Fattah menyampaikan, sesuai petunjuk dan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka Pusdalops BPBD Sulbar harus dilengkapi dengan sarana komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem nasional, sehingga setiap kejadian bencana dapat termonitor secara real time. Dengan difungsikannya Kantor Pusdalops BPBD Sulbar, diharapkan penanganan bencana di Sulbar dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan terpadu dalam satu sistem komando yang efektif. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Majene - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat aksi nyata penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui intervensi gizi ibu hamil dengan pemberian susu ibu hamil yang digelar di Dapur Mandar Pamboang, Kabupaten Majene, Kamis (9/10). Dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat, Ny. Harsinah Suhardi, secara simbolis menyerahkan paket susu ibu hamil kepada perwakilan ibu hamil di wilayah Pamboang. Kegiatan ini merupakan bagian dari program unggulan PASTI PADU yang digagas oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga sebagai wujud sinergi lintas sektor dalam mempercepat penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah. Dalam sambutannya, Ny. Harsinah Suhardi menegaskan bahwa perhatian terhadap gizi ibu hamil harus menjadi prioritas bersama. Menurutnya, kesehatan ibu merupakan fondasi utama bagi lahirnya generasi Sulbar yang sehat, kuat, dan berdaya saing. “Satu gelas susu yang kita berikan hari ini bukan sekadar tambahan gizi, tetapi bentuk cinta dan kepedulian kita terhadap masa depan anak-anak Sulbar. Melalui intervensi sederhana namun tepat sasaran seperti ini, kita ingin memastikan setiap ibu dan bayi mendapatkan hak terbaiknya untuk hidup sehat,” ujar Harsinah dengan penuh semangat. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, TP PKK, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar program PASTI PADU benar-benar membawa perubahan nyata di lapangan. “Kita bergerak bersama tidak ada yang kecil dalam sebuah kebaikan. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan melahirkan perubahan besar bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menjelaskan bahwa intervensi gizi ibu hamil merupakan bagian penting dari pendekatan PASTI PADU, yang mengintegrasikan aspek kesehatan, gizi, dan pemberdayaan masyarakat. “Intervensi gizi bagi ibu hamil bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, tetapi juga untuk memutus rantai stunting sejak dini. Ini adalah langkah…

Majene - Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat aksi kolaboratif dalam penanganan stunting melalui program unggulan PASTI PADU. Kegiatan ini berlangsung di Dapur Mandar, Kabupaten Majene, Kamis (9/10), dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan daerah. Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat Ny. Harsinah Suhardi, Ketua TP PKK Kabupaten Majene Ny. Najmah A. Syukri, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim, serta Pj. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Yuliani Laupe. Program PASTI PADU menjadi salah satu langkah nyata yang didorong oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga untuk mempercepat upaya penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan lintas sektor. Melalui kolaborasi antara TP PKK, Dinas Kesehatan, dan masyarakat, program ini mendorong optimalisasi layanan dasar, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat, Ny. Harsinah Suhardi, menyampaikan bahwa upaya ini bukan sekadar program teknis, tetapi sebuah gerakan sosial yang menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan. "PASTI PADU adalah gerakan bersama untuk memastikan setiap anak tumbuh sehat, setiap ibu berdaya, dan setiap keluarga merasakan kehadiran pemerintah secara nyata. Melalui kolaborasi ini, kita ingin menghadirkan solusi yang terintegrasi agar tidak ada lagi anak yang tumbuh dalam kekurangan,” ujarnya. Harsinah juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor, terutama antara PKK dan Dinas Kesehatan, adalah kunci mempercepat perubahan di masyarakat. “Kita bergerak bukan sendiri-sendiri, tapi bersama pemerintah, PKK, dan masyarakat untuk menciptakan Sulawesi Barat yang benar-benar maju dan sejahtera,” tambahnya. Dalam kegiatan ini juga disosialisasikan Gerakan Cinta Posyandu, sebuah inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat peran Posyandu sebagai pusat layanan terpadu bagi keluarga. Program ini dirancang untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, menurunkan angka stunting, serta membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Plt. Kepala Dinas Kesehatan…

Mamuju – Sebuah terobosan dalam membangun ketahanan pangan dan gizi secara mandiri dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat (Sulbar). Pada Jumat, 10 Oktober 2025, kolam "Pekarangan Pangan Bergizi" yang diinisiasi oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulbar secara resmi dihidupkan dengan penebaran 5.000 ekor bibit ikan nila (Oreochromis niloticus). Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WITA ini dibuka secara simbolis oleh Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adi Deriyan Jaya Marta, didampingi seluruh jajaran Direktur dan Kabid lingkup Polda Sulbar. Kehadiran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Suyuti, M., beserta Kabid Perikanan Budidaya, Roswati Panasa, dan staf, semakin menegaskan komitmen sinergi antarlembaga dalam program strategis ini. Lebih dari Sekadar Tebar Benih: Sebuah Simbolisasi Transfer Ilmu Dalam sambutannya, Kepala DKP Sulbar Suyuti, M., menekankan bahwa tujuan utama dari kolam ini bukan hanya sebagai sumber pangan. "Inti dari pembuatan kolam 'Pekarangan Pangan Bergizi' ini adalah sharing knowledge atau berbagi ilmu antara DKP dan Polda Sulbar," ujarnya. Dari perspektif ilmiah, program ini merupakan implementasi nyata dari konsep budidaya ikan sistem bioflok atau budidaya intensif dalam skala terbatas. Ikan nila dipilih karena memiliki nilai biologis dan ekonomis yang tinggi. Spesies ini dikenal dengan pertumbuhan yang cepat, toleransi yang baik terhadap kepadatan tinggi, dan nilai gizi yang luar biasa kaya akan protein, asam lemak omega-3, dan berbagai mineral. Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adi Deriyan Jaya Marta, menyambut antusias kolaborasi ini. Menurutnya, hal itu adalah langkah awal yang sangat baik. "Saat ini kita baru melaksanakan proses pembesaran. Ke depan, kami berencana untuk mengembangkan ke tahap yang lebih kompleks, yaitu proses pembenihan, bersama DKP yang sejak pembuatan kolam sudah ikut memberikan saran dan masukan," tuturnya. Pernyataan Kapolda ini menunjukkan visi jangka panjang yang sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan kemandirian benih. Dengan mencoba pembenihan, Polda Sulbar tidak hanya akan menjadi konsumen bibit, tetapi juga produsen, yang dapat…

Mamuju - Dalam rangka optimalisasi layanan publik, Tim Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat (Dispar Sulbar) melaksanakan rapat koordinasi (rakor), Kamis, 9 Oktober 2025. Berlangsung di Ruang Rapat Dispar Sulbar, pertemuan tersebut diikuti oleh para penanggung jawab layanan dari setiap bidang, antar lain Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata. Koordinator Tim SPBE Dispar Sulbar, Hariani menjelaskan bahwa pertemuan dimaksudkan memberi pemahaman terkait indikator yang harus dipenuhi setiap layanan. Pada indikator dibutuhkan penjelasan soal tujuan dan fungsi masing-masing layanan yang digunakan. "Sistem kerja indikator layanan mesti dipahami. Kami juga membutuhkan penjelasan dari masing-masing penanggung jawabnya, " kata Hariani. Lanjut, ia menjelaskan, layanan publik di Dispar Sulbar bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE, serta kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Diketahui, terdapat beberapa layanan publik di Dispar Sulbar yakni Layanan Penerbitan Berita Acara Pemberian Izin Usaha Pariwisata, Layanan Penyebaran Informasi Pariwisata, Layanan Penyediaan Data Analisis Pasar, Layanan Penetapan Destinasi Wisata Unggulan, dan Layanan Fasilitasi Pelatihan SDM Kepariwisataan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai menegaskan pihaknya akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan publik di sektor pariwisata agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. "Kita berharap kualitas layanan dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, juga mempermudah partisipasi masyarakat dalam memperoleh informasi dan kebutuhan lain terkait usaha di bidang kepariwisataan," ucap Bau Akram. Menurut Bau Akram, hal itu sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas. Kepala Dinas Pariwisata Sulbar mengingatkan agar Tim Pengelola SPBE Dispar Sulbar segera menyelesaikan semua level pada indikator layanan publik. Juga menegaskan kepada semua bidang agar memberikan support, baik data maupun kebutuhan lainnya untuk memastikan…

Mamuju – Rombongan Kafilah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi berangkat menuju Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk mengikuti Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) Nasional ke-28, Jumat, 10 Oktober 2025. Keberangkatan para peserta ini difasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar. Berdasarkan jadwal keberangkatan, rombongan bertolak dari Bandara Tampa Padang Mamuju pada pukul 11.45 WITA dan transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 12.45 WITA, sebelum melanjutkan penerbangan ke Bandara Haluoleo Kendari yang dijadwalkan tiba sekitar pukul 16.00 sore. Kabag Kesra Pemkesra Sulbar, Faisal, yang turut mendampingi para peserta mengatakan setibanya di Kendari, rombongan akan dijemput oleh Liaison Officer (LO) setempat dan langsung menuju hotel yang telah disiapkan oleh panitia nasional. “Semoga seluruh kafilah tiba dengan selamat, tetap sehat, dan tidak mengalami kendala selama perjalanan. Kita doakan anak-anak bisa tampil maksimal dan membawa nama Sulbar berjaya di ajang STQH Nasional ke-28 ini,” ujar Faisal. Ia juga menyampaikan bahwa keberangkatan kafilah ini merupakan tindak lanjut dari pesan dan harapan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang sebelumnya melepas rombongan di Asrama Haji Transit Mamuju, Kamis, 9 Oktober 2025 kemarin. Diketahui, sebanyak 20 peserta kafilah Sulbar akan berkompetisi pada ajang STQH Nasional 2025 yang berlangsung di Kendari mulai 11 hingga 19 Oktober 2025. (Rls)

Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kembali menunjukkan komitmen aktifnya dalam memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. BPKPD Sulbar hadir dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Otonomi Daerah yang digelar di Kota Makassar, sebagai langkah konkret mewujudkan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan untuk mengharmonisasi kewenangan pusat dan daerah melalui evaluasi implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Forum tersebut diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah Sulawesi, Maluku, Kalimantan, hingga Papua, yang bersama-sama membahas arah kebijakan otonomi daerah agar lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik. Kegiatan ini juga sejalan dengan visi-misi Pancadaya Pembangunan Sulbar yang digagas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yang menekankan pentingnya sinergitas pemerintahan pusat dan daerah sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. BPKPD Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil. Dalam kesempatan tersebut, Murdanil menekankan pentingnya pertemuan ini sebagai ajang penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif. "Rakor ini menjadi ruang penting bagi daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan otonomi daerah dapat lebih harmonis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” ungkap Murdanil. Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa kehadiran Sulbar dalam forum nasional ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional. "Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. BPKPD Sulbar berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah tetap sinkron dengan arah pembangunan nasional, namun tetap berpijak pada kebutuhan dan potensi lokal,” ujar Ali…