MAMUJU - Pengembangan budidaya ikan nila menjadi perhatian Pj Gubernur Bahtiar agar ada di Sulbar.Bahkan, pemanfaatan lahan kosong akan didorong pembuatan kolam ikan nila tanpa pakai APBD. "Budidaya ikan Nila hendak saya dorong menjadi sumber pendapatan baru masyarakat Sulbar. Kita jadikan percontohan untuk budidaya ikan nila. Kita buat tanpa pakai APBD," kata Bahtiar, Selasa 2 Juli 2024, usai menyebar 3 ribu lebih benih ikan nila di halaman pemprov Sulbar selasa sore kemarin. Hadir saat penyebaran benih antara lain, Kadis Kelautan dan Perikanan Sulbar, Suyuti Marzuki, Asisten 3 Setda Sulbar , Amujib, dan Danrem 142 Tatag, Brigjen TNI Deni Rejeki Ia menambahkan bukan hanya Pemprov, kabupaten hingga desa juga bisa membuat pusat pembibitan ikan nila. "Ini ada manfaatnya, bisa menghasilkan ratusan juta hingga miliaran ekor. Masyarakat bisa jualan benih ikan nila dan bisa juga budidaya pembesaran ikan nila," tambahnya. Pemprov sudah memulai lewat Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, sesuai arahannya pusat pembibitan nila sudah membuahkan hasil. "Provinsi ini memiliki sembilan sungai besar yang sangat potensial dikembangkan sebagai pusat budidaya ikan tawar. Pemprov Sulbar juga mengundamg swasta manfaatkan potensi air sungai Sulbar untuk budidaya ikan air tawar," harapnya. Komoditi ini, lanjut Bahtiar memiliki prospek sangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Sulbar. "Empat bulan budidayanya sudah bisa panen. Saya minta bantuan OJK dan seluruh Bank Himbara (BRI, BNI, bank Mandiiri dan BSI) serta bank Sulselbar menyalurkan sisa KUR Sulbar yang masih ada sebesar 2,2 Triliun yang belum dimanfaatkan," ujarnya. Apalagi, KUR Mikro dibawah 100 juta bunga hanya 6 persen pertahun. Sedangkan KUR super mikro dibawah 10 juta rupiah bunga 3 persen pertahun dan tanpa agunan sesuai Peraturan Menko Perenomian RI. "Saya juga sedang upayakan memohon tambahan KUR hingga 7 - 8 triliun untuk masyarakat Sulbar tahun 2024. Pagu KUR bisa sampai 500 juta rupiah," paparnya. Ia mengajak masyarakat Sulbar memanfaatkan kesempatan ini dan…

Gorontalo—Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) H. Syahrir Hamdani dan Bonggalangi melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dukcapil dan PMD Gorontalo), Senin 01 Juli 2024. Kunker terkait dengan layanan kependudukan terutama dalam menghadapi Pilkada serta program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil dan PMD Gorontalo. Kunker tersebut diterima oleh Sekretaris Dinas Dukcapil dan PMD Gorontalo, Muhammad Ali Manoppo. Dalam pertemuan itu, Ia menjelaskan bahwa terkait dengan layanan kependudukan saat ini berjalan dengan baik, terutama administrasi dan layanan kependudukan, perekaman E-KTP dan KTP Digital. “Hal ini dapat terlaksana karena sinergitas dan koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten senantiasa dilaksanakan secara rutin dan ini menjadi bagian evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan di daerah,” kata Muhammad Ali Manoppo. Terkait dengan program pemberdayaan masyarakat desa, juga menjadi perhatian terutama terhadap beberapa program prioritas seperti, lomba desa, profil desa, pendamping dana desa dan teknologi tepat guna. Serta pemberian bantuan khusus ke desa desa. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga menyinggung mengenai peran Dinas Dukcapil dan PMD Gorontalo dalam penanganan stunting dan ketahanan pangan. Hal yang menarik di akhir pertemuan adalah pihak Dinas Dukcapil dan PMD Gorontalo menjelaskan alasan Dinas Dukcapil dan PMD ini digabung tiga menjadi satu perangkat daerah, yang mengurusi duu urusan dan jawaban singkat dari Dinas Dukcapil dan PMD Gorontalo, bahwa selain karena efisiensi juga karena memang standar kelembagaaan belum menuhi syarat dan kedua bidang ini dianggap serumpun dan saling berhubungan. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Gorontalo -- Usai mengunjungi Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Gorontalo, rombongan Komisi II DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melanjutkan kunjungan kerja (kunker) di titik kedua, yakni UPTD Balai Pembibitan Ternak Dinas Pertanian Gorontalo, Senin 01 Juli 2024. Kunjungan tersebut, dalam rangka sharing informasi pengembangan ternak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Peternakan. Rombongan Komisi II DPRD Sulbar dipimpin Ketua Komisi II, H. Sudirman. Hadir Wakil Ketua Komisi II, Firman Argo dan Sekretaris Komisi II, Jayadi. Turut hadir, Anggota DPRD Sulbar, H. Kalma Katta, Arsyad Saggap, Mulyadi Bintaha, Daniel Pundu, Ruslan, Megawati, Andi Muhammad Qusyairi, Rayu, Ahmad Ikhsan Syarif, Taufik Agus dan Staf Sekretariat DPRD Sulbar. Ketua Komisi II DPRD Sulbar, H. Sudirman mengatakan kagum melihat pengelolaan Ayam KUB yang dikembangkan UPTD Balai Pembibitan Ternak Dinas Pertanian Gorontalo sebagai salah satu sumber PAD dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain manajemen pengelolaan, H. Sudirman juga memuji keseriusan UPTD dalam hal pengelolaan dan juga keseriusan pemerintah dan DPRD Gorontalo khusus untuk dorongan anggaran. Menurutnya, model pengelolaan Ayam KUB yang dikembangkan UPTD Balai Pembibitan Ternak Gorontalo tersebut seharusnya dapat dicontoh Pemerintah Provinsi Sulbar sebagai salah satu strategi dalam mencapai dan meningkatkan target PAD. Dia mengaku, siap bekerjasama dengan eksekutif jika serius ingin mengembangkan strategi peningkatan PAD melalui pengembangan pengelolan ayam petelur. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Gorontalo--Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Gorontalo, Senin 01 Juli 2024. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Sulbar H. Sudirman. Hadir dalam rombongan, Wakil Ketua Komisi II, Firman Argo dan Sekretaris Komisi II, Jayadi. Turut hadir Anggota DPRD Sulbar, H. Kalma Katta, H. M. Arsat Sanggap, Mulyadi Bintaha, Daniel Pandu, Ruslan, Megawati, Andi Muhammad Qusyairy, Rayu, Ahmad Ikhsan Syarif, Taufik Agus beserta Staf Sekretariat DPRD Sulbar. Rombongan Komisi II DPRD Sulbar diterima langsung Kepala BPKPD Gorontalo, Sukril Gobel dan Kepala Bidang Pendapatan, Yendi R. Dude. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Gorontalo. Ketua Komisi II DPRD Sulbar H. Sudirman berharap kunjungan kerja tersebut dapat menjadi masukan atau informasi penting dalam rangka penyusunan kebijakan daerah khusus strategi pencapaian target pengelolaan pendapatan daerah. Terutama terkait strategi atau pola yang dilakukan Gorontalo dalam memaksimalkan peningkatan PAD. "Kunjungan ini selain silaturahmi juga sebagai bahan perbandingan Anggota DPRD bersama OPD mitra kerja dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi pencapaian target pengelolaan pendapatan daerah. Hasil kunjungan ini akan kami jadikan sebagai atensi untuk di Sulbar," kata Sudirman. Politisi Golkar itu juga berharap, dari hasil kunjungan tersebut akan ditindaklanjuti bersama eksekutif, mana yang perlu dikembangkan dan mana yang perlu dikurangi. "Dalam artian yang tidak dipake lagi, dan sekarang yang menjadi pekerja rumah kita itu adalah bagaimana mendapatkan realisasi yang rill artinya bangaiman kita bisa capai target sesuai dengan yang kita rencanakan," pungkasnya. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Polman--Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Tri Rismaharini bersama Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar), Muhammad Idris mengunjungi salah satu warga Dusun Baruga, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, Selasa, 2 Juli 2024. Kunjungan Mensos RI yang akrab disapa Ibu Risma itu membawa sejumlah bantuan untuk Marni Ibu tiga anak (40 Tahun) yang tinggal di hutan berberapa waktu lalu. Turut hadir dalam kunjungan, Pj. Bupati Polman, Ilham Borahima, Forkopimda Polman, para pendamping PKH. Adapun sejumlah bantuan yang disiapkan yaitu, sembako, alat masak, alas tidur, tenda, mainan dan 1 unit rumah senilai Rp. 130 Juta. Mensos RI, Tri Rismaharini berterima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyampaikan informasi terkait kondisi Marni yang tinggal di tengah hutan dengan ketiga anaknya pasca ditinggal cerai suami. "Atas nama pribadi dan Kementerian Sosial saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para awak media atas informasi keadaan salah satu masyarakat kita yang membutuhkan bantuan, " kata Risma. Risma menyampaikan, sebelum ke Dusun Baruga, dirinya minta ke timnya untuk cari rumah yang layak untuk keluarga Marni. "Maka dari itu sekarang kami berikan bantuan tempat tinggal dan juga peralatan rumah tangga lengkap beserta sembako, " pungkasnya. Risma menambahkan, tanpa rekan-rekan media dirinya tidak mungkin mengetahui kondisi keluarga tersebut. Di tempat berbeda, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, dirinya bersama Mensos RI, Pj. Bupati Polman dan Forkopimda meninjau langsung keadaan salah satu warga Dusun Baruga, Kabupaten Polman yang saat ini viral. "Kita berharap penanganan sosial itu oleh PKH harus diselesaikan, tidak boleh dibiarkan ada warga kita yang benar-benar terkapar dikarenakan kondisi, " ujar Idris saat diwawancarai. (rls)

MAMUJU -- Pj Ketua TP PKK Sulbar Ny. Hj. Sofha Marwah Bahtiar bersama Ketua Bhayangkari Polda Sulbar Ny. Miranti Adang Ginanjar melakukan kunjungan ke Posyandu Teratai Dusun Batu Papan Desa Bambu, dalam rangka pendampingan program pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi, Selasa 2 Juli 2024. Dijelaskan, Sofha , kunjungan ini merupakan bentuk kolaborasi Tim Penggerak PKK Sulbar, bersama Bhayangkari Polda Sulbar untuk mengajak masyarakat agar mau ke posyandu, untuk memeriksakan kesehatannya. Berdasarkan fakta data kesehatan setempat, Sofha mengungkapkan bahwa permasalahan kesehatan di posyandu ini memang cukup banyak, bahwa dari 78 orang peserta posyandu, yang terkena isu stunting sebanyak 45 Orang, hal itu menandakan bahwa angka stunting 50 persen lebih banyak dibanding angka peserta posyandu "Atas inisiasi dari Ibu Kapolda untuk kolaborasi yang sangat baik ini Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih, dan Alhamdulillah Saya sangat senang melihat antusiasme masyarakat yang berbondong-bondong mau ke posyandu." tutur Sofha Terkait Kunjungan tersebut, Miranti menanggapi bahwa Ide ini muncul karena pihaknya ingin meramaikan kembali minat masyarakat untuk mau ke posyandu selain itu, kegiatan ini juga sebagai rangkaian dalam menyemarakkan puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari yang ke 72 tahun. "Ide ini ada karena Kita ingin Posyandu itu bisa ramai, jadi kita mau bikin setiap bulan ada anak ulang tahun dibulan yang sama kita melakukan kegiatan pemeriksaan kehamilan, dan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak, langkah ini dilakukan sebagai upaya konfergensi penurunan angka stunting dan penanganan westing syndrome. Jadi saya bersama dengan Ibu Penjabat Ketua PKK sulawesi barat, Kita berharap selalu ada kerjasama yang rutin terkait tujuan kita yang sama yaitu penanganan angka stunting." jelas Miranti (rls)

Mamuju—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) dalam hal ini Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arnidah, didampingi oleh Penelaah Teknis Kebijakan Rendra Arifin, menghadiri acara Perkenalan Product E-Purchasing/Ekatalog AXIOO dalam pengadaan barang dan jasa. Acara ini berlangsung di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin 02 Juli 2024. Acara ini dibuka oleh General Manager PT. HND Gemilang Solusindo, Andreas Pangemanan. Turut hadir Branch Manager Sulawesi Area PT. Aneka Sakti Bakti, Ari Yudho, dan Koordinator Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulbar, Aco Suaib, sebagai narasumber. Pada kesempatan tersebut, Aco Suaib memberikan materi tentang pengawasan terhadap E-Purchasing sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara, Ari Yudho memperkenalkan product dari axioo antara lain drone, laptop, PC dan video trone dengan spesifikasi yang dimiliki. Di tempat terpisah, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menyampaikan, kehadiran Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar serta Penelaah Teknis Kebijakan dalam acara itu menunjukkan komitmen BPBD Sulbar dalam mengembangkan sistem pengadaan yang modern dan efisien. “Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi penggunaan teknologi dalam proses administrasi,” ucapnya. Yasir Fattah menyatakan, BPBD Sulbar berterima kasih kepada pihak AXIOO atas penyelenggaraan acara yang informatif dan bermanfaat itu. Ia berharap, kerja sama yang baik dalam implementasi E-Purchasing di masa mendatang. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Polman – Untuk memperluas lahan hijauan pakan ternak di Instalasi Perbibitan Ternak Unggul (IPTU) Beroangin, berlokasi di Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Polewali Mandar (Polman), UPTD Balai Perbibitan Hijauan Makanan Ternak dan Inseminasi Buatan (BPHMT-IB) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan ekskavasi lahan. Ekskavasi ini dilakukan langsung oleh Kepala UPTD BPHMT-IB Dinas TPHP Sulbar Nurdin, serta dikoordinasikan langsung oleh Kepala Kandang IPTU Beroangin Kuntum Khairul Umar. Kepala UPTD BPHMT-IB Dinas TPHP Sulbar, Nurdin mengatakan, kegiatan ekskavasi itu sudah dimulai sejak Kamis (20/6/2024) yang lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. “Kegiatan ini sedang dilaksanakan dalam upaya memperluas lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT) unggul yang dibutuhkan IPTU Beroangin, dan sebagai upaya peningkatan produksi pakan ternak,” kata Nurdin, Senin 01 Juli 2024. Disampaikan, ekskavasi tersebut merupakan tahapan awal dalam ekspansi lahan hijauan bagi ternak sapi di IPTU Beroangin. “Tahap selanjutnya akan dilakukan pemagaran guna mencegah hama masuk kedalam lahan,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh UPTD BPHMT- IB tersebut merupakan langkah stategis untuk pemenuhan kebutuhan tanaman pakan ternak yang saat ini ada di IPTU Beroangin. Syamsul Ma’rif berharap, dengan adanya penambahan luas lahan yang diekskavasi seluas kurang lebih 2 hektar dengan kontur lahan yang berbukit serta kualitas tanah yang subur tersebut dapat menunjang pertumbuhan tanaman pakan. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Yogyakarta--Komisi I DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah (Setda) Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 01 Juli 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk sharing informasi terkait Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Hibah. Kunjungan ini dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Andi Muslim Fattah. Hadir beberapa Anggota Komisi I DPRD Sulbar, diantaranya Risbar Berlian, Irbad Kaimuddin, Dalif Arsyad, dan Yulianti. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi I DPRD Sulbar disambut oleh Kapala Bagian Rekayasa Sosial, Danang Samsurizal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dwi Harwanti, Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Murti Maharani, Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama Heni Siti Wahyuni dan Reni Dwi Putranti. Mereka berdiskusi mengenai berbagai aspek terkait implementasi program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan monitoring. Salah satu fokus utama dari kunjungan ini adalah untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang telah terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat dan mengelola hibah secara transparan dan akuntabel. Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Andi Muslim Fattah, menyatakan kunker itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas program-program pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan hibah di Sulbar. “Kami ingin belajar dari keberhasilan Yogyakarta dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat dan hibah, sehingga dapat diterapkan di daerah kami,” ujarnya. Andi Muslim Fattah juga mengatakan, dengan adanya sharing informasi tersebut pihaknya berharap dapat menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar melalui program pemberdayaan yang lebih baik dan pengelolaan hibah yang efektif. Hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Sulbar dalam menyusun kebijakan dan program kerja ke depan. Komisi I berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya program-program yang inovatif dan berdampak positif serta tercipta sinergi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Sekretariat DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan sesi pendampingan yang bertujuan untuk memperkuat implementasi SPBE di lingkungan Sekretariat DPRD Sulbar. Kegiatan ini diselenggarakan di Rumah Aspirasi DPRD Sulbar pada Jumat, 28 Juni 2024. Kegiatan ini dihadiri Kabag Umum dan Keuangan Stephanus BM, Perisalah Legislatif Ahli Muda Sahrin Salatung, Staf Sekretariat DPRD Sulbar, Tim Pendamping SPBE dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi yang lebih baik. Pendampingan ini mencakup berbagai materi, mulai dari pengenalan konsep dan regulasi SPBE, hingga teknik praktis dalam pengelolaan dan penerapan sistem elektronik di pemerintahan. Kabag Umum dan Keuangan Stephanus BM, mengatakan dengan adanya pendampingan itu diharapkan para pegawai Sekretariat DPRD Sulbar dapat lebih memahami dan mampu mengoperasikan sistem SPBE dengan lebih optimal. “SPBE ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,” ucap Stephanus. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar