MAMUJU - Guru SLB Mapilli Polewali Mandar Amran R terpilih mewakili Sulawesi Barat pada ajang MTQN VII tahun 2024 di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Usai, mengikuti audisi kafilah yang dilaksanakan Dewan Pengurus (DP) Korpri Sulbar selama beberapa hari. Amran R termasuk dalam 13 nama yang akan ikut lomba MTQN Korpri tahun 2024. "Alhamdulillah, sangat bersyukur bisa lolos mejadi peserta mewakili Provinsi Sulbar pada kegiatan MTQN KORPRI tahun 2024," kata Amran, Sabtu 12 Oktober 2024. Lanjut Amran, ini merupakan langkah awal dirinya untuk mempersembahkan yang terbaik dan semoga bisa mengharumkan nama daerah Sulbar. "Saat ini saya tengah mempersiapkan, dimulai dari memahami aturan dalam juknis lomba, memperbanyak latihan dalam penggunaan aplikasi desain, meperbanyak refrensi gambar kaligrafi kontemporer dan yang paling penting mempersiapkan mental serta fisik," ungkapnya. Apalagi sementara ini dirinya menjalani proses pembinaan dari beberapa mentor sesuai cabang lomba yang diikuti. "Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak pada Pemprov Sulbar dan seluruh Pantia MTQ KORPRI SULBAR karena telah menfasilitasi kami memperdalam dan mengasah kemampuan kami untuk mempersiapkan diri pada lomba MTQN KORPRI di palangkaraya nantinya," ucapnya. Ini merupakan bukti keseriusan Pemprov Sulbar khususnya pengurus KORPRI SULBAR dalam mempersiapkan para kafilahnya agar nantinya bisa memberikan yang terbaik untuk Provinsi Sulbar. "Keseharian saya adalah menjadi Kepala SLB Negeri Mapilli, selain itu saya juga slalu aktif dalam mengasah kemampuan saya dalam hal seni lukis dan desain grafis," ujarnya. Untuk lomba Kaligrafi Kontemporer ini merupakan kesekian kalinya diikut, karena ditahun sebelumnya dirinya pernah ikut di MTQ Reguler pada lomba kaligrafi lukis kontemporer. "Namun ditahun ini agak berbeda karena yang saya ikuti versi kaligrafi digital kontemporer," tandasnya.(rls)

Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) bagi seluruh anggota DPRD Provinsi di Indonesia. Orientasi berlangsung selama tiga hari, mulai hari Selasa sampai Kamis (8–10 Oktober 2024) di Ballroom Hotel Arya Duta, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman anggota DPRD terhadap tugas dan fungsinya dalam menjalankan pemerintahan daerah. Orientasi ini dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri RI Sugeng Hariyono. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat, khususnya Kemendagri RI, untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Adapun rangkaian kegiatan dalam orientasi meliputi seminar, diskusi, serta presentasi dari berbagai narasumber yang ahli di bidang pemerintahan dan kebijakan publik, salah satunya dari akademisi dan Filsuf Rocky Gerung. Selama orientasi, para anggota DPRD diberikan pembekalan terkait dengan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai kebijakan pemerintah yang perlu diimplementasikan di tingkat daerah. Ketua Sementara DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, menekankan bahwa kegiatan itu sangat penting untuk memastikan anggota DPRD memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung pembangunan daerah. "Kegiatan orientasi ini sangat membantu kami dalam menjalankan tupoksi kami selaku anggota dewan, materi yang disajikan dan narasumber juga sangat berkualitas dalam mentransfer ilmunya. Mudah-mudahan kami mampu menerapkan apa yang telah kami dapatkan pada kegiatan orientasi ini dalam memperjuangkan hajat hidup masyarakat di Sulbar," kata Amalia, Kamis 10 Oktober 2024. Selain itu, orientasi tersebut juga menjadi ajang bagi para anggota DPRD untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan rekan-rekan dari provinsi lain. Diharapkan, hasil dari orientasi ini dapat diterapkan secara efektif di tingkat daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan. DPRD Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi anggotanya demi…

Jaksel - Plt. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Subuki menghadiri kegiatan Gebyar Pelayanan Prima yang dirangkaikan dengan Penetapan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP), Selasa, 8 Oktober 2024. Bertempat di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan (Jaksel), kegiatan ini dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN- RB) Abdullah Azwar Anas. Menurut Plt. Karo Organisasi Setda Sulbar Subuki, yang juga sebagai Kepala Bagian (Kabag) Tatalaksana dan Pelayanan Publik, kehadirannya pada kegiatan tersebut sehubungan Provinsi Sulbar sebagai salah satu dari 12 provinsi yang ditetapkan sebagai Hub JIPP Tahun 2024. Pada kesempatan itu, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dan mendapatkan penghargaan pelayanan publik dari Kementerian PAN-RB, adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi. MenPAN-RB, Azwar Anas dalam sambutannya mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi Berdampak, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, pelayanan publik ramah kelompok rentan, serta pendampingan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik Digital, dan Hub JIPP. “Tren perkembangan Indeks Pelayanan Publik (IPP) nasional relatif meningkat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memenuhi harapan rakyat dan target yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Mulai dari efisiensi anggaran, dan lain-lain,” ujar Azwar Anas. Selain mengikuti kegiatan Gebyar Pelayanan Prima, Subuki juga mengikuti kegiatan Sarasehan Pelayanan Publik Trasformasi 10 Tahun Unit Layanan Administrasi (ULA) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis, 10 Oktober 2024. Kegiatan ini bertempat di Gedung Sasana Bakti Kemendagri. Sarasehan Pelayanan Publik dilaksanakan dalam rangka merayakan 10 Tahun ULA Kemendagri, yang dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tomsi Tohir. Dalam sambutannya, Ia mengingatkan ULA Kemendagri untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apalagi, selama ini ULA merupakan garda terdepan dalam melayani masyarakat dan pemerintah daerah (pemda)…

Mamuju - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drg. Asran Masdy, secara resmi membuka pelaksanaan Training Center (TC) Enumerator Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 Sulbar di Hotel Mutiara, Mamuju, Rabu 09 Oktober 2024. Acara ini dihadiri secara daring oleh perwakilan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Nirmala Ahmad Ma'ruf, serta secara luring oleh Koordinator PT. Surveyor Indonesia untuk Sulbar, Rifco Rahim. Kadinkes Sulbar, Asran Masdy, dalam sambutannya menyampaikan progres menggembirakan terkait penurunan prevalensi balita stunting di Sulbar. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di wilayah ini menurun dari 35 persen pada tahun 2022 menjadi 30,3 persen pada tahun 2023. "Ini adalah pencapaian yang sangat berarti bagi kita semua, dan saya berharap penurunan ini dapat terus kita pertahankan dan bahkan capaian ini dapat kita tingkatkan, sesuai arahan Bapak Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin,”ujar Asran Masdy. Kepada tujuh Penanggung Jawab Teknis (PJT) provinsi dan kabupaten yang hadir, Asran Masdy mengucapkan terima kasih atas komitmen dan kerja keras mereka dalam mendukung program SSGI ini. Ia menekankan pentingnya peran PJT dalam memberikan bimbingan kepada para enumerator di lapangan. "Untuk para Enumerator yang terpilih, saya ucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan. Tugas ini sangat penting dan saya yakin kalian mampu melaksanakannya dengan baik. Ingat, apa yang kalian lakukan adalah bagian dari upaya besar untuk masa depan generasi Sulbar yang sehat dan cerdas," katanya. Kadinkes juga menekankan pentingnya integritas dalam pengumpulan data. Menurutnya, kualitas data sangat bergantung pada kejujuran dan ketelitian Enumerator SSGI. “Pastikan data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi di masyarakat," tegasnya. Sementara itu, Koordinator PT. Surveyor Indonesia untuk Sulbar, Rifco Rahim menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, khususnya Dinas Kesehatan, atas dukungan yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan rangkaian kegiatan SSGI 2024 di wilayah tersebut. "Dukungan dari pemerintah provinsi sangat membantu kami dalam memastikan…

Mamuju - Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 di Sulawesi Barat (Sulbar) resmi dimulai dengan Training Center (TC) bagi para Enumerator, Rabu 09 Oktober 2024, bertempat di Hotel Mutiara, Mamuju. Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh perwakilan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Nirmala Ahmad Ma'ruf, serta secara luring oleh Koordinator PT. Surveyor Indonesia untuk Sulbar, Rifco Rahim. Sebanyak 51 Enumerator terpilih yang akan bertugas di lapangan turut hadir dalam pelatihan ini, bersama dengan para Penanggung Jawab Teknis (PJT) provinsi dan kabupaten se-Sulbar. Koordinator PT. Surveyor Indonesia untuk Sulbar, Rifco Rahim menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, khususnya Dinas Kesehatan, atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan dalam rangka kelancaran kegiatan SSGI 2024 di wilayah tersebut. Perwakilan BKPK Kemenkes RI, Nirmala Ahmad Ma'ruf, menjelaskan perubahan dalam skema pelaksanaan SSGI 2024. “Tahun ini, survei dilakukan melalui Kerja Sama Operasional (KSO), dengan PT. Surveyor Indonesia sebagai pelaksana untuk Sulbar,” ungkapnya. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, menyampaikan kabar menggembirakan terkait penanganan stunting di Sulbar. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi balita stunting berhasil diturunkan dari 35 persen pada tahun 2022 menjadi 30,3 persen pada tahun 2023. "Ini adalah hasil kerja keras kita semua dan semoga penurunan ini dapat terus berlanjut," harap Asran Masdy. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada para PJT yang hadir atas komitmen dan dedikasi mereka dalam mendukung program SSGI. "Para PJT telah bekerja keras, saya berharap kalian terus membimbing para enumerator di lapangan agar proses pengumpulan data berjalan dengan lancar dan tepat waktu,"ucapnya. Untuk para enumerator terpilih, Asran Masdy memberikan pesan khusus dan menyampaikan ucapan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. "Tugas ini tidaklah mudah, namun saya yakin kalian dapat melaksanakannya dengan baik. Ingat, tugas kalian bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi bagian dari upaya besar kita dalam memastikan…

MAMUJU - Usai selesai melaksanakan audisi secara virtual calon kafilah perwakilan Sulawesi Barat untuk mengikuti ajang MTQN VII tahum 2024 di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Hasil audisi itu menghasilkan 13 kafilah untuk mengikuti 9 cabang lomba di MTQN VII tahun 2024. Kini, Korpri Sulawesi Barat bersama panitia melakukan training center secara virtual yang akan dibina oleh K.H.Hasan Basri, Dr.H.Abdul Aziz Tammauni, K.H.Khalid Rasyid dan Ustadz Ujang Badrusalam. Kegiatan Training Center mulai dibuka oleh Ketua Panitia Audisi dan Kontingen KORPRI Sulbar secara virtual Kamis, 10 Oktober 2024 dan dilanjutkan pembekalan TC oleh Abdul Azis Tammauni, Ustadz Ujang Badru salam dan K.H.Khalik Rasyid. Dalam pembekalan tersebut peserta lebih banyak diarahkan ke pendalaman petunjuk teknis MTQN serta penguasaan materi lomba yang akan diikuti Ketua Kafilah MTQ Korpri Sulbar Mustari Mula mengingatkan bahwa belajar dari pengalaman MTQN KORPRI sebelumnya baik di Kendari maupun di Padang persaingan setiap cabang lomba sangat ketat sekali sehingga betul-betul butuh persiapan yang matang. "Jadi butuh persiapan matang, oleh karena itu melalui TC ini peserta diharapkan mengikuti secara saksama arahan dan bimbingan pembina," harapnya. Masing-masing pembina yang didatangkan Korpri Sulbar memberikan arahan dan petunjuk untuk diperhatikan oleh seluruh peserta lomba. Interaksi dilakukan agar para peserta perwakilan Sulbar bisa paham dan bersaing pada MTQN VII nantinya.(rls)

MAMUJU - Kepala dinas P3AP2KB Provinsi Sulawesi barat Amir membuka acara Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di ruang pola kantor Bupati Kabupaten Majene yang dilaksanakan pada Kamis, 10 Oktober 2024. Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Andi Irma dan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Keluarga Data dan Informasi , Nursyamsi Rahim serta turut hadir juga sebagai peserta yaitu para camat, aparat Dldesa , keterwakilan Perempuan, tokoh Perempuan, tokoh Masyarakat,pelaku usaha UMKM Perempuan, Forum anak,PATBM,TP. PKK baik dari Kecamatan maupun Desa. Dalam arahannya, Kepala Dinas P3AP2KB Amir mengatakan, bahwa dalam pelaksanaan DRPPA ini pemerintah daerah khususnya Kabupaten Majene dapat mengembangkan model desa teladan dalam desa ramah perempuan dan peduli anak yang dapat menerapkan kebijakan kepemimpinan perempuan dengan baik. "Ini bisa menjadi panduan atau inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk mengadopsi praktek - praktek yang sukses dalam meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan lokal," kata Amir. Sehingga, bisa dapat membantu mengidentifikasi hambatan, keberhasilan, dan perluasan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan ditingkat desa agar perempuan dan anak bisa terlindungi dari tingkat kekerasan. "Tujuan DRPPA ini bagaimana kita memberikan informasi agar pelaksanaan strategi DRPPA lebih efektif, lebih fokus dan terarah," ungkap Amir. Termasuk, memperkuat sistem dan komitmen antara lembaga /instansi OPD/pemerintah daerah kabupaten /kecamatan dan desa dalam mengimplementasikan strategi DRPPA. "Begitu juga menguatkan kapasitas masyarakat dalam masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi dimasyarakat," tandasnya.(rls)

Mamuju – Pada peringatan Hari Penglihatan Sedunia, Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan kegiatan penyuluhan bagi pengunjung rumah sakit tentang Deteksi Dini Gangguan pada Mata, Rabu 09 Oktober 2024. Kegiatan ini menghadirkan dokter spesialis mata dr. Sarkiah Huseng sebagi narasumber. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini gangguan pada mata, Penyuluhan ini memberikan informasi seputar Deteksi Dini Gangguan pada Mata serta pentingnya pemeriksaan mata secara rutin. Direktur RSUD Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri menekankan pentingnya penyuluhan dan deteksi dini gangguan pada mata sebagai upaya pencegahan kebutaan dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Menurut Marintani banyak gangguan penglihatan yang dapat dicegah atau diobati apabila dideteksi sejak dini. “Melalui penyuluhan ini, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan mata. Hal ini menindaklanjuti arahan Bapak Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin," kata Marintani. "Deteksi dini sangat penting karena banyak masalah mata yang seringkali tidak disadari hingga mencapai tahap lanjut, seperti katarak dan glaukoma. Dengan edukasi yang tepat, kami berharap masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mata mereka dan rutin melakukan pemeriksaan mata," lanjutnya. Sementara, dr. Sarkiah Huseng menjelaskan, penglihatan merupakan fungsi yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Sarkiah menekankan pentingnya deteksi dini gangguan penglihatan. Umumnya orang melakukan tes atau pemeriksaan mata hanya jika ada keluhan padahal juga perlu sebelum timbul keluhan untuk mencegah munculnya gangguan yang lebih berat. Dia menyampaikan, Indonesia termasuk dalam negara dengan prevalensi kebutuhan yang tinggi ( < 1 % secara global ). Katarak : 0,78 % , Glaukoma : 0, 20 %, Gangguan Refraksi : 0,14 %, Gangguan Retina 0,13 %, Gangguan pada Kornea : 0, 10% dan lain -lain : 0,15 %. Pemeriksaan rutin merupakan sebuah bentuk dari deteksi dini gangguan penglihatan atau mata terutama yang beresiko, pasien atau dengan keluarga riwayat penyakit sistemik ( diabetes/ kencing manis…

MAMUJU - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi menutup program pemagangan 2024 dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang berlangsung selama lima bulan, sejak Mei 2024 lalu. Kepal Disnaker Sulbar, Andi Farid Amri mengungkapkan, program pemagangan Sulbar tahun ini melibatkan sebanyak 27 perusahaan yang tersebar di sejumlah daerah se-Sulbar dan diikuti sebanyak 179 peserta yang didominasi oleh anak-anak muda usia produktif. "Alhamdulillah, sesuai dengan harapan kami, bahwa kurang lebih 70 persen dari peserta magang, itu diterima di perusahaan tempat mereka magang. Sebagaimana arahan Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, harapannya, tahun depan, jumlah peserta magang bisa lebih banyak dengan perusahaan-perusahaan yang ikut berpartisipasi juga bisa lebih banyak lagi, agar salah satu tugas kami untuk mengurangi pengangguran di Sulbar, bisa tercapai," kata Andi Farid Amri Ia juga mengungkapkan, tidak banyak evaluasi yang akan dilakukan untuk program pemagangan Sulbar kedepannya. Menurutnya, evaluasi hanya akan dilakukan pada jumlah perusahaan yang terlibat dalam program itu dan jumlah peserta yang bakal diikutkan. "Untuk evaluasinya, sekarang masih diikuti oleh 27 perusahaan. Kami berharap, kedepannya bisa lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bisa berpartisipasi dalam menerima peserta magang, agar serapan tenaga kerja di Sulbar itu bisa meningkat. Alhamdulillah, selama pemagangan dari Mei hingga Oktober ini, tidak ada kecelakaan kerja yang menimpa para peserta magang," ungkapnya. Lanjut Andi Farid Amri menjelaskan, jumlah peminat program pemagangan itu cukup besar, bahkan tahun ini mencapai sebanyak kurang lebih 2600 orang. Namun, Kemenaker hanya menyediakan kuota sebanyak 179, sehingga banyak anak-anak muda usia produktif yang belum mendapat kesempatan tahun ini. "Harapannya, di tahun-tahun yang akan datang, kuota dari Kemenaker bisa lebih banyak. Bagi peserta magang yang telah diterima oleh perusahaan, jaga kepercayaan perusahaan, tetap bekerja secara maksimal dan beri motivasi kepada teman-teman yang lain, supaya bisa terus berusaha meningkatkan kompetensinya," pungkas Andi Farid Amri. Pada kesempatan yang sama, General Manager (GM) PT Manakarra…

Mamuju -- Dalam upaya mendorong percepatan transformasi digital sesuai ketentuan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE pasal 32 ayat (1), & (3) terkait Jaringan Intra Pemerintah (JIP), Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membangun infrastruktur JIP ke 6 Kabupaten se-Sulbar. Pembangunan JIP ini dilakukan dengan mendistribusikan dan instalasi perangkat yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu pada bulan September 2024. Tim Teknis SPBE Pemprov ditugaskan untuk mengerjakannya di masing-masing kantor Diskominfo Kabupaten dimulai dari Kabupaten Mamasa dan berakhir di Kabupaten Pasangkayu. Hal itu juga sebagai tindak lanjut arahan Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin. Perangkat yang diserahkan berupa 6 unit Router Mokrotik dan 6 unit Acces Point Router sekaligus tim teknis melakukan instalasi/setting perangkat dan testing koneksi. Fasilitasi penyediaan perangkat JIP ini dapat direalisasikan atas dukungan dan bantuan Bank Sulselbar sebagai mitra pengelolaan keuangan pemerintah daerah se-Sulbar. Supporting ini merupakan bentuk komitmen Bank Sulselbar ikut mendorong akselerasi kemajuan daerah di era digital saat ini. Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Mustari Mula menyebutkan bahwa, jaringan intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan Pemprov dan Pemkab se-Sulbar. Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi digital antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penggunaan dan pemanfaatan JIP ini akan dikoordinir Dinas Kominfo Prov. Sulbar bersama Dinas Kominfo 6 Kabupaten. se-Sulbar," kata Mustari. Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Sulselbar atas dukungan penyediaan perangkat JIP. Ia juga mengharapkan agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat mengoptimalkan penggunaan JIP sebagai jalur lalulintas data dan sistem digital seluruh sektor pemerintahan di Sulbar. Keberadaan JIP ini "mestinya lebih memudahkan proses dan pelaksanaan sistem elektronik pemerintahan agar layanan yang disediakan kepada masyarakat makin cepat dan efisien," kata Amujib.(rls)