Polman--Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Minggu 14 Juli 2024.
Kunker tersebut dikoordinir langsung Ketua Panja DPRD Sulbar Sukri. Hadir Anggota Panja, Firman Argo, H. Mulyadi Bintaha, Sabar Budiman, H. Kalma Katta, Ikhsan Syarif, M. Dalif Arsyad, H. Arsyad Saggaf, Andi Salehuddin, Megawati dan Fitriani. Dalam kegiatan itu, Panja DPRD Sulbar didampingi Kabag Persidangan, Musra Awaluddin, Pejabat Fungsional Sahrin Salatung dan Staf Sekretariat DPRD Sulbar lainnya.
Kunker bertujuan untuk meninjau langsung kondisi dan kebutuhan daerah, serta mengumpulkan masukan yang relevan untuk penyusunan RPJPD tersebut.
Kunjungan diawali dengan peninjauan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rea Timur. SMK ini dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri lokal. Rombongan Panja DPRD Sulbar diterima langsung oleh Kepala SMK Rea Timur Taufik dan para guru di sekolah tersebut.
Dalam pertemuan itu, Panja DPRD Sulbar berdialog dengan pihak sekolah, yakni Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas SMK Rea Timur, guna untuk memahami tantangan yang dihadapi serta potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung RPJPD.
Menurut Ketua Panja DPRD Sulbar Sukri, manajemen SMK Rea Timur harus dibuat modern agar sekolah itu menjadi kebanggaan Sulbar.
“Kami harapkan SMK Rea Timur menjadi sekolah yang bisa menjadi laboratorium khusus untuk mencetak sumber daya yang bisa mengelola seluruh hasil-hasil produksi pertanian secara umum di Sulbar khususnya hortikultura, tanaman pangan, perikanan, kelautan, dan peternakan agar memiliki peran penting dalam hal produksi hasil pertanian,” kata Sukri.
Setelah meninjau SMK Rea Timur, rombongan Panja DPRD Sulbar melanjutkan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Silopo. Pelabuhan ini merupakan salah satu titik vital dalam jaringan transportasi dan logistik di Polman.
Panja DPRD Sulbar melihat potensi besar Pelabuhan Tanjung Silopo untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan konektivitas dan perdagangan antar daerah.
Pada kesempatan itu, Sukri menyatakan akan bersurat ke Dirjen Perkapalan untuk meminta salah satu kapal subsidi untuk jalur pelayaran Tanjung Silopo ke Kalimantan, dalam rangka mendukung posisi Sulbar sebagai daerah penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Mengembangkan infrastruktur pelabuhan agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pelabuhan Tanjung Silopo memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama dalam distribusi barang dan jasa, yang tentunya akan berdampak positif pada perekonomian lokal,” ujar Politisi Partai Demokrat ini, saat diwawancarai Humas DPRD Sulbar.
Penulis : Humas DPRD Sulbar
Editor : humassulbar
