Mamuju--Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rini Lukita Sari, mewakili Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Staf Dinas Sosial Sulbar Radi Murti. Kunjungan ini berkaitan dengan hasil komprehensif yang disampaikan kepada Dinas Sosial Sulbar, yang menyarankan agar segera dilakukan koordinasi dengan BKD dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) terkait pengembangan kompetensi teknis dan pelaksanaan Diklat Kepemimpinan. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat 3 Mei 2024 tersebut, kedua belah pihak membahas langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi teknis ASN di bidang pengembangan. Kabid Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menyatakan komitmennya untuk bekerjasama dengan Dinas Sosial Sulbar guna meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas SDM di lingkungan ASN. Pengembangan kompetensi teknis dan pelaksanaan Diklat Kepemimpinan menjadi fokus utama dalam rapat tersebut, dengan harapan agar ASN di lingkungan Dinas Sosial Sulbar dapat meningkatkan kinerja dan efektivitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan ini menandai langkah awal dalam upaya peningkatan kualitas ASN di Sulbar, serta memperkuat sinergi antara berbagai instansi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas bagi masyarakat. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Jakarta--Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Kadisbun Sulbar) Herdin Ismail turut mendampingi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat menyajikan capaian kinerja triwulan ke-IV di hadapan Tim Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Kamis, 2 Mei 2024. Tim Evaluasi dipimpin Irjen Kemendagri RI Komjen. Pol Tomsi Tohir. Berlangsung di Kantor Itjen Kemendagri RI, Jakarta, kegiatan itu juga dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan sejumlah Kepala OPD Pemprov Sulbar serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Dalam paparannya, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyoroti berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta program-program prioritas lainnya yang menjadi fokus pembangunan daerah. Prof. Zudan juga memberikan penekanan pada upaya peningkatan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Tim Evaluasi Kemendagri RI yang hadir dalam pertemuan tersebut memberikan respon yang sangat positif terhadap capaian kinerja yang telah dipaparkan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Mereka memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai berbagai target yang telah ditetapkan. Irjen Kemendagri RI, Komjen. Pol. Tomsi Tohir menyampaikan pujian dan penghargaan atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh Pemprov Sulbar. Ia yakin bahwa capaian tersebut akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemaparan capaian kinerja triwulan ke-IV Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh di hadapan Irjen Kemendagri RI bersama Tim Evaluasi Kemendagri RI tersebut, menegaskan komitmen Pemprov Sulbar dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan semangat kerja yang tinggi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Sulbar akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyatnya. Dihubungi usai kegiatan, Kadisbun Sulbar Herdin Ismail mengatakan, selain untuk pemaparan capaian kinerja triwulan ke-IV Pj. Gubernur Sulbar, kegiatan itu juga menjadi forum diskusi yang berharga, dimana di…

Yogyakarta - Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris didampingi Kadis Kominfopers Mustari Mula, Plt. Kaban Kesbangpol Muhammad Yusuf pertemuan dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada beserta Tim dalam rangka Pemaparan Evaluasi Program Digitalisasi Tata Kelola SPBE Provinsi Sulawesi Barat, di Ruang Rapat Fisipol Universitas Gadjah Mada, Jum'at, 3 Mei 2024. Turut hadir mendampingi antara lain, Kabid E-Gov Kominfoperss, Kabag Adpim Biro Umum, Kasubag TUP Biro Umum serta Tim Bapperida. Sekprov Muhammad Idris mengatakan kunjungan ini untuk mereviu atas kerjasama yang dibangun selama kurang lebih tiga tahun. "Kerjasama pendampingan dan sekaligus netralitasi SPBE Pemprov Sulbar. Apa yang kita dapatkan dalam pertemuan ini adalah sejumlah informasi menunjukkan tingkat capaian SPBE kita bahwa diperlukan kerja keras," kata Idris. Kerja keras dimaksudkan agar SPBE Pemprov Sulbar bisa semakin baik dan bagus kedepan. "Sejumlah temuan seperti lemahnya pengelolaan SPBE dan tentu ini akan menjadi perhatian dengan menindaklanjuti saran dan masukkan yang sudah dibicarakan bersama," tambahnya. Mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI tersebut juga mengungkapkan strategi menjadi hal penting untuk mencapai tujuan SPBE Pemprov Sulbar. "Jadi saya menyampaikan terimakasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir bersama di UGM. Ini akan menjadi tindak lanjut mempercepat SPBE kita," ungkapnya. Dia berharap tahun ini SPBE Pemprov Sulbar bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. "Pembudayaan SPBE ini harus kita capai. Sehingga tidak terjadi ke indeksnya, tapi juga pemanfaatan deliveri yang diniatkan dalam SPBE," ujarnya. Selain itu, akan digagas juga bersama Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh untuk menaikan level keseriusan pengelolaan SPBE. "Dari dulunya kita hanya memiliki program 4+1, kini kita meminta dukungan Gubernur menjadikan SPBE tambahan," tandasnya.(rls)

Jakarta – Pj.Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrullah mengikuti evaluasi kinerja Triwulanan masa jabatan Penjabat Gubernur di Kantor Itjen Kemendagri Jakarta, Kamis 2 Mei 2024 PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan sejumlah OPD. Tim Evaluator Kinerja Pj Gub Sulbar dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir. Irjen Kemendagri Tomsi Tohir mengapresiasi inovasi yang dilakukan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam menata birokrasi di Lingkup Pemprov Sulbar. Utamanya dalam penerapan pelayanan berbasis digital. Irjen Kemendagri dalam melakukan evaluasi juga menjadikan satu data Pemprov Sulbar yang kini tersaji secara digital serta aktivitas dalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKAND) Pemprov Sulbar. Jubir Pemprov Sulbar Mustari Mula mengatakan, transformasi digitalisasi pemprov menjadi salah satu prioritas PJ Gubernur Sulbar. Bahkan tidak butuh waktu lama Tanda Tanda Tangan Elektronik di Pemprov Sulbar mulai diterapkan di semua OPD setelah dua pekan PJ Gubernur mendampingi OPD melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar. Penggunaan SRIKANDI di Sulbar terus dikembangkan, selain di OPD juga diterapkan ke SMA-SMK se Sulbar. Selain menata pemerintahan, kehadiran PJ.Gubernur Sulbar memberi peluang bagi setiap ASN dalam mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan melalui jalur beasiswa. (Rls)

Jakarta – Pj.Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrullah mengikuti evaluasi kinerja Triwulanan masa jabatan Penjabat Gubernur di Kantor Itjen Kemendagri Jakarta, Kamis 2 Mei 2024 PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan sejumlah OPD. Tim Evaluator Kinerja Pj Gubernur Sulbar dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir. PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan mengatakan, Tim evaluator Itjen Kemendagri telah mengevaluasi upaya penurunan stunting dan pengendalian inflasi di Sulbar. Untuk penanganan stunting, Sulbar saat ini tercatat sebagai provinsi terbaik ketiga nasional. Angka prevalensi stunting Sulbar menurun 4,7 persen dari angka 35 persen pada 2023 menjadi 30,3 persen. Sementara pada pengendalian inflasi, Sulbar juga menunjukkan tren positif. Bahkan Sulbar dalam satu tahun terakhir menjadi provinsi yang satu-satunya konsisten dengan angka inflasi secara tahun ke tahun dibawah 3 persen. Terakhir inflasi April Sulbar 2,02 persen. Terbaik ketiga nasional. “Soal inflasi juga menjadi perhatian tim evaluator apalagi beberapa waktu lalu Presiden RI Joko Widodo bertandang langsung ke pasar tradisional di Sulbar, Tepatnya di Kabupaten Mamasa,” kata Prof. Zudan . Pada kunjungan itu, Presiden juga menyambut pemikiran PJ Gubernur Prof. Zudan Arif Fakrulloh terkait program pengendalian inflasi, seperti intensif melakukan pasar murah dan pemberian subsidi distribusi pangan. (Rls)

Mamuju --Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat melaunching program Rumah Pangan B2SA untuk pencegahan dan penanganan stunting di Sulbar. Kegiatan pertama di mulai di Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro Kabupeten Polman 2/5/2024. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Distapang Sulbar Nugroho Hamid mengatakan, Rumah Pangan B2SA ini untuk memaksimalkan penanganan stunting di daerah. Diketahui prevalensi stunting di Sulbar tahun 2023 masih berada pada angka 30,03 persen, dan masih berada pada kategori zona merah. Olehnya PJ. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrullah telah mencanangkan 4 + 1 sebagai salah satu program prioritas untuk menangani masalah mendasar di Sulbar, salah satunya adalah stunting. "Kegiatan rumah pangan B2SA ini bertujuan sebagai tempat untuk sosialisasi, edukasi dan implementasi konsep pola pangan B2SA, kata Nugroho Hamid. “B2SA adalah konsep pola makan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Dengan mengimplementasikn pola makan ini diharapkan masyarakat mendapatkan asupan zat gizi yang cukup dan berimbang untuk kebutuhan beraktifitas dan mempertahankan kesehatannya," ungkapnya. Sebagaimana dijelaskan Kadis Ketapang Sulbar, Waris Bestari, menyebut program rumah pangan B2SA ini menyasar sejumlah desa di empat kabupaten di Sulbar untuk di Kabupaten Polman, Majene, Mamuju dan Mamasa bersumber dari dana dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Nasional (BAPANAS) tahun anggaran 2024. Untuk sumber APBD menyasar satu desa di Mamuju Tengah “Setiap desa mendapatkan bantuan sebesar 60 juta Rupiah yang digunakan untuk aktifitas sosialisasi dan eduksi pola pangan B2SA serta pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang KEK (Kekurangan Energi Kronik) dan balita stunting. Jumlah sasaran yang diberikan makanan tambahan adalah 40 orang dan akan diberikan sebanyak 50 kali pemberian, dengan durasi 3 kali seminggu. Jadi kegiatan ini akan berlangsung selma 4 bulan,” pungkasnya. (Rls)

Mamuju – Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (Kadis TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif menghadiri kegiatan Rilis Indeks Harga dan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Kamis 2 Mei 2024. Hadir secara virtual, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar. Kegiatan itu dipimpin langsung Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri. Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri menyampaikan, NTP April 2024 sebesar 147,80 atau naik 6,81 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini dikarenakan indeks harga yang diterima petani sebesar 7,23 persen lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,39 persen. “Kenaikan NTP ini menunjukkan tingkat kemampuan/daya beli petani terus membaik,” kata Tina. Lanjut Tina, adapun perkembangan NTP per sub sektor berdasarkan data BPS yaitu NTP Pangan 104,44, NTP Hortikultura 109,32, NTP Peternakan 93,59 dan NTP Perikanan 100,69. Menanggapi peningkatan NTP di Sulbar pada April 2024 tersebut, Kadis TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif menyampaikan rasa syukur, sebab NTP merupakan tolok ukur dari kemakmuran petani. NTP sendiri adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). "Karena itu kesejahteraan petani sangat berpengaruh terhadap banyak bidang, seperti tingkat kemiskinan, produksi pangan, dan pertumbuhan pedesaan. Semoga dengan kerja sama dari berbagai pihak, angka ini bisa senantiasa kita pertahankan bahkan kita tingkatkan,” harapnya. Syamsul Ma’rif menjelaskan, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju- Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan dan mengurangi hambatan birokrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Harmonisasi Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Se-Sulbar Tahun Anggaran 2024, Kamis, 2 Mei 2024. Bertempat di Hotel Aflah Mamuju, rapat ini dibuka Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Sulbar Sudarso Din mewakili Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis. Kegiatan ini dihadiri para Kepala DPMPTSP dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten se-Sulbar, serta penyelenggara DPMPTSP Sulbar. Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai peraturan terkait dengan PTSP. Hal ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa keseluruhan sistem kerja berjalan secara efisien dan konsisten, sehingga perusahaan dan masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat, tanpa terjebak dalam birokrasi yang berbelit-belit. Kegiatan ini juga menjadi forum untuk mendiskusikan pentingnya meningkatkan kejelasan dan konsistensi aturan dengan menyelesaikan berbagai aturan, prosedur, dan kebijakan. Selain itu, dengan mengurangi tumpang tindih dan perbedaan antar regulasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memperkuat kepastian hukum di wilayah Sulbar. Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Sudarso Din pada kesempatan itu menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sulbar. Menurutnya, harmonisasi regulasi adalah langkah strategis untuk menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. “Dengan terciptanya lingkungan yang kondusif, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah ini," ujar Sudarso. Dalam rapat tersebut, dua narasumber terkemuka turut memberikan wawasan dan pengalaman mereka, yakni Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum Kementerian Dalam Negeri, Halomoan Pakpahan dan Perancang Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Sulbar, Munawir Baharuddin. Harmonisasi regulasi PTSP tidak hanya bertujuan untuk mengurangi hambatan administratif, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menyederhanakan proses perizinan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sulbar. DPMPTSP Sulbar berkomitmen untuk terus memperjuangkan…

Mamuju--Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Yasir Fattah, telah melakukan koordinasi dengan BPBD Mamasa terkait longsor yang terjadi di Kecamatan Pana’, Kabupaten Mamasa, Sulbar. Informasi dari Pusdatin BPBD Mamasa, Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain meninjau sejumlah titik bencana longsor yang terjadi di wilayah tersebut. Peninjauan dilakukan, beberapa saat setelah Pj. Bupati Mamasa tiba dari Jakarta, Rabu 1 Mei 2024. Pada kesempatan itu, Muhammad Zain menekankan pentingnya tindakan cepat penanganan longsor di beberapa titik di wilayah tersebut, demi melancarkan arus lalu lintas bagi masyarakat. Di sepanjang jalan, sedikitnya terdapat 70 titik yang mesti dibersihkan menggunakan alat berat dalam waktu dekat. “Diupayakan dalam dua atau tiga hari ke depan, sejumlah titik longsor yang ada sudah dibersihkan dengan cepat. Sehingga, pergerakan masyarakat di wilayah tersebut kembali normal seperti biasanya,” kata Muhammad Zain. "Mulai dari Kecamatan Nosu hingga Kecamatan Pana' agar aksesnya segera terbuka,” sambungnya. Sementara, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta mengatakan, dalam situasi darurat seperti itu, kerja sama antara BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten menjadi kunci dalam upaya penanganan dan mitigasi dampak bencana. Selain mengkoordinasikan upaya pembersihan, Plt. Kalaksa BPBD Sulbar juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor susulan, terutama saat cuaca ekstrem seperti hujan lebat. “Langkah preventif ini diambil guna mengurangi risiko kecelakaan dan kerugian akibat bencana alam,” kata Yasir Fatta, Kamis 02 Mei 2024. Dalam situasi ini, kerja sama antara lembaga penanggulangan bencana daerah menjadi kunci dalam upaya penanggulangan dan mitigasi dampak bencana. Diharapkan dengan langkah-langkah yang diambil, risiko dan kerugian akibat bencana longsor dapat diminimalkan, serta keselamatan dan keamanan masyarakat dapat terjaga dengan baik. "Dengan langkah-langkah yang diambil bersama-sama, kami berharap dapat meminimalkan risiko dan kerugian akibat bencana longsor, serta menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dengan baik," tambah Yasir Fattah. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima informasi dari Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Mamuju Tengah (Mateng), melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang yang menutupi sebagian Jalan Trans Sulawesi di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mateng, Sulbar. Koordinator Pusdalops BPBD Sulbar, Inaldy L.S Silang mengatakan, sumber informasi tersebut dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPBD Mateng, kejadian itu menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan dan aktivitas transportasi di daerah tersebut. “Tim TRC BPBD Mateng telah bergerak cepat untuk melakukan evakuasi guna memastikan kelancaran arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi akibat pohon tumbang tersebut,” kata Inaldy, Kamis 02 Mei 2024. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan berhati-hati saat melintas di area yang terdampak, serta memperhatikan arahan dari petugas yang bertugas. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar