Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) telah menggelar evaluasi terkait tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk Pemerintah Kabupaten. Evaluasi tersebut merupakan bagian penting dalam upaya pengembangan sistem Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang bebas dari korupsi. Tingkat kematangan UKPBJ diukur sebagai salah satu indikator utama dalam memperkuat integritas dan efektivitas sistem PBJ. Standar minimum yang diharapkan adalah mencapai tingkat kematangan Level 3, di mana UKPBJ diwajibkan memiliki tata kelola profesional, organisasi yang adaptif, melakukan pembelajaran yang berkelanjutan, dan menjalin kolaborasi yang erat dengan para pemangku kepentingan. Menurut laporan terbaru, per tanggal 5 Mei 2024, dari enam UKPBJ Pemerintah Kabupaten di Sulbar, hanya tiga diantaranya yang telah mencapai tingkat kematangan standar minimum 3/9, yakni Polewali Mandar, Mamuju, dan Majene. Hal ini menandakan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kematangan UKPBJ di daerah tersebut. Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh mengungkapkan, kematangan UKPBJ kabupaten tersebut memang masih menjadi PR bersama. “Kami sudah melakukan pendampingan langsung secara berkala. Di triwulan II ini kita akan kembali turun. Fokus kita pada kematangan UKPBJ dan standarisasi LPSE," kata M. Yamin, Senin 6 Mei 2024. Evaluasi ini menyoroti pentingnya upaya sinergis antara berbagai pihak terkait untuk memperkuat integritas dan kualitas sistem PBJ di tingkat lokal. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, diharapkan bahwa UKPBJ Pemerintah Kabupaten di Sulbar dapat segera mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humasulbar

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menekankan penguatan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Itu disampaikan dalam rapat virtual bersama seluruh Pegawai Bapperida Sulbar, yang dilaksanakan usai Apel dan Doa Bersama Lingkup Pemprov Sulbar, Senin (6/5/2024). “Berkaitan dengan program strategis, perlu konsistensi dari masing – masing bidang untuk memainkan peran dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi program. Ini penting, sebagaimana Tusi kita Bapperida di bidang perencanaan, utamanya pada program strategis di masing-masing OPD, ” kata Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar. Olehnya itu, Junda meminta setiap bidang melakukan cascading dari program prioritas. Ini dalam rangka kontrol program yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Ia berharap hal itu dilaporkan dan disiapkan sebelum pelaksanan Rapim Semester 1 Tahun 2024. “Kita perlu memastikan program – program strategis itu, utamanya berkaitan dengan kemiskinan, stunting, pernikahan anak, anak tidak sekolah dan pengendalian inflasi, benar – benar tertuang dalam perencanaan dan dilaksanakan secara efektif,” tandasnya. Dia juga meminta semua jajarannya meningkatkan kinerja dan melakukan penjadwalan, agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU, - Sebagai bentuk respon cepat atas kejadian dugaan keracunan makanan yang terjadi di kecamatan Pamboang, Dinas Kesehatan Provinsi bersama Dinkes Kabupaten Majene telah melakukan aksi tanggap dan mengirim dokter spesialis anak ke lokasi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar drg Asran Masdy, menjelaskan bahwa sejak adanya kejadian dugaan keracunan, pihaknya bersama Tim kedaruratan, BPOM dan PSC dan Puskesmas telah melakukan penanggulangan dan respon cepat. Ia menjelaskan, terkait kronologi kejadian, bahwa pada Senin, 06 Mei 2024 telah dilaksanakan kegiatan pemberian PMT kepada Balita oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kecamatan Pamboang dengan sasaran balita 100 orang. "Tetapi kegiatan itu bukan yang pertama itu sudah yang ketiga, pernah di kecamatan Banggae, Banggae Timur dan terkahir ini di Pamboang, Tiba-tiba siang ada keluhan muntah dan sakit perut," kata drg Asran. Lalu Kemudian jumlahnya terus bertambah dan sampai saat ini puluhan balita masih dirawat dan ditangani langsung oleh pihak Puskesmas dibantu Tim medis tambahan yang ditugaskan langsung untuk ke lokasi. "Sampai saat ini dan sudah saya laporkan sudah ada 42 balita yang kita rawat 18 laki-laki dan 24 perempuan dan satu sudah dirujuk ke RS tadi siang," ucapnya. Hingga kini, Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai upaya agar jumlahnya tidak bertambah dengan penanganan khusus telah dilakukan. Pihaknya, juga telah Menginstrusikan untuk mengirim dokter spesialis anak ke Puskesmas Pamboang. Termasuk menyiapkan buffer stock logistic kesehatan jika di butuhkan. "Saya juga telah menginstrusikan seluruh fasilitas kesehatan terdekat untuk menerima rujukan," kata drg Asran. Atas kejadian tersebut, pihaknya juga akan melakukan penyelidikan epidemologi bersama tim gerak cepat puskesmas dan penanganan terhadap penderita keracunan. "Kita standby 24 jam bersama Dinkes Majene dan Saya juga akan bergerak langsung ke lokasi, bersama dengan tim yang ada," tutupnya. (Rls)

Mamuju–-Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Exit Meeting di Marasa Corner, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat pada hari Senin, 6 Mei 2024. Acara ini menandai berakhirnya masa pemeriksaan intern Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023. Acara dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, Kepala Inspektorat Sulbar M. Natsir, Ketua Tim Pemeriksa BPK Agung Wijaksono, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Muhammad, beberapa Kepala OPD dan undangan lainnya. Sementara Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan beberapa hal yang jadi catatan penting. “Pertama, asumsi dan ekspektasi kita terhadap Provinsi Sulawesi Barat di usia ke-20 ini tidak berbanding lurus dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD. Kedua, pemeriksaan yang dilakukan masih berupa penilaian standard, tapi sudah terdapat beberapa temuan,” jelas Idris. “Temuan OPD ini tidak boleh berulang, baik terkait kecukupan pengungkapan, kemanfaatan dan lain-lain. OPD juga harus tanggap terhadap peran inspektorat sebagai consulting partner. Selanjutnya, setiap OPD perlu melakukan reviu mandiri secara terus menerus terhadap kegiatannya, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya,” tutup Idris. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo dihubungi pada saat acara mengungkapkan BPK Sulbar telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Prov Sulbar Tahun Anggaran 2023 dari awal februari sampai dengan awal Mei 2024 “Harapan kita Pemprov Sulbar yang telah disampaikan oleh Sekdaprov Sulbar menyampaikan bahwa mudah-mudahan kita mendapatkan Opini WTP yang kesupuluh kalinya” ujar Masriadi Lebih lanjut Kepala BPKPD Sulbar menjelaskan “terkait dengan temuan yang disampaikan termasuk temuan yang ada di BPKPD Sulbar yang ada beberapa dan Alhamdulillah semua sudah ditindaklanjuti dan kita tinggal menunggu hasil LHP nantinya” ujar Masriadi Senada dengan Kepala BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Muhammad mengatakan “temuan kita yang di BPKPD yang menyangkut masalah pengelolaan barang milik daerah, gaji, pendapatan…

Mamuju-- Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat mencatatkan pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat triwulan I-2024. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Provinsi Sulawesi Barat data Badan Pusat Statistik, Perekonomian Sulawesi Barat tumbuh sebesar 6,02 persen YoY pada triwulan I 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Sekdaprov Sulbar, Muhammad Idris bersama Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri pada kegiatan jumpa pers di Aula BPS Provinsi Sulbar, Mamuju, Senin (6/5/2024). Ada 3 Point Penting yang di paparkan oleh BPS Sulbar yaitu Pertumbuhan Ekonomi Triwulai I 2024, Perkembangan Tenaga Kerja Februari 2024 dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2023 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo di dampingi Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Muhammad dan undangan lainnya hadir dalam kegiatan ini. Pertumbuhan Sulawesi Barat ini tercatat di atas pertumbuhan nasional dan merupakan urutan ke-5 pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Olehnya Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengapresiasi kinerja seluruh pihak yang terkait. Menurutnya , capaian pertumbuhan ekonomi itu merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara OPD dengan stakeholder terkait. "Kami ingin apresiasi adalah kawan-kawan di belakang dari pertumbuhan itu, pertama teman-teman dari Pemda provinsi ada yang di sektor pertanian, tenaga kerja, kemudian juga perkebunan itu yang membantu secara operasional di lapangan. Disamping itu dukungan dari Bank Indonesia dari Badan Pusat Statistik yang akhirnya memberikan informasi kepada kita termasuk juga Ditjen Perbendaharan yang memberikan informasi mengenai bagaimana strategi kita menggunakan anggaran dan itu yang sebetulnya menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi kita," ucap Idris. Dihubungi usai kegiatan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, khusus di BPKPD Sulbar berkontribusi menyampaikan laporan realisasi secara periodik ke BPS Sulbar sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 baik dari sisi belanja dan realisasi penerimaan pendapatan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Penulis : BPKPD Editor : humassulbar

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Mendukung Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pelaksanaan Forum Air Sedunia ke-10. Itu disampaikan di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin, 6 Mei 2024 Instruksi yang dialamatkan kepada gubernur dan bupati/wali kota tersebut terbit dalam rangka mewujudkan ketahanan air, serta ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Di dalamnya terdapat sejumlah poin penting yang perlu dilakukan oleh Pemda. Pertama, Pemda diarahkan untuk melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya air yang berorientasi mewujudkan ketahanan. Hal itu meliputi peningkatan kualitas air, konservasi dan pemulihan ekosistem air tawar dan keanekaragaman hayati, penghematan dan efisiensi air, hingga penyediaan akses air minum dan sanitasi yang aman untuk masyarakat sebagai hak asasi manusia yang utama. “Termasuk pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah dan limbah padat serta pelayanan kebersihan di perkotaan, penyediaan air untuk pangan/pertanian, dan pemanfaatan sumber daya air untuk energi,” demikian bunyi Inmendagri tertanggal 3 Mei 2024 tersebut. Kedua, Pemda diminta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola, kerja sama, dan diplomasi air. Upaya ini melalui peningkatan dialog, kerja sama, partisipasi, dan koordinasi semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan wilayah sungai, lintas batas wilayah sungai, danau, lahan basah (gambut/rawa), pulau-pulau kecil, serta akuifer air tanah. Sedangkan upaya lainnya melalui pengembangan budaya dan kearifan lokal yang mendukung tata kelola air di wilayah masing-masing. Selain itu, Pemda perlu mengembangkan institusi dan penegakan kerangka hukum yang transparan dan akuntabel. “Serta peningkatan integritas dan penguatan, kesetaraan gender, keterlibatan pemuda, dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan komunitas lokal/masyarakat adat,” sambungnya. Ketiga, Pemda diimbau untuk mewujudkan ketangguhan bencana hidrometeorologi melalui kebijakan dan program pencegahan serta pengelolaan banjir yang terpadu. Hal ini meliputi mitigasi kejadian cuaca ekstrem, pengendalian banjir, perlindungan zona pesisir, penanganan sedimentasi, dan pengembangan sistem peringatan dini. Selain…

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Exit Meeting di Marasa Corner Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Senin 6 Mei 2024. Pelaksanaan exit meeting menandakan selesainya masa pemeriksaan intern BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA. 2023. Acara dihadiri Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Kepala Inspektorat Sulawesi Barat, M. Natsir, Ketua Tim Pemeriksa BPK, Agung Wijaksono, beberapa Kepala OPD, Sekretaris Inspektorat, Para Irban, Pengendali Teknis, serta ketua dan anggota Tim Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Dalam sambutan pembuka, Kepala Inspektorat Sulbar, Muh Natsir mengharapkan kepada OPD yang hadir untuk memperhatikan temuan-temuan BPK. “Kami harapkan OPD-OPD terkait memperhatikan dengan serius temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK ini” ungkap Natsir. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan beberapa hal yang jadi catatan penting. “Pertama, asumsi dan ekspektasi kita terhadap Provinsi Sulawesi Barat di usia ke-20 ini tidak berbanding lurus dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD. Kedua, pemeriksaan yang dilakukan masih berupa penilaian standard, tapi sudah terdapat beberapa temuan” jelas Idris. “Temuan OPD ini tidak boleh berulang, baik terkait kecukupan pengungkapan, kemanfaatan dan lain-lain. OPD juga harus tanggap terhadap peran inspektorat sebagai consulting partner. Selanjutnya, setiap OPD perlu melakukan reviu mandiri secara terus menerus terhadap kegiatannya, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya” tutup Idris.(rls)

Mamuju - Kadis DKP Sulbar Suyuti Marzuki mengikuti rapat kordinasi nasional pengendalian inflasi daerah tahun 2024 melalui zoom meeting, Senin 6 Mei 2024. Dalam rakor tersebut membahas stabilitas harga komoditas salah satunya ikan agar tidak menjadi pemicu inflasi. Rapat ini juga menyoroti isu kewaspadaan terhadap bahaya bencana alam yang dapat menghambat distribusi bahan pokok, terutama hasil pertanian seperti beras, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. "Secara keseluruhan, rapat ini membahas pentingnya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana alam seperti banjir dan longsor yang dapat mengganggu pasokan bahan pokok ke pasar.," kata Suyuti. Para peserta rapat menekankan perlunya upaya pencegahan dan mitigasi yang lebih baik untuk mengurangi dampak dari bencana alam terhadap stabilitas harga dan inflasi. Sementara itu, diskusi mengenai sektor perikanan dalam rapat ini terbatas pada pembahasan harga rata-rata nasional beberapa komoditas ikan. Menurut data yang disampaikan dalam rapat, harga rerata nasional kembung sebesar Rp 38.554, tongkol Rp 33.105, dan bandeng Rp 34.398. Rata-rata harga ikan di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan angka yang lebih rendah, yaitu kembung sebesar Rp 35.000, tongkol Rp 17.500, dan bandeng Rp 27.500. "Harga ikan di daerahnya lebih rendah dibandingkan rerata harga ikan nasional yang disampaikan dalam rapat. Meskipun demikian, ia menegaskan perlunya tetap waspada terhadap potensi gangguan distribusi dan dampak bencana alam terhadap sektor perikanan," ujarnya. Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan semua pihak dalam menghadapi tantangan inflasi dan bencana alam di tingkat daerah. "Dengan kerjasama yang lebih baik antarinstansi dan antardaerah, diharapkan Indonesia dapat mengelola risiko ini dengan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat," tandasnya.(rls)

JAKARTA --Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta Convention Center, Senin , 6 Mei 2024. Musrenbang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju Musrenbang nasional bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi program di daerah dan pemerintah pusat. Tujuannya agar arah pembangunan menjadi lebih jelas dan target-target pembangunan , baik pusat dan daerah lebih cepat tercapai. "Tadi itu intinya disampaikan Mendagri, Menteri Bappenas, Wakil Menteri Keuangan arahnya sama. bagaimana agar harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan bisa dilakukan," kata Prof. Zudan. Lanjut Zudan, menjelaskan, musrenbang itu juga sejalan dengan pemilu serentak yang dijalankan saat ini. "Itulah mengapa ada pilkada serentak hampir bersamaan nanti dengan penyelengaraan pileg dan pilpres agar perencanaan pembanguan bisa harmonis dan sinkron," ucap Prof Zudan. Sestama BNPP ini berharap hasil dari musrenbang nasional ini segera ditindaklanjuti di daerah. "Kita penerapannya nanti melalui tim evaluator RKPD, tim evaluator di provinsi mengevaluasi semua RKPD kabupaten, begitu juga tim evaluator APBD, sehingga terjadi harmonisasi dan sinkronisasi program provinsi dan kabupaten." tutup Prof Zudan. (Rls)

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 melalui zoom meeting, Senin, 6 Mei 2024. Rapat ini menyoroti isu kewaspadaan bahaya bencana alam yang dapat menghambat distribusi bahan pokok, terutama hasil pertanian seperti beras, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Secara keseluruhan, rapat ini membahas pentingnya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana alam seperti banjir dan longsor yang dapat mengganggu pasokan bahan pokok ke pasar. Para peserta rapat menekankan perlunya upaya pencegahan dan mitigasi yang lebih baik untuk mengurangi dampak dari bencana alam terhadap stabilitas harga dan inflasi. Sementara itu, diskusi mengenai sektor perikanan dalam rapat ini terbatas pada pembahasan harga rata-rata nasional beberapa komoditas ikan. Menurut data yang disampaikan dalam rapat, harga rerata nasional ikan kembung sebesar Rp 38.554, ikan tongkol Rp 33.105, dan ikan bandeng Rp 34.398. Rata-rata harga ikan di Sulbar menunjukkan angka yang lebih rendah, yaitu ikan kembung sebesar Rp 35.000, ikan tongkol Rp 17.500, dan ikan bandeng Rp 27.500. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Suyuti Marzuki dalam tanggapannya, menyatakan bahwa harga ikan di Sulbar lebih rendah dibandingkan rerata harga ikan nasional yang disampaikan dalam rapat. Meskipun demikian, Ia menegaskan perlunya tetap waspada terhadap potensi gangguan distribusi dan dampak bencana alam terhadap sektor perikanan. Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan semua pihak dalam menghadapi tantangan inflasi dan bencana alam di tingkat daerah. Dengan kerja sama yang lebih baik antarinstansi dan antardaerah, diharapkan Indonesia dapat mengelola risiko ini dengan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Penulis : humasDKP Editor : humassulbar