MAMUJU, - Gerakan Toilet Bersih yang dilaksanakan Pemprov Sulbar melalui arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh terus dioptimalkan khususnya di pusat layanan transportasi publik seperti terminal, pelabuhan dan bandara. Hingga kini tim satgas Tolsih bersama OPD Pemprov Sulbar terus memassifkan penyediaan toilet bersih di layanan publik utamanya di sejumlah fasilitas layanan transportasi publik. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar Maddareski Salatin, mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh pusat layanan transportasi publik baik itu di terminal, pelabuhan dan bandara. Penilaian Toilet Bersih juga telah dilakukan, dan hasilnya di sejumlah layanan transportasi yang masih menduduki peringkat pertama penilaian toilet terbersih yaitu Bandara Tampa Padang Mamuju. "Dari hasilnya, itu Bandara Tampa Padang masih menjadi Juara bertahan, karna memang diantara toilet yang terbersih itu Bandara Tampa Padang," kata Maddareski. Begitu juga, untuk bandara Sumarorong Kabupaten Mamasa juga sudah sangat bagus. Dua toilet ini menjadi penilaian dari sisi Perhubungan Udara. Sementara, Untuk perhubungan laut itu yang masuk dalam penilaian yaitu UPT Kelas III, kemudian UPT tanjung Silopo dan Pelabuhan Fery Mamuju. "Kita lihat sementara ini, UPT Kelas tiga masih jadi yang pertama," ucap Maddareski. Dishub juga telah mengklasifikasikan beberapa terminal, menurutnya dari hasil penilaian yang dilakukan Terminal Simbunang masih menjadi yang terbaik. "Terminal Simbuang Mamuju, masih mendominasi selain mungkin karena masih baru juga karena terjaga kebersihannya," terangnya. Sehingga, dari hasil penilaian keseluruhan di tiga klaster seperti terminal, pelabuhan dan bandara. "Bandara Tampa Padang Mamuju masih menjadi yang terbaik dari tiga klaster, kemudian disusul Terminal Simbuang dan UPT Kelas III Mamuju," ucapnya. Pihaknya memastikan setiap toilet di fasilitas layanan publik khususnya yang berkaitan dengan transportasi berharap dapat termotivasi sehingga dapat menjadikan toilet menjadi toilet tetap bersih dan nyaman. "Kita terus mendorong, seluruh fasilitas layanan khusus terminal seperti terminal tipe C bisa melakukan perbaikan dan membuat fasilitas toilet yang bersih," ucap Maddareski. Ia mengatakan, komitmen Pemerintah…

MAMUJU, - Gerakan Toilet Bersih yang dilaksanakan Pemprov Sulbar melalui arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh terus dioptimalkan khususnya di pusat layanan transportasi publik seperti terminal, pelabuhan dan bandara. Hingga kini tim satgas Tolsih bersama OPD Pemprov Sulbar terus memassifkan penyediaan toilet bersih di layanan publik utamanya di sejumlah fasilitas layanan transportasi publik. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar Maddareski Salatin, mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh pusat layanan transportasi publik baik itu di terminal, pelabuhan dan bandara. Penilaian Toilet Bersih juga telah dilakukan, dan hasilnya di sejumlah layanan transportasi yang masih menduduki peringkat pertama penilaian toilet terbersih yaitu Bandara Tampa Padang Mamuju. "Dari hasilnya, itu Bandara Tampa Padang masih menjadi Juara bertahan, karna memang diantara toilet yang terbersih itu Bandara Tampa Padang," kata Maddareski. Begitu juga, untuk bandara Sumarorong Kabupaten Mamasa juga sudah sangat bagus. Dua toilet ini menjadi penilaian dari sisi Perhubungan Udara. Sementara, Untuk perhubungan laut itu yang masuk dalam penilaian yaitu UPT Kelas III, kemudian UPT tanjung Silopo dan Pelabuhan Fery Mamuju. "Kita lihat sementara ini, UPT Kelas tiga masih jadi yang pertama," ucap Maddareski. Dishub juga telah mengklasifikasikan beberapa terminal, menurutnya dari hasil penilaian yang dilakukan Terminal Simbunang masih menjadi yang terbaik. "Terminal Simbuang Mamuju, masih mendominasi selain mungkin karena masih baru juga karena terjaga kebersihannya," terangnya. Sehingga, dari hasil penilaian keseluruhan di tiga klaster seperti terminal, pelabuhan dan bandara. "Bandara Tampa Padang Mamuju masih menjadi yang terbaik dari tiga klaster, kemudian disusul Terminal Simbuang dan UPT Kelas III Mamuju," ucapnya. Pihaknya memastikan setiap toilet di fasilitas layanan publik khususnya yang berkaitan dengan transportasi berharap dapat termotivasi sehingga dapat menjadikan toilet menjadi toilet tetap bersih dan nyaman. "Kita terus mendorong, seluruh fasilitas layanan khusus terminal seperti terminal tipe C bisa melakukan perbaikan dan membuat fasilitas toilet yang bersih," ucap Maddareski. Ia mengatakan, komitmen Pemerintah…

Mamuju – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Bidang Hortikultura melakukan koordinasi dengan Dinas Dagperinkop Sulbar dan Pemkab Majene, Jumat 3 Mei 2024. Koordinasi ini terkait tingginya harga komoditi cabai. Kepala Bidang Hortikultura Dinas TPHP Sulbar, Masnawi mengatakan, berdasarkan penelusuran Petugas Informasi Pasar (PIP) Bidang Hortikultura Dinas TPHP Sulbar, secara umum harga komoditi strategis hortikultura yakni bawang merah dan aneka cabai (cabai rawit, cabai keriting dan cabai besar) dalam rentan harga yang relative stabil selama April khususnya periode Bulan Puasa hingga Hari Raya Idul Fitri. Di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, berdasarkan laporan Indeks Harga Konsumen BPS, komoditi-komoditi tersebut bahkan cenderung harganya menurun dan memberikan sumbangan deflasi secara month to monthdi Bulan April 2024. Hal tersebut disebabkan ketersediaan produksi di wilayah Sulbar khususnya Mamuju, Majene dan Mamasa, dan introduksi hasil komoditi tersebut dari wilayah di luar Sulbar. Menindaklanjuti pemberitaan terkait tingginya harga cabai di Kabupaten Majene, setelah melakukan pengecekan terhadap laporan Harga Harian Barang Kebutuhan Pokok Pasar Sentral Pakkola Majene, harga cabai yang berada pada kisaran harga Rp. 105.000,- (laporan harga tanggal 29 April – 2 Mei 2024) adalah cabai rawit hijau. Komoditi tersebut merupakan permintaan khusus konsumen dan bukan merupakan kebutuhan umum cabai rawit masyarakat luas, sebab di laporan Harga Harian Barang Kebutuhan Pokok Pasar di Kabupaten Mamuju, tidak tercatat komoditi tersebut. Untuk memenuhi pesanan khusus tersebut, diperlukan upaya khusus juga oleh petani pada saat proses panen sehingga berimbas pada harganya yang tidak sama dengan komoditi aneka cabai lainnya. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif berharap, ketersediaan bawang merah dan aneka cabai dapat terus terpenuhi seiring dengan proses produksi di petani-petani di Sulbar tetap berlangsung dan harga komoditi tersebut memberikan dampak terhadap kenaikan Nilai Tukar Petani khususnya Komoditi Hortikultura. “Harapannya adalah produksi dari petani dapat diserap oleh pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap…

Mamuju--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Kegiatan Business Matching Pelaku Usaha Perkebunan Kopi dan Kakao Se-Sulbar di Grand Maleo Hotel And Convention Mamuju. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, di mulai 1 Mei hingga 3 Mei 2024. Kegiatan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Muhtar mewakili Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, didampingi Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar Andi ST. Kamalia. Menghadirkan narasumber, yakni Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Normansyah Syahruddin, Direktur Eksport Kementerian Perdagangan RI Regulasi Ekport Komoditas Kopi dan Kakao Alamsyah Latuconsina, Atase Kementerian Pertanian RI Kedutaan Besar RI untuk Belgia Winarti Halim, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulbar Acmad, Praktisi/Pelaku Usaha Kopi dan Kakao Reta dan Pelaku Usaha/Ekportir Kakao Amrizal Alamsyah. Adapun peserta pada kegiatan ini adalah para Pelaku Usaha Kopi dan Kakao seluruh kabupaten yang ada di Sulbar. Sulbar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan berbagi komoditi unggulan perkebunan seperti kakao, kopi, walaupun luasan kakao di Sulbar tahun 2023 adalah 142.319 Ha dengan produksi 69.779 ton/Ha, dengan rata-rata produktivitas masih rendah yaitu 792 kg/Ha dengan luas tanaman menghasilkan 96.924,60 Ha. Saat ini harga kakao di dunia melonjak signifikan sepanjang tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pasokan kakao dan tingginya kebutuhan kakao oleh industri olahan di lain sisi. Naiknya harga kakao global ini juga menjadi peluang bagi para petani kakao lokal untuk dapat meningkatkan produktivitas mereka dalam memproduksi biji kakao. Kegiatan Business Matching Pelaku Usaha Perkebunan yang dilaksanakan di Sulbar ini baru pertama kali. Kegiatan ini sejalan dengan program prioritas ke empat Pemprov Sulbar yaitu Branding dan Marketing Sulbar melalui Sektor Perkebunan. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Muhtar dalam sambutannya menekankan kegiatan itu sangat penting karena Business Matching tersebut memfasilitasi pertemuan antara berbagai pihak yang memiliki potensi untuk menjalin kerja sama bisnis…

Mamuju – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) tetap melakukan koordinasi ke kabupaten dan juga melakukan pemantauan terhadap kondisi cuaca dan daerah rawan longsor untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana serupa nantinya. Itu disampaikan Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta, dalam keterangannya, Minggu 05 Mei 2024. Yasir Fatta mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi bencana alam dan mengikuti petunjuk evakuasi yang telah disediakan oleh pihak terkait. "Kami terus memantau perkembangan situasi dan siap memberikan bantuan lebih lanjut kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Yasir Fatta . Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan BPBD Sulbar untuk terus melakukan koordinasi ke kabupaten dalam penanggulangan bencana longsor yang terjadi di beberapa wilayah Sulbar akhir- akhir ini. BPBD Sulbar berharap dengan kerja sama yang solid dan koordinasi yang baik, penanganan bencana longsor di wilayah Sulbar dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Yasir Fattah, di sela-sela mendampingi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam acara Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah di Jakarta, memberikan arahan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Suhardi dan stafnya melakukan koordinasi dan peninjauan lokasi pelaksanaan Gladi/Apel Kesiapsiagaan di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Jumat, 3 Mei 2024. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta mengungkapkan, peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, selain gladi atau simulasi dan apel, juga akan menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan, termasuk lomba pasang dan bongkar tenda pengungsi serta lomba cerdas cermat kebencanaan yang melibatkan BPBD se-Sulbar. “Tidak hanya BPBD, juga akan diikuti oleh berbagai instansi seperti OPD, TNI, Polri, dan Basarnas Mamuju, serta Relawan Bencana Mateng, dengan total peserta mencapai 200 orang,” ungkap Yasir Fatta, Minggu 05 Mei 2024. Menurutnya, acara itu menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. “Tidak hanya melibatkan instansi terkait, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat," imbuhnya. Acara ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 20-22 Mei 2024 di Lapangan Alun-Alun Mateng. Koordinasi dan peninjauan lokasi dilakukan untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi saat kegiatan berlangsung, bekerjasama dengan BPBD Mateng sebagai tuan rumah. Ketua Panitia, Inaldy Luther S. Si'lang, dengan penuh semangat menyatakan komitmen untuk menjadikan acara itu sebagai tonggak penting dalam membangun kesiapsiagaan bencana yang tangguh dan responsif. Sementara itu, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap, kegiatan gladi dan kesiapsiagaan itu agar direncanakan dengan baik dan perkuat kerja sama lintas sektoral serta dorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya bersama mengurangi risiko bencana di wilayah Sulbar. “Dengan demikian, akan menegaskan posisi kita sebagai garda terdepan dalam menghadapi tantangan bencana dengan keberanian, kecerdasan, dan solidaritas,” pungkasnya. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju --Calon Jamaah Haji (CJH) Indonesia dijadwalkan berangkat mulai 12 Mei 2024. Untuk itu Pemprov Sulbar terus berkoordinasi Kanwil Kemenag Sulbar terkait perkembangan persiapan pemberangkatan CJH asal Sulbar. Jubir Pemprov Sulbar Mustari Mula mengatakan, koordinasi dengan Kemenag juga dilakukan untuk memastikan kesiapan para jemaah. Sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh, diharapkan pula para CJH Sulbar agar mengikuti rangkaian persiapan haji, termasuk rangkaian manasik haji yang rutin dilaksanakan. "Kita harapkan CJH Sulbar bisa Ikuti arahan pemerintah serta petugas haji selama melaksanakan perjalanan ke tanah suci dari pemberangkatan hingga pulang ke tanah air," ucap Mustari. Dikonfirmasi Ketua Tim Bina Haji Reguler dan ADH Kanwil Kemenag Sulawesi Barat Najamuddin Umar mengatakan, untuk pemberangkatan CJH asal Sulbar, Gelombang pertama adalah kloter 7 dan 9 yang rencananya berangkat pada 16-17 Mei 2024 (masuk Embarkasi Makassar) . Gelombang II Kloter 22 dan 24 berangkat 27-28 Mei 2024 (masuk Embarkasi Makassar). (*)

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), dalam hal ini Kepala Bidang Darurat dan Logistik Arnida bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Husain Mansyur melakukan koordinasi ke BNPB RI pada Jumat 03 Mei 2024. Koordinasi dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan responsivitas dalam penanggulangan bencana, Tim Reaksi Cepat (TRC) lintas sektor yang terdiri dari berbagai instansi terkait telah melaksanakan program peningkatan kapasitas. Program ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan dan koordinasi dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi. Koordinasi tersebut menindaklanjuti arahan Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta di sela-sela mendampingi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam acara Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah di Jakarta. Hasil dari pertemuan tersebut, Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Sulbar, Arnida menyampaikan TRC lintas sektor terdiri dari anggota dari BPBD, serta instansi terkait lainnya. “Melalui pelatihan, simulasi, dan latihan lapangan yang intensif, diharapkan tim ini dapat lebih siap dan terlatih dalam menangani berbagai jenis bencana alam maupun keadaan darurat lainnya,” kata Arnida, Minggu 05 Mei 2024. Sementara itu di tempat lain , Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fatta menyatakan bahwa peningkatan kapasitas menjadi hal yang sangat penting dalam upaya penanggulangan bencana. "Dengan adanya pelatihan dan persiapan yang matang, kami yakin tim ini dapat memberikan respon yang cepat dan efisien saat dibutuhkan," ujarnya. Selain itu, program peningkatan kapasitas ini juga mencakup peningkatan koordinasi antarinstansi, penyusunan rencana tindakan darurat, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tim dapat bekerja secara sinergis dan terkoordinasi dalam menghadapi situasi darurat yang kompleks. Dengan adanya pelaksanaan peningkatan kapasitas TRC lintas sektor ini, diharapkan penanganan bencana di Sulbar dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dampak terhadap masyarakat yang terdampak dapat diminimalkan. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Polman--Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sulawesi Barat (Sulbar), dalam hal ini Bidang Capil melakukan koordinasi ke Dinas Dukcapil Polman pada Senin, 29 April 2024. Koordinasi ini diterima dengan hangat oleh Plt. Kadis Dukcapil Polman Astuti. Pada kesempatan ini, disampaikan beberapa hal terkait persiapan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencatatan Sipil, yang direncanakan pada tanggal 16 Mei 2024 di Polman serta pembukaannya akan dilakukan oleh Kadis Dukcapil Sulbar sekaligus sebagai Pj. Bupati Polman Ilham Borahima. Plh. Kadis Dukcapil Sulbar, Muhammad Rusdi mengatakan, bimtek tersebut akan menghadirkan peserta dari kepala desa/lurah dan pejabat dari Dinas Dukcapil Polman dengan jumlah 130 orang. Menurut Rusdi, tujuan bimtek nantinya adalah memberikan pemahaman kepada para kepala desa/lurah serta peserta lainnnya agar dapat bekerjasama dalam melaporkan segala peristiwa pencatatan sipil, yaitu kematian, kelahiran, perkawinan dan perceraian. “Dan peristiwa catatan sipil berupa perubahan nama dan status kewarganegaraan ke kantor Dinas Dukcapil kabupaten, sehingga laporan-laporan peristiwa penting dapat segera terupdate di sistem, 'ujar Rusdi. Penulis : Dinas Dukcapil Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Membangun ekosistem digital terintegrasi yang menghubungkan sistem antar OPD, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten merupakan salah satu target besar dari upaya kuat perbaikan tata kelola SPBE Pemprov. Sulbar. Agar lebih mudah dan efektif dikerjakan, SPBE tidak hanya menjadi tugas Dinas Kominfo semata, tetapi seluruh OPD ditekankan untuk berperan aktif dan memiliki tanggungjawab melaksanakan transformasi dan digitalisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. OPD menjadi garda terdepan pelaksana SPBE sebagai pemberi layanan pemerintahan internal maupun kepada masyakarat. Pola kerja digitalisasi di Pemprov Sulbar dibagi 2 segmen, Pertama: SPBE utama makro Pemerintah Provinsi dikerjakan Dinas Kominfo bersama 11 OPD terkait dengan target output : terbangunnya ekosistem dan Satu Data/Informasi provinsi berbasis panduan dan ukuran pada 47 indikator SPBE nasional. Kedua, SPBE pendukung secara mikro digarap seluruh unit kerja/sektor di OPD dengan keluaran berupa layanan publik dan internal pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan pada 25 indikator SPBE OPD. Indikator tersebut disusun sebagai turunan dan mendukung pencapaian indikator SPBE nasional. 25 indikator SPBE OPD tersebut menjadi panduan dan ukuran keberhasilan tindaklanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pasal 70 ayat 1: “Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah”. Selanjutnya secara formal ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/478/SULBAR/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Oleh Tim Koordinasi SPBE Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Dr. Muhammad Idris membuat kebijakan pedoman digitalisasi dan evaluasi SPBE OPD itu bertujuan untuk memberikan panduan standarisasi penerapan SPBE dan menjadi alat ukur kemajuan kematangan dan kepatuhan OPD melaksanakan digitalisasi. Panduan teknis ini menjadi referensi yang jelas terarah yang mendorong penyempurnaan dan simplifikasi proses bisnis tugas dan fungsi setiap OPD. Ekosistem digital terintegrasi dengan tata kelola SPBE yang maju…