Mamuju--Dalam rangka efektivitas pelaksanaan anggaran evaluasi triwulan I (pertama), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat terkait percepatan realisasi anggaran, Senin 06 Mei 2024. Rapat dipimpin Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta dan dihadiri Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arnida, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Husain Mansyur, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Suhardi, serta Pejabat Fungsional lingkup BPBD Sulbar. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat BPBD Sulbar. Pembahasan dibuka dengan membacakan reviu serapan realisasi anggaran triwulan I Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad, Yasir Fatta Muh pada kesempatan itu meminta masing-masing bidang mempresentasikan langkah-langkah yang akan diambil untuk percepatan realisasi anggaran pada triwulan berikutnya. Dalam pertemuan ini, peserta rapat memberikan tanggapan masing-masing bidang guna percepatan realisasi anggaran. Sebelum mengakhiri rapat, Yasir Fattah kembali mengingatkan agar secepatnya melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan realisasi anggaran dan tetap memperhatikan prosedur yang berlaku. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat internal mingguan usai mengikuti Apel Pagi dan Do’a Bersama secara virtual Lingkup Pemprov Sulbar, Senin, 6 Mei 2024. Rapat ini dipimpin langsung Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif, didampingi Sekretaris dan diikuti oleh semua Pejabat Eselon III, Kelompok Fungsional dan Pelaksana serta seluruh ASN lingkup Dinas TPHP Sulbar. Kegiatan ini sekaligus sebagai tindak lanjut arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada apel zoom pagi ini. Adapun agenda yang dibahas dalam rapat internal mingguan ini, diantaranya persiapan Dinas TPHP Sulbar sebagai petugas Apel dan Do’a Bersama, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, persiapan rapat TPID Sulbar yang akan diadakan di Kantor Dinas TPHP serta rencana penghijauan area Perkantoran Pemprov Sulbar dengan tanaman komoditi hortikultura. Selain pembahasan di atas, juga dibahas persiapan proposal pengembangan pertanian Sulbar yang akan digunakan untuk menghadap Menteri Pertanian RI bersama Pj. Gubernur Sulbar. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif meminta agar Dinas TPHP provinsi menyurat ke enam kabupaten untuk mengusulkan apa yang diinginkan oleh masing-masing kabupaten tersebut. Disamping itu, Syamsul Ma’rif meminta seluruh bidang yang ada untuk mendukung program penanganan masalah 4+1 yang bisa diintervensi oleh Dinas TPHP, diantaranya stunting dan inflasi, dimana ada beberapa komoditas penyumbang inflasi diantaranya beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, daging ayam maupun telur. Ia juga meminta setiap bidang agar segera meningkatkan realisasi anggaran. "Saya minta kepada seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan capaian realisasi anggaran kita. Gunakan anggaran dengan efektif dan efisien, serta laksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," imbau Syamsul Ma’rif. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan ASN menerima kunjungan para ASN yang ingin berkonsultasi mengenai layanan pendidikan lanjutan melalui jalur pendidikan bagi ASN Sulbar, Senin 6 Mei 2024. BKD Sulbar menilai kunjungan ini sebagai kesempatan yang berharga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menekankan pendidikan lanjutan adalah salah satu instrumen penting dalam pembangunan kapasitas dan profesionalisme ASN. “Dan kami berkomitmen untuk menyediakan dukungan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa para ASN kami memiliki akses ke layanan pendidikan yang berkualitas,” tandasnya. Rini menyampaikan terima kasih kepada para ASN yang telah mengambil waktu untuk datang berkonsultasi, serta kepada tim Bidang Pengembangan ASN atas dedikasi mereka dalam memberikan bimbingan dan informasi yang diperlukan. Sementara, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan juga mengatakan pihaknya yakin bahwa melalui upaya bersama dan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan ASN, dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat Sulbar. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menggelar pemberian makan siang bergizi bagi anak balita stunting di Desa Bonda, Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, Sabtu 4 Mei 2024. Pemberian makanan bergizi ini adalah sebagai bentuk respon cepat Distapang Sulbar atas progrm 4 + 1 yang di canangkan oleh PJ. Gubernur Sulbar Arif Zudan Fakrullah, yaitu penanganan stunting, anak putus sekolah, perkawinan anak, kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi. Komposisi makanan yang diberikan adalah pola makan B2SA yaitu makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dengan makanan ini diharapkan balita stunting dapat terpenuhi kebutuhan seluruh komponen zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya sehingga dapat keluar dari kondisi status balita stunting. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Waris Bestari, mengatakan bahwa pemberian makan siang yang bergizi ini akan berlangsung selama 4 bulan. "Akan diberikan selama 4 bulan dengan durasi pemberian 3 kali seminggu dan diberikan sebanyak 50 kali makan siang”, ungkap Waris. Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Nugroho Hamid menambahkan, kegitan pemberian makan siang yang bergizi ini diberikan kepada 40 orang sasaran dengan prioritas pada anak stunting dibwah 2 tahun dan ibu hamil yang KEK (kekurangan energi kronik). “Prioritas kita adalah bayi dibawah dua tahun dan ibu hamil yang KEK”, kata Nugroho Hamid, . “Segmentasi prioritas pada ibu hamil yang KEK dan Bayi dibawah 2 tahun karena pada segmen inilah kita dapat mengoptimalkan hasil intervensi. Pemberian makan bergizi pada bumil akan mencegah anak bayi lahir stunting sedangkan pada baduta stunting akan berdampak pada kecepatan recovery pertumbuhan dan perkembangan balita stunting tersebut”, sambungnya. Program rumah pangan B2SA ini merupakan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi dari Badan Ketahanan Pangan Nasional (BAPANAS) Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah bantuan yang diberikan sebesar 60 juta rupiah setiap desa. (Rls)

Mamuju--Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) berlangsung di Hotel Aflah Mamuju, Senin 6 Mei 2024. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di Sulbar. Kegiatan ini turut dihadiri Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, dalam hal ini Sekretaris Suhamta, Kabid Pengembangan ASN Rini Lukita Sari dan Kepala Bidang Mutasi Abdillah Umar. Pihaknya menyampaikan apresiasi yang tulus kepada semua pihak atas dedikasi dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas-tugas penting ini. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Amujib memberikan sambutan mewakili Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam kegiatan itu. “Kami percaya bahwa rapat ini tidak hanya menjadi forum untuk mengevaluasi kinerja, tetapi juga untuk merencanakan langkah-langkah strategis ke depan guna memastikan bahwa pelayanan publik yang kami berikan selalu berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Amujib, dalam sambutannya. Amujib menyatakan, Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus bekerja keras demi kepentingan masyarakat Sulbar. “Kami yakin bahwa kerja sama yang solid antara pemerintah dan semua pemangku kepentingan akan membawa kemajuan yang berkelanjutan bagi daerah kita,” ujarnya. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU,- Merespon membaiknya kondisi perekonomian di Sulbar, mendorong penyerapan tenaga kerja di Sulbar sebanyak 749,49 ribu orang. Jumlah pengangguran di Sulbar mengalami penurunan dari Februari 2022 sebesar 3,11 persen dibandingkan Februari 2024 sebesar 3,02 persen. Itu terlihat berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik, Hal itu mendapat respon positif dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andri Farid Amri, menurutnya keadaan tenaga kerja di Sulbar perlahan mulai membaik. "Alhamdulillah berdasarkan rilis BPS TPT kita turun 0,02 persen dibandingkan 2023," kata Andi Farid. Menurutnya, hasil survei yang dilakukan BPS merupakan survei angkatan kerja nasional atau sakernas yang dilakukan pada bulan Februari dan Agustus secara rutin. Jika dilihat dari Penduduk usia kerja berumur 15 tahun ke atas APD Februari 2024 sebanyak 1079,58 ribu orang bertambah 17,71 ribu orang. Sementara untuk Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 749 ribu orang bekerja dan 23,38 ribu orang pengangguran. Penduduk pekerja tumbuh sebanyak 53,75 ribu orang. Sementara itu terdapat 306,30 ribu orang yang dikategorikan bukan angkatan kerja pada Februari 2024. Jumlah ini menurun sebanyak 37,57 ribu orang dibanding Februari 2023. Tingkat pengangguran terbuka di Sulbar, Hasil Sakernas 2024 sebesar 3,02 persen menunjukkan dari 100 orang angkatan kerja terdapat 3 orang yang menganggur. "Hal ini cukup baik karena ini menandakan hampir 97 persen hampir terserap di pasar kerja, angka ini mengalami penurunan 0,02 persen poin dibandingkan Februari 2023. Jika dilihat dari jenis kelamin, TPT laki-laki 2,27 persen lebih rendah dibandingkan TPT Perempuan sebesar 4,17 persen. Pada Februari 2024, Tingkat pengangguran di Perkotaan 3,42 persen lebih tinggi dibanding di desa sebesar 2,91 persen. Pihaknya berkomitmen, untuk berusaha semaksimal mungkin membuka lapangan kerja di Sulbar dengan bermitra dengan perusahaan. Sekaligus mempersiapkan calon tenaga kerja yang lebih baik. Andi Farid mengaku capaian tersebut tak lepas dari kerja sama tim pemerintah, pelaku industri dan perusahaan, masyaraka sehingga berdampak positif pada…

Mamuju --Suatu kebanggaan atas pencapaian dari sisi pertumbuhan ekonomi. Provinsi Sulbar berhasil melampaui rata rata nasional, bahkan menjadi terbaik kelima dari seluruh provinsi di Indonesia. Jubir Pemprov Sulbar Mustari Mula mengatakan, pencapaian ini tentu tidak lepas dari pendampingan oleh PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh kepada OPD terkait serta harmonisasi dan sinergi yang terbangun antara Pemprov dan Forkopimda. Sebab itu sepatutnya Sulbar bersyukur atas capaian Sulbar saat ini. "Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi Sulbar masuk lima besar nasional," ucap Mustari, Senin 6 Mei 2024. Menurutnya, dengan capaian tersebut menjadi optimisme kedepan Sulbar bisa lebih baik lagi. "Hal ini menjadi motivasi kita bersama untuk terus bekerja dan bersinergi memajukan daerah," pungkasnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Perekonomian Sulawesi Barat tumbuh sebesar 6,02 persen YoY pada triwulan I 2024. Pertumbuhan Sulawesi Barat ini tercatat di atas pertumbuhan nasional dan merupakan urutan ke-5 pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan tertinggi pada perekonomian Sulawesi Barat periode ini yaitu Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan yang mampu tumbuh masing-masing sebesar 3,68 persen dan 13,65 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen yang cukup berperan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB yang juga masing-masing tumbuh sebesar 5,58 persen dan 6,55 persen. Di antara komponen pengeluaran yang memberikan kinerja cukup baik adalah konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang meningkat dan inflasi yang terkendali. Sedangkan konsumsi pemerintah, sangat dipengaruhi oleh realisasi APBN dan APBD yang memiliki kinerja cukup baik. Diketahui provinsi yang melampaui nasional juga mendapat apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo. (Rls)

JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo memberikan apresiasi kepada daerah yang pertumbuhan ekonominya yang melampaui pertumbuhan ekonomi diatas capaian nasional. Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu daerah diapresiasi oleh Presiden Jokowi karena capaian pertumbuhannya 6,02 ℅ Hal itu disampaikan Presiden pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta Convention Center, Senin (06/05/2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Perekonomian Sulawesi Barat tumbuh sebesar 6,02 persen YoY pada triwulan I 2024. Pertumbuhan Sulawesi Barat ini tercatat di atas pertumbuhan nasional dan merupakan urutan ke-5 pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Dari sisi lapangan usaha, sumber pertumbuhan tertinggi pada perekonomian Sulawesi Barat periode ini yaitu Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan yang mampu tumbuh masing-masing sebesar 3,68 persen dan 13,65 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen yang cukup berperan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB yang juga masing-masing tumbuh sebesar 5,58 persen dan 6,55 persen. Di antara komponen pengeluaran yang memberikan kinerja cukup baik adalah konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat yang meningkat dan inflasi yang terkendali. Sedangkan konsumsi pemerintah, sangat dipengaruhi oleh realisasi APBN dan APBD yang memiliki kinerja cukup baik. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan dengan capaian pertumbuhan ekonomi ini, Sulbar tertinggi kelima secara nasional "Kehadirin bapak Presiden Jokowi dalam pembukaan MusrembangNas, memberi apresiasi pada daerah yg pertumbuhan ekonomi yang melampaui pertumbuhan ekonomi di atas capaian nasional. Sulbar adalah provinsi dgn capaian pertubuhannya 6,02 % atau 5 besar nasional. Suatu capaian yanh fantastis pasca covid. Sulbar Maju Terus," tutup Prof. Zudan. (Rls)

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), mendapat kunjungan istimewa dari Tim Akuisisi Arsip yang berasal dari Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulbar, Senin 06 Mei 2024. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Daniel. Tujuannya untuk memperkuat kerja sama antara dua lembaga penting ini dalam hal pengelolaan arsip. Kunjungan tersebut diterima langsung Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor BPBD Sulbar ini, Muhammad Yasir Fattah menyambut hangat kedatangan Tim Akuisisi Arsip dengan memberikan apresiasi atas upaya mereka dalam menjaga dan mengelola arsip yang menjadi bagian penting dari sejarah dan dokumentasi penting bagi Sulbar. "Pertemuan ini merupakan langkah awal yang penting dalam memperkuat kerja sama antara BPBD Sulbar dan LKD dalam hal pengelolaan arsip yang berkaitan dengan penanggulangan bencana," kata Muhammad Yasir Fattah, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan, Daniel menjelaskan tujuan dari kunjungan itu. Ia mengatakan, kedatangannya bersama tim adalah untuk melakukan akuisisi arsip-arsip penting yang terkait dengan penanggulangan bencana di Sulbar. Tim Akuisisi Arsip berharap dapat memperoleh informasi yang berharga dari BPBD Sulbar guna melengkapi koleksi arsip mereka sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah dan peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana di Sulbar. Menanggapi hal tersebut, Yasir Fattah menyambut baik kerja sama tersebut dan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh serta kolaborasi yang sinergis antara BPBD dan LKD dalam upaya memperkuat manajemen arsip dan penanggulangan bencana di Sulbar. “Kami berkomitmen untuk mendukung upaya pelestarian sejarah serta meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan bencana di Sulbar,” lanjut Yasir Fatta. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang positif dalam memperkuat kerja sama antara kedua lembaga ini serta berkontribusi dalam upaya pelestarian dan pengelolaan arsip yang lebih baik demi kepentingan masyarakat dan masa depan Sulbar. Penulis : BPBD…

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat tentang sistem komando dalam penanganan bencana, Senin 06 Mei 2024. Rapat ini dipimpin Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta. Rapat dihadiri Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Suhardi, Kepala Bidang Darurat dan Logistik Arnida, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Husain Mansyur serta beberapa pejabat fungsional BPBD Sulbar. Pertemuan ini digelar di Ruang Rapat BPBD Sulbar setelah mengikuti Apel Pagi dan Doa Bersama Lingkup Pemprov Sulbar secara virtual. Dalam rapat, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fatta menyampaikan, Sistem Komando Penanganan Gawat Darurat Bencana merupakan suatu rangkaian prosedur dan protokol yang disusun untuk mengkoordinasikan upaya penanganan darurat saat terjadi bencana alam atau kejadian darurat lainnya. “Sistem ini bertujuan untuk memastikan respon cepat, koordinasi yang efektif, dan pengelolaan yang terstruktur dalam situasi bencana yang melebihi kapasitas penanganan rutin,” kata Yasir Fatta. Beberapa komponen utama dari Sistem Komando Penanganan Gawat Darurat Bencana meliputi: 1. Komando dan Pengendalian. Menetapkan struktur organisasi komando yang jelas dan tanggap untuk mengoordinasikan respon darurat, termasuk penunjukan pemimpin operasional dan staf pendukung. 2. Komunikasi dan Informasi. Memastikan aliran informasi yang cepat dan akurat antara pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, penyelamat, relawan, dan masyarakat terdampak. 3. Evakuasi dan Penyelamatan. Merencanakan dan melaksanakan evakuasi penduduk, penyelamatan korban, dan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana. 4. Logistik dan Distribusi. Menyediakan pasokan logistik, termasuk makanan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan medis, dan perlindungan lainnya untuk mendukung operasi darurat. 5. Pemulihan dan Rehabilitasi. Memulai langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi pasca-bencana, termasuk pemulihan infrastruktur, relokasi penduduk yang terdampak, dan layanan psikososial bagi korban. Di kesempatan lain, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dengan adanya Sistem Komando Penanganan Gawat Darurat Bencana yang efektif dan terkoordinasi, diharapkan penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih efisien dan memberikan perlindungan serta bantuan yang maksimal bagi masyarakat terdampak.…