Mamuju - Pemprov Sulbar terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumlinmas). Ini menjadi bagian visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (SDK-JSM) dalam membangun daerah perlunya sinergitas berbagai instansi. Pada Jumat, 15 Agustus 2025, bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), dilaksanakan rapat koordinasi membahas rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulbar dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat. Rapat yang dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Muh. Dhany Sadry sekaligus mewakili Kepala Biro Pemkesra, secara khusus memfokuskan pembahasan pada penguatan kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam rangka meningkatkan kecepatan respons dan kualitas pelayanan Tibumlinmas. "Kerja sama ini sangat strategis untuk mendukung penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ungkap Sadry. Sementara itu, di tempat terpisah, Plt. Kepala Biro Pemkesra Murdanil memberikan keterangan terkait pentingnya sinergi lintas instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. "Melalui kerja sama yang terstruktur antara Pemprov Sulbar dengan Polda Sulbar, khususnya melibatkan Satpol PP dan Damkar, diharapkan dapat tercipta sistem pelayanan Tibumlinmas yang lebih cepat, tepat, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat," tegas Murdanil. Rencana kerja sama ini diharapkan dapat segera direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman yang akan mengatur mekanisme koordinasi, pembagian tugas, dan standar operasional prosedur dalam penanganan berbagai permasalahan ketertiban dan ketentraman masyarakat di wilayah Sulawesi Barat. (Rls)

Mamuju – Pelatihan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang digelar BPSDM Provinsi Sulawesi Barat bersama BBPSDM Komdigi Makassar resmi ditutup hari ini di Marasa Corner pada pada Jumat, 16 Agustus 2025. Pelatihan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta dalam menyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan regulasi yang berlaku terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peserta diberikan pemahaman mengenai penggunaan kerangka kerja Arsitektur SPBE sebagai panduan dalam mengintegrasikan proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE. Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, drg. Asran Masdy, M.AP, menyampaikan harapan, para peserta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk menyusun Arsitektur SPBE yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. "Upaya ini juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga, yang menekankan pentingnya memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan transparansi layanan pemerintah demi menciptakan tata kelola yang lebih responsif,” ungkap Asran. Sebagai penutup, diharapkan pelatihan ini tidak hanya mampu meningkatkan pemahaman teknis peserta, tetapi juga mendorong terwujudnya implementasi SPBE yang terintegrasi dan berkelanjutan di lingkup Pemprov Sulbar, sehingga mampu memberikan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas. (Rls)

Mamuju - Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dr. Nursyamsi Rahim, menghadiri rapat bersama Biddokkes Polda Sulbar, di Ruang Rapat Wakil Gubernur Sulbar, Kamis (14/8/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga. Dalam kesempatan tersebut, dr. Nursyamsi menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan Polda Sulbar dalam penanganan stunting di wilayah Sulbar. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor merupakan kunci untuk mempercepat penurunan angka stunting. “Ini selaras dengan Misi Ketiga Pemprov Sulbar yaitu membangun SDM yang unggul dan berkarakter. Melalui program Quick Wins Sulbar Sehat, Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu program prioritas,” ujarnya. Berdasarkan data terakhir, prevalensi stunting di Sulbar mencapai 35,4%, meningkat dari 30,3% pada tahun sebelumnya. “Kita tidak boleh lagi menganggap PASTI PADU sebagai program biasa. Ini harus menjadi gerakan kolektif lintas sektor yang berkelanjutan,” tegas dr. Nursyamsi. Ia juga menegaskan pesan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yakni tidak boleh ada anak-anak Sulbar yang tumbuh tanpa gizi cukup dan akses kesehatan memadai. Semua OPD harus bergerak dalam semangat kolaborasi. Rapat ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, Polda Sulbar, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem demi masa depan Sulbar yang lebih sehat dan sejahtera. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 semakin menggelora di Sulawesi Barat (Sulbar). Dinas Kesehatan Sulbar menunjukkan komitmennya dengan ikut serta dalam Rapat Finalisasi Pelaksanaan HUT RI 2025 yang berlangsung di Ruang Theater Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (14/8/2025). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari SK Gubernur Sulbar Nomor 552 Tahun 2025 tentang Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI ke-80, sekaligus Hari Jadi ke-21 Sulbar. Seluruh peserta rapat membahas secara detail pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, hingga pembagian tugas untuk menyukseskan rangkaian kegiatan yang akan digelar sepanjang Agustus. Perwakilan Dinas Kesehatan Sulbar hadir bersama jajaran OPD, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya, memastikan sinergi berjalan maksimal. Selain itu, Dinas Kesehatan Sulbar menegaskan kesiapan dukungan penuh di bidang kesehatan, mulai dari penyediaan tenaga medis hingga layanan kesehatan selama perayaan berlangsung. Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa pihaknya akan all out memberikan dukungan tenaga kesehatan di setiap kegiatan besar yang masuk dalam agenda peringatan. “Sesuai arahan Gubernur Sulbar, Bapak Suhardi Duka, kami siap menyukseskan peringatan HUT RI ke-80. Dinas Kesehatan Sulbar akan memastikan seluruh rangkaian acara aman, nyaman, dan terjaga kesehatannya,” tegas dr. Nursyamsi. Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang solid, Sulbar optimistis menyambut peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dan Hari Jadi Sulbar ke-21 dengan penuh semangat dan kebanggaan. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Guna mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal menuju pasar global, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan bersama Dinas Koperindag Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Rumah BUMN BNI Mamuju menggelar Workshop Persiapan Ekspor dan Literasi Perpajakan UMKM, Jumat 15 Agustus 2025. Workshop berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sulbar, dengan fokus pada pelaku UMKM berpotensi ekspor, khususnya komoditas madu dan aren dalam mendukung Quick Wins Sulbar Bedaya yang digagas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang P2A Kanwil Perbendaharaan, Taufik Damhuri. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mempersiapkan UMKM memasuki pasar ekspor. "UMKM Sulbar memiliki potensi besar, terutama madu dan aren, tapi masih banyak kendala teknis dan administratif. Workshop ini hadir untuk membuka wawasan sekaligus memandu langkah praktis," ujarnya. Narasumber pertama, Muh. Rusdin dari Dinas Koperindag Sulbar, memaparkan strategi persiapan ekspor dan persyaratan khusus untuk komoditas madu dan aren. Beberapa poin kunci yang dibahas meliputi Pemenuhan Standar Produk Sertifikasi Halal, BPOM SNI, HACCP dan food grade untuk produk pangan. "Kuncinya adalah konsistensi kualitas dan kemitraan dengan buyer terpercaya. Jangan ragu memanfaatkan fasilitas pemerintah seperti misi dagang dan pameran internasional," tegas Rusdin. Sesi kedua menghadirkan Narasumber dari Kanwil Perbendaharaan yang menjelaskan aspek perpajakan bagi UMKM ekspor dan pada pengurusan Dokumen Ekspor oleh Forwarder Kewajiban lapor SPT Tahunan dan pencatatan keuangan sederhana. "Pahami insentif fiskal yang tersedia agar tidak terbebani biaya tambahan. Ekspor seharusnya justru menguntungkan dari sisi pajak," jelas pemateri. Pada sesi tanya jawab, UMKM Golla Mandar menyampaikan aspirasinya. Pihaknya berharap ada pendampingan berkelanjutan hingga satu UMKM asal Mamuju benar-benar bisa tembus ekspor. Dalam hal ini butuh dukungan teknis dan akses pemasaran. Workshop ini menjadi langkah awal dari rangkaian program pendampingan ekspor UMKM Sulbar. Ke depan, akan dirancang task…

Mamuju - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berperan aktif dalam mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kearsipan lingkup Provinsi Sulbar. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulbar berlangsung mulai Rabu 30 Juli 2025 hingga Kamis 31 Juli 2025. Idrus selaku Pengurus Barang Barang Milik Daerah (BMD) sekaligus Pengelola Arsip Disbun Sulbar hadir dalam bimtek ini. Kehadirannya atas arahan Plt. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Faizal Thamrin. Kegiatan yang akan dilaksanakan selama dua hari tersebut berlangsung di Aula DPKD Sulbar dan diikuti oleh setiap perwakilan OPD lingkup Pemprov Sulbar Tujuan pelaksanaan bimtek ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan arsip yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar kearsipan nasional dalam tata kelola kearsipan, selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka - Salim S. Mengga (SDK-JSM) pada poin membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Bimtek dibuka oleh Kepala DPKD Sulbar Mustari Mula. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya mengelola arsip pada OPD masing-masing. "Setiap OPD dapat mengelola pengarsipan pada instansi masing-masing secara keberlanjutan untuk memastikan mapping identifikasi klarifikasi terpetakan dengan baik," Kata Mustari Mula. Sementara itu,. menurut Idrus, melalui bimtek kearsipan ini, dirinya lebih paham akan pentingnya pengelolaan arsip yang tertib dan sesuai aturan, demi mendukung kelancaran tugas dan akuntabilitas kerja. "Diharapkan bimtek ini dapat meningkatkan kemampuan ASN termasuk di Disbun Sulbar dalam mengelola arsip secara profesional, tertib, dan sesuai standar kearsipan nasional," ucapnya. Naskah : Disbun Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) UKPBJ se-Sulawesi Barat Tahun 2025 pada Selasa, 29 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 10.00 WITA di ruang rapat Biro PBJ dan dihadiri oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup biro. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh, dan dibuka oleh Sekretaris Kegiatan Rakor UKPBJ 2025, Deden Hary Sumantry. Dalam arahannya, pimpinan rapat menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan kolaboratif guna menyukseskan pelaksanaan Rakor sebagai forum strategis peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di Sulawesi Barat. Rakor UKPBJ Tahun 2025 direncanakan berlangsung pada tanggal 3 hingga 4 September 2025, mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Peningkatan Kapasitas SDM.” Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka-Salim S. Mengga (SDK-JSM), dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Hari pertama kegiatan akan digelar di Hotel Lilianto dengan agenda sosialisasi Peraturan Presiden terbaru terkait pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, hari kedua akan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, dengan fokus pada pendampingan Level Kematangan UKPBJ dari seluruh kabupaten. Biro PBJ Sulbar dijadwalkan menyampaikan paparan mengenai kondisi sumber daya manusia pengadaan di Provinsi Sulawesi Barat. Pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan pun telah dimulai, termasuk pengelolaan belanja jasa yang diminta untuk benar-benar diperhatikan oleh setiap PPTK demi kelancaran dan akuntabilitas kegiatan. Rapat ini juga menetapkan kepesertaan kegiatan yaitu dari perwakilan UKPBJ Provinsi dan UKPBJ Kabupaten. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh menyampaikan harapannya agar seluruh persiapan berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan. “Rakor ini bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah kita dalam…

Mamuju - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Rabu, 30 Juli 2025. Pertemuan yang dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Herdin Ismail dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dipimpin langsung Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar, Salim S Mengga. Herdin Ismail menyampaikan bahwa agenda ini merupakan upaya konkret untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan. Ia menekankan pentingnya melakukan pembenahan secara menyeluruh, terutama pada titik-titik yang selama ini dianggap mengalami hambatan. "Yang agak-agak sedikit buntu, kita perbaiki kebuntuhan itu sebagaimana tagline pemerintah provinsi, pemerintah sekarang adalah pemerintahan yang bersih dan melayani," ujar Herdin. Ia juga menegaskan bahwa pembenahan harus dimulai dari internal pemerintahan agar prinsip clean government dapat benar-benar terwujud. "Salah satu hasil penting dari pertemuan ini adalah instruksi Wakil Gubernur agar seluruh proses pemanggilan aparat dilakukan melalui izin pimpinan," ungkapnya. Langkah ini, menurut Herdin Ismail, merupakan bagian dari upaya membangun sistem kaderisasi dalam menangani berbagai persoalan secara lebih sistematis. Rapat pemutakhiran data temuan BPK dan APIP ini ditutup dengan arahan agar Inspektorat segera menyampaikan kepada OPD mana saja yang masih memiliki rekomendasi belum ditindaklanjuti, agar proses perbaikan dapat segera dilakukan.(Rls)

Bali – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ketransmigrasian Nasional yang digelar di Bali Convention Center, Senin, 28 Juli 2025. Kehadirannya dalam agenda strategis ini sejalan dengan penunjukan Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi pilot project transmigrasi modern di Indonesia. Rakernis yang dibuka langsung oleh Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, membahas arah kebijakan transmigrasi nasional tahun 2025. Menteri Iftitah menegaskan bahwa fokus utama transmigrasi saat ini telah bergeser dari sekadar perpindahan penduduk, menjadi upaya penciptaan lapangan kerja dan pembangunan kawasan ekonomi baru. “Transmigrasi hari ini bukan hanya memindahkan penduduk. Ini adalah strategi untuk membuka lapangan kerja dan menumbuhkan kawasan-kawasan ekonomi baru demi kemakmuran rakyat,” kata Menteri Iftitah. Ia mengungkapkan bahwa akan ada tiga provinsi yang dijadikan sebagai pilot project pola transmigrasi modern, yakni Banten, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan. “Utamanya di Sulawesi Barat dan Papua Selatan, dua daerah ini akan menjadi contoh penerapan pola transmigrasi modern yang fokus pada pembangunan kawasan ekonomi dan penguatan SDM unggul,” lanjutnya. Dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah tantangan yang dihadapi di daerah, seperti paradoks pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penurunan angka kemiskinan, penyalahgunaan izin pemanfaatan tanah negara oleh para pemodal, serta praktik tidak produktif oleh sebagian transmigran yang justru menyewakan atau menjual lahan yang diberikan negara. Kementerian Transmigrasi menargetkan pilot project ini akan menciptakan kawasan transmigrasi yang mandiri, produktif, dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya, seperti pertanian, industri, dan infrastruktur dasar. Dengan keikutsertaan Sulbar dalam pilot project ini, diharapkan dapat membuka peluang baru bagi masyarakat, menekan angka pengangguran, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi. Sebelumnya, saat Menteri Transmigrasi melakukan kunjungan kerja di Mamuju beberapa waktu lalu, Gubernur Suhardi Duka menyatakan dukungan penuh terkait program kerja transmigrasi di provinsi ke-33 ini. Bahkan, Anggota DPR RI periode 2019-2024 itu juga menyatakan telah memerintahkan kepada seluruh jajarannya dan meminya masyarakat untuk…

Mamuju — Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP. "Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas," kata Salim S Mengga. Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. "Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik," tegas Herdin. Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan," harapnya. Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut…