Mamuju — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Daerah Sulbar, Fadlan, Selasa (7/10/2025). Kunjungan ini diterima langsung Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, didampingi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Inaldy L.S. Si’lang. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kalaksa BPBD Sulbar. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas rencana kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait kebencanaan yang akan digagas oleh RAPI Daerah Sulbar dengan berkolaborasi bersama BPBD Sulbar. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terbangun sinergi antara komunitas-komunikasi radio dan lembaga kebencanaan dalam memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di wilayah Sulbar. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menyambut baik inisiatif dari RAPI tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat seperti RAPI, sangat penting dalam memperkuat jaringan komunikasi darurat saat terjadi bencana. “Kami sangat mengapresiasi langkah RAPI yang ingin berkontribusi dalam penguatan sistem komunikasi kebencanaan. Komunikasi yang cepat dan efektif merupakan kunci dalam penanganan darurat bencana,” ujar Yasir Fattah. Lanjut Yasir Fattah menyampaikan, kegiatan FGD yang direncanakan sejalan dengan petunjuk Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan komunitas dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. “Arahan Bapak Gubernur jelas, bahwa semua unsur harus bersatu dalam membangun budaya tangguh bencana di Sulbar. BPBD siap mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan FGD tersebut,” tambahnya. Melalui pertemuan ini, BPBD Sulbar dan RAPI Daerah Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam bidang kebencanaan, khususnya dalam aspek komunikasi darurat yang menjadi salah satu faktor vital dalam upaya penyelamatan saat bencana terjadi. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan audit ketaatan pada Biro Pemkesra Setda Prov. Sulbar. Selasa, (7/10/2025). Tim audit yang dipimpin oleh Yafet selaku Ketua Tim bersama anggota lainnya, diterima langsung oleh Plt. Karo Pemkesra, Murdanil, di ruang kerjanya. Audit ini merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2025. Ini juga menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Plt. Karo Pemkesra Murdanil menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan audit tersebut. "Kami menyambut baik langkah Inspektorat dalam melaksanakan audit ketaatan ini. Tentu, kami siap memberikan data dan informasi yang diperlukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Harapannya, audit ini dapat memberikan masukan konstruktif demi peningkatan tata kelola biro Pemkesra ke depan," ujarnya. Audit ketaatan ini dijadwalkan berlangsung selama 25 hari kerja, terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2025 hingga selesai. Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada pos sub Pengawasan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2025.(rls)

Mamuju – Kabag Umum dan Keuangan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Stafenus B. Madika menerima kunjungan kerja Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mamasa, Nazaruddin Gasma di ruang kerjanya, kantor DPRD Sulbar, Selasa, 7 Oktober 2025. Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka konsultasi terkait penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di Kabupaten Mamasa. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah hal teknis yang berkaitan dengan mekanisme penyusunan anggaran daerah serta strategi sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten yang tentunya sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mamasa dan Visi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakinya Salim S Mengga. Kabag Umum dan Keuangan DPRD Sulbar, Stafenus B. Madika, mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan kerja dari DPRD Mamasa sebagai bentuk koordinasi dan sinergi antar lembaga legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten. “Kunjungan ini menjadi ajang berbagi informasi dan memperkuat komunikasi antara DPRD provinsi dan kabupaten. Dengan adanya konsultasi seperti ini, diharapkan penyusunan APBD di Mamasa dapat berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran,” ujar Stafenus. Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Mamasa, Nazaruddin Gasma, menyampaikan apresiasinya atas sambutan dan penjelasan yang diberikan oleh pihak DPRD Sulbar. “Kami datang untuk berdiskusi dan memperdalam pemahaman terkait penyusunan APBD 2026, agar pelaksanaannya di Mamasa nanti dapat sejalan dengan kebijakan provinsi,” jelas Nazaruddin Gasma. Ia menambahkan, kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari upaya DPRD Mamasa dalam memastikan proses perencanaan dan penganggaran di daerah berjalan transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Kunjungan tersebut ditutup dengan diskusi ringan mengenai peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD serta strategi kolaborasi antar daerah dalam mendukung pembangunan Sulawesi Barat yang berkelanjutan. (Rls)

Mamuju - Salah satu misi utama dalam Panca Daya Pembangunan Sulawesi Barat (Sulbar) yang digagas oleh Gubenur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang Maju dan Sejahtera adalah melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sulbar melalui berbagai pelatihan dan penguatan fungsi mereka. Terkait hal tersebut, Pemprov Sulbar melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Digital Leadership Academy (DLA) bagi pejabat eselon II Pemda se Sulbar yang dimulai pada Senin, 6 Oktober 2025. Kepala Dinas Pariwisata Sulbar, Bau Akram Dai yang juga menjadi peserta kegiatan mengatakan bahwa penting bagi ASN untuk meningkatkan kapasitas diri terutama untuk adaptasi terhadap transformasi digital. "Kegiatan DLA menjadi bentuk perwujudan komitmen kami untuk menyambut transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Kegiatan ini penting karena sebagai ASN tentu dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kapasitas sehingga mampu beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dan transformasi digital," kata Bau Akram. Menurutnya, program kepemimpinan digital ini sangat relevan dengan perkembangan pelayanan kepariwisataan. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) bersama Wakilnya Salim S. Mengga (JSM) untuk mewujudkan pemerintahan yang maju, inovatif, dan berbasis digital. Lanjut Bau Akram menyampaikan, dirinya termotivasi karena pelatihan yang diikutinya selama 10 hari ke depan menuntut kemampuan berpikir strategis dalam memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. "Kami di Dinas Pariwisata Sulbar juga dituntut untuk mulai mengarah pada digitalisasi Kepariwisataan. Proses mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh aspek pariwisata, dari perencanaan, pemasaran, hingga pelayanan dan pengalaman wisatawan, untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan pengalaman positif bagi wisatawan serta pengelola destinasi," jelasnya. Naskah : Dinas Pariwisata Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU, --Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengikuti pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) secara daring dari ruang kerjanya, Selasa 7 Oktober 2025. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur dalam menghadapi tantangan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Menurut Kepala Biro Barjas, M. Yamin Saleh, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun pola pikir (mindset) baru di kalangan pimpinan, khususnya dalam memahami urgensi digitalisasi di era modern. “Pelatihan ini bukan sekadar memindahkan sistem manual ke elektronik, tetapi bagaimana membentuk model kerja yang lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujarnya. Ia juga menyampaikan apresiasi, berkat komunikasi yang terbangun antara Gubernur Sulbar Suhardi Duka dengan Kementerian Komdigi, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan di provinsi Sulbar. “Dan juga apresiasi Diskominfo Sulbar yang telah menfasilitasi pelatihan ini. Diharapkan program seperti ini bisa berkelanjutan, karena melalui sistem digital, kinerja pemerintah bisa menjadi lebih efektif dan transparan,” tambahnya. Program DLA sendiri merupakan inisiatif nasional untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan digital di sektor publik, guna mendorong transformasi birokrasi yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarat. Melalui kerjasama Diskominfo Sulbar dengan Kementerian Komdigi RI, pelaksanaan Pelatihan DLA di Sulbar dapat dijalankan sejak 6 Oktober dan berakhir pada 17 Oktober. 50 pejabat eselon II baik Pemprov maupun Pemkab se Sulbar mengikuti pelatihan ini. (Rls)

Mamasa - Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan bertema "Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi" di Villa dBreeze, Tondok Bakaru, Kabupaten Mamasa, Senin 6 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program PASTIPADU yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem terpadu dan sebagai wujud akselerasi membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sesuai dengan misi yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Hadir dalam kegiatan ini Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat, Ny. Harsinah Suhardi, Ketua TP PKK Kabupaten Mamasa, Ny. Adel Welem Sambolangi, serta unsur masyarakat yang meliputi TP PKK kabupaten dan desa, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, lansia, dan karang taruna. Adapun Desa Buntubuda dan Kelurahan Mamasa menjadi lokus penguatan PASTIPADU tahun 2025, sebagai model kolaborasi dalam peningkatan kesehatan, gizi keluarga, pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan ektrim Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat, Ny. Harsinah Suhardi, menegaskan pentingnya peran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun manusia dan keluarga yang tangguh. “Kita tahu bahwa pembangunan tidak akan berhasil hanya dengan membangun jalan, gedung, dan jembatan. Pembangunan sejati adalah membangun manusia, membangun karakter, membangun keluarga yang sehat, dan menumbuhkan harapan di tengah masyarakat. Di sinilah peran PKK menjadi sangat penting,” pungkasnya. Ia menambahkan, melalui program PASTIPADU, TP PKK berkomitmen menjadi motor penggerak di akar rumput, terutama dalam menguatkan edukasi kesehatan, gizi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berdaya. “Kolaborasi seperti ini menjadi kunci keberhasilan program kesehatan. Melalui pendekatan Program PASTIPADU, kita tidak hanya menyiapkan layanan kesehatan, tetapi juga membangun masyarakat yang sadar, peduli, dan aktif menjaga…

Mamasa - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) yang berlangsung di Villa dBreeze, Tondok Bakaru, Kabupaten Mamasa, Senin (6/10). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat, Ny. Harsinah Suhardi, Ketua TP PKK Kabupaten Mamasa, Ny. Adel Welem Sambolangi, serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim. Peserta yang hadir berjumlah sekitar 120 orang, terdiri atas kader PKK Kabupaten dan Desa, para lansia, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur karang taruna dan masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi kolaboratif antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan TP PKK Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, khususnya Tuberkulosis, melalui edukasi kesehatan berbasis masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat, Ny. Harsinah Suhardi, menyampaikan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan keluarga. “Pembangunan yang sejati bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi membangun manusia yang sehat, berkarakter, dan memiliki harapan. Di sinilah PKK hadir untuk memperkuat keluarga sebagai fondasi utama kesehatan masyarakat,” ujar Ny. Harsinah. Ia menekankan, keberhasilan program kesehatan tidak hanya ditentukan oleh tenaga medis, melainkan juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, kader PKK diharapkan dapat menjadi ujung tombak edukasi kesehatan di tingkat keluarga dan desa. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. “Pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam memutus rantai penularan TB. Edukasi terapi pencegahan ini menjadi upaya konkret untuk melindungi keluarga dan lingkungan dari risiko penularan,” jelas dr. Nursyamsi. Ia menambahkan, sinergi antara sektor kesehatan dan kelembagaan masyarakat seperti PKK akan mempercepat terwujudnya masyarakat…

Mamasa - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pemberian Kemoprofilaksis Kusta di Villa dBreeze, Tondok Bakaru, Kabupaten Mamasa, Senin (6/10). Sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat, Ny. Harsinah Suhardi, Ketua TP PKK Kabupaten Mamasa, Ny. Adel Welem Sambolangi, serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim. Kegiatan ini menjadi bagian dari kegiatan bertema Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi, kerjasama antara Dinas Kesehatan dan TP PKK Provinsi Sulawesi Barat yang mengusung semangat pembangunan kesehatan di Mamasa. Melalui kegiatan ini, dilakukan edukasi dan pemberian kemoprofilaksis sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyakit kusta, sekaligus penguatan layanan kesehatan masyarakat di daerah pegunungan Mamasa. Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat Ny. Harsinah Suhardi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari infrastruktur, tetapi dari kualitas manusia dan keluarga yang sehat. “Kita tahu bahwa pembangunan tidak akan berhasil hanya dengan membangun jalan, gedung, dan jembatan. Pembangunan sejati adalah membangun manusia, membangun karakter, membangun keluarga yang sehat, dan menumbuhkan harapan di tengah masyarakat. Di sinilah peran PKK menjadi sangat penting,” ujar Ny. Harsinah dengan penuh semangat. Ia menambahkan, PKK berperan sebagai ujung tombak perubahan sosial di tingkat keluarga. Melalui kolaborasi seperti ini, PKK berkomitmen untuk mendukung upaya pencegahan penyakit, menekan angka stunting, dan memperkuat ketahanan keluarga di seluruh pelosok Sulawesi Barat. Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah nyata Dinas Kesehatan dalam mendukung visi besar “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera” yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. “Kegiatan ini tidak sekadar sosialisasi, tapi aksi nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui PKK. Kami ingin memastikan bahwa upaya pencegahan penyakit seperti kusta benar-benar menyentuh lapisan masyarakat paling bawah,” ungkap dr. Nursyamsi. Ia…

Mamuju – Kondisi alam yang semakin tidak menentu menuntut kesiapan semua pihak, termasuk jajaran Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Hal ini ditegaskan Sekretaris Dinas PUPR, Ridwan Alimulk, dalam arahannya pada Selasa (7/10). Ia meminta seluruh jajaran teknis untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi. Menurutnya, intensitas hujan tinggi yang akhir-akhir ini terjadi harus menjadi peringatan bagi organisasi perangkat teknis. “Beberapa simpul drainase kita menjadi titik rawan banjir. Hal ini perlu kita antisipasi dengan gerak cepat dan tindakan efektif di lapangan,” ujarnya. Ridwan juga menegaskan, titik rawan banjir maupun longsor harus menjadi fokus agar masyarakat tidak terdampak lebih parah ketika bencana datang. Sejalan dengan itu, Dinas PUPR Sulbar juga terus memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Baru-baru ini, delapan orang pegawai diutus untuk mengikuti pelatihan kesiapsiagaan bencana daerah yang dilaksanakan oleh BPSDM. Mereka tidak hanya dibekali keterampilan mitigasi, tetapi juga strategi penyusunan rencana kontinjensi pasca bencana. “Hal ini tentu menjadikan kualitas SDM kami semakin baik. Kesiapan kita harus terwujud dalam tindak laku nyata menghadapi bencana nantinya,” tegas Ridwan. Instruksi kesiapsiagaan ini juga berhubungan erat dengan kebijakan nasional. Sebelumnya, BNPB dan Kementerian PUPR di tingkat pusat menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi fenomena iklim ekstrem yang dipengaruhi La Niña dan perubahan iklim global. Pemerintah pusat bahkan telah meminta daerah untuk memperkuat infrastruktur pengendali banjir, memperbaiki saluran drainase, serta menyiapkan jalur evakuasi masyarakat. Konteks tersebut memperlihatkan bahwa langkah Dinas PUPR Sulbar sejalan dengan arah kebijakan nasional. Dengan memperkuat sistem drainase, menjaga infrastruktur jalan dari potensi longsor, meningkatkan kapasitas SDM, serta menyiagakan personel di lapangan, maka dampak bencana bisa ditekan seminimal mungkin. Ridwan menekankan, koordinasi lintas sektor juga diperlukan, baik dengan BPBD, pemerintah kabupaten, maupun masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, khususnya poin keempat, yaitu membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian lingkungan…

Mamuju — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat langkah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal ini diwujudkan melalui paparan rencana perubahan TPP tahun 2026 yang digelar bersama Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Senin (6/10). Bertempat di ruang kerja Gubernur Sulbar, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, rapat tersebut dihadiri oleh Tim TPP Sulbar terdiri dari unsur Biro Organisasi, Dinas Kominfo, Inspektorat, BKD, serta Biro Hukum. Dari BPKPD Sulbar hadir Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, yang memaparkan rencana teknis dan arah kebijakan perubahan skema TPP tahun mendatang. Paparan ini menjadi bagian dari proses harmonisasi kebijakan antara perangkat daerah dan pimpinan daerah guna memastikan pemberian tambahan penghasilan ASN dilakukan secara terukur, objektif, dan berbasis kinerja, bukan hanya berdasarkan kehadiran semata. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Murdanil menjelaskan bahwa arah perubahan regulasi TPP tahun 2026 akan lebih menekankan aspek penilaian kinerja individual dan organisasi, bukan lagi berfokus semata pada absensi atau kehadiran. "Kita ingin skema penilaian TPP ke depan benar-benar mencerminkan kinerja pegawai dan kontribusi unit kerja secara keseluruhan. Dengan begitu, pemberian TPP bisa lebih adil dan memotivasi ASN untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik,” jelas Murdanil. Sementara itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka, memberikan apresiasi atas langkah proaktif BPKPD bersama tim TPP yang telah menyiapkan skema perubahan secara matang dan komprehensif. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam mewujudkan sistem TPP yang berkeadilan dan mendorong kinerja ASN. "TPP bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi cerminan penghargaan terhadap kinerja ASN. Kita ingin sistem ini benar-benar adil, terukur, dan memberi motivasi untuk bekerja lebih baik melayani masyarakat,” tegas Suhardi Duka. Ia juga menekankan bahwa reformulasi TPP harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, efisiensi anggaran, serta keselarasan dengan arah pembangunan Sulbar yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang…