MAMUJU--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Rapat Koordinasi Progres Pemantauan dan Evaluasi Penilaian Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar di Rujab Sekprov Sulbar, Senin 03 Juni 2024.
Rapat dihadiri oleh Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak bersama Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil, serta Tenaga IT, Syahroni Syaharuddin, Azis, Rasmadi.
Pelaksanaan rapat ini merupakan Tindak Lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 70 ayat 1.
Rapat dipimpin Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Dalam arahannya, Ia mengatakan pada penilaian berikutnya menargetkan sudah ada kenaikan hasil SPBE yang dimiliki Pemprov Sulbar.
"Paling tidak kita sudah dapat gambaran komponen-komponen penilaian dari setiap elemen. InshaAllah Sulbar bisa lebih meningkat," kata Idris.
Idris berharap, hal itu bisa sesuai harapan bersama dan sekaligus tujuan rapat tersebut bisa mengidentifikasi masalah yang ada.
"Termasuk masalah yang sulit ditangani secara mandiri. Jadi kita berkomitmen mengembangkan dan memajukan SPBE sebagai kemajuan," tambahnya.
Adapaun pembahasan Rapat Tim Koordinasi SPBE Pemprov Sulbar sebagai berikut:
1. Pembahasan hasil penilaian mandiri (self assesment) capaian tingkat kematangan 47 indikator SPBE Pemprov Sulbar tahun 2024.
2. Reviu peta rencana SPBE Pemprov Sulbar Tahun 2025 – 2026 (program dan kegiatan terkait digitalisasi e-Government).
Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi BPKPD Sulbar, Faika Kadriana Ishak mengatakan, terkait dengan pengembangan 2025-2026, rencana pengembangan pada BPKPD ada di Aplikasi SIMOTO (real time pendapatan).
“Untuk penambahan aplikasi ada aplikasi e-BMD milik Kementrian Dalam Negeri dan Aplikasi SIPAPARUA, untuk peningkatan pengelolaan barang milik daerah,” ujar Faika.
Faika menjelaskan, SIPAPARUA adalah sistem teknologi informasi yang dirancang khusus untuk mengelola administrasi aset daerah secara efisien dan transparan.
“Melalui SIPAPARUA, perangkat daerah dapat memonitor, merekam, dan melaporkan aktivitas pengelolaan aset secara real-time sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas,” terangnya.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, dari total hasil self assesment 47 Indikator SPBE Pemprov Sulbar Tahun 2024 ini, ada 5 Indikator yang harus dipenuhi oleh BPKPD Sulbar.
“Kami di BPKPD berkomitmen mengembangkan dan memajukan SPBE sebagai tolak ukur kemajuan SPBE Nasional,” ujar Masriadi.
Masriadi berharap, nilai indeks SPBE Pemprov Sulbar tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
“Tahun lalu kategori baik, mudah-mudahan bisa masuk sangat baik," harapnya.
Penulis : BPKPD Sulbar
Editor : humassulbar
