MAMUJU - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat , Muhammad Idris menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulbar, Selasa, 15 Oktober 2024. Rapat paripurna kali ini dalam rangka penyampaian keputusan pimpinan DPRD Sulbar tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dan rancangan peraturan Gubernur Sulbar tentang penjabaran perubahan APBD 2024. Muhammad Idris mengungkapkan, rapat paripurna kali ini memuat kesepakatan antara pimpinan DPRD dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar terkait hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) yang telah pihaknya sampaikan. "Melalui rapat tadi pagi, alhamdulillah disepakati untuk menetapkan persetujuan dari pimpinan DPRD Sulbar dan akhirnya kita selenggarakan paripurna seperti yang sore ini kita laksanakan," kata Muhammad Idris. Ia pun memberikan pujian pada pimpinan dan Anggota DPRD Sulbar atas kinerja yang telah ditunjukkan dengan mempercepat proses kesepakatan APBD Perubahan 2024 itu. Menurutnya, kinerja itu sangatlah luar biasa. "Selangkah lagi, kita dapat nomor registrasi sesudah kita kirim berita acara paripurna hari ini. Setelah ada nomor registrasi itu, baru kita paripurna untuk menetapkan APBD. Harapannya harus lancar dan semua yang ada di dalam APBD Perubahan yang waktunya tinggal dua bulan, itu harus tetap menunjukkan kinerja yang terbaik," ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Ketua Sementara DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras berharap, APBD Perubahan 2024 dapat terealisasi sesuai dengan aturan yang ada. Meski tak ada penekanan terhadap OPD lingkup Pemprov Sulbar, politisi Partai Golkar itu ingin realisasi APBD Perubahan itu segera dilakukan. "Kita mau mempercepat, karena waktu hanya kurang lebih dua bulan ini. Kami tidak ada penekanan sama sekali, paling tidak realisasi harus lebih cepat lagi, karena setelah pelantikan definitif, kami fokus kepada pembahasan APBD Pokok 2025," tutur Amalia Fitri Aras. (Rls)

MAMUJU -- Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin mengikuti Rapat Koordinasi Keberlanjutan Learning Management System (LMS) Pamong Desa Tahun 2024 di Jakarta, Selasa 15 Oktober 2024. Kegiatan ini dalam rangka membangun sistem manajemen pembelajaran berbasis digital bagi seluruh Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa melalui Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Melalui program ini telah dikembangkan sistem pembelajaran online berbasis Learning Management System (LMS) Pamong Desa. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa ini menyasar 40.000 Desa dengan target peserta sebanyak 80.000 Aparatur Desa, sekaligus meresmikan LMS Pamong Desa 2024. PJ Gubernur Bahtiar berkomitmen mendukung program ini guna mendorong peningkatan kompetensi aparatur desa di Sulbar. Menurutnya Pamong desa ini menjadi garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga SDM aparatur desa perlu ditingkatkan. Sebagaimana arahan dalam rakoor ini, telah menugaskan 3 orang Kepala OPD Provinsi yang menangani fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Komunikasi dan Informatika, dan Perencanaan Pembangunan Daerah. (Rls)

Mamuju -- Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan Rapat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Layanan Advokasi Pengadaan pada Senin, 14 Oktober 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Biro PBJ Setda Sulbar ini dihadiri oleh tim kerja SOP dan tim advokasi pengadaan. Agenda utama rapat kali ini adalah pembahasan terkait penyusunan SOP Pemeliharaan Aset dan SOP Penerimaan Tamu. Kedua SOP ini diharapkan menjadi pedoman yang jelas dalam pengelolaan aset pemerintah serta tata cara penerimaan tamu terkait advokasi pengadaan barang dan jasa. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh menekankan pentingnya penyusunan SOP yang terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Dengan adanya SOP yang baik, proses pemeliharaan aset dapat dilakukan lebih efektif dan efisien, begitu juga dengan penerimaan tamu yang harus mencerminkan profesionalisme dalam pelayanan pengadaan," ujar Yamin. Rapat ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pengadaan di Sulbar, sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Hasil dari pembahasan ini akan menjadi landasan dalam penyusunan draf akhir SOP yang selanjutnya akan diimplementasikan. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Sekprov Sulbar, MuhammaWorkshop optimalisasi governansi SP4N-Lapor melalui laporan melalui program pengaduan tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan Pemprov kerjasama Ombudsman Sulbar di Graha Sandeq, Selasa 15 Oktober 2024. Hadir langsung Sekprov Muhammad Idris, pejabat Pemprov Sulbar dan jajaran Ombudsman Sulbar. "Kita harus memperbaiki sistem informasi pelayanan publik kita di Pemprov Sulbar," kata Idris. Hal ini, penting bagaimana mengidentifikasi instrumen yang ada untuk bermanfaat bagi pengembangan sistem informasi. "Kita harap kualitas pelayanan publik di Sulbar semakin meningkat. Apalagi saat ini kita masih berada pada kategori kurang," ungkapnya. Sehingga, bermanfaat keberadaan Pemprov Sulbar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.(rls)

MAMUJU - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar High Level Meeting (HLM) dengan mengusung tema, strategi untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, Selasa, 15 Oktober 2024. Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, pengendalian inflasi yang telah pihaknya lakukan selama ini, tidak akan mencapai hasil yang maksimal tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh pihak terkait. "Oleh karena itulah, sangat menarik tema ini untuk kita cermati. Apa tema yang diangkat hari ini harus kita dorong untuk diskusikan, bagaimana memperkuat sinergi pengendalian," kata Muhammad Idris. Ia juga mengungkapkan, seluruh kabupaten se Sulbar harus melakukan evaluasi, mendiskusikan dan review terhadap usaha-usaha Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengendalian inflasi. Menurutnya, hal itu penting, karena berbicara mengenai daya beli masyarakat. "Masyarakat harus kita pikirkan, bagaimana mereka mampu mengakses kebutuhan pangan setiap hari dengan harga yang betul-betul terkendali. Kenaikan sekian persen saja dari setiap komoditas yang membuat inflasi itu tinggi, itu akan berdampak sekali pada kemampuan ekonomi masyarakat kita," ungkapnya. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, jika melihat tiga hal yang membuat inflasi di Sulbar terjadi, ikan menjadi salah satu parameter nya. Hal itu, kata dia, lantaran kebutuhan mayoritas masyarakat Sulbar adalah ikan. "Kebutuhan ikan di Sulbar sangat tinggi. Oleh karena itu, tidak boleh dibiarkan. Jadi, kita harus berusaha bagaimana nelayan kita bisa semakin produktif, karena kalau kita bicara inflasi, produksi tidak boleh kurang," tutur Muhammad Idris. (Rls)

Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas berbagai hal strategis, termasuk percepatan pengusulan pimpinan DPRD Sulbar untuk Masa Jabatan 2024-2029. Rakor berlangsung di Ruang Kerja Komisi IV, Senin, 14 Oktober 2024. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Sementara DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras didampingi St. Suraidah Suhardi dan unsur pimpinan sementara DPRD Sulbar lainnya. Hadir Anggota DPRD Sulbar, Sekretaris Dewan Muhammad Hamzih, Kabag Persidangan Musra Awaluddin serta staf Sekretariat DPRD Sulbar. Agenda utama rakor adalah memastikan proses pengusulan pimpinan DPRD Sulbar Masa Jabatan 2024-2029 berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat pentingnya peran pimpinan DPRD dalam menjaga stabilitas dan efektivitas kinerja DPRD, rakor ini menjadi momentum penting bagi kelangsungan roda pemerintahan di Sulbar. Ketua Sementara DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, menyampaikan bahwa percepatan pengusulan pimpinan ini diharapkan mampu mendorong percepatan pelaksanaan program-program strategis di provinsi ini. Dalam rakor ini juga membicarakan beberapa hal lainnya, seperti bagaimana langkah dalam penetapan APBD Perubahan, percepatan pembentukan AKD dan penyusunan program kerja DPRD. Rakor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, serta mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi berbagai tantangan dan tugas kedepan. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju—RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan tindakan pemasangan ring jantung non bedah perdana pada tanggal 11-13 Oktober 2024. Tindakan ini dilakukan oleh Tim Chatlab RSUD Sulbar dr. Yusri Yusran Arifin bersama Tim Proctorship RSJPD Harapan Kita Jakarta, yang dipimpin oleh dr. Arwin Saleh Mangkuanom dan RSWS Makassar dr. Abdul Hakim Alkatiri. Pemasangan ring jantung non bedah perdana di Ruang Cathlab Lt.3 RSUD Sulbar tersebut berjalan lancar. Pada pelaksanaan kegiatan ini ada dua pasien yang berhasil dilakukan pemasangan ring. Direktur RSUD Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas keberhasilan tindakan perdana tersebut. “Keberhasilan tindakan ini tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim medis yang terlibat. Ini adalah langkah besar bagi kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulbar, sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin,” ujarnya. Sementara itu, salah satu pasien yang berhasil dilakukan katerisasi jantung, Kornelius mengucapkan terima kasih kepada tim medis yang terlibat dalam pemasangan ring jantung non bedah perdana itu. “Terima kasih kepada rumah sakit petugas, perawat dan dokter yang benar-benar serius dalam melakukan tanggung jawab ini, sehingga saya pasien pertama dapat sukses melampaui katerisasi di RSUD Sulbar,” kata Kornelius. Pemasangan ring jantung, yang dikenal sebagai intervensi koroner perkutan (percutaneous coronary intervention, PCI), merupakan prosedur non-bedah yang dilakukan untuk mengatasi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah di jantung akibat penyakit jantung koroner. Prosedur ini bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke otot jantung yang terganggu oleh plak yang terbentuk di dinding arteri. Penulis : RSUD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) triwulan III RSUD Regional Sulbar, Senin, 14 Oktober 2024. Dalam rapat yang dihadiri seluruh Dewan Pengawas (Dewas) dan manajemen RSUD Regional Sulbar, Muhammad Idris memberikan penekanan pada empat aspek yang harus dievaluasi kedepannya, agar pelayanan bagi masyarakat mengalami peningkatan. "Apa isi evaluasinya? Pertama, memastikan operasional rumah sakit itu berjalan dengan baik. Indikatornya adalah bagaimana memastikan rumah sakit itu berfungsi melayani publik. Ukuran-ukuran nya adalah keterpenuhan tempat tidur yang tersedia, karena kalau tempat tidur terisi, berarti layanan masyarakat itu semakin luas," kata Muhammad Idris. Ia mengungkapkan, aspek kedua yang harus menjadi bahan evaluasi RSUD Regional Sulbar adalah ketersediaan obat-obatan yang sangat dibutuhkan dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat banyak. "Yang kedua adalah bagaimana aspek pengadaan obat. Obat ini, elementer di rumah sakit, karena kalau kita diobati, selalu solusinya adalah obat dan tindakan-tindakan medis yang lain," ungkapnya. Aspek yang ketiga, kata Muhammad Idris, mengenai hambatan-hambatan yang kemungkinan membuat operasional tidak berjalan dengan semestinya. Misalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sangat lemah dari sisi kesesuaian kompetensi hingga tugas yang diemban. "Misalnya, tadi kita identifikasi akhirnya menemukan SDM kita itu masih sangat lemah di rumah sakit, bukan jumlahnya, tapi kesesuaian kompetensinya, kesesuaian jobnya, termasuk juga "perilaku dan indikator-indikator kedisiplinannya"," pungkas Muhammad Idris. "Saya sudah mencatat tadi, tindakan-tindakan yang kita harus lakukan segera, baik medis maupun paramedis atau pihak-pihak yang terkait di rumah sakit. Kita akan lakukan tindakan untuk memastikan rumah sakit itu bisa beroperasi dengan sesungguhnya," sambungnya. Selain itu, Ia menjelaskan, pengembangan SDM dan teknologi menjadi aspek yang super prioritas. Sehingga, kedepannya pihak RSUD Regional Sulbar harus membuat perencanaan pengembangan, khususnya SDM dan teknologi yang harus dimiliki. "Artinya, semua prioritas tapi ini harus dijadikan sesuatu yang tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, membuat…

Mamuju -- Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhtar membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Tata Lingkungan Regional Sulbar Tahun 2024 di Hotel d' Maleo Kabupaten Mamuju, Senin, 14 Oktober 2024. Rakor mengusung tema “Better Environment For Sustainable Investments Toward Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini bertujuan untuk melahirkan keputusan lokal sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing sehingga menjadi bahan konferensi lingkungan nasional pada November mendatang. "Keputusan ini akan melahirkan bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, maka dari itu keputusan itu juga membahas terkait kualitas sumber daya manusia yang dapat dibimbing secara khusus dalam rangka menangani lingkungan di wilayahnya masing-masing, " kata Muhtar, Asisten II Bidang Ekbang Setda Sulbar, dalam sambutannya. Muhtar mengungkapkan, dibeberapa daerah permasalahan sampah tidak tertangani dengan baik utamanya di daerah Polman. Untuk itu, Ia menekankan melalui rakor tersebut perlu mengeluarkan keputusan yang implementatif dan pembahasan penegakan hukum yang jelas terkait menjaga lingkungan. Hal ini juga sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. "Lingkungan daerah saat ini sudah dalam kondisi yang tidak baik, maka dari itu pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk mengawasi lingkungan negara, namun pada faktanya implementasi di lapangan masih sangat kecil,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Sulsel-Bar, Suleman Patiung mengatakan, Rakor Tata Lingkungan Regional Sulbar bertujuan untuk menyaring saran dan masukan dari daerah terkait permasalahan lingkungan hidup di Sulbar. "Nanti rumusan-rumusan yang kita susun akan kita sampaikan ke Dirjen Kehutanan dan Lingkungan untuk mendapatkan perhatian, begitu juga daerah lain kita akan satukan masukannya, sehingga konferensi Hari Lingkungan di bulan November bisa mendapatkan masukan yang lebih konferensi di seluruh Indonesia,” bebernya. Turut hadir Kadis Kehutanan Sulbar, Andi Aco Takdir, Kadis Lingkungan Hidup Sulbar Zulkifli Manggazali dan para peserta rakor lainnya. Penulis : Biro Umum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) melaksanakan kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) Angkatan II Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung secara online mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di daerah, dengan fokus pada evaluasi kebutuhan dan penyesuaian kebijakan pasca bencana. Peserta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yaitu Penelaah Teknis Kebijakan Try Sutrisno. Dalam kegiatan ini, para peserta akan mendapatkan berbagai aspek penting dalam penanganan bencana, berbagi pengalaman, serta mempelajari pendekatan terbaru dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana. Jitupasna Angkatan II diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana, serta memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional. "Kegiatan Jitupasna ini sangat relevan dan krusial bagi kami di BPBD Sulbar. Dengan pelatihan ini, kami berharap dapat memahami lebih dalam mengenai pengkajian kebutuhan masyarakat pasca bencana, sehingga respons kami lebih terarah dan tepat sasaran," kata Muhammad Yasir Fattah, Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, dalam keterangannya Senin 14 Oktober 2024. Yasir Fattah menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. “Partisipasi kami dalam kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya pengetahuan, tetapi juga untuk memperkuat jaringan dan kerja sama dengan instansi lain serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana,” tambahnya. Kegiatan Jitupasna Angkatan II ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan di lapangan, serta membantu dalam merumuskan strategi penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar