Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat kembali mencatat capaian menggembirakan dalam pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR). Berdasarkan hasil Evaluasi Bulanan SKDR Oktober 2025 yang digelar secara daring oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK) Kementerian Kesehatan RI pada Rabu 29 Oktober 2025, Sulbar berhasil mencapai seluruh indikator nasional dengan capaian ketepatan laporan 99 Persen, kelengkapan laporan 100 Persen, dan respon alert <24 jam sebesar 99 Persen. Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Panca Daya ke-5 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang didorong oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas, menuju Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Kegiatan evaluasi ini diikuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia melalui Zoom Meeting, dengan tujuan memperkuat deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) maupun wabah penyakit di seluruh daerah. Direktur SKK Kemenkes RI, dr. Sumarjaya, menyampaikan apresiasi atas konsistensi pelaporan daerah. Ia menegaskan bahwa SKDR menjadi instrumen penting dalam sistem intelijen kesehatan masyarakat bukan hanya untuk pelaporan, tetapi juga dasar perumusan kebijakan cepat dan tepat di lapangan. “SKDR bukan sekadar laporan mingguan. Ini adalah sistem yang memungkinkan kita mendeteksi potensi wabah secara cepat, baik melalui laporan indikator rutin (IBS) maupun informasi berbasis kejadian di masyarakat (EBS),” jelasnya. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Surveilans Kewaspadaan Dini dan Respon Penyakit Potensial KLB/Wabah, dr. Endah Kusumowardani, menyampaikan bahwa meski capaian indikator Provinsi Sulawesi Barat sudah melampaui target nasional, peningkatan kualitas data tetap menjadi fokus utama. “Data yang lengkap dan valid akan menentukan ketepatan analisis tren penyakit dari minggu ke minggu. Ini penting untuk memastikan langkah intervensi yang akurat,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan pentingnya komitmen bersama seluruh unit pelapor baik puskesmas, rumah…

Mamuju - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen mendukung program PASTIPADU melalui berbagai kegiatan peningkatan gizi ibu dan anak tahun 2025 dan 2026. Ini dibahas dalam pertemuan rapat koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan tim PASTIPADU Provinsi Sulawesi Barat. Rapat berlangsung di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Priovinsi Sulawesi Barat, Rabu 29 Oktober 2025. Tahun 2025, Dinas Kesehatan Priovinsi Sulawesi Barat melaksanakan pemberian susu bagi ibu hamil KEK dan balita kurang berat badan di 12 desa/kelurahan piloting. Sementara, untuk tahun 2026, dukungan akan diperluas ke 60 desa/kelurahan dengan penyediaan susu PKMK, alat antropometri kit untuk posyandu, obat dan vitamin bagi ibu hamil dan balita, serta pendampingan teknis bagi tenaga kesehatan dan mitra pelaksana di lapangan. Dinas Kesehatan juga memastikan untuk mendukung secara aktif penguatan data dashboard PASTIPADU, dengan pembaruan rutin setiap bulan oleh petugas di kabupaten dan desa sasaran. Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan pihaknya ingin memastikan setiap intervensi gizi benar-benar sampai ke sasaran. "Ini bagian dari komitmen bersama untuk membangun generasi Sulawesi Barat yang sehat, kuat, dan bebas stunting,” tegasnya. Langkah ini menjadi bagian dari Panca Daya ke-3 yang didorong oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, demi terwujudnya Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai melakukan proses penginputan data BNBA (By Name By Address) untuk program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tahun anggaran 2025. Berlangsung Rabu 29 Oktober 2025, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial dengan mengacu pada data valid by name by address setiap kelompok penerima manfaat. Data BNBA tersebut mencakup nama kelompok, alamat lengkap, serta jenis usaha yang dijalankan oleh penerima bantuan sosial di Sulbar. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham Halik, menjelaskan bahwa penginputan BNBA ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KUBE dan UEP. “Melalui sistem penginputan BNBA, kami memastikan bahwa setiap penerima manfaat benar-benar sesuai dengan data di lapangan. Data by name by address ini menjadi dasar untuk menyalurkan bantuan agar lebih tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Idham Halik. Lanjut dijelaskan, penginputan ini juga menjadi langkah penting dalam mendukung integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya mereka yang berada pada Desil 1 hingga Desil 5 (DTSEN). Dengan adanya data BNBA yang valid, diharapkan pelaksanaan program KUBE dan UEP dapat berjalan secara efektif, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat miskin dan rentan di Sulbar untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Dinsos Sulbar juga mengimbau seluruh pendamping sosial di tingkat kabupaten/kota untuk berperan aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi data kelompok penerima bantuan, sehingga tidak ada data ganda maupun penerima fiktif yang lolos dalam daftar BNBA. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju — Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menerima laporan respon cepat dari BMKG Kelas II Tampa Padang Mamuju terkait kejadian cuaca ekstrem berupa angin kencang disertai hujan yang melanda wilayah pesisir Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 29 Oktober 2025 sekitar pukul 13.00 WITA, meliputi wilayah pesisir Kecamatan Simboro, Kecamatan Mamuju, dan Kecamatan Kalukku. Hujan deras disertai angin kencang dan guntur menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum dan rumah warga di beberapa lokasi. Berdasarkan hasil pantauan citra satelit cuaca BMKG, pada tanggal 29 Oktober 2025 terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif signifikan mulai pukul 01.50 UTC di wilayah Perairan Topoyo yang kemudian bergerak ke arah Barat Daya menuju Perairan Mamuju dan Tapalang. Puncak pertumbuhan awan terjadi pada pukul 04.40 UTC di wilayah Perairan Selat Makassar bagian tengah, dan berkembang kembali di sekitar wilayah Kecamatan Kalukku pada pukul 05.00 UTC yang kemudian meluas ke wilayah Kecamatan Mamuju dan Simboro. Dari alat penakar hujan otomatis (ARG Mamuju) tercatat curah hujan mulai pukul 04.54 UTC hingga 06.30 UTC yang menandakan adanya hujan dengan intensitas cukup tinggi. Akibat cuaca ekstrem tersebut, sejumlah kerusakan dilaporkan di wilayah Kabupaten Mamuju, antara lain: Tenda dan panggung kegiatan Mamuju Festival di Anjungan Manakarra Mamuju rusak dan roboh akibat terpaan angin kencang. Beberapa atap rumah warga di sekitar pesisir Mamuju mengalami kerusakan ringan hingga berat. BMKG Tampa Padang telah menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrem sejak pukul 12.30 WITA dan diperbarui kembali pada pukul 14.30 WITA sebagai bentuk upaya mitigasi dini terhadap potensi bencana hidrometeorologis di wilayah Sulawesi Barat. BPBD Sulawesi Barat mengimbau masyarakat agar: 1. Waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologis, seperti hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan kerusakan fasilitas. 2. Mengamankan barang-barang dan memperkuat struktur…

Mamuju - Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat Faisal, mewakili Plt. Karo Pemkesra, Murdanil, menghadiri kegiatan Launching Aplikasi GASPUL (Gerakan Aktif Sistematis Pelayanan Unggulan) yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (29/10). Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kanwil Kemenag Sulbar, perwakilan instansi pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. Peluncuran Aplikasi GASPUL merupakan langkah inovatif Kementerian Agama Sulawesi Barat dalam meningkatkan mutu pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Dalam sambutannya, pihak Kemenag menyampaikan bahwa GASPUL dirancang untuk memperkuat transformasi digital di bidang pelayanan keagamaan dan administrasi, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan prima. Sementara itu, di tempat terpisah, Plt. Karo Pemkesra Murdanil, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah-langkah transformasi digital di berbagai instansi pemerintah. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif Kemenag Sulawesi Barat melalui GASPUL. Inovasi seperti ini menjadi inspirasi bagi perangkat daerah lainnya untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Murdanil. Peluncuran Aplikasi GASPUL diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan menjadi model pengembangan layanan digital di tingkat daerah, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat.(rls)

Mamuju - Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Biro Hukum terkait pengisian data dukung Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat GWPP Biro Pemkesra, dan turut hadir Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemkesra, Muhdar pada rabu (29/10). Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian IKK, salah satunya terkait kebijakan beasiswa Provinsi Sulawesi Barat, yang menjadi salah satu program strategis pemerintah daerah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Koordinasi ini bertujuan memastikan seluruh dokumen kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, telah sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Sementara itu, di tempat terpisah, Plt. Karo Pemkesra, Murdanil, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. “Indeks Kualitas Kebijakan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam reformasi birokrasi. Melalui koordinasi lintas biro seperti ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk program beasiswa daerah, disusun dan diimplementasikan secara akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Murdanil.(rls)

Mamuju — Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Arnidah, memberi arahan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas jaga hari ini (Rabu 29 Oktober 2025), untuk melakukan patroli di kawasan Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap kondisi cuaca ekstrem, berupa angin kencang yang disertai hujan deras yang terjadi pada Rabu 29 Oktober 2025 di wilayah Mamuju dan sekitarnya. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem. “Kami memastikan seluruh personel TRC siap siaga memantau kondisi di lapangan, terutama di area perkantoran dan fasilitas publik agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan,” ujarnya. Arahan dan petunjuk, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, seluruh jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti pohon tumbang, genangan air, dan kerusakan infrastruktur akibat angin kencang. “Koordinasi antarinstansi harus diperkuat agar penanganan cepat dapat dilakukan bila terjadi kejadian darurat,” tegas Yasir Fattah. BPBD Sulawesi Barat terus memantau perkembangan kondisi cuaca melalui koordinasi dengan BMKG dan BPBD kabupaten se-Sulawesi Barat, serta mengimbau masyarakat agar tetap waspada, menghindari aktivitas di luar ruangan saat cuaca buruk, dan segera melaporkan potensi bahaya di sekitar lingkungan masing-masing. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sulawesi Barat menerima Peringatan Dini Cuaca dari BMKG pada Selasa, 29 Oktober 2025 pukul 12.30 WITA, yang menyebutkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Adapun wilayah yang berpotensi terdampak pada pukul 13.00 WITA, yaitu: Kabupaten Pasangkayu: Bambalamotu, Pasangkayu, Pedongga Kabupaten Mamuju: Mamuju, Simboro, Tapalang Barat Kabupaten Mamuju Tengah: Pangale, Budong-Budong, Topoyo, Karossa, dan sekitarnya Kondisi cuaca tersebut dapat meluas ke wilayah: Kabupaten Pasangkayu: Tikke Raya, Bambaira, Sarjo Kabupaten Mamuju: Tapalang, Kalukku, Tommo Kabupaten Mamasa: Aralle Kabupaten Majene: Malunda Kabupaten Mamuju Tengah: Tobadak, dan sekitarnya BMKG memperkirakan kondisi ini masih dapat berlangsung hingga pukul 15.00 WITA. Menanggapi hal tersebut, Plt. Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. “Kami telah menyampaikan informasi ini kepada seluruh BPBD kabupaten se-Sulawesi Barat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan pemantauan lapangan di wilayah rawan. Kami juga mengimbau masyarakat agar segera melapor ke BPBD setempat jika terjadi kondisi darurat,” ujar Yasir Fattah. Sesuai arahan dan petunjuk Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, BPBD diminta untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta memberikan informasi cepat kepada masyarakat agar potensi dampak cuaca ekstrem dapat diminimalkan. Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Tiga orang staf Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Penguatan Penginputan Layanan Imunisasi dan Evaluasi Pendamping Teknis (Helpdesk) Aplikasi Sehat Indonesia-Ku (ASIK). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dimulai 28 Oktober 2025 dan akan berlangsung hingga 31 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan layanan imunisasi secara elektronik melalui Aplikasi ASIK, yang menjadi bagian dari upaya mempercepat capaian imunisasi dasar lengkap dan mendukung indikator DLI 7.2 dan DLI 7.3 Program INEY (Investing in Nutrition and Early Years) Phase 2. Berdasarkan hasil Data Quality Assessment (DQA) tahun 2025, diketahui bahwa 86 Persen pencatatan dan pelaporan elektronik imunisasi masih belum dilakukan tepat waktu. Hal ini menjadi perhatian utama untuk memastikan keakuratan data serta keberlanjutan layanan imunisasi yang efektif di seluruh Indonesia. Dari Provinsi Sulawesi Barat, kehadiran staf Dinas Kesehatan dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas tim dalam melakukan pendampingan teknis dan mendorong percepatan integrasi data imunisasi melalui sistem digital. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa penguatan sistem pencatatan elektronik menjadi kunci dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi di daerah. “Peningkatan cakupan imunisasi harus dibarengi dengan sistem pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Melalui aplikasi ASIK, kita dapat memantau capaian imunisasi secara real-time dan memastikan tidak ada anak yang terlewat dari layanan imunisasi dasar,” ungkapnya. Berdasarkan data per September 2025, cakupan imunisasi bayi lengkap di Provinsi Sulawesi Barat baru mencapai 39,3 Persen, dengan capaian tertinggi berada di Kabupaten Mamuju Tengah (56,2 Persen), sedangkan kabupaten lainnya masih berada di bawah 40 Persen. Ia menegaskan, capaian ini akan terus digenjot melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan optimalisasi penggunaan aplikasi ASIK di seluruh fasilitas layanan kesehatan. “Upaya ini sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju…

Mamuju - Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Januari–November), yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, pada Rabu (29/10), dipimpin oleh Asisten Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, dan dihadiri oleh 14 perwakilan perangkat daerah, termasuk Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim. Pemeriksaan kepatuhan ini merupakan bagian dari tugas BPK RI untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran daerah telah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK RI. “Kami di Dinas Kesehatan siap bersinergi dan memberikan seluruh data serta dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Proses ini penting untuk memastikan pengelolaan anggaran di sektor kesehatan berjalan transparan dan akuntabel demi pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga,” ujarnya. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap proses pemeriksaan kepatuhan dapat berjalan lancar dan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab, sejalan dengan komitmen mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar