MAMUJU - Guna memaksimalkan capaian nilai indeks SPBE Pemprov Sulbar tahun 2024, Tim koordinasi SPBE Sulbar melaksanakan briefing persiapan Forum Group Discussion (FGD) penilaian interviu evaluasi. Briefing ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris selaku Ketua Tim Koordinasi di ruang rapat Rujab Sekda pada Jumat 18 Oktober 2024. Kegiatan ini sebagai bentuk persiapan wawancara evaluasi yang harus dilalui Pemprov Sulbar bersama evaluator eksternal Kemenpan-RB yang telah menunjuk 2 orang dosen Universitas Gunadarma. Adapun, pelaksanaan FGD dijadwalkan pada tanggal 28 Oktober 2024 jam 09.00 sampai 11.00 WITA mendatang secara daring. Sekprov Muhammad Idris mengharapkan partisipasi aktif seluruh anggota tim koordinasi SPBE dan para kepala OPD untuk hadir pada pelaksanaan kegiatan tersebut. "Kita minta agar seluruh kepala OPD hadir mengikuti FGD sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian Pemprov Sulbar dalam penerapan digitalisasi pemerintahan melalui SPBE yang ditargetkan capaian indeksnya meningkat signifikan pada tahun 2024 ini," kata Idris. Ia juga memerintahkan Dinas Kominfo untuk menyiapkan acaranya dan berkoordinasi dengan Biro Umum untuk fasilitasi kegiatan dimaksud. "Jadi perlunya sanggahan minimal atas 6 (enam) poin indikator yang perlu menjadi perhatian serius karena sesuai hasil penilaian asesor eksternal, keenam indikator tersebut mengalami penurunan nilai yang signifikan. Kepada OPD yang menjadi leading sektor indikator itu diharapkan menyiapkan bukti dukung pada saat penilaian interviu nantinya," ungkapnya. Mantan Kepala LAN Makassar tersebut juga mengungkapkan bahwa SPBE akan menjadi salah satu pengungkit daya saing Sulbar. "Digitalisasi tata kelola pemerintahan diharapkan terus berkembang meningkat dan membudaya dalam birokrasi. Indeks yang dicapai tentu mesti sesuai dalam prakteknya di pemprov Sulbar untuk transformasi yang cepat agar menghasilkan layanan efisien berkualitas," ujarnya. Kabid Aplikasi Informatika Dinas Kominfo, Muhammad Ridwan Djafar yang mewakili kepala dinas saat rapat menyampaikan nilai hasil evaluasi dokumen SPBE oleh evaluator masih bersifat sementara. "Olehnya itu moment saat wawancara menjadi media bagi pemprov untuk mempertanyakan, menyanggah sekaligus meminta…

Mamuju - Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah menyelenggarakan Pelatihan Pengolahan Limbah Cair Domestik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Angkatan V dan VI. Kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari tersebut resmi ditutup oleh Kadinkes Sulbar Asran Masdy, Kamis 17 Oktober 2024. Bertempat di Matos, Mamuju, peserta pelatihan sebanyak 60 orang dari dua angkatan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Sulbar dalam pengelolaan limbah cair di fasilitas kesehatan. Kadinkes Sulbar, Asran Masdy menekankan pentingnya pelatihan itu dalam rangka meningkatkan standar pengelolaan limbah di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di Sulbar. “Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Sulbar mampu mengelola limbah cair domestik dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kualitas layanan kesehatan yang kita berikan kepada masyarakat,” kata Asran Masdy, dalam sambutannya. Pihaknya berharap, para peserta pelatihan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama pelatihan tersebut di tempat kerja masing-masing, dan dapat menjadi agen perubahan dalam hal pengelolaan limbah di wilayah kerja masing - masing. Kepala Bapelkes Cikarang, Agus Purwono Kartiko menekankan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam pengelolaan limbah cair sangatlah penting. “Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap para peserta bisa lebih kompeten dalam mengelola limbah secara efektif dan efisien, sehingga mampu meminimalkan risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan,” ujarnya. Ia menambahkan, pengelolaan limbah yang baik di fasilitas kesehatan merupakan salah satu kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Pelatihan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan limbah cair domestik di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Sulbar. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

POLMAN - Sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin , tim Pemprov saat ini berada di lokasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman. Tim tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg Asran Masdy, bersama jajarannya. "Kami sementara di lokasi KLB DBD di Desa Ambopadang Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman dan bertemu dengan masyarakat setempat," kata drg Asran, Jumat 18 Oktober 2024. Saat ini, tim Pemprov Sulbar sedang merembukkan rencana aksi penanganan masyarakat yang terpapar DBD. "Besok (Sabtu 19 Oktober 2024) kita melakukan penanganan masyarakat yang terpapar DBD," ungkapnya. Aksi tersebut, lanjut drg. Asran berkolaborasi dengan Dinkes Kabupaten Polman beserta instansi terkait lainnya. "InsyaAllah dilakukan juga penyerahan bantuan Bapak Gubernur berupa 1 mesin fogging beserta insektisida 80 liter, abate 20 liter, dan RDT DBD 480 paket," bebernya. Selain itu, akan dilakukan juga simulasi pengoperasian dan penyemprotan Pogging di Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polman. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin memberikan atensi atas laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) yaitu peningkatan kasus DBD di Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar. Olehnya, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar mengutus Dinas Kesehatan, BNPB, Dinas Sosial, dan OPD lainnya untuk melakukan intervensi di titik yang menjadi indikasi terjangkitnya DBD. "Segera turun ke lokasi, tangani yang sakit dan bantu keluarga dan lakukan fogging massal," tegas Bahtiar. Pj Bahtiar juga meminta OPD terkait agar berkoordinasi dengan Pemkab serta Forkopimda untuk kerjabakti massal sebagai upaya mencegah peningkatan kasus DBD di setiap wilayah. Terkait laporan KLB, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dr Asran Masdy menyampaikan, Kasus yang terjadi mengelompok di Dusun 1 Ambopadang Desa Ambopadang terjadi kerentanan penyakit DBD disebabkan oleh sistem imunitas virus dengue yang belum terbentuk Sejak 25 September 2024 Puskesmas Tutar menerima 1 laporan kasus DBD yang dirawat di Puskesmas Batupanga. Melalui laporan tersebut, tim TGC…

MAMUJU - Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Nuhun Jamal lolos menjadi perwakilan Sulawesi Barat di MTQN VII Korpri tahun 2024 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nuhun Jamal akan tampil di MTQN VII Korpri tahun 2024 perwakilan Sulawesi Barat pada Cabang Tilawah Pria nantinya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Persaingan ketat diantara Aparatur Sipil Negara (ASN) – PPPK untuk menjadi perwakilan Sulbar memantaskan dirinya bisa tampil pada MTQN VII nantinya. Selain mengikuti lomba Nuhun Jamal bekerja di KUA Banggae Timur naungan Kemenag Kabupaten Majene. "Alhamdulillah dengan adanya audisi kafilah banyak ASN berminat untuk mengembangkan bakat dimilikinya untuk mengikuti lomba MTQN VII Korpri," kata Nuhun Jamal, Jumat 18 Oktober 2024. Sementara itu, proses pelaksanaan audisi kafilah melalui Korpri Sulbar berjalan lancar dan menghadirkan dewan hakim yang kompeten. "Mulai dari mendaftar sampai diaudisi Alhamdulillah saya bisa lulus tilawah Alqur'an untuk mewakili Sulbar," tambahnya. Sedangkan, usai dinyatakan lulus dirinya terus menyiapkan segala keperluan, termasuk mengikuti training center (TC) yang dilaksanakam panitia. "Kami mengikuti dengan baik, meskipun banyak rintangan harus dilewati yang terkadang lancar dan kadang putus-putus. Tapi itu tidak mematahkan semangat kami untuk tetap berlatih," ungkapnya. Dia berharap saat mengikuti lomba MTQN VII Korpri bisa tampil maksimal sama dengan peserta lainnya. "Mudah-mudahan tidak ada hambatan, sehingga ada yang lolos ke final," tandasnya.(rls)

Mamuju --Tahapan kampanye calon kepala daerah sedang berlangsung di sejumlah daerah, diharapkan ASN tetap melayani tanpa menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Pj. Bahtiar menegaskan, melalui Surat Instruksi Gubernur sejak 25 September, telah menginstruksikan seluruh jajaran dan pimpinan kepala daerah di enam kabupaten di Sulbar untuk memastikan ASN menjaga netralitas dalam Pilkada. "Lakukan koordinasi enam kabupaten bersama forkopimda, pastikan ASN di Sulawesi Barat ini menjaga netralitas dalam mengawal Pemilukada serentak," kata Bahtiar, Rabu 16 Oktober 2024. Sebelumnya,telah dikeluarkan Surat Instruksi Gubernur Sulawesi Barat Nomor 100.3.4.1/4/IX/2024 Tahun 2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mulai berlaku per tanggal 25 September 2024. Melalui surat tersebut, PJ Bahtiar menginstruksikan Bupati se Provinsi Sulbar, Sekda Provinsi Sulbar, Kepala Instansi Vertikal Se-Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak melakukan kegiatan politik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur atau Calon Bupati dan Wakil Bupati. Poin berikutnya, tidak terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau; Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye yang meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN/PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. Diharapkan, Bupati se Provinsi Sulbar menindaklanjuti dan meneruskan instruksi tersebut kepada seluruh ASN di wilayah kerja masing masing sampai ke tingkat desa, Kelurahan dan Kecamatan. Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah…

MAMUJU - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat , Muhammad Idris memimpin rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Kamis, 17 Oktober 2024. Muhammad Idris mengungkapkan, rapat itu dilakukan untuk memperjelas status tanah, tempat dibangunnya gedung farmasi milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar yang ada di Kalubibing, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar. "Alhamdulillah kita sudah selesai rapat untuk membahas tentang clarity (penjelasan) status tanah yang ada di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar," kata Muhammad Idris. Ia juga mengungkapkan, langkah untuk memperjelas status tanah itu dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan aset daerah. Menurutnya, tanah tempat gedung farmasi Dinkes Sulbar dibangun masih diklaim oleh pihak tertentu. "Sehingga, kita tidak boleh biarkan. Keputusan rapat tadi, kita akan melakukan tindakan proaktif dengan melakukan diskusi, pendalaman, bahkan kalau perlu dengan menempuh jalur hukum, untuk kepastian tanah itu," ungkapnya. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, pihaknya juga membahas tentang perbaikan pengelolaan aset-aset daerah kedepannya. Terutama, kata dia, untuk pengadaan tanah, karena persil tanah itu sudah dimiliki, namun, bukti kepemilikan belum clear, karena belum ada sertifikat. "Sehingga, kita juga tadi sudah sepakati untuk membentuk tim percepatan pensertifikatan tanah pemerintah provinsi yang ada dimana-mana. Sekira 800 persil tanah itu kan tidak sedikit, nah itu kira-kira yang kita ingin lakukan," tutur Muhammad Idris. (Rls)

MAMUJU - Dosen STAIN Majene Muhammad Saddang lolos menjadi perwakilan Sulawesi Barat di MTQN VII Korpri tahun 2024 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Muhammad Saddang akan tampil di MTQN VII Korpri tahun 2024 perwakilan Sulawesi Barat pada cabang hafalan 7 surah nantinya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Persaingan ketat diantara Aparatur Sipil Negara (ASN) - PPPK untuk menjadi perwakilan Sulbar memantaskan dirinya bisa tampil pada MTQN VII nantinya. Kesehariannya mengajar, meneliti dan mengabdi dikampus STAIN Majene. "Alhamdulillah kami bersyukur karena setiap ASN Sulbar punya kesempatan yang sama mengikuti seleksi terbuka dilaksanakan Korpri Sulbar," kata Muhammad Saddang, Kamis 17 Oktober 2024. Apalagi, dewan juri pada audisi kafilah yang dihadirkan Korpri Sulbar juga kompeten pada bidangnya. "Semua juri sepak terjangnya tidak diragukan lagi, ada juri nasional. Alhamdulillah bisa lolos untuk mewakili Sulbar," tambahnya. Saat ini, kata Muhammad Saddang segala persiapan sudah dilakukan salah satunya mengikuti training center (TC) yang dilaksanakan Korpri Sulbar. "Ini TCnya dilaksanakan secara rutin kita ikuti, setiap apa yang dikoreksi dan diperbaiki. Serta terpenting saya juga selalu latihan mandiri dan mengulangi hafalan secara berkala," ungkapnya. Ia berharap dalam mengikuti lomba MTQN VII Korpri tahun 2024 bisa tampil dengan baik. "Dengan persiapan yang dimatangkan, tentu saya berharap bisa berprestasi dan bisa masuk final. Sehingga memberikan prestasi baik itu untuk instansi dan khususnya Korpri Sulbar," tandasnya.(rls)

JAKARTA - Pemprov Sulawesi Barat terus menyalurkan bantuan pangan sebagai salah satu program prioritas dalam melayani masyarakat. Atas upaya tersebut, mendapatkan penghargaan dari Badan Pangan Nasional dari 7 provinsi di Jakarta, Jumat, 17 Oktober malam. Tujuh provinsi tersebut diantaranya Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan penghargaan ini merupakan apresiasi dari Badan Pangan Nasional. "Ada program Badan Pangan Nasional tentang penyaluran bantuan pangan pemerintah untuk pengentasan stunting tahun 2024. Jadi penghargaan itu daerah penyalur bantuan pangan," kata Waris Badan Pangan Nasional ini bekerjasama dengan ID FOOD pada program bantuan pangan pemerintah. "Tahun ini Sulbar mendapatkan 20.633 KRS (Keluarga Resiko Stunting). Jadi satu KRS nantinya dapat 10 butir telur dan 1 kg daging ayam," ungkapnya. Hal inilah, yang selalu menjadi arahan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait terus melaksanakan program bantuan pangan. "Semoga program ini terus jalan dan Sulbar bisa keluar dari resiko stunting. Tahun depan semoga dilanjutkan," harapnya. Selain itu, dengan adanya bantuan pemerintah pusat betul-betul dimanfaatkan sesuai nama-nama yang diberikan oleh BKKBN Sulbar. "Kita harap kedepan tidak ada lagi penambahan anak yang mengalami stunting," tandasnya.(rls)

Mamuju -- PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin memberikan atensi atas laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) yaitu peningkatan kasus DBD di Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar. Olehnya, PJ Gubernur Sulawesi Barat , Bahtiar Baharuddin mengutus Dinas Kesehatan, BNPB, Dinas Sosial, dan OPD lainnya untuk melakukan intervensi di titik yang menjadi indikasi terjangkitnya DBD. "Segera turun ke lokasi, tangani yang sakit dan bantu keluarga dan lakukan fogging massal," tegas Bahtiar. Pj Bahtiar juga meminta OPD terkait agar berkoordinasi dengan Pemkab serta Forkopimda untuk kerjabakti massal sebagai upaya mencegah peningkatan kasus DBD di setiap wilayah. Terkait laporan KLB, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg. Asran Masdy menyampaikan, kasus yang terjadi mengelompok di Dusun 1 Ambopadang, Desa Ambopadang terjadi kerentanan penyakit DBD disebabkan oleh sistem imunitas virus dengue yang belum terbentuk Sejak 25 September 2024 Puskesmas Tutar menerima 1 laporan kasus DBD yang dirawat di Puskesmas Batupanga. Melalui laporan tersebut, tim TGC Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi pada alamat pasien untuk mendeteksi adanya penambahan kasus. Hasil kegiatan ditemukan 5 kasus tambahan dalam satu rumah. Laporan kemudian diinformasikan berjenjang ke Dinas Kesehatan yang kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 26 September 2024. Tim TGC Puskesmas bersama Tim TGC Dinas Kesehatan kembali melakukan penyelidikan epidemiologi lanjutan. Kasus kemudian terus bertambah 2 kali lipat lebih dalam kurun waktu 2 minggu. Total kasus per tanggal 17 Oktober 2024 sebanyak 95 Kasus. Berbagai intervensi dilakukan seperti Fogging dan Pemberian bubuk abate pada tanggal 26 September, tgl 30 September dan 5 Oktober. Selain itu melakukan Pertemuan di kantor Desa 30 September 2024 dihadiri kepala Desa, kepala dusun, kader, babinkamtibmas dan masyarakat dalam rangka mensosialisasikan masyarakat tentang bahaya DBD. "Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan intervensi PSN belum maksimal, maka dilakukan pertemuan ke 2 di kantor Desa tgl 9 Oktober 2024 dihadiri kepala Desa, perwakilan camat, tokoh agama, kepala Dusun dan masyarakat Desa Ambopadang,"…

Dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi daerah, Tim Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM melakukan kunjungan ke kantor Dinas Kominfo Prov. Sulbar pada hari Selasa, 15 Oktober 2024, sebagai salah satu rangkaian pelaksanaan "Joint Research Analisis Dampak Implementasi, Cost & Benefit, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan ETPD (Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah) di Provinsi se-Sulampua. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) FEB UGM dengan kantor perwakilan Bank Indonesia wilayah Sulawesi Barat. Berbagai upaya telah telah dilakukan pihak terkait sebagai langkah kongkrit dukungan dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah. Wujud dari dukungan dimaksud diantaranya melalui digitalisasi pembayaran baik melalui ekstensifikasi penggunaan instrument dan kanal pembayaran seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS), mendorong interkoneksi dan interoperabilitas layanan sistem pembayaran. Selain itu, juga mendorong penggunaan platform e-commerce untuk pembayaran pajak dan retribusi, memetakan profil ETPD di seluruh Pemerintah Daerah serta mengoptimalkan penyedia jasa pembayaran untuk berkolaborasi dengan Pemerintah daerah dan BPD setempat. Kesemua dukungan ini akan berkontribusi terhadap digitalisasi nasional dan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan audiensi dan interview oleh FEB UGM tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang mendalam serta data yang akurat terkait implementasi ETPD yang nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi stakeholders dalam upaya mendorong percepatan digitalisasi dan elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah. Muhammad Ridwan Djafar selaku Kabid. Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Sulbar yang menjadi responden wawancara mengungkapkan : “Pemprov Sulbar saat ini sedang mengakselerasi penerapan dihitalisasi pemerintahan yang terarah dan terintegrasi dengan SPBE yang berkualitas. Dinas Kominfo Pemprov Sulbar sebagai leading sektor digitalisasi mensupport penuh program ETPD dalam bentuk fasilitasi sistem dan jaringan digital intra antar OPD dan antar pemprov dengan 6 pemkab se-Sulbar yang sudah tersedia sejak tahun 2023. Pemanfaatan fasilitas tersebut untuk peningkatan ETPD tentu diserahkan kepada OPD terkait khususnya BPKPD dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk memaksimalkan pembayaran seluruh transaksi pendapatan maupun belanja…